Uncategorized
Panen Raya Jagung Serentak Kuartal I 2026, Polres Samosir Dukung Program Ketahanan Pangan Nasional
Samosir, Sumatera
Samosir mengikuti kegiatan Panen Raya Jagung Serentak Kuartal I Tahun 2026 yang dilaksanakan secara nasional melalui Zoom Meeting, pada Kamis ( 8/1/2026 ).
Kegiatan untuk wilayah hukum Polres Samosir dipusatkan di Dusun III Desa Simarmata, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Kepolisian Resor Samosir Kompol Briston A. M. Napitupulu, S.T., S.I.K. dan dihadiri sejumlah unsur Forkopimda serta pemangku kepentingan terkait.Turut hadir Danramil 01 Simanindo Kapten Arh Edy Warianto, Kadis Pertanian Pemkab Samosir Tiur Gultom, Camat Simanindo Hans Rikardo Sidabutar, SSTP, Kepala Desa Simarmata Alboin Sinaga, perwakilan Kelompok Tani Simur Gabe I, Kelompok Tani Tunas Muda, Kelompok Tani Lamtama, para Pejabat Utama (PJU) Polres Samosir, para Kapolsek, serta Pengurus Bhayangkari Cabang Samosir.

Rangkaian kegiatan diawali dengan menyaksikan secara langsung melalui siaran YouTube pelaksanaan Panen Raya Jagung Serentak Kuartal I Tahun 2026 pada lahan perhutanan sosial yang merupakan bagian dari program Presiden Republik Indonesia.
Selanjutnya dilaksanakan panen jagung secara simbolis di lahan pertanian Dusun III Desa Simarmata, dilanjutkan dengan sesi foto bersama.
Kegiatan panen raya tersebut berakhir dengan penyampaian ucapan terima kasih kepada seluruh tamu undangan dan pihak yang telah hadir serta mendukung terlaksananya kegiatan Panen Jagung Serentak Kuartal I Tahun 2026.
Seluruh rangkaian kegiatan Zoom Meeting resmi berakhir pada pukul 12.30 WIB dan berlangsung dalam keadaan aman serta kondusif.
Sementara itu, PLT Kasi Humas Polres Samosir BrigPol Gunawan Situmorang menyampaikan bahwa Polres Samosir telah menyiapkan lahan panen jagung seluas 5,4 hektare dalam program Panen Raya Jagung Serentak Kuartal I Tahun 2026. Namun, pada pelaksanaan panen kali ini, lahan yang dipanen seluas 3 rante dengan estimasi hasil panen mencapai sekitar 2 ton jagung.

Dalam kegiatan panen raya ini, Polres Samosir juga mengundang kelompok tani dengan tujuan menggugah semangat masyarakat Kabupaten Samosir agar terus berusaha di bidang pertanian. Hal ini sejalan dengan perhatian serius pemerintah terhadap sektor pertanian sebagai bagian dari program ketahanan pangan nasional, ujar BrigPol Gunawan.
Ia menambahkan, Polres Samosir mengucapkan terima kasih kepada masyarakat dan pemerintah daerah yang telah mendukung penuh program ketahanan pangan, khususnya yang saat ini digerakkan oleh Polres Samosir.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Polres Samosir menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Samosir.
(Marlen simbolon)Mediasi di Unitomo, Polemik Wakil Wali Kota Surabaya dan Madas Sedarah Berakhir Damai
Surabaya, – Polemik yang sempat mencuat antara Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dan Organisasi Masyarakat (Ormas) Madura Asli Sedarah akhirnya menemui titik temu. Kedua belah pihak sepakat menyelesaikan permasalahan secara damai melalui proses mediasi yang difasilitasi Kampus Kebangsaan Universitas Dr Soetomo (Unitomo), Surabaya, Selasa (6/1/2026).

Mediasi tersebut ditutup dengan suasana penuh kehangatan. Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dan Ketua Umum Madas Sedarah, Muhammad Taufik, saling berjabat tangan dan berpelukan sebagai simbol penyelesaian persoalan sekaligus komitmen menjaga kondusivitas Kota Surabaya. Langkah ini sekaligus meluruskan berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat terkait dugaan keterlibatan ormas dalam peristiwa pengusiran terhadap seorang lansia bernama Nenek Elina
Sebelumnya, hubungan antara kedua pihak sempat memanas. Madas Sedarah diketahui telah melaporkan Armuji ke Polda Jawa Timur atas dugaan penyebaran informasi yang dinilai tidak akurat melalui media sosial. Laporan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum DPP Madas Sedarah, Muhammad Taufik, yang menegaskan bahwa pihaknya menempuh jalur hukum sebagai bentuk tanggung jawab menjaga nama baik organisasi.“Kami mengapresiasi laporan yang telah diterima dengan pelayanan yang cepat dan profesional. Ada dua hal yang kami laporkan, salah satunya berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), terkait sejumlah akun media sosial yang diduga menyebarkan informasi tidak benar,” ujar Taufik, Senin (5/1/2026).
