Politik
Governance Jadi Fondasi Pertumbuhan Securities Crowdfunding di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global SCF Berperan Mendukung Pembiayaan Sektor Riil dan UMKM melalui Transparansi, Tata Kelola, dan Pemilihan Bisnis yang Lebih Berkualitas
Governance Jadi Fondasi Pertumbuhan Securities Crowdfunding di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global
SCF Berperan Mendukung Pembiayaan Sektor Riil dan UMKM melalui Transparansi, Tata Kelola, dan Pemilihan Bisnis yang Lebih Berkualitas
WARTAPENASATU.COM, Jakarta, 5 Mei 2026 — Di tengah ketidakpastian ekonomi global, volatilitas pasar keuangan, dan dinamika geopolitik, industri Securities Crowdfunding (SCF) di Indonesia semakin relevan sebagai salah satu kanal pembiayaan alternatif bagi UMKM, bisnis bertumbuh, dan sektor riil.
Berdasarkan proyeksi International Monetary Fund (IMF), pertumbuhan ekonomi global melambat menjadi 3,1% pada 2026. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia 2026 melambat ke 3,0%, terutama akibat meningkatnya risiko geopolitik, volatilitas pasar keuangan, tekanan inflasi, dan kenaikan harga komoditas. Meski demikian, Indonesia tetap relatif resilien, dengan pertumbuhan ekonomi 2026 diperkirakan berada pada kisaran 4,9%–5,7%, ditopang permintaan domestik dan sinergi kebijakan nasional
Melalui acara SCF Days 2026: Governance to Growth for Securities Crowdfunding in the Capital Market Industry yang diselenggarakan oleh Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia (ALUDI) di Main Hall, Bursa Efek Indonesia, para pemangku kepentingan industri menegaskan bahwa pertumbuhan SCF harus dibangun di atas fondasi governance yang kuat dari Penyelenggara, transparansi yang konsisten, perlindungan pemodal, serta kualitas penerbit yang semakin baik.
Heinrich Vincent, Wakil Ketua Umum I Bidang Pengembangan ALUDI sekaligus Founder dan CEO Bizhare, menyampaikan bahwa Securities Crowdfunding perlu dilihat bukan hanya sebagai platform pendanaan digital, tetapi sebagai Solusi dari ekosistem pasar modal yang mendukung pembiayaan produktif sektor riil.
“SCF menjadi relevan di tengah kondisi ekonomi saat ini, karena berbasis pada sektor riil dan memberikan kesempatan bagi pemodal untuk memperoleh keuntungan dari bisnis dan proyek yang terbukti menguntungkan, sekaligus Jadi Bermakna bagi masyarakat Indonesia secara lebih luas.” ungkap Vincent.
Namun, pertumbuhan industri ini harus selalu diimbangi dengan governance, transparansi, dan proses seleksi penerbit yang disiplin sehingga memitigasi risiko bagi Pemodal, ujarnya.
Menurut Vincent, strategi pemilihan bisnis menjadi semakin penting dalam kondisi ekonomi yang dinamis. Pemodal perlu melihat kualitas usaha, sektor industri, arus kas, rekam jejak manajemen, prospek pertumbuhan, serta kemampuan penerbit dalam menjalankan kewajibannya secara berkelanjutan. Misalnya memilih investasi pada industri yang relevan dengan kondisi saat ini seperti industri kendaraan listrik, kebutuhan pokok seperti makanan dan minuman, serta proyek yang berasal dari ekosistem pembiayaan supply chain dari korporasi.
Dalam satu tahun terakhir, industri SCF mencatat pertumbuhan yang signifikan. Total penghimpunan dana meningkat dari sekitar Rp1,53 triliun pada Desember 2024 menjadi lebih dari Rp2,1 triliun per April 2026. Jumlah penerbit juga meningkat 38% dari 804 menjadi 1.115 entitas, sementara jumlah pemodal mencapai lebih dari 198.000 pemodal.
Instrumen berbasis syariah juga menunjukkan kontribusi kuat, dengan pendanaan sekitar Rp1,14 triliun, atau lebih dari separuh total pendanaan industri. Hal ini menunjukkan meningkatnya minat masyarakat terhadap instrumen investasi Sukuk berbasis proyek dan sektor riil.
Prof. Wimboh Santoso, Ketua Dewan Pembina ALUDI dan Ketua Dewan Komisioner OJK periode 2017–2022, menekankan bahwa ALUDI memiliki peran penting dalam menjaga arah pertumbuhan industri.
“Industri SCF bukan hanya tren digital, tetapi bagian dari transformasi pasar modal yang lebih inklusif. Karena itu, pertumbuhan industri harus dikawal dengan tata kelola, standardisasi governance, dan perlindungan pemodal yang memadai,” ujar Prof. Wimboh.
Dari sisi regulator, Muhammad Adi Wijoyo, Direktur Perizinan Perorangan, Profesi Penunjang, dan Lembaga Penunjang Pasar Modal OJK, menegaskan pentingnya ekosistem yang sehat dan berkelanjutan.
“Peran regulator sangat penting dalam memastikan ekosistem SCF berjalan secara sehat dan berkelanjutan. Dengan ekosistem yang terjaga, SCF memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu kanal pembiayaan UMKM di Indonesia,” jelasnya.
Selain governance, penguatan infrastruktur data juga menjadi agenda penting yang diinisiasi melalui kolaborasi KSEI, OJK, dan ALUDI, diharapkan dapat mendukung penyediaan data industri yang lebih terstandar dan transparan, sehingga memperkuat perlindungan pemodal serta kepercayaan publik.
Melalui platform digital seperti Securities Crowdfunding, dapat membuka akses bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan bisnis riil secara lebih mudah dan terjangkau. Di sisi lain, bisnis lokal juga memperoleh peluang pendanaan untuk berkembang, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ekonomi domestik.
Ke depan, ALUDI menilai bahwa industri SCF memiliki peluang besar untuk terus berkembang sebagai bagian dari ekosistem pasar modal Indonesia. Namun, arah pertumbuhan harus tetap berfokus pada kualitas, bukan hanya volume pendanaan.
