Demokrat DPRD Jatim Soroti Anggaran Pendidikan Rp9,2 Triliun, Fokus Mutu dan Pemerataan

WARTAPENASATUJATIM | Surabaya – Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Timur, Rasiyo, menyoroti besarnya alokasi anggaran belanja pendidikan Jawa Timur yang mencapai Rp9,2 triliun untuk tahun 2026. Angka tersebut setara dengan sekitar 31-32 persen dari total belanja daerah.

“Besarnya anggaran ini harus difokuskan pada peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan akses pendidikan yang terukur, bukan sekadar capaian seremonial,” ujar Rasiyo saat ditemui wartawan di ruang Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Timur, Surabaya, Senin (13/10/2025).

Mantan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur ini menyatakan, kegiatan yang berorientasi pada pemecahan rekor MURI seperti memanjangkan bendera kurang relevan.

“Rekor MURI itu dengan memanjangkan bendera itu wajar, tetapi yang paling penting adalah peningkatan mutu yang terukur dan akses pemerataan. Seperti hasil karya siswa terkait ilmu pengetahuan dan teknologi serta cerdas cermat. Saya kira itu sangatlah bagus,” ujarnya.

Rasiyo menekankan pentingnya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan di Jawa Timur. Ia membandingkan Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMP sudah mencapai 98 persen, sedangkan APK SMA/SMK baru mencapai sekitar 68 persen.

“Hal ini perlu kita dorong, dengan tentu memberikan bantuan kepada anak-anak yang tidak diterima sekolah negeri senilai Rp1 juta. Itu sudah bagus,” kata dia.

Rasiyo menyebut, anggaran tahun 2026 akan diberikan kepada siswa sebanyak 50.000 orang.

“Artinya, anak-anak yang seusia SMA/SMK harus sekolah. Jangan sampai ada yang putus sekolah,” tegas Politisi Partai Demokrat Jawa Timur ini.

Dari sisi kualitas, Rasiyo menjelaskan bahwa mutu Pendidikan Jawa Timur sudah sangat bagus, terbukti dari capaian siswa Jawa Timur yang menjuarai sebagai provinsi dengan anak-anak terbanyak diterima di perguruan tinggi negeri secara nasional.

“Itu mutu pendidikan. Mutu itu ukurannya anak-anak yang ikut tes di perguruan tinggi diterima dan prestasinya juga bagus,” imbuhnya.

Sebagai anggota dewan, Rasiyo menuturkan bahwa pihaknya juga akan melakukan fungsi pengawasan dan anggaran.

“Saya berharap penyusunan perencanaan pembangunan daerah (Perda) terkait pendidikan dapat melibatkan peran serta masyarakat secara luas,” pungkasnya. (Bgn)