Aspirasi Pelajar Disuarakan dalam Safari Parlemen DPRD Jatim

WARTAPENASATUJATIM | Surabaya – Kegiatan Sapa Parlemens yang digelar di Gedung DPRD Jawa Timur pada Jumat (3/10/2025) menjadi ajang penting bagi pelajar untuk menyampaikan aspirasi mereka. Acara ini dihadiri oleh sejumlah sekolah, termasuk SMKN 5 Surabaya dan Aliansi Pelajar Surabaya (APS), serta perwakilan pelajar SMPN 40 Surabaya yang diwakili oleh Alquraya Tahta Buana atau yang akrab disapa Quraya.

Kegiatan bertajuk “Suara Pelajar, Suara Rakyat” ini diselenggarakan untuk mempertemukan generasi muda dengan wakil rakyat. Tema tersebut menggarisbawahi peran penting pelajar dalam mengawal pembangunan bangsa melalui demokrasi dan partisipasi aktif.

Hadir sebagai narasumber utama adalah Yordan M. Batara-Goa, S.T., M.Si., anggota Komisi A DPRD Jawa Timur sekaligus Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan. Kehadiran Yordan menggantikan narasumber dari Komisi B atau D yang seharusnya membahas khusus sektor pendidikan. Meski demikian, diskusi tetap berlangsung dinamis dengan berbagai pertanyaan dari siswa.

Dalam sesi pemaparan, Yordan menjelaskan perbedaan mendasar antara SMA dan SMK. Menurutnya, SMA dirancang untuk mempersiapkan siswa menuju perguruan tinggi, sementara SMK lebih menekankan keterampilan praktis agar siap bekerja setelah lulus.

“Kalau anak SMA ingin langsung bekerja setelah lulus, maka perlu usaha ekstra. Karena sistemnya memang diarahkan untuk akademik, bukan vokasi,” jelas Yordan di hadapan para peserta.

Para pelajar juga menyoroti persoalan kesiapan kerja lulusan SMA yang sering dianggap minim keterampilan. Yordan menekankan pentingnya program magang dan pelatihan tambahan, serta perlunya adaptasi dengan kebutuhan dunia industri yang cepat berubah.

Tak hanya itu, aspirasi mengenai beasiswa dan program bantuan pendidikan (MBG/MPG) juga mencuat dalam dialog. Sejumlah siswa mempertanyakan bagaimana jalur penyampaian aspirasi tersebut bisa sampai ke pemerintah pusat, provinsi, maupun kota.

Menanggapi hal ini, Yordan menegaskan bahwa surat tertulis adalah dasar penting untuk menyampaikan aspirasi. Dengan adanya dokumen resmi, aspirasi siswa dapat diteruskan secara formal kepada lembaga terkait.

“Kalau ada surat, itu bisa jadi dasar kami untuk mendorong ke provinsi atau pusat. Tanpa surat, aspirasi hanya akan berhenti sebagai diskusi,” ujarnya menekankan mekanisme formal tersebut.

Dalam kesempatan itu pula, disampaikan bahwa sejumlah program pendidikan memang bukan kewenangan provinsi, melainkan tanggung jawab pemerintah pusat. Karena itu, dibutuhkan kolaborasi antar-level pemerintahan untuk merealisasikan harapan siswa.

Diskusi semakin menarik ketika pelajar menyinggung tentang tantangan menekuni bidang berbeda dari latar belakang pendidikan. Yordan menyampaikan bahwa hal tersebut memungkinkan, tetapi memang membutuhkan usaha belajar ekstra keras agar bisa bersaing.

Selain sesi pemaparan materi, acara juga dilengkapi dengan DPRD Tour, di mana peserta diajak mengenal lebih dekat ruang sidang dan fasilitas DPRD Jatim. Agenda tersebut bertujuan memberi pengalaman langsung kepada pelajar tentang bagaimana wakil rakyat bekerja sehari-hari.

Acara yang diikuti oleh ratusan siswa ini ditutup dengan sesi Dialog Interaktif (FGD). Dalam forum tersebut, peserta dibagi ke dalam kelompok kecil untuk merumuskan gagasan dan menyampaikan pandangan mereka terhadap berbagai isu pendidikan, sosial, dan budaya.

Quraya, pelajar dari SMPN 40 Surabaya, menilai kegiatan ini memberi wawasan baru tentang peran DPRD dan pentingnya menyampaikan aspirasi dengan cara yang tepat.

“Kami jadi tahu bahwa aspirasi itu harus lewat surat resmi supaya bisa ditindaklanjuti. Ini pengalaman berharga buat kami,” ucapnya.

Kegiatan ini diliput langsung oleh jurnalis Dodo dari Warta Pena Satu Jatim, yang mencatat bahwa suasana hangat dan penuh antusiasme terlihat sepanjang acara. Kehadiran pelajar lintas sekolah menunjukkan bahwa generasi muda Surabaya siap ikut serta dalam proses demokrasi.

Dengan terselenggaranya kegiatan Sapa Parlemens, diharapkan tumbuh kesadaran kolektif bahwa pelajar bukan hanya penerima kebijakan, melainkan juga bagian dari suara rakyat yang patut didengar.*** (Dodo)

Jurnalis: Doni Cahaya Utama