“Momentum pertumbuhan SCF harus dijaga dengan prinsip yang jelas yaitu governance sebagai fondasi, transparansi sebagai bahasa industri, dan kolaborasi antar lembaga keuangan di sektor Pasar Modal seperti Sekuritas dan Asset Management, sebagai jalan menuju pertumbuhan yang berkelanjutan,” tutup Vincent.Tata Kelola Kokoh, Kunci Pertumbuhan Industri Urun Dana di Tengah Gejolak Ekonomi Global, Sebagai alternatif pembiayaan bagi UMKM dan sektor riil, Securities Crowdfunding kian relevan; kemajuan industri harus dibarengi transparansi dan kualitas penerbit agar berkelanjutan
Tata Kelola Kokoh, Kunci Pertumbuhan Industri Urun Dana di Tengah Gejolak Ekonomi Global, Securities Crowdfunding kian relevan; Sebagai alternatif pembiayaan bagi UMKM dan sektor riil, kemajuan industri harus dibarengi transparansi dan kualitas penerbit agar berkelanjutan
http://WARTAPENASATU.COMWARTAPENASATU.COM, Jakarta, 5 Mei 2026 — Di tengah ketidakpastian perekonomian dunia, gejolak pasar keuangan, serta dinamika hubungan antarnegara yang terus berubah, keberadaan Securities Crowdfunding (SCF) atau layanan urun dana di Indonesia kian menunjukkan peran strategisnya. Tak sekadar menjadi kanal pendanaan digital, industri ini kini dipandang sebagai tulang punggung baru dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta memperkuat sektor riil nasional.
Proyeksi lembaga keuangan internasional menggambarkan kondisi yang menantang. Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi global hanya akan mencapai 3,1 persen pada tahun 2026. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia memproyeksikan angka pertumbuhan dunia berada di kisaran 3,0 persen, melambat dibanding periode sebelumnya. Perlambatan ini dipicu oleh sejumlah faktor, mulai dari meningkatnya risiko geopolitik, fluktuasi nilai aset keuangan, tekanan kenaikan harga barang, hingga lonjakan biaya komoditas utama.
Meski menghadapi arus deras tantangan eksternal, perekonomian Indonesia tetap memperlihatkan ketahanan yang baik. Lembaga-lembaga ekonomi nasional memperkirakan pertumbuhan domestik pada tahun ini akan bertengger di kisaran 4,9 persen hingga 5,7 persen, ditopang kuatnya permintaan dari dalam negeri dan sinergi kebijakan yang terarah. Di sinilah peran industri urun dana menjadi sangat krusial sebagai salah satu penyangga laju pertumbuhan tersebut.Fondasi Pertumbuhan: Tata Kelola dan Kepercayaan
Dalam acara puncak industri bertajuk SCF Days 2026: Governance to Growth for Securities Crowdfunding in the Capital Market Industry yang diselenggarakan Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia (ALUDI) di Aula Utama Bursa Efek Indonesia, seluruh pemangku kepentingan sepakat bahwa kemajuan sektor ini tidak bisa dibangun secara instan. Pertumbuhan yang berarti harus bersandar pada pondasi tata kelola yang kuat, transparansi yang konsisten, perlindungan hak pemodal, serta kualitas usaha yang didanai yang kian terjaga.
Wakil Ketua Umum I Bidang Pengembangan ALUDI sekaligus Pendiri dan Direktur Utama Bizhare, Heinrich Vincent, menegaskan bahwa SCF harus diposisikan bukan semata sebagai wadah pencarian dana, melainkan bagian tak terpisahkan dari ekosistem pasar modal yang bertugas mendanai kegiatan ekonomi yang produktif.
“Di tengah situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian seperti saat ini, keberadaan SCF menjadi sangat relevan. Seluruh kegiatannya berakar pada sektor riil, sehingga memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh manfaat ekonomi dari usaha-usaha yang terbukti layak dan menguntungkan. Lebih dari itu, keberhasilannya akan memberikan dampak yang luas bagi kemajuan perekonomian seluruh rakyat Indonesia,” ujar Vincent.
Ia menambahkan, kecepatan pertumbuhan jumlah transaksi dan nilai pendanaan harus selalu diimbangi dengan pengawasan yang ketat. Prinsip tata kelola yang baik, keterbukaan informasi, dan proses penyaringan calon penerbit dana yang disiplin menjadi kunci utama untuk meminimalkan risiko kerugian bagi para penanam modal.
“Pemodal harus semakin cermat melihat potensi usaha. Mulai dari kualitas pengelolaan, jenis sektor usaha, aliran kas, rekam jejak manajemen, prospek ke depan, hingga kemampuan usaha tersebut memenuhi kewajibannya secara berkelanjutan. Pemilihan sektor yang tepat juga penting, misalnya industri kendaraan listrik, sektor pangan dan kebutuhan pokok, hingga proyek yang terhubung dengan rantai pasok korporasi besar—sektor-sektor ini cenderung lebih stabil di tengah gejolak ekonomi,” jelasnya.
Catatan Positif dan Tren Pertumbuhan
Perkembangan industri ini dalam kurun waktu satu tahun terakhir menunjukkan grafik yang menanjak signifikan. Data ALUDI mencatat, total nilai dana yang berhasil dihimpun melonjak dari sekitar Rp1,53 triliun pada akhir Desember 2024 menjadi lebih dari Rp2,1 triliun per April 2026.
Pertumbuhan juga terlihat dari sisi pelaku usaha. Jumlah penerbit dana meningkat sebesar 38 persen, dari 804 entitas menjadi 1.115 entitas. Sementara itu, jumlah masyarakat yang berpartisipasi sebagai pemodal telah menembus angka 198.000 orang, menandakan bahwa kesadaran dan kepercayaan publik terhadap instrumen investasi ini kian menguat.
Catatan menarik lainnya datang dari segmen keuangan syariah. Instrumen berbasis prinsip syariah berhasil menghimpun dana mencapai Rp1,14 triliun, atau setara lebih dari separuh total keseluruhan pendanaan industri. Angka ini menggambarkan tingginya minat masyarakat terhadap instrumen investasi berbasis proyek riil yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.
Komitmen Seluruh Pihak
Ketua Dewan Pembina ALUDI sekaligus mantan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017–2022, Profesor Wimboh Santoso, mengingatkan bahwa keberhasilan SCF bukan sekadar soal kemajuan teknologi, melainkan bagian dari upaya besar menciptakan pasar modal yang lebih inklusif dan merata.
