Diduga Persekongkolan Provokator Dengan Sejumlah Warga Hambat Operasional Dapur SPPG di Villa Bukit Mas Surabaya

WARTAPENASATUJATIM | Surabaya Metropolitan – Seperti diberitakan sebelumnya, keberadaan dapur SPPG di wilayah Dukuh Pakis tepatnya di Cluster Jepang – Perumahan Villa Bukit Mas mengalami hambatan operasional, yang dijadwalkan beroperasi sejak hari Senin (24/11/2025) sampai dengan hari ini Jumat (28/11/2025) belum juga bisa beroperasi untuk melayani sebanyak 2.862 calon penerima manfaat, yang notabene adalah para anak-anak sekolah generasi penerus bangsa yang tersebar dalam 15 sekolah di seputaran wilayah Kecamatan Dukuh Pakis.

Ironisnya ketika awak media menghubungi Joko Dwitanto, selaku mitra program pemerintah MBG dengan merelakan rumah pribadinya untuk dijadikan dapur pendukung SPPG, mengatakan bahwa belum beroperasinya dapur SPPG Dukuh Pakis karena adanya penolakan warga terhadap keberadaan dapur tersebut, seperti adanya surat penolakan yang ditanda tangani oleh lebih dari 20 orang warga, juga terlihat dengan banyaknya spanduk/banner penolakan yang dipasang di pagar rumah warga layaknya masa kampanye pemilu.

Namun ketika awak media mencermatinya isi surat penolakan warga dan isi banner tersebut, banyak hal bertentangan dengan kondisi dilapangan.

Misalnya, surat penolakan yang ditanda tangani oleh lebih dari 20 orang warga berisi keberatan atas, penumpukan sampah, tidak dikelolanya limbah dengan baik, kegaduhan dan bising atas operasional dapur, dan banyaknya warga luar perumahan yang hilir mudik.

Saat awak media melakukan kunjungan ke lokasi dapur, oleh Joko ditunjukkan bahwa pada kenyataannya dapur pendukung SPPG sama sekali belum beroperasi, jadi semua unsur bahan penolakan warga tidak terbukti.

Kepada awak media Joko mengatakan bahwa sudah membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, baik limbah cair maupun limbah padat dan sampah dapur.

Joko juga menunjukkan surat persetujuan dari tetangga/warga terdekat dapur yaitu warga depan, belakang, kanan dan kiri dengan ditanda tangani oleh Ketua RT setempat. Ada hal janggal dirasakan oleh Joko ketika diketahui adanya lebih dari 20 orang warga melakukan penolakan, padahal jumlah rumah dari pintu masuk Cluster Jepang sampai dapur tidak lebih dari 15 unit rumah.

Dengan adanya ketidaksesuaian antara keberatan warga dengan bukti-bukti dilapangan Joko meminta bantuan para pihak yang berwenang termasuk kepada Kusmayanti S.Hut, M.Si selaku Kepala KPPG Kota Surabaya untuk memberikan sosialisasi kepada warga terkait program pemerintah dalam MBG.

Terkait dengan banyaknya spanduk/banner yang terpasang di pagar pagar rumah warga, awak media mendapatkan informasi bahwa diduga yang melakukan pemasangan adalah pihak keamanan lingkungan Cluster Jepang sendiri dan banyak warga yang pagarnya dipasang banner tidak berani menolaknya.

Diduga telah terjadi semacam persekongkolan antara segelintir provokator dengan pengurus lingkungan setempat di Cluster Jepang itu sendiri. Mari kita tunggu cerita selanjutnya. (Houget***)