Ia menjelaskan, beberapa unggahan dari akun tertentu dinilai memicu keresahan dan berdampak pada tindakan-tindakan yang mengatasnamakan kelompok tertentu di Surabaya. Menurutnya, hal tersebut tidak mencerminkan karakter masyarakat Surabaya secara umum.
“Kami meyakini warga Surabaya menjunjung tinggi nilai persaudaraan dan ketertiban. Apa yang terjadi kami pandang sebagai tindakan oknum, dan kami berharap dapat ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tambahnya.
Taufik juga menegaskan bahwa Madas Sedarah memilih mengedepankan langkah hukum dan dialog terbuka agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan. Ia berharap semua pihak dapat melihat peristiwa ini secara objektif dan proporsional sesuai aturan perundang-undangan.
Polemik ini bermula dari beredarnya sebuah video di media sosial terkait dugaan pengusiran Nenek Elina, seorang warga lanjut usia, yang kemudian menjadi perhatian publik. Dalam video tersebut, Armuji sempat menyebut nama ormas tertentu berdasarkan informasi awal yang diterimanya, sehingga memicu keberatan dari pihak Madas Sedarah.(Hidayat)
Mediasi di Unitomo, Polemik Wakil Wali Kota Surabaya dan Madas Sedarah Berakhir Damai
Surabaya, – Polemik yang sempat mencuat antara Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dan Organisasi Masyarakat (Ormas) Madura Asli Sedarah akhirnya menemui titik temu. Kedua belah pihak sepakat menyelesaikan permasalahan secara damai melalui proses mediasi yang difasilitasi Kampus Kebangsaan Universitas Dr Soetomo (Unitomo), Surabaya, Selasa (6/1/2026).

Mediasi tersebut ditutup dengan suasana penuh kehangatan. Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dan Ketua Umum Madas Sedarah, Muhammad Taufik, saling berjabat tangan dan berpelukan sebagai simbol penyelesaian persoalan sekaligus komitmen menjaga kondusivitas Kota Surabaya. Langkah ini sekaligus meluruskan berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat terkait dugaan keterlibatan ormas dalam peristiwa pengusiran terhadap seorang lansia bernama Nenek Elina
Sebelumnya, hubungan antara kedua pihak sempat memanas. Madas Sedarah diketahui telah melaporkan Armuji ke Polda Jawa Timur atas dugaan penyebaran informasi yang dinilai tidak akurat melalui media sosial. Laporan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum DPP Madas Sedarah, Muhammad Taufik, yang menegaskan bahwa pihaknya menempuh jalur hukum sebagai bentuk tanggung jawab menjaga nama baik organisasi.“Kami mengapresiasi laporan yang telah diterima dengan pelayanan yang cepat dan profesional. Ada dua hal yang kami laporkan, salah satunya berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), terkait sejumlah akun media sosial yang diduga menyebarkan informasi tidak benar,” ujar Taufik, Senin (5/1/2026).
Ia menjelaskan, beberapa unggahan dari akun tertentu dinilai memicu keresahan dan berdampak pada tindakan-tindakan yang mengatasnamakan kelompok tertentu di Surabaya. Menurutnya, hal tersebut tidak mencerminkan karakter masyarakat Surabaya secara umum.

“Kami meyakini warga Surabaya menjunjung tinggi nilai persaudaraan dan ketertiban. Apa yang terjadi kami pandang sebagai tindakan oknum, dan kami berharap dapat ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tambahnya.
Taufik juga menegaskan bahwa Madas Sedarah memilih mengedepankan langkah hukum dan dialog terbuka agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan. Ia berharap semua pihak dapat melihat peristiwa ini secara objektif dan proporsional sesuai aturan perundang-undangan.
Polemik ini bermula dari beredarnya sebuah video di media sosial terkait dugaan pengusiran Nenek Elina, seorang warga lanjut usia, yang kemudian menjadi perhatian publik. Dalam video tersebut, Armuji sempat menyebut nama ormas tertentu berdasarkan informasi awal yang diterimanya, sehingga memicu keberatan dari pihak Madas Sedarah.(Hidayat)
Riawan Syamsir Resmi Jadi Ketua RW 09 Menganti Permai, Dorong Lingkungan Mandiri dan Berintegritas
WARTAPENASATUJATIM | GRESIK – Kepemimpinan di tingkat akar rumput kembali mendapat sorotan. Riawan Syamsir, S.E. resmi terpilih sebagai Ketua RW 09 Perum Menganti Permai, Desa Hulaan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, untuk masa bakti 2026–2031.
Terpilih melalui mekanisme pemilihan yang demokratis dan partisipatif, Riawan diharapkan mampu menghadirkan kepemimpinan yang tegas, inklusif, dan berorientasi pada pemberdayaan warga.
Pemilihan Ketua RW ini dinilai bukan sekadar pergantian figur, melainkan momentum konsolidasi sosial di lingkungan perumahan yang terus berkembang.
RW 09 Menganti Permai dihadapkan pada tantangan klasik kawasan urban, mulai dari penguatan kohesi sosial, tata kelola lingkungan, hingga peningkatan kemandirian ekonomi warga.