“Industri urun dana ini bukan sekadar tren sesaat di dunia digital, melainkan bagian dari transformasi struktur keuangan nasional. Oleh karena itu, kemajuannya harus senantiasa dikawal. Standar tata kelola yang seragam, sistem pengawasan yang ketat, dan jaminan perlindungan bagi pemodal adalah syarat mutlak agar industri ini dapat bertahan dan berkembang dalam jangka panjang,” tegasnya.
Sementara itu, dari sisi pengatur dan pengawas, Direktur Perizinan Perorangan, Profesi Penunjang, dan Lembaga Penunjang Pasar Modal OJK, Muhammad Adi Wijoyo, menyatakan bahwa pemerintah dan otoritas berkomitmen penuh menciptakan ekosistem yang sehat.
“Peran kami adalah memastikan setiap aktivitas berjalan sesuai koridor aturan yang berlaku. Ketika ekosistemnya sehat, transparan, dan adil, maka potensi SCF untuk menjadi solusi utama pembiayaan UMKM di Indonesia akan terwujud sepenuhnya,” ungkap Adi.
Sebagai bentuk penguatan ekosistem, saat ini tengah digalakkan kolaborasi antara PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), OJK, dan ALUDI untuk membangun infrastruktur data yang lebih andal. Sistem ini diharapkan mampu menyajikan informasi industri yang terstandar, akurat, dan mudah diakses—sehingga makin memperkuat kepercayaan publik dan perlindungan bagi seluruh pelaku.
Arah Masa Depan Industri
Ke depannya, ALUDI menilai bahwa industri ini masih memiliki ruang pertumbuhan yang sangat luas. Namun, seluruh elemen sepakat bahwa fokus pengembangan tidak lagi hanya pada seberapa besar nilai dana yang dihimpun atau seberapa banyak usaha yang terdaftar, melainkan pada kualitas pertumbuhan itu sendiri.
“Kemajuan yang kita capai saat ini harus dijaga dengan tiga prinsip utama: tata kelola yang kokoh sebagai fondasi, keterbukaan informasi sebagai bahasa komunikasi seluruh pelaku, dan kolaborasi dengan seluruh lembaga jasa keuangan di pasar modal—seperti perusahaan sekuritas dan manajer investasi—sebagai jalan menuju pertumbuhan yang berkelanjutan,” pungkas Vincent menutup rangkaian acara.
Dengan fondasi yang semakin kuat, Securities Crowdfunding diharapkan terus menjadi jembatan yang menghubungkan potensi usaha dengan modal masyarakat, sekaligus menjadi salah satu pilar penyangga ketahanan ekonomi nasional di tengah gejolak perekonomian global.
by: mardian.,SE
Komisi C DPRD Kabupaten Toba dalam laporan hasil rapat Komisi dengan mitra kerja dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)
Komisi C DPRD Kabupaten Toba dalam
laporan hasil rapat Komisi dengan mitra kerja dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)
Toba,wartapenasatu.com –
Komisi A, B dan C DPRD Kabupaten Toba menyampaikan laporan hasil rapat Komisi dengan mitra kerja dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Toba Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Toba pada Kamis (30/4/2026).Dalam laporan masing-masing Komisi, terdapat berbagai saran dan rekomendasi yang disampaikan oleh setiap Komisi kepada Pemerintah Kabupaten Toba. Seperti yang disampaikan oleh Komisi A DPRD Kabupaten Toba, dalam saran dan rekomendasinya Komisi A menyampaikan agar Pemkab Toba meningkatkan monitoring budaya gotongroyong, pemberian sanksi kepada Kepala Desa dan aparat desa yang tidak disiplin, meningkatkan pengawasan pengelolaan parkir, memperketat persyaratan administrasi dan legalitas dalam pemberian dana hibah kepada organisasi kemasyarakatan, mendorong pembangunan Base Transceiver Station (BTS) dan starlink sebagai salah satu solusi untuk memperkuat jaringan di titik blankspot, melakukan pembinaan rutin dan bimbingan teknis bagi petugas perpustakaan desa dan meningkatkan kompetensi dan manajemen pustaka, menginstruksikan pada camat agar lebih intensif menjalin komunikasi dan koordinasi dengan kepala desa dalam pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel.
Sementara Komisi B DPRD Kabupaten Toba dalam laporan hasil rapat Komisi dengan mitra kerja dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Toba Tahun Anggaran 2025 menyampaikan beberapa rekomendasi, diantaranya pelaksanaan pembangunan agar dilaksanakan dengan tepat dan terarah serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program yang dilaksanakan, perlunya pengembangan teknologi informasi dan peningkatan keahlian dalam rangka penguatan optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah, fokus pengelolaan sampah berbasis masyarakat, pembangunan mal pelayanan publik agar mempermudah masyarakat dalam pengurusan layanan administrasi. Selain itu, Komisi B juga menyampaikan beberapa saran kepada para mitra kerjanya.
Komisi C DPRD Kabupaten Toba dalam
laporan hasil rapat Komisi dengan mitra kerja dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Toba Tahun Anggaran 2025 juga menyampaikan beberapa rekomendasi, salah satunya adalah agar Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan segera melakukan reaktivasi (pengangtifan kembali) BPJS yang dinonaktifkan khususnya bagi warga yang sedang sakit kronis, peningkatan kualitas perencanaan di setiap OPD karena Komisi C menemukan Silpa Anggaran 2025 yang cukup besar di beberapa OPD. Selain itu, Komisi C juga menyampaikan beberapa saran kepada para mitra kerjanya.
(Reporter,wartapenasatu : t.rait)- AGAMA, Artikel, Bisnis, Daerah, Hiburan, hukum, Nasional, Nature, Opini, Pendidikan, Politik, Seni dan Budaya, SOSIAL, Wisata
Revitalisasi Keraton Nusantara, Menghidupkan Kembali Nilai Luhur Lewat Seminar dan Pameran Seni
WARTAPENASATU.com, Jakarta, 24 April 2026 Revitalisasi Keraton Nusantara, Menghidupkan Kembali Nilai Luhur Lewat Seminar dan Pameran Seni
JAKARTA WARTAPENASATU.com, Revitalisasi Keraton Nusantara, Menghidupkan Kembali Nilai Luhur Lewat Seminar dan Pameran Seni – Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) menggandeng sejumlah komunitas seniman menyelenggarakan Seminar Nasional dan Pameran Lukisan bertajuk “Revitalisasi Keraton Nusantara”. Acara ini digelar di Gedung Kantor Pusat Berita Antara, Jakarta Pusat, mulai Jumat (24/4/2026) hingga Selasa (28/4/2026).
