​”Bukan Drama Politik! Ismi Soemantri Desak UU Perampasan Aset Jadi Harga Mati

Jakarta wartapenasatu.com

Jakarta, 14 Februari 2026 — Pernyataan yang ditulis Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di media sosialnya mendapat tanggapan penuh haru dari Ismi Soemantri, Wakabendum Aliansi Laskar Gibran. Ia mengaku bangga sekaligus terharu karena kegelisahan yang selama ini ia suarakan bersama rekan-rekannya—bahkan hingga menggelar aksi tiga jilid—akhirnya terasa sampai ke pusat kekuasaan.

“Saya menyambut ini dengan dada sesak dan mata basah. Bangga sekaligus terharu. Di tengah jutaan hujatan, caci maki, dan teriakan kebencian di media sosial, kegelisahan saya ternyata bisa sampai juga. Saat banyak orang memilih ribut tanpa arah, saya justru melihat keberanian Mas Wapres yang tetap melangkah, berdiri tegak, dan tidak tenggelam dalam kebisingan,” ujar Ismi.

Menurutnya, hiruk-pikuk opini publik tak akan berarti apa-apa bila tak memberi dampak nyata bagi masa depan bangsa. Informasi mainstream boleh beraksi, opini liar boleh berseliweran, namun jika ujungnya hanya saling menjatuhkan, semua itu tidak membawa Indonesia ke mana-mana. “Kita butuh ketenangan berpikir, keberanian bersikap, dan keteguhan menata arah,” tegasnya.

Ismi juga menyoroti minimnya politisi yang secara lantang mengedukasi rakyat tentang pentingnya pengesahan UU Perampasan Aset. Yang lebih sering terdengar justru debat kusir, drama personal, dan manuver kepentingan. Padahal, menurutnya, inti persoalan bangsa ada pada keberanian membangun sistem hukum yang kuat—bukan sekadar panggung sensasi.

Ia menekankan bahwa bangsa ini harus memiliki arah yang jelas: regulasi tertata, dasar hukum kokoh, dan keberpihakan nyata kepada rakyat. “Kekuasaan boleh berganti, jabatan boleh berpindah. Tapi kalau korupsi tetap dibiarkan, yang diwariskan hanyalah luka bagi generasi berikutnya,” katanya.

Lebih jauh, Ismi menegaskan bahwa koruptor tidak cukup hanya ditangkap. Harus ada efek jera nyata melalui perampasan aset hasil kejahatan. Tanpa itu, korupsi akan terus menjadi ‘bisnis menguntungkan’, dan hukum hanya menjadi formalitas.

“Di sinilah saya merasa satu frekuensi—ketika suara dari istana mulai seirama dengan jeritan rakyat. Ketika Presiden Prabowo Subianto dan wapres muda menunjukkan satu komando untuk melawan korupsi secara sistemik. Ini bukan soal siapa paling populer, tapi siapa yang paling berani mengambil risiko politik demi masa depan Indonesia,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Ismi mengajak masyarakat untuk bersatu melawan korupsi, bukan saling hujat atau saling curiga. “Kita harus bergandeng tangan membangun kesadaran kolektif. Karena hanya dengan persatuan, regulasi yang kuat, dan keberanian moral, lingkaran gelap ini bisa dihentikan. Saya percaya, ketika niat baik dijaga, Tuhan akan membuka jalan—dan Indonesia akan melangkah lebih tegap.