Sejumlah tokoh masyarakat menyampaikan harapan besar terhadap kepemimpinan baru ini.Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur, Heru Satriyo S., I.P., menilai posisi Ketua RW memiliki peran strategis dalam membangun budaya tata kelola yang bersih dan berintegritas sejak dari level paling bawah.
“RW adalah fondasi pemerintahan. Jika tata kelola di RW berjalan baik, transparan, dan akuntabel, maka kepercayaan publik akan tumbuh. Ketua RW harus menjadi contoh dalam kepemimpinan yang jujur dan berpihak pada warga,” ujar Heru Satriyo.
Ia menegaskan, Ketua RW tidak cukup hanya menguasai administrasi lingkungan, tetapi juga dituntut mampu menjadi penggerak perubahan sosial.
Ketua RW harus berperan sebagai penghubung aspirasi warga, mediator kepentingan, sekaligus inisiator program-program pemberdayaan yang berdampak langsung.
Menurut Heru, potensi sumber daya manusia di RW 09 Menganti Permai sangat besar jika dikelola secara tepat.
Pemberdayaan pemuda, penguatan peran perempuan, serta peningkatan kapasitas warga usia produktif menjadi agenda penting untuk mendorong lingkungan yang mandiri secara sosial dan ekonomi.
“Pemuda harus difasilitasi agar kreatif dan produktif, ibu-ibu diberi ruang berkontribusi dalam aktivitas sosial dan ekonomi, sementara warga yang belum bekerja perlu didorong memiliki keterampilan. RW harus menjadi pusat pertumbuhan,” tegasnya.
Di bawah kepemimpinan Riawan Syamsir, RW 09 Menganti Permai diharapkan mampu menghadirkan tata kelola lingkungan yang terbuka dan partisipatif, serta memperkuat kolaborasi antara pengurus RW, RT, dan seluruh elemen masyarakat. Sinergi ini menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan berdaya saing.
Masa bakti 2026–2031 dipandang sebagai periode krusial untuk meletakkan fondasi perubahan berkelanjutan.
Jika kepemimpinan dijalankan secara konsisten dan berorientasi pada kepentingan publik, RW 09 Menganti Permai berpeluang menjadi model lingkungan perumahan yang tidak hanya nyaman dihuni, tetapi juga tangguh secara sosial dan ekonomi. (Bgn)***
18 Personel Polres Samosir Terima Kenaikan Pangkat di Awal Tahun 2026
Samosir, Sumatera
18 personel Polres Samosir menerima kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam Upacara Korp Raport yang digelar pada Jumat, ( 2/1/ 2026 ), bertempat di Lapangan Apel Mako Polres Samosir.
Upacara kenaikan pangkat tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Samosir AKBP Rina Frillya, S.I.K, dan diikuti oleh seluruh jajaran perwira, personel Polres Samosir, serta Bhayangkari.
Bertindak sebagai Perwira Upacara yakni AKP Ferry Ariandy, S.H., M.H, Komandan Upacara IPDA Deni M.S, S.E, Ajudan Bripda Priyatama Harahap, Pembawa Acara Bripda Yolanda Aritonang, Pembaca Doa Briptu Muharram Syahri, S.H, serta Pembaca TR Kapolda Sumut Briptu Dodi Kurniadi.

Adapun peserta upacara terdiri dari Pleton PJU dan Perwira Polres Samosir, Pleton Personel Gabungan Staf, Pleton Personel yang menerima kenaikan pangkat, Pleton Sat Intelkam dan Sat Reskrim, Pleton Sat Lantas, serta Pleton Bhayangkari Polres Samosir.
Kenaikan pangkat tersebut berdasarkan Surat Telegram Kapolri dan Kapolda Sumatera Utara, dengan rincian sebagai berikut IPTU ke AKP (1 personel) yakni AKP Maxon Nainggolan (Kapolsek Palipi), IPDA ke IPTU (1 personel) yakni IPTU Rahmat Kurniawan (Kaurbinopsnal Satpamobvit), AIPDA ke AIPTU (2 personel) yakni AIPTU Barto Antonius Simalango dan AIPTU Henri F. Sianipar, BRIPKA ke AIPDA (5 personel) yakni Andy Dedy Sihombing, S.H – Jamaluddin Azhari Siregar, S.H – Muhammad Syafei Ramadhan – Rados Salot Togatorop, S.H, dan Sitarda Akabri Sibuea, BRIGPOL ke BRIPKA (1 personel) yakni Frans Hotman Manurung, S.H, BRIPTU ke BRIGPOL (5 personel) yakni Argio Simbolon – Candra Silalahi, S.H – Diki Febrian Sitorus – Eko Dahana Pardede, S.H, dan Sutrisno Butar-Butar, S.H, BRIPDA ke BRIPTU (3 personel) yakni Adi P.S. Marbun – Juliver Sidabutar dan Nicho Fernando Saragih
Dalam amanatnya, Kapolres Samosir AKBP Rina Frillya, S.I.K menyampaikan bahwa kenaikan pangkat merupakan bentuk penghargaan dan kepercayaan institusi kepada personel yang dinilai layak dan berprestasi. Hari ini sebanyak 18 personel Polres Samosir menerima kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Saya ucapkan selamat dan berharap dengan pangkat baru dapat semakin meningkatkan semangat, profesionalisme, serta prestasi dalam bertugas, ujar Kapolres.
