Jakarta  wartapenasatu.com

​Melawan ‘Kegilaan Kolektif’: Manifesto Enok Srie untuk Nalar dan Adab di Jantung Politik Indonesia

​JAKARTA – Di era di mana kebenaran sering kali kalah oleh viralitas, Enok Srie, Penggerak Kemanusiaan dan Adab dari DPP Laskar Gibran, melontarkan kritik filosofis yang menghentak kesadaran publik. Dengan membedah realitas politik Indonesia melalui lensa Friedrich Nietzsche, Enok menegaskan bahwa bangsa ini sedang terancam oleh “kegilaan kolektif”. Ia memperingatkan bahwa ketika individu berhenti berpikir sebagai subjek mandiri dan melebur ke dalam histeria massa atau dogma partai, maka kegilaan bukan lagi sebuah anomali, melainkan sebuah aturan yang menakutkan.

​Dalam narasinya, Enok mengutip langsung kegelisahan Nietzsche: “Im Individuum ist der Wahnsinn etwas Seltenes…”—bahwa kegilaan pada individu itu langka, namun dalam kelompok dan bangsa, ia adalah kaidah. Baginya, politik Indonesia hari ini sedang mengalami “penangguhan nalar”, di mana loyalitas buta dan rasa aman semu telah menggantikan keberanian untuk mempertanyakan kekuasaan. Politik tidak lagi dijalankan dengan argumen yang sehat, melainkan melalui sugesti berulang yang mematikan daya kritis warga negara.

​Menilik anatomi psikologi massa, Enok merujuk pada Gustave Le Bon untuk menjelaskan bagaimana individu yang larut dalam kerumunan mengalami regresi mental. Di ruang digital yang riuh, rakyat sering kali tidak lagi menimbang kebenaran, melainkan hanya menelan simbol dan slogan yang disuapkan secara masif. Akibatnya, kesadaran kritis melemah dan digantikan oleh naluri kolektif yang reaktif, membuat ruang publik kita kehilangan kedalaman dan hanya menyisakan kebisingan yang dangkal.

​Enok juga memberikan peringatan keras terhadap pemujaan berlebihan pada narasi “stabilitas”. Mengambil pemikiran Hannah Arendt tentang banality of evil, ia menyoroti bahwa bahaya terbesar bukanlah kekerasan terbuka, melainkan “kepatuhan tanpa refleksi”. Ia melihat adanya kecenderungan di mana stabilitas dijadikan tameng untuk menunda kritik dan membungkai perbedaan pendapat sebagai gangguan, memaksa individu menjadi “normal secara mengerikan” dengan hanya menjalankan peran tanpa pertimbangan moral.

​Di tengah kepungan teknologi, Enok menilai kekuasaan kini bekerja melalui “administrasi kesadaran”. Melalui kacamata Michel Foucault, ia melihat bagaimana buzzer dan influencer partisan bertindak sebagai operator sugesti yang mengatur apa yang layak muncul di layar ponsel rakyat. Strateginya bukan lagi membantah fakta, melainkan mengaburkannya dengan pengulangan narasi hingga wacana tertentu dianggap sebagai kebenaran tunggal, sementara suara-suara jernih disingkirkan secara sistemik.

​Kondisi ini, menurut Enok, telah mengubah ruang publik yang seharusnya menjadi arena debat rasional versi Jürgen Habermas, menjadi sekadar “pasar atensi”. Kelas menengah digital yang diharapkan menjadi penjaga nalar justru sering terjebak dalam aktivisme simbolik yang jinak secara struktural. Mereka lantang di permukaan, namun jarang berani menyentuh jantung persoalan kekuasaan, sehingga energi publik habis dalam kegaduhan yang tidak mengubah kebijakan apa pun.

​Lebih dalam, Enok menegaskan bahwa stabilitas yang sejati harus lahir dari rahim keadilan dan nalar, bukan dari pembungkaman atau manajemen persepsi. Ia menantang nurani setiap warga untuk merenung: apakah kita masih berfungsi sebagai warga negara yang berdaulat secara pikiran, atau hanya menjadi bidak yang bereaksi secara insting sebagai massa? Baginya, membiarkan stabilitas menggantikan pikiran adalah langkah awal menuju keruntuhan peradaban hukum dan adab.

​Sebagai penutup, Enok Srie mengajak seluruh elemen bangsa untuk berani “berpikir kembali” sebagai bentuk perlawanan terhadap kegilaan zaman. Ia menekankan bahwa adab dan kemanusiaan tidak boleh dikorbankan demi efisiensi politik sesaat. Hanya dengan memulihkan nalar publik dan memperkuat integritas moral, Indonesia dapat melangkah keluar dari lingkaran gelap manipulasi menuju politik yang benar-benar memanusiakan manusia