MENEGAKKAN DEMOKRASI
Jakarta wartapwnasatu. Com
Mpok Nok Srie Bidang pendidikan dan kebudayaan DPP LASKAR GIBRAN DUKUNG PENUH ARAHAN PRESIDEN PRABOWO TERKAIT EVALUASI SISTEM PILKADA
JAKARTA 25 Januari 2026
– Menanggapi diskursus mengenai koreksi sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung, Laskar Gibran secara resmi menyatakan dukungannya terhadap langkah evaluasi yang diusung oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kami memandang bahwa demokrasi Indonesia harus diselamatkan dari dominasi modal dan praktik politik uang yang semakin mengkhawatirkan.
“Demokrasi bukan sekadar mencoblos di bilik suara, tapi bagaimana suara itu tidak dibeli oleh kepentingan modal. Kami mendukung penuh visi Presiden bahwa demokrasi tidak boleh menjadi ajang penipuan atas nama rakyat oleh para pemilik modal,” ujar Juru Bicara Laskar Gibran.
mpok Nok Srie DPP Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan Laskar Gibran menegaskan bahwa koreksi ini adalah upaya untuk menciptakan pemerintahan daerah yang lebih bersih, efektif, dan fokus pada pembangunan, bukan pada pengembalian modal kampanye. Kami mengajak seluruh elemen bangsa untuk melihat langkah ini sebagai bagian dari transformasi menuju Indonesia Emas 2045 yang lebih bermartabat.
POIN-POIN KLARIFIKASI (TALKING POINTS)
Untuk menjawab pertanyaan atau perdebatan di media sosial/lapangan:
Bukan Kemunduran, Tapi Perbaikan: Koreksi sistem Pilkada bukanlah langkah mundur. Justru ini adalah langkah maju untuk memperbaiki kualitas demokrasi yang selama ini “sakit” akibat biaya politik yang tidak masuk akal.
Melawan Oligarki, Bukan Rakyat: Pilkada dengan biaya tinggi hanya menguntungkan mereka yang punya uang (oligarki). Dengan evaluasi sistem, kita menutup pintu bagi para cukong untuk menyandera kepala daerah terpilih.
Efisiensi Anggaran untuk Rakyat: Anggaran triliunan rupiah yang biasanya habis untuk seremoni Pilkada langsung bisa dialihkan untuk program yang lebih menyentuh rakyat, seperti makan bergizi gratis, pendidikan, dan kesehatan.
Menghindari Perpecahan Horizontal: Pilkada langsung di tingkat daerah sering kali meninggalkan luka sosial dan konflik antarwarga. Koreksi ini bertujuan menjagain stabilitas keamanan dan kedamaian di akar rumput.
Kedaulatan Tetap di Tangan Rakyat: Melalui sistem perwakilan yang diperkuat, kedaulatan tetap milik rakyat. Yang kita buang adalah “transaksi gelapnya”, bukan hak rakyat untuk mendapatkan pemimpin terbaik.
Anda Mungkin Suka Juga
Babinsa Sumberame Aktif Dorong Semangat Petani Saat Panen
4 Oktober 2025
Polisi Bersama Pemkab Ponorogo Sidak Sejumlah SPBU Cek BBM Pertalite
2 November 2025