Ia menegaskan bahwa kenaikan pangkat bukan hanya penghargaan, namun juga tanggung jawab yang semakin besar. Tingkatkan kemampuan profesional dan proporsional dalam bertugas, jaga kesehatan, hindari perilaku arogan, serta berikan pelayanan yang tulus kepada masyarakat, tegasnya.
Kapolres juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas, etika, dan kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Semakin tinggi pangkat, semakin besar pula tanggung jawab. Jadikan pangkat sebagai kehormatan dan motivasi untuk memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, tambahnya.
Tak lupa, Kapolres menyampaikan apresiasi kepada keluarga para personel, khususnya para istri, atas dukungan dan pengorbanan selama ini. Terima kasih kepada keluarga yang selalu setia mendampingi. Dukungan keluarga adalah kekuatan utama dalam menjalankan tugas sebagai anggota Polri, ungkapnya.
Upacara Korp Raport Kenaikan Pangkat berakhir pada pukul 08.45 WIB dalam keadaan aman dan kondusif. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan prosesi penyiraman bunga kepada personel yang naik pangkat oleh Kapolres Samosir AKBP Rina Frillya, S.I.K, didampingi para Pejabat Utama Polres Samosir, serta penyiraman air menggunakan satu unit mobil Damkar Kabupaten Samosir.

Kegiatan ini menjadi simbol rasa syukur, kebanggaan, serta motivasi bagi seluruh personel Polres Samosir untuk terus meningkatkan kinerja sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, dan penegak hukum yang Presisi.
(Marlen s)Jejak Korupsi Dibaca Sejak SIRUP: HPS Pemprov Jatim Diduga Disetel dari Meja Perencanaan
WARTAPENASATUJATIM | Surabaya, 2 Januari 2026 – MAKI Jatim Bongkar Pola Mark-Up Sistematis, Biro PBJ Diminta Hentikan “Permainan Sunyi” OPD.
Dugaan praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tak lagi menunggu tahap pelaksanaan. Jejaknya disebut sudah bisa dibaca sejak awal, bahkan sebelum tender berjalan, tepatnya ketika data pengadaan diinput ke dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP.Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur menyebut penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam SIRUP sebagai alarm dini sekaligus pintu masuk utama untuk mengendus skema korupsi yang diduga dirancang secara sistematis.
“Kalau orang mau jujur membaca data, SIRUP itu bukan sekadar rencana. Di situ sudah tergambar arah permainan. HPS disetel sejak awal, dan tinggal dieksekusi di tahap berikutnya,” tegas Koordinator MAKI Jatim, Heru, kepada wartawan.
Menurut MAKI Jatim, tahapan perencanaan awal yang diwajibkan oleh Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 justru menjadi fase paling rawan disalahgunakan.
Dalam SIRUP LKPP, setiap OPD wajib mencantumkan spesifikasi teknis barang hingga HPS yang kelak digunakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Pejabat Pengadaan.
“Masalahnya, HPS itu seringkali tidak lahir dari survei harga yang wajar, tapi dari kebutuhan untuk mengamankan skenario tertentu,” ujar Heru.
Pola Lama, Metode Baru
Dari hasil penelusuran MAKI Jatim, data SIRUP LKPP OPD Pemprov Jatim memperlihatkan pola berulang: spesifikasi dibuat seolah teknis dan detail, namun harga yang melekat di dalamnya melonjak jauh di atas harga pasar.
“Bahkan sebelum E-Catalogue dibuka, sebelum mini kompetisi digelar, potensi korupsi itu sudah terkunci,” kata Heru.
Tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim menyebutkan, pemetaan OPD yang berpotensi bermasalah dapat dilakukan hanya dengan membaca SIRUP secara teliti. Dari sana, penelusuran berlanjut ke tahap pelaksanaan untuk mencocokkan antara spesifikasi di atas kertas dengan barang yang benar-benar diterima di lapangan.
“Kami tidak berspekulasi. Kami bekerja dengan data, lalu kami cocokkan dengan realita,” ujarnya.
Terpal BPBD Jatim: Harga Melambung, Spesifikasi Dipertanyakan
Salah satu contoh yang disorot MAKI Jatim adalah pengadaan terpal pada BPBD Jawa Timur untuk kebutuhan tenda pengungsian. Berdasarkan hasil penelusuran, harga terpal yang tercantum dalam SIRUP LKPP BPBD Jatim dinilai tidak wajar.
“Harga per meter perseginya bisa tiga kali lipat lebih mahal dari harga pabrikan dengan spesifikasi yang sama,” ungkap Heru.