Kegiatan yang dibuka pada hari ini juga akan dihadiri oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon serta Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya. Kolaborasi ini melibatkan seniman dari Himpunan Seni Budaya Islam (HSBI), Himpunan Pelukis Jakarta (Hipta), dan Asosiasi Pelukis Nusantara (Aspen).
Ketua Umum FSKN, Brigjen Pol (P) AA Mapparessa, menegaskan bahwa acara ini merupakan wujud komitmen bersama untuk melestarikan warisan leluhur yang menjadi pilar identitas bangsa.
“Melalui dialog dan ekspresi seni, kita ingin merumuskan langkah konkret agar keraton-keraton di Nusantara tetap hidup, relevan, dan menjadi sumber inspirasi bagi generasi masa depan,” ujar Mapparessa dalam keterangannya, Jumat.
Ia menekankan, konsep revitalisasi tidak hanya sebatas memugar bangunan fisik semata. Lebih dari itu, upaya ini bertujuan menghidupkan kembali nilai-nilai luhur kearifan lokal, toleransi, dan kebersamaan yang menjadi fondasi kuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Seni sebagai Medium Penyampai Pesan
Ketua Panitia Pelaksana, Dedi Yusmen, menyampaikan bahwa kegiatan ini memadukan dialog kebijakan dengan ekspresi karya seni rupa. Sebanyak 44 seniman terlibat untuk merumuskan konsep pelestarian serta pengembangan nilai-nilai budaya bangsa.
Beberapa nama seniman yang turut memamerkan karyanya antara lain Yahya TS, Deden Hamdani, Susi Necklin, Pustanto, Yogi Wistyo, Glen Nender, Cheyanne Smith, D.Koestrita, Chryshnanda Dwilaksana, Mas Wit, Ni Made Sri Andani, Sarnadi Adam, Dudin Wangsa, Shamady Nura, Helena Muljanto, Aryo Bimo, Yunti Ars, hingga Nadia Iskandar.
Sekretaris Jenderal Hipta, Semut Prasidha, melihat kegiatan ini sebagai momentum strategis. Dukungan 44 pelukis ini merupakan bukti kepedulian dunia seni terhadap upaya memperjuangkan eksistensi keraton.
“Hal ini merupakan bagian tak terpisahkan dari sejarah bangsa Indonesia sekaligus sebagai cagar budaya yang layak dilestarikan sepanjang NKRI eksis dan terus diakui dalam tatanan peradaban dunia,” kata Semut.
Sementara itu, Ketua Umum Aspen, Kembang Sepatu, menilai seni rupa merupakan medium yang kuat untuk merekam, merawat, dan menafsirkan kembali identitas budaya. Keraton, menurutnya, bukan sekadar bangunan, melainkan simbol peradaban dan pusat nilai yang hidup.
“Lukisan-lukisan yang ditampilkan menjadi refleksi sekaligus ajakan untuk melihat keraton bukan sebagai peninggalan masa lalu semata, tetapi sumber inspirasi masa depan,” ujar Kembang.
Tema revitalisasi menjadi titik temu gagasan para perupa. Karya-karya yang hadir tidak hanya merepresentasikan keraton sebagai objek visual, tetapi juga menggambarkan entitas yang perlu dihidupkan kembali dalam kesadaran masyarakat.
Pameran ini diharapkan menjadi gerakan kultural bersama untuk memastikan bahwa keraton Nusantara tidak hanya menjadi sejarah, tetapi juga inspirasi yang terus berkembang dalam kehidupan modern.
by : mardian.,SE
Anggota DPRD Toba Pidel Hutahaean Tinjau Kandang Ayam Broiler di Ajibata, Dorong Kemandirian Pangan
Anggota DPRD Toba Pidel Hutahaean Tinjau Kandang Ayam Broiler di Ajibata, Dorong Kemandirian Pangan
Toba,wartapenasatu.com– Anggota DPRD Kabupaten Toba, Ir. Pidel Hutahaean, MM, melakukan peninjauan langsung ke kandang ayam broiler milik Adi Ramansah Hutahaean yang bekerja sama dengan PT Karya Semangat Mandiri, di Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kamis (23/4/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan guna melihat langsung perkembangan peternakan yang menjadi salah satu unit usaha modern pertama di Kabupaten Toba. Pidel Hutahaean yang juga merupakan kader Fraksi PDIP ini didampingi oleh sesama anggota Komisi C, Bigman Butarbutar dan Binsar Gultom.
Rombongan legislator juga didampingi oleh Kabid Peternakan Dinas Pertanian Toba, Jenriko Pasaribu beserta staf. Kedatangan mereka disambut langsung oleh Manajer PT Karya Semangat Mandiri, Heri Manik.
Heri Manik menjelaskan, kandang tersebut telah beroperasi selama kurang lebih 1,5 tahun. Keberadaannya dinilai sangat strategis mengingat permintaan daging ayam di Kabupaten Toba terus meningkat, namun selama ini pasokan masih banyak didatangkan dari luar daerah seperti Siantar dan Simalungun.
“Kami berharap dengan adanya kandang seperti ini, kebutuhan ayam potong di Toba bisa semakin terpenuhi dari produksi lokal,” ujar Heri.
Senada dengan itu, pemilik kandang, Adi Ramansah Hutahaean, mengaku bahwa usaha ternak ayam broiler saat ini sangat menguntungkan seiring membaiknya permintaan pasar di wilayahnya.
Sementara itu, Jenriko Pasaribu selaku Kabid Peternakan menegaskan, pihaknya akan terus memberikan pendampingan dan dukungan kepada masyarakat yang ingin mengembangkan sektor peternakan. Hal ini dilakukan agar Kabupaten Toba dapat memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri.
(Reporter:Kaperwil wartapenasatu.com: t.rait)BERSINERGI MENUJU INDONESIA EMAS 2045, MACAN ASIA YG MERDEKA ADIL DAN MAKMUR
Jakarta, Wartapena Satu, 16 April 2026.
