Diduga Ada Provokasi, Warga Villa Bukit Mas Cluster Jepang Mendukung Program MBG Tapi Menolak Dapur MBG di Pemukiman

WARTAPENASATUJATIM | Surabaya – Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah inisiatif sosial yang hadir untuk memperluas akses pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kini menjadi pusat perhatian di Perumahan Villa Bukit Mas, tepatnya di Cluster Jepang RT 01 RW 07, Kelurahan dan Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya.

Program yang sedianya dirancang sebagai jembatan kepedulian sosial ini justru harus berhadapan dengan dinamika yang tidak terduga, menyusul adanya keberatan dari sebagian warga yang mempertanyakan aktivitas dapur MBG yang akan berjalan di lingkungan mereka.

Ketua Inspirasi Nusantara Aman Makmur (Ina Makmur) Dukuh Pakis, Joko Dwitanto, menegaskan bahwa MBG hadir dari niat tulus untuk memberikan manfaat kepada masyarakat luas, sekaligus menjadi elemen pendukung bagi pemerintah dalam memperkuat jaring pengaman sosial. Ia menyebutkan bahwa gerakan ini tidak pernah ditujukan untuk kepentingan pihak tertentu.

Joko memaparkan bahwa sejak awal pihaknya telah mengikuti seluruh proses, mulai dari pencarian lokasi, komunikasi dengan warga, hingga mediasi yang dilakukan secara terbuka, bertahap, dan tanpa ada satu pun rekayasa. Ia dan tim bahkan turun langsung ke rumah-rumah warga untuk meminta persetujuan, sebuah langkah yang ia sebut sebagai bukti kesungguhan mereka menjaga etika sosial.

“Program ini tidak hanya untuk kami atau kelompok tertentu. Ini bagian dari upaya membantu masyarakat. Kami pun tidak selamanya berada di sini, karena ada rencana relokasi ke lokasi lain setelah berjalan beberapa waktu,” ujar Joko dengan penuh keyakinan.

Sebelum dapur MBG menjalankan aktivitasnya, tim pengelola telah melewati survei teknis dari BGN. Pemeriksaan meliputi ketentuan tata ruang, kelayakan konstruksi bangunan, hingga sistem pembuangan limbah. Semua aspek tersebut, menurut Joko, telah dinyatakan memenuhi standar dan mendapatkan lampu hijau. Selain itu, alokasi anggaran juga telah resmi masuk ke rekening dapur sebagai legalitas formal.

Namun penolakan mulai mencuat dari sebagian warga. Menariknya, Joko melihat bahwa dinamika tersebut tidak mewakili keseluruhan suara masyarakat. Ia menduga adanya tekanan atau framing yang membuat sebagian warga memilih bungkam meski sebenarnya mendukung program ini.

“Ada warga yang sebenarnya mendukung, tapi mereka takut disalahkan. Ketika sudah ada provokasi, apa pun yang kami lakukan dianggap salah,” tegas Joko, menyoroti atmosfer sosial yang mulai tidak kondusif.

Isu kemudian berkembang ke peralihan fungsi rumah menjadi dapur MBG, serta persoalan izin PUD (Peraturan Umum Dalam). Joko menjelaskan bahwa pihak lingkungan tidak pernah menyampaikan larangan atau keberatan dari awal, dan informasi terkait aturan tersebut justru baru muncul ketika program hendak berjalan.

“Seandainya sejak awal ada pemberitahuan resmi, tentu kami patuhi. Kami siap mengikuti aturan. Bahkan desain bangunan sudah kami sesuaikan agar tetap menyerupai rumah tinggal dan tidak mengganggu estetika lingkungan,” tambahnya.

Di tengah polemik yang bergulir, Joko menegaskan bahwa dapur MBG tetap membuka tangan selebar-lebarnya untuk berdialog. Aktivitas dapur akan tetap berlangsung sementara sambil menunggu keputusan final, dengan tenggat relokasi maksimal tiga bulan sesuai rencana awal program.

Joko juga menekankan bahwa fondasi utama MBG adalah semangat berbagi, keberlanjutan aksi sosial, dan upaya nyata membantu masyarakat mulai dari program Jumat Berkah hingga edukasi untuk ibu dan anak.

“Jika bukan kami yang menjalankan program ini, siapa lagi? Tidak semua orang punya kesempatan dan kemauan untuk membantu,” pungkasnya.

Menutup pernyataannya, Joko mengajak seluruh pihak untuk menurunkan tensi ego dan mengedepankan kepentingan kemanusiaan. Ia berharap pemerintah dapat turut hadir sebagai penengah sehingga dinamika yang terjadi tidak berujung pada perpecahan, melainkan menjadi pintu menuju solusi terbaik bagi semua pihak. (Red)