Tim MAKI Jatim melakukan pembandingan langsung dengan produsen terpal, termasuk verifikasi spesifikasi bahan, ketebalan, dan daya tahan. Hasilnya, selisih harga dinilai tidak memiliki dasar rasional.
Temuan serupa juga terjadi pada item lain seperti selimut. Dalam beberapa pengadaan, harga yang tercantum di SIRUP BPBD Jatim kembali menunjukkan pola mark-up signifikan jika dibandingkan dengan setidaknya tiga harga pembanding dari pabrikan.Dari Gudang ke Penerima
Tak berhenti di meja perencanaan, MAKI Jatim menelusuri alur distribusi barang hingga ke tangan penerima manfaat. Sampel barang diambil untuk memastikan kesesuaian spesifikasi, sekaligus “mengunci” bukti fisik.“Di titik ini, rangkaiannya menjadi lengkap. Data SIRUP, harga pabrikan, barang fisik, dan distribusi. Itu sudah cukup untuk bicara dugaan,” tegas Heru.
Ia mempertanyakan ruang bantahan pihak terkait jika seluruh data tersebut diletakkan secara berlapis.
“Kalau semuanya sudah diverifikasi dari hulu sampai hilir, sebenarnya apa yang masih bisa dibantah?” katanya.
E-Catalogue dan Mini Kompetisi: Tahap Eksekusi
Heru menyebut, data yang sejak awal disetel dalam SIRUP akan beresonansi langsung ke sistem E-Catalogue versi 6 dan mini kompetisi. MAKI Jatim bahkan bekerja sama dengan rekanan CV peserta mini kompetisi untuk memperoleh gambaran teknis pelaksanaan di lapangan.
“Kami lihat bagaimana spesifikasi diadopsi, bagaimana harga bergerak, dan siapa yang diuntungkan,” ujarnya.
Seluruh temuan tersebut, lanjut Heru, kini sedang dirangkai oleh Bidang Hukum MAKI Jatim sebagai berkas laporan yang akan disampaikan kepada Aparat Penegak Hukum (APH).
Biro PBJ Diminta Hentikan dari Hulu
MAKI Jatim menilai, persoalan ini tak akan selesai jika hanya menindak di hilir. Karena itu, Heru mendesak Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Jatim untuk berperan aktif sebagai penyaring awal.
“Biro PBJ harus berani memotong dari hulu. Tegur OPD yang memasukkan HPS tidak wajar. Jangan biarkan SIRUP menjadi tempat parkir rencana korupsi,” tandasnya.
MAKI Jatim menegaskan, tanpa pengawasan ketat sejak perencanaan, dunia pengadaan hanya akan terus menjadi ladang subur praktik koruptif yang rapi di atas kertas, namun mahal bagi keuangan negara. (Bgn)***
Menyambut Tahun Baru 2026, Polres Samosir Gelar Doa Bersama Lintas Agama
Samosir,Sumatera Menyambut pergantian Tahun Baru 2026, Polres Samosir menggelar kegiatan Doa Bersama Lintas Agama untuk Negeri yang berlangsung khidmat di Aula Pusuk Buhit Mako Polres Samosir, Rabu ( 31/12/2025 ) pukul 10.45 WIB.

Kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Telegram Kapolda Sumatera Utara Nomor: STR/588/XII/YAN.2.7./2025 tanggal 24 Desember 2025 tentang pelaksanaan koordinasi lintas sektoral bersama unsur Forkopimda dan stakeholder terkait dalam rangka doa bersama lintas agama.
Hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forkopimda Kabupaten Samosir, antara lain Kapolres Samosir AKBP Rina Frillya, S.I.K., Wakapolres Samosir Kompol Briston A.M. Napitupulu, S.T., S.I.K., Ketua Bhayangkari Cabang Samosir Ny. Lala Briston, Ketua DPRD Samosir Nasib Simbolon, Kajari Samosir Satria Irawan, S.H., M.H., Asisten I Pemkab Samosir Drs. Tunggul Sinaga, serta Danramil 03 Pangururan Kapten Edianto Simangungsong.

Turut hadir pula tokoh lintas agama, di antaranya Praeses HKBP Distrik VII Samosir Pdt. Rintalori Sianturi, M.Th., Kakankemenag Kabupaten Samosir Tawar Tua Simbolon, Ketua MUI Kabupaten Samosir Erwansyah, M.H., Ketua FKUB Samosir Pdt. J.M. Sinaga, S.Th., Ketua FKTM Samosir Obin Naibaho, Pendeta HKBP Bolon Pangururan Pdt. Fevo Hutajulu, M.M., perwakilan Paroki Gereja Katolik St. Mikhael Pangururan Diakon Angelo Purba, serta Imam Masjid Raya Al-Hasanah Pangururan Ust. Ahmad Lubis.
Hadir pula para PJU Polres Samosir, personel Polres Samosir, Bhayangkari, dan para tamu undangan lainnya.
Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan oleh protokol, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan Ketua FKUB Kabupaten Samosir, sambutan Asisten I Pemkab Samosir, Ketua DPRD Kabupaten Samosir, serta sambutan Kapolres Samosir.