Ketua DPP GAKORPAN LBH PERS PRIMA PRESISI POLRI Dr Bernard BBBBI Siagian SH.MAkp,David Sianipar SH.MH Praktisi Hukum GAKORPAN bersama 500 Peserta Aktivis Anti Rasuah “FORUM DIALOG KEBANGSAAN & BELA NEGARA”, membuka Bedah Kasus Kasus krusial dengan tajuk trending topik “DEVISIT ANGGARAN “.
Momentum acara akbar ini diselenggarakan di Cirendeu Permai 4 /30 Kec.Ciputat Timur Kota Tangsel, Pada hari Selasa, 7 April 2026.
TOPIK PERMASALAHAN TERPURUKNYA EKONOMI
1. Program unggulan prioritas Presiden Prabowo, adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), menjadi salah satu problematika krusial tentang trending topik pendorong utama kenapa ada kenaikan belanja pemerintah sehingga APBN mencatat defisit Rp 240,1 triliun (0,93% PDB) di kuartal I-2026. Defisit ini melonjak 140,5% dibanding kuartal I-2025 yang Rp 99,8 triliun (0,41% PDB). Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio K mengatakan, lonjakan itu karena belanja pemerintah tereksekusi dengan baik, terutama faktor prioritas MBG. Dibanding 2025, belanja MBG sekarang jauh lebih cepat, rata-rata Rp 20 triliun sebulan.
Menkeu kita kemarin melaporkan, belanja negara melonjak lebih tinggi 31,4% (yoy) menjadi Rp 815 triliun, jauh di atas pertumbuhan belanja kuartal I-2025 yang hanya 1,4%. Ia menjelaskan, lonjakan itu merupakan strategi agar penyerapan anggaran lebih merata di sepanjang tahun.
2. Pemerintah mengubah skema pendanaan untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 15/2026, menggantikan PMK No. 49/2025. Beleid itu mengatur pemerintah bisa mengambil alih pembayaran cicilan kredit KDMP/KKMP menggunakan Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil untuk koperasi tingkat kelurahan, serta Dana Desa untuk tingkat desa. Deputi Bidang Pengawasan Koperasi Kemenkop H.Siagian menyatakan, kebijakan ini merupakan langkah yg strategi mempercepat pembangunan KDMP/KKMP.
Ketua Umum DPP Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Junaedi Mulyono mengatakan, desa memang tak lagi mencicil langsung ke bank. Namun, sebagian anggaran desa sengaja tetap dialihkan untuk pembiayaan itu. Artinya, beban tetap ada hanya bentuknya berubah. Tantangan jargon juga muncul dalam pengelolaan aset koperasi yang nantinya jadi milik warga desa. Tiduak semua desa punya kesiapan yang sama, baik potensi ekonomi, kapasitas pengelolaan, maupun kemampuan menyusun rencana strategis bisnis.
Pengamat koperasi David Sianipar SH MH dan Marcel Gerungan Phd mengingatkan adanya potensi kearah _moral hazard_ dalam skema ini, terutama jika pengawasan melekat maupun protokol di lapangan tidak berjalan secara optimal. Menurut Bunda Nelly Pardede,Bunda Tiur Sinamora,Bunda Marliana aktivis anti rasuah Kasus Deli Serdang dan Sumatera utara Tokoh tokoh lansia ,emak emak RPG.08 yan uzur dan gaek perempuan Relawan RPG.08, GAKORPAN PPWI , dikupas tuntas faktor perbedaan kemampuan kapasitas pengurus koperasi di tiap daerah polemik krusial dan mendasar dan bisa menjadi titik lemah dalam implementasi kebijakan publik .
Direktur Ekonomi DPP. SARJANA PANCASILA Johan Tampubolon mengatakan, karena pada tahap awal pengelolaan koperasi dilakukan PT Agrinas Pangan Nusantara, membuat seluruh desa desa tidak mendapatkan manfaat optimal dari aset signifikan tersebut. Selain itu, skema pembayaran ini justru fluktuatif membatasi kemandirian desa dalam kedaulatan mengelola Dana Desa karena ikut serta menjadi bagian dari skema pembiayaan koperasi yang rancu serta ironis. Bunda Roslenny News pun angkat bicara mengatakan jika kapasitas bisnisnya tidak sesuai kebutuhan masyarakat, yang terjadi justru percepatan kolaps menuju kehancuran massive pemborosan uang.
3. Video yang menampilkan ribuan sepeda motor listrik untuk proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) viral di medsos. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membantah informasi bahwa jumlahnya 70.000 unit. Menurut dia, realisasi total motor listrik itu 21.801 unit dari 25.000 unit yang dipesan di tahun 2025 untuk operasional kepala SPPG. Video viral di Instagram memperlihatkan bagian dalam dan luar gudang yang penuh sepeda motor dibungkus plastik berlogo BGN.
Pertengahan Maret lalu, organisasi inisiatif nirlaba Project Multatuli menurunkan laporan tentang MBG. Dalam laporan itu disebutkan, pembelian motor listrik merek Emmo Mobility senilai Rp 1,2 triliun, pada 2025. Motor dibeli dari PT Yasa Artha Trimanunggal, perusahaan yang baru berdiri tahun 2025 dengan alamat perusahaan sepeda motor lain, yakni PT Kaisar Motorindo Industri. Hak paten desain motor itu didaftarkan pada 17 Oktober 2025, tiga hari setelah proses pembelian oleh BGN yang dilakukan pada 14 Oktober 2025.
4. Menkeu mengatakan, langkah pemotongan gaji menteri tengah dipertimbangkan sebagai bagian dari strategi efisiensi APBN menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Ia mengaku tak keberatan jika kebijakan tersebut diterapkan. Namun, keputusan akhir tetap di tangan Bapak Presiden.
Jika pun terjadi, ia memprediksi pemotongan itu sebesar 25%. Dalam rapat paripurna kabinet, 13 Maret lalu, Presiden Prabowo mencontohkan Pakistan yang menerapkan pengurangan hari kerja hingga pemangkasan gaji pejabat dalam menghadapi dampak perang Timur Tengah.
SOSIAL
Sebanyak 3 karung berisi uang logam pecahan Rp 500 dan Rp 1.000 diserahkan kepada Bupati Indramayu oleh warga petambak yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) di Pendopo Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, kemarin. Uang itu, kata Koordinator Umum KOMPI , untuk mengganti kerusakan di alun-alun akibat dari unjuk rasa penolakan KOMPI terhadap Proyek Revitalisasi Tambak Pantura yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) pada Kamis (2/4/2026).
