DPP AJB Tegaskan Legalitas Organisasi Dalam Audiensi Dengan Kominfotik Jakarta Utara

DPP AJB Tegaskan Legalitas Organisasi dalam Audiensi dengan Kominfotik Jakarta Utara

Jakarta, (wartapenasatu.com) – Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Jurnalis Bersatu (DPP AJB) menegaskan eksistensi dan legalitas organisasinya dalam audiensi bersama jajaran Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Jakarta Utara, yang berlangsung di Lantai 5 Gedung Walikota Jakarta Utara, Rabu (22/4/2026).

Audiensi ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP AJB, Andi Mulyati Pananrangi, didampingi Sekretaris Jenderal Wahyu Widodo, Wakil Sekjen Rodiana, Bendahara Umum Sri Dewi, Ketua OKK Achmad Yani, serta Tim Media Dessi.

Rombongan AJB disambut oleh Kepala Seksi Humas Kominfotik Jakarta Utara, Ruki, bersama Kepala Suku Dinas Kominfotik, Dr. Fauzi. Pertemuan berlangsung dinamis dengan pembahasan utama terkait pentingnya penataan dan kejelasan legalitas organisasi kewartawanan di tengah maraknya komunitas yang mengatasnamakan profesi jurnalis.

Ketua Umum DPP AJB, Andi Mulyati Pananrangi, menegaskan bahwa organisasinya memiliki legalitas resmi serta struktur yang jelas hingga ke daerah.

“Kami hadir sebagai organisasi yang sah dengan struktur lengkap, baik di tingkat pusat maupun daerah. Saat ini, anggota kami sekitar 40 orang di tingkat pusat dan terus berkembang melalui DPD dan DPC di berbagai wilayah,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara organisasi pers dan pemerintah daerah dalam menjaga profesionalisme serta integritas jurnalis di lapangan.

Audiensi ini menjadi langkah awal dalam mendorong penertiban dan pendataan organisasi kewartawanan di Jakarta Utara, guna memastikan setiap lembaga yang beroperasi memiliki legalitas yang jelas dan menjalankan fungsi pers secara profesional.

Sementara itu, pihak Kominfotik Jakarta Utara menyambut baik kehadiran DPP AJB dan membuka ruang komunikasi yang konstruktif dengan organisasi pers. Langkah ini dinilai penting dalam membangun ekosistem informasi yang sehat, kredibel, dan bertanggung jawab.

Melalui dialog ini, diharapkan terbangun kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah dan insan pers dalam menjaga kualitas informasi publik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap media.