Dalam sambutannya, Kapolres Samosir AKBP Rina Frillya, S.I.K menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang hadir dalam kegiatan doa bersama lintas agama tersebut.
Kehadiran Bapak dan Ibu sekalian merupakan wujud nyata kepedulian, empati, serta semangat kebersamaan lintas agama dalam menyikapi musibah kemanusiaan yang tengah terjadi, ujar Kapolres.
Ia menyampaikan bahwa doa bersama ini dipanjatkan bagi para korban bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera, khususnya di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Senin, 29 Desember 2025 pukul 08.30 WIB, tercatat sebanyak 1.140 orang meninggal dunia dan 163 orang masih dinyatakan hilang. Di Provinsi Sumatera Utara sendiri, jumlah korban meninggal dunia mencapai 365 orang dan 60 orang masih dinyatakan hilang, dengan wilayah terdampak meliputi Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kabupaten Langkat, dan Kabupaten Tapanuli Selatan.
Kapolres juga menyampaikan bahwa Polres Samosir telah menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa beras, pakaian layak pakai, dan kebutuhan pokok lainnya kepada masyarakat terdampak pada 5 Desember 2025. Selain itu, jajaran Polri bersama TNI, pemerintah daerah, relawan, dan instansi terkait terus melakukan pembersihan fasilitas umum serta kegiatan trauma healing bagi para korban.
Menjelang perayaan malam tahun baru, Kapolres mengimbau masyarakat agar tidak merayakan secara berlebihan sebagai bentuk empati kepada para korban bencana. Ia juga menegaskan bahwa sesuai arahan Kapolri, tidak ada izin pelaksanaan pesta kembang api pada malam pergantian tahun.
Selamat Hari Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 kepada seluruh masyarakat Kabupaten Samosir. Semoga semangat natal dan tahun baru membawa harapan, kesehatan, serta keberkahan bagi kita semua, ucapnya.
Di akhir sambutan, Kapolres Samosir juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat apabila dalam pelaksanaan tugas masih terdapat kekurangan, serta menegaskan komitmen Polres Samosir untuk terus meningkatkan pelayanan dan menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.
Doa lintas agama kemudian dipanjatkan secara bergiliran oleh perwakilan agama, yak.(Marlen)
Akhir Tahun 2025, Polres Samosir Tegaskan Komitmen Transformasi Polri untuk Masyarakat
Samosir, Sumatera Dalam rangka aktualisasi Transformasi Polri yang Presisi, Polres Samosir menggelar Rilis Akhir Tahun 2025 pada Rabu (31/12/2025) pukul 15.30 WIB bertempat di Aula Vidcon Polres Samosir.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Samosir AKBP Rina Frillya, S.I.K, serta dihadiri oleh Wakapolres Samosir Kompol Briston A.M. Napitupulu, S.T., S.I.K, Kasat Narkoba AKP Ferry Ariandi, S.H., M.H, Kasat Reskrim AKP Edward Sidauruk, S.E., M.M, Kasat Lantas AKP Natanail Surbakti, S.H., M.H, Ps. Kasat Intelkam IPTU Donal P. Sitanggang, S.H., M.H, serta insan pers.

Rilis Akhir Tahun ini dilaksanakan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja Polri kepada masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan tugas kepolisian sepanjang tahun 2025 di wilayah hukum Polres Samosir.
Dalam sambutannya, Kapolres Samosir AKBP Rina Frillya, S.I.K menyampaikan bahwa situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kabupaten Samosir sepanjang tahun 2025 berada dalam kondisi relatif aman dan kondusif.

Hal ini merupakan hasil kerja sama dan sinergitas yang baik antara Forkopimda, seluruh stakeholder, serta dukungan masyarakat dan rekan-rekan media yang senantiasa bersinergi dengan Polri dalam menjaga stabilitas kamtibmas, ujar Kapolres.
Kapolres juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Samosir atas kepercayaan yang telah diberikan kepada Polres Samosir dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
Lebih lanjut, Kapolres menegaskan bahwa kegiatan rilis akhir tahun ini merupakan wujud nyata transparansi Polri sekaligus komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, profesionalisme penegakan hukum, serta pendekatan humanis kepada masyarakat sebagai bagian dari implementasi Transformasi Polri yang Presisi.
Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kebersamaan, memperkuat sinergitas, serta meningkatkan kolaborasi demi terciptanya situasi kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif di Kabupaten Samosir, tambahnya.

Capaian Kinerja Sepanjang Tahun 2025 Dalam pemaparannya, Kapolres menyampaikan sejumlah capaian kinerja Polres Samosir sepanjang tahun 2025. Pada bidang Reserse Kriminal, jumlah perkara yang ditangani mengalami peningkatan. Tercatat sebanyak 320 kasus dengan 201 kasus berhasil diselesaikan atau sebesar 63 persen. Dibandingkan tahun 2024, terjadi peningkatan jumlah perkara sebesar 16,56 persen dan peningkatan penyelesaian perkara sebesar 45,77 persen.