Mereka menolak PSN tersebut karena akan menyebabkan sekitar 2.000 warga kehilangan sumber penghidupan. Warga menyalahkan Bupati karena memberi izin proyek tersebut. Demonstrasi berakhir ricuh setelah Bupati tidak menemui para pendemo.
Bupati menyatakan, dia tidak mempunyai kewenangan karena proyek tersebut merupakan PSN ketahanan pangan Presiden Prabowo yang dijalankan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Bupati tidak mau menerima uang receh dari warga dengan alasan bisa masuk kategori gratifikasi. Oleh warga 3 karung uang receh yang didapat dari saweran warga itu ditumpahkan di pendopo, kemudian mereka pergi.
Beredar kabar santer bahwa Bapak Presiden Prabowo akan melakukan perombakan kabinet lagi. Merespons kabar tersebut, Sekretaris Kabinet hanya mengatakan “tunggu saja”. Prabowo terakhir kali melakukan _reshuffle_ pada 5 Februari 2026, yaitu mengangkat Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan, menggantikan posisi Thomas Djiwandono yang berpindah ke kursi Deputi Gubernur Bank Indonesia.
TRENDING TOPIK
1. “Jakarta Kondusif Indonesia Aman” _trending_ di X bersama tagar # Kawal Terus Sampai 2029, dengan Narasi ajakan untuk mendukung kepemimpinan Prabowo sampai tuntas. Para pendengung mengajak agar masyarakat tidak terbawa emosi sesaat sehingga mengorbankan hari esok.
2. “Harga plastik” menjadi salah satu topik yang dicari di Google. Harga plastik di pasar melonjak dua kali lipat dipicu sulitnya pasokan bahan baku akibat perang di Timur Tengah.
3. “Sepeda motor MBG” juga menjadi salah satu topik yang dicari di Google. Video viral di media sosial, Instagram dan TikTok, memperlihatkan deretan sepeda motor listrik terbungkus logo BGN memenuhi suatu gudang yang diduga berada di Jawa Barat. Sepeda motor tersebut akan didistribusikan ke SPPG guna mendukung program mercusuar MBG.
DEFISIT ANGGARAN
1. Defisit APBN pada kuartal I-2026 yang mencapai Rp 420,1 triliun ditengarai karena lonjakan signifikan belanja yang tak seimbang dibanding penerimaan. Belanja kuartal I-2026 tercatat Rp 815 triiun, tumbuh 31,4% (yoy) dibanding kuartal I-2025 sebesar Rp 620,3 triliun. Menkeu Purbaya beralasan, APBN memang didesain dengan akselerasi belanja K/L sejak awal tahun. Desain itu dibuat agar dampak belanja pemerintah dirasakan sepanjang tahun, bukan menumpuk PR di akhir tahun.
Namun, ada risiko jika tak diimbangi penerimaan negara. Penerimaan negara kuartal I-2026 cuma tumbuh 10,5% (yoy) sebesar Rp 574,9 triliun. Pertumbuhan penerimaan negara masih didorong pajak yang tumbuh 20,7% neto dan bruto 9,9%, sementara penerimaan kepabeanan dan cukai terkontraksi. Dengan begitu, agak riskan untuk bergantung pada penerimaan dalam menyeimbangkan neraca APBN. Apalagi, jika dampak perang di Timur Tengah berlanjut lama.
Pemerintah perlu menyesuaikan belanja agar tak terlalu besar dibandingkan penerimaan. Bahkan, seandainya harus menyesuaikan harga BBM yang saat ini ditahan anggaran hingga akhir tahun.
2. Akselerasi belanja negara terutama melalui MBG yang mendorong defisit melonjak lebih dari dua kali lipat dalam satu tahun, menunjukkan arah kebijakan yang semakin bertumpu pada ekspansi fiskal tanpa fondasi penerimaan yang sepadan. Ketika belanja tumbuh 31% sementara penerimaan hanya 10%, narasi “percepatan dampak” berisiko menjadi justifikasi bagi ketidakseimbangan struktural. Skema pembiayaan KDMP yang membebankan Dana Desa dan DAU/DBH, ditambah indikasi _moral hazard_ dan lemahnya kesiapan perangkat desa, memperlihatkan bagaimana beban fiskal dipindahkan ke level lokal tanpa penguatan kapasitas. Di sisi lain, polemik pengadaan motor listrik MBG menambah rumit lapisan persoalan tata kelola MBG.
Ia menguji transparansi, akuntabilitas, dan integritas kebijakan publik. Ketegangan sosial seperti kejadian di Indramayu memperlihatkan konsekuensi nyata dari bobroknya kebijakan ekonomi yang tidak pro rakyat ,dan tidak sensitif terhadap keberlanjutan penghidupan rakyat kecil , sementara ketidakpastian politik (issue_reshuffle_) Dr Bernard Katakan bahwa, kita memperkuat persepsi volatilitas arah kebijakan. Mungkin masih ada ruang untuk koreksi: wacana efisiensi, bahkan simbolik seperti pemotongan gaji pejabat, dapat menjadi pintu gerbang untuk masuk keinginan menata ulang prioritas belanja; dan jika diarahkan dengan disiplin, program besar seperti MBG sebenarnya memiliki potensi dampak sosial-ekonomi yang signifikan. David Sianipar SH.MH pun menambahkan tentang kuncinya terletak pada keberanian mengoreksi introspeksi diri tentang desain, yakni setara & menyeimbangkan ambisi politik dengan kapasitas fiskal dan kualitas tata kelola, agar ekspansi hari ini tidak menjadi beban krisis lndonesia di hari esok. Dr Bernard BBBBI Siagian SH.MAkp Ketua DPP.GAKORPAN #LBH PERS Prima Presisi Polri# LBH Rumah Besar Relawan RPG.08 Suara Rakyat untuk keadilan dan HAM menambahkan bahwa Hidup ini bukan tentang mengikuti semua perubahan yang signifikan tentang suatu “PEMBOROSAN ANGGARAN NEGARA, APBN” Tetapi tentang mekanisme tetap utuhnya tata kelola massive Negara NKRI,Pancasila,UUD.45,Bhineka Tunggal lka sejati tentang bagaimana konsep memakmurkan dan meminimalisir rakyat miskin dan terlantar dengan semangat DPP GAKORPAN untuk Gerakan Anti Korupsi Nasional dan Penyelamatan Aset Negara yang serius ,serta penghematan uang negara dari hasil pajak rakyat demi.kemakmuran dan keutuhan bangsa ditengah polemik carut marut paska perang dingin lran ,lsrael yang diboncengi oleh USA dan sekutunya berdampak preseden buruk di selat Hormuz akibat keterpurukan ekonomi setiap negara dampak suatu globalisasi dan kedamaian dunia yang meradang serta ditebgah perubahan dunia yang signifikan serta infeksius rudal rydal balistik ancaman perang nuklir kehancuran alam raya ini .Sebuah pandangan yang filisofis .lntinya asah asih asuh lntegritas jati diri kita agar lebih penting mengurus sesuatu yang efektif untuk rakyat miskin dan terlantar dari pada,sekadar menyelenggarakan program-program pemborosan anggaran yang mercusuar dan sofisticated,sekadar pencitraan reaktif tanpa mutu kualitas yang jelas semacam yayasan untuk niar ingsun pemborosan anggaran mekanisme unjuk diri The Abuse Power kekuasaan dan cawe cawe para pejabat bancakan korupsi kolusi dan nepotisme (KKN Berjamaah ) yang sangat di laknat oleh para mahasiswa dan segenap rakyat lndonesia ketika konon timbulnya kisah kisah cerita tentang lahirnya kedaulatan rakyat terhadap orde baru saat gejolak kerusuhan krusial tragis “REFORMASI MARET “98 ” SALAM REFORMASl , GAKORPAN ASTA CITA, Bersinergi untuk kemakmuran Rakyat lndonesia, Menuju lndonesia Emas 2045, Macan Asia yang Merdeka, Adil dan makmur (Redaksi : Tim Investigasi GAKORPAN. Marcel Gerungan, David Siabipar SH.MH)
*TAK HADIR DI SIDANG PERDANA, TERGUGAT DINILAI TAK PUNYA ITIKAD BAIK-LAPORAN PIDANA SUDAH DI PROSES!*
-
*TAK HADIR DI SIDANG PERDANA, TERGUGAT DINILAI TAK PUNYA ITIKAD BAIK-LAPORAN PIDANA SUDAH DI PROSES!*
-
Bupati Toba Effendi SP Napitupulu dan Wakil Bupati Audi Murphy Sitorus menyerahkan LKPJ Pada Rapat Paripurna di Kantor DPRD Toba, Balige
Bupati Toba Effendi SP Napitupulu dan Wakil Bupati Audi Murphy Sitorus menyerahkan LKPJ Pada Rapat Paripurna di Kantor DPRD Toba, Balige
TOBA,wartapenasatu.com- Bupati Toba Effendi SP Napitupulu didampingi Wakil Bupati Audi Murphy Sitorus sampaikan Nota Pengantar Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Toba Tahun Anggaran 2025 dalam capaian kinerja makro Kabupaten Toba pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Toba Tentang Penyampaian dan Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban di Kantor DPRD Toba, Balige, Rabu (8/4/2026).
Dalam capaian kinerja makro, Bupati menyebutkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tahun 2024 berada di angka 78,44 naik pada tahun 2025 menjadi 79,17 poin. Untuk angka kemiskinan pada tahun 2024 adalah 8,07 poin, sementara pada tahun 2025 turun menjadi 7,21 poin. Angka pengangguran pada tahun 2024 adalah 1,09 % sementara pada tahun 2025 turun menjadi 1%.
“Sementara untuk pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan, ditahun 2024 4,84 menjadi 4,10 ditahun 2025. Pendapatan per kapita tahun 2024 pada 3,45 menjadi 2,74 di tahun 2025. Gini ratio pada tahun 2024 di 0,348 menjadi 0,289 pada tahun 2025,” sebut Effendi SP Napitupulu.
Tidak hanya capaian kinerja makro, dalam Nota Pengantar Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Toba Tahun Anggaran 2025, Bupati Toba juga turut menyampaikan capaian kinerja urusan pemerintah.
Usai menyampaikan Nota Pengantar Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Toba Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD Kabupaten Toba yang diterima langsung oleh pimpinan DPRD Toba, rapat kemudian diskors hingga Kamis 30 April 2026 pukul 10.00 WIB untuk memberikan waktu kepada gabungan komisi turun lapangan pada tanggal 13 April 2026 dan pembahasan Komisi A, Komisi B, Komisi C bersama dengan OPD untuk membahas LKPJ Bupati Toba Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 14 April 2026.
(Kaperwil MWPS: t.rait)Plastik Langka Setiap Hari Update Naik Harga, Dampak Terasa Hingga Daerah
Wartapena Satu. Com. Jakarta, 4 April 2026 –Dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (1/4), Menteri Perdagangan (Mendag) Budi santoso mengangkat bicara terkait lonjakan harga plastik yang tengah dirasakan masyarakat dan pelaku industri di seluruh Indonesia. Budi menjelaskan bahwa kenaikan ini merupakan dampak langsung dari ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah yang mengganggu pasokan bahan baku utama plastik, yaitu nafta. “Kita sangat bergantung pada impor nafta dari Timur Tengah, sekitar 60 persen kebutuhan nasional berasal dari kawasan tersebut. Ketika ada gangguan pasokan akibat konflik, dampaknya langsung terasa pada harga di dalam negeri,” ujarnya.
Ketegangan di kawasan Timur Tengah, khususnya di Iran, menjadi faktor utama terganggunya distribusi komoditas energi dan petrokimia dunia. Iran sebagai salah satu produsen petrokimia terbesar di kawasan memiliki peran penting dalam pasokan bahan baku plastik internasional. Selain itu, escalasi konflik juga berdampak pada kenaikan biaya premi asuransi pengiriman laut melalui Selat Hormuz, jalur krusial untuk perdagangan energi global. “Gangguan ini tidak hanya mempengaruhi pasokan, tetapi juga meningkatkan biaya logistik yang akhirnya berdampak pada harga akhir produk plastik,” jelas Budi.