Kasus menonjol yang ditangani sepanjang tahun 2025 meliputi 6 laporan tindak pidana pembunuhan, dengan 4 kasus berhasil diselesaikan, serta 1 kasus pengrusakan yang telah ditangani sesuai prosedur hukum. Gangguan kamtibmas tertinggi didominasi oleh kasus penganiayaan sebanyak 102 laporan, pencurian dengan pemberatan (43 laporan), penggelapan (23 laporan), pengrusakan (18 laporan), serta pencurian biasa (16 laporan).
Dalam penanganan tindak pidana korupsi, Polres Samosir berhasil menyelesaikan 1 perkara Tipidkor terkait pengelolaan APBDes Desa Sampur Toba, Kecamatan Harian, Tahun Anggaran 2019, dengan dua orang tersangka dan kerugian negara sebesar Rp378.792.544,22 yang telah dinyatakan P-22 Tahap II.
Pada bidang narkotika, Sat Narkoba Polres Samosir menangani 33 kasus sepanjang tahun 2025 dengan 27 kasus berhasil diselesaikan atau sebesar 81,81 persen. Jumlah tersangka sebanyak 72 orang, terdiri dari 29 orang dilakukan penahanan dan 43 orang menjalani rehabilitasi. Dibandingkan tahun 2024, terjadi penurunan kasus sebesar 2 perkara atau 2,86 persen.
Sementara itu, pada bidang lalu lintas, jumlah kecelakaan mengalami peningkatan dari 69 kasus pada tahun 2024 menjadi 76 kasus pada tahun 2025. Namun demikian, jumlah korban meninggal dunia menurun sebanyak 5 orang atau 21,74 persen, serta kerugian material menurun sebesar Rp133.900.000 atau 18,12 persen. Penindakan pelanggaran lalu lintas juga meningkat, dengan 654 tilang dan 1.591 teguran sebagai upaya meningkatkan disiplin berlalu lintas masyarakat.(Marlena)
Sentuh Daerah Terpencil, Bupati-Wabup Merayakan Natal Oikoumene di Sihusapi
Samosir, Sumatera
Perayaan Natal Oikoumene Kabupaten Samosir 2025 berlangsung penuh haru di Gereja Katolik Stasi Santo Markus Sihusapi, Kecamatan Simanindo, Senin (29/12/2025).

Meski berada di daerah terpencil dan berukuran kecil, seluruh rangkaian ibadah berjalan khidmat. Tema Natal tahun ini, Allah Hadir Untuk Menyelamatkan Keluarga, dengan subtema mewujudkan Samosir Unggul melalui keselamatan dan implementasi iman dalam kehidupan.
Lantunan pujian dan liturgi memenuhi gereja. Khotbah dibawakan RD Octavius Tarigan yang baru pulang dari perjalanan iman ke Yerusalem, mengangkat Matius 1:21–24.


Suasana semakin syahdu ketika lagu Malam Kudus terdengar. Bupati Samosir Vandiko T. Gultom dan Wabup Ariston Tua Sidauruk didaulat menyalakan lilin bersama, diikuti ratusan jemaat.
Tidak hanya ibadah, Pemerintah Kabupaten Samosir hadir membawa sentuhan ke Gereja tersebut. Bupati Samosir menyerahkan Bantuan Rp. 50 Juta untuk pengembangan/ pembangunan Gereja Santo Markus.
“Bantuan ini untuk pengembangan iman dan pembangunan gereja, sehingga kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat, kata Vandiko.
Selain itu, diserahkan juga berbagai program beasiswa secara simbolis untuk SD dan SMP yatim piatu, terlantar, SMA Sederajat yatim piatu dan berprestasi , beasiswa SMP masuk SMA unggulan (SMA N 1 Matauli Pandan, SMA Soposurung, dan SMA Unggul DEL); Perguruan Tinggi Negeri seluruh Indonesia, serta mahasiswa berprestasi kedokteran.
Vandiko mengaku bersyukur dapat merayakan Natal bersama masyarakat di desa terpencil.
Allah hadir menyelamatkan keluarga, bukan hanya secara harfiah. Keluarga besar Kabupaten Samosir pun diselamatkan melalui karya Tuhan, ujar Vandiko
Sejak awal memimpin di Kabupaten Samosir, Vandiko menegaskan komitmen agar perayaan hari besar seperti Paskah dan Natal digelar secara bergiliran di berbagai kecamatan agar seluruh masyarakat merasakan kehadiran pemerintah. Pesan Natal harus sampai kepelosok, pemerintah hadir ditengah masyarakat dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya, terang Vandiko
Dalam kesempatan ini, Vandiko mengajak jajaran pemerintahan Samosir menjadikan momen Natal sebagai refleksi peningkatan kinerja dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, Kita bisa bekerja dengan profesi apapun buka karena kekuatan kita sendiri tapi itu semua adalah kuasa Tuhan.