Pantauan menunjukkan harga plastik berbagai jenis mengalami kenaikan signifikan, bahkan hingga dua kali lipat di beberapa pasar. Di Pasar Minggu Jakarta, misalnya, harga plastik jinjing yang sebelumnya Rp18.000 per pak kini menjadi Rp28.000, sedangkan wadah plastik naik hingga 80% dari harga normal. Dampaknya juga telah menyebar ke daerah, seperti di Jember Jawa Timur, di mana pelaku usaha makanan dan minuman mulai merasakan beban produksi yang membengkak. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kemasan Makanan Indonesia (GAPMMI) Adhi S Lukman mengakui industri dalam negeri merasakan tekanan berat akibat kenaikan biaya bahan baku, energi, dan fluktuasi nilai tukar.
Untuk mengatasi masalah ini, Kementerian Perdagangan tengah gencar mencari sumber impor alternatif dari negara lain, termasuk Afrika, India, dan Amerika Serikat. Budi menyebutkan bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi dengan perwakilan pemerintah dan pelaku industri di negara-negara tersebut untuk menjalin kerja sama baru. “Kita tidak bisa hanya bergantung pada satu sumber pasokan. Diversifikasi adalah kunci untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga di masa depan,” ucapnya. Namun, dia juga mengakui bahwa proses pengalihan sumber pasokan tidak dapat dilakukan secara instan dan membutuhkan waktu untuk menyesuaikan rantai distribusi serta memastikan kualitas bahan baku.
Selain mencari pemasok baru, pemerintah juga terus memperkuat koordinasi dengan asosiasi industri dan pelaku usaha plastik dalam negeri. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk mengantisipasi dampak lebih lanjut dan mencari solusi bersama dalam menghadapi tantangan saat ini. Perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri juga telah ditugaskan untuk aktif mencari supplier baru yang dapat memenuhi kebutuhan bahan baku plastik nasional. “Kami optimistis bahwa dengan langkah-langkah ini, pasokan bahan baku akan kembali stabil dan harga dapat kembali normal dalam waktu dekat,” pungkas Budi.
Budi menegaskan bahwa kenaikan harga plastik bukan hanya masalah yang dihadapi Indonesia, melainkan juga menjadi fenomena global yang mengganggu sektor industri di sejumlah negara Asia seperti Singapura, China, Korea Selatan, Taiwan, dan Thailand. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi adalah bagian dari dinamika ekonomi global yang dipengaruhi oleh situasi geopolitik.Kenaikan harga plastik dirasakan secara luas dan menjadi perhatian serius bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga barang kebutuhan masyarakat
Penampakan Warga Mars Pertama di Bumi! Gala Premiere Pelangi di Mars Jadi Bukti Kekuatan Mimpi Anak Indonesia
Wartapena Satu,Jakarta, 14 Maret 2026
Suasana Epicentrum XXI Sabtu ini mendadak berubah menjadi lanskap ala planet merah yang futuristik, lengkap dengan robot-robit penghuni Mars. Film Pelangi di Mars secara resmi telah “mendarat” di Bumi untuk pertama kalinya melalui acara Gala Premiere yang digelar megah nan magis. Acara ini menandai puncak penantian panjang selama lima tahun bagi salah satu karya sinema paling ambisius di Indonesia.
Dihadiri Filmmaker dan Pemain Film Pelangi di Mars.
Momen spesial malam ini dihadiri oleh dua “kapten” utama di balik layar, produser Dendi Reynando dan sutradara Upie Guava. Turut hadir juga komposer musik Eunike Tanzil dan jajaran bintang utama: Messi Gusti, Lutesha, Rio Dewanto, dan Livy Renata.
Tak ketinggalan, para pengisi suara (voice actor) karakter robot seperti Bimo Kusumo (Bimoky), Kristo Immanuel, Gilang Dirga, Vanya Rivani, serta Dimitri Arditya, hingga para body actor di balik gerakan ikonik robot; Almanzo Konoralma, Rika Kenja, dan Satria Towel.
Perayaan Sebelum Mulainya Petualangan Pelangi di Mars.
Membawa Atmosfer Mars ke Jantung Jakarta Melalui dekorasi ala Planet Mars yang megah, Mahakarya Pictures berhasil menyulap area Epicentrum XXI menjadi ruang imajinasi tanpa batas.
Para undangan diajak merasakan langsung kekuatan mimpi anak Indonesia melalui visual dan atmosfer yang belum pernah ada sebelumnya dalam Gala Premiere film tanah air.
Dalam sesi konferensi pers, produser Dendi Reynando tak kuasa menyembunyikan rasa
bangganya atas pencapaian ini.“Setelah perjalanan panjang lebih dari lima tahun yang penuh tantangan, Mahakarya Pictures dengan sangat bangga akhirnya dapat mempersembahkan Pelangi di Mars untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ini adalah kado untuk mimpi anak-anak kita,” ungkap Dendi.
Sutradara Upie Guava juga menyampaikan rasa harunya melihat visi yang ia bangun bersama ratusan kru akhirnya terwujud nyata di layar lebar.
“Saya merasa terharu sekaligus lega. Kerja keras ratusan kru yang memiliki satu visi untuk membangkitkan mimpi anak Indonesia akhirnya siap dikonsumsi masyarakat. Saya berharap film ini menjadi pelajaran bahwa kerja keras untuk menggapai mimpi, setinggi apa pun itu, tidak
akan pernah sia-sia,” tutur Upie.Apresiasi dari Penonton Gala Premiere
Decak Kagum dan Air Mata Haru Penonton Pasca pemutaran perdana, gelombang apresiasi mengalir deras dari para undangan dan tokoh perfilman yang hadir. Banyak yang tak menyangka sinema Indonesia telah mencapai level teknis dan penceritaan sekelas ini.
“Jujur saya terharu dan sangat bangga. Ternyata film Indonesia sudah bisa di tahap ini, di skala ini. Titik bersejarah ini ditandai oleh sebuah film anak yang bisa dinikmati seluruh anggota keluarga. Apresiasi setinggi-tingginya untuk Mas Upie dan tim,” ungkap salah satu penonton yang hadir.
Segera Tayang untuk Semua Keluarga
Momen magis di Gala Premiere ini hanyalah awal. Persahabatan Pelangi dan teman-teman robotnya siap menyapa seluruh penonton di bioskop-bioskop Indonesia mulai 18 Maret 2026, bertepatan dengan momen libur Lebaran.
Jangan lewatkan petualangan lintas planet pertama dari Indonesia!
Untuk informasi lebih lanjut, ikuti akun media sosial resmi kami di@pelangidimars dan@mahakaryapictures.