Jika saling mengasihi, saya yakin Kabupaten Samosir pasti semakin baik ke depan. Kita akan mampu melewati tantangan-tantangan yang ada, mari kita bantu masyarakat, mari bergotong-royong, kita gunakan semua kemampuan kita saling mengasihi. Sama halnya dengan ibadah Natal yang luar biasa ini, meski ruang terbatas, kita merasakan kehadiran Tuhan dan Roh Kudus tercurah, tutur Vandiko
Sementara itu Wabup Ariston Tua Sidauruk mengajak masyarakat untuk saling memaafkan. Wabup yang baru pertama kali mengikuti Natal Oikoumene mengaku terharu berada ditengah-tengah masyarakat memuji dan memuliakan Tuhan. Mari saling memaafkan, terutama dalam keluarga. Persoalan besar diperkecil, yang kecil ditiadakan, tegasnya.
Ariston juga meminta rumah ibadah dan tokoh gereja terus menjadi mitra pemerintah dalam membangun Samosir. Kami tidak mampu tanpa kehadiran gereja, corong gereja sangat ampuh untuk bersinergi membawa masyarakat kearah yang lebih baik, damai indah dan tentram, tambahnya
Pelaksanaan Natal Oikoumene ini tidak terlepas dari dukungan gereja melakukan wadah Forum Komunikasi Kerukunan Umat Kristen Katolik (FK3S) yang solid bekerjasma dengan Pemkab. Samosir.
Ketua FK3S, Pdt. Tulus Sianturi, menilai program dan perhatian pemerintah Kabupaten Samosir dalam peningkatan iman sangat menyentuh masyarakat.
Saya yakin kita ada saat ini karena berkat Tuhan. Melalui perayaan Natal ini kita mengharapkan yang terbaik bagi Samosir yang dipimpin Bupati dan jajaran. Semoga program yang sudah dibuat dapat berjalan dan kita sudah dihantarkan pada program yang menyentuh keagamaan yang layak dikembangkan. Dan ini Kami yakini karena bapak Bupati peduli dengan keaga(marlen)
Dari Surabaya untuk Indonesia: MAKI Jawa Timur Menyalakan Optimisme 2026 dan Seruan Keberanian Melawan Korupsi
WARTAPENASATUJATIM | Surabaya, 29 Desember 2025 — Menjelang pergantian tahun, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur menggaungkan pesan optimisme dan keberanian kepada publik.
Momentum Tahun Baru 2026 dimaknai bukan sekadar seremoni pergantian kalender, melainkan sebagai ruang refleksi kolektif untuk meneguhkan kembali komitmen membangun Indonesia yang bersih, berintegritas, dan berkeadilan.
Dalam pernyataannya, MAKI Jawa Timur menyampaikan ucapan Selamat Tahun Baru 2026 kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya warga Jawa Timur.
Ajakan tersebut disertai seruan moral agar masyarakat menjadikan akhir tahun sebagai waktu menengok kembali perjalanan yang telah dilalui, sekaligus menata langkah ke depan dengan semangat baru dan harapan yang lebih kuat.
Ketua MAKI Korwil Jawa Timur, Heru Satriyo, S.Ip, menegaskan bahwa tahun baru harus dipahami sebagai kesempatan penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai dinamika sosial, politik, dan hukum yang terjadi sepanjang tahun sebelumnya.
Refleksi tersebut, menurutnya, menjadi fondasi agar masyarakat mampu belajar dari pengalaman, memperbaiki kekurangan, serta memperkuat komitmen terhadap nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial.
“Tahun baru adalah titik awal. Kita perlu berani meninggalkan beban masa lalu dan melangkah ke depan dengan sikap yang lebih jujur, kritis, dan bertanggung jawab,” ujar Heru Satriyo.
Ia menambahkan, keberanian yang dimaksud tidak semata keberanian menghadapi tantangan hidup, tetapi juga keberanian bersikap benar, menyuarakan kebenaran, dan konsisten menjaga integritas di tengah berbagai godaan dan tekanan.
Heru Satriyo menekankan bahwa cita-cita mewujudkan masyarakat yang bersih dan berintegritas tidak mungkin tercapai tanpa partisipasi aktif publik.
Pemberantasan korupsi, tegasnya, bukan hanya domain aparat penegak hukum, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.
Peran masyarakat dalam pengawasan, kepedulian terhadap persoalan publik, serta keberanian menyampaikan kritik secara konstruktif menjadi kunci utama dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas.
MAKI Jawa Timur juga memandang Tahun 2026 sebagai momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum.
Kolaborasi yang sehat dan berimbang diyakini mampu mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, adil, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Dalam konteks tersebut, MAKI Jatim menegaskan komitmennya untuk terus berada di garis depan dalam mengawal kebijakan publik sekaligus menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya budaya anti korupsi.
Menutup pernyataannya, Heru Satriyo menyampaikan doa dan harapan agar Tahun Baru 2026 membawa kedamaian, kemajuan, serta keberanian bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Ia berharap semangat baru yang tumbuh di awal tahun dapat menjadi energi bersama untuk membangun masa depan bangsa yang lebih bermartabat, berkeadilan, dan terbebas dari praktik-praktik korupsi. (Bgn)