Geger Vaksin TBC: Mantan Menkes Kritik Keras Kebijakan Menkes Budi Sadikin

Geger Vaksin TBC: Mantan Menkes Kritik Keras Kebijakan Menkes Budi Sadikin

Jakarta, warta pena satu. 15 Juni 2025 – Seminar Nasional Uji Klinis Vaksin TBC yang digelar KB APTSI di Gedung STOVIA, Jakarta Pusat, Sabtu (14/6), menciptakan gelombang protes terhadap kebijakan Menteri Kesehatan Budi Sadikin. Seminar yang dihadiri ratusan peserta, didominasi perempuan, diwarnai pertanyaan kritis dan kecaman terhadap program vaksinasi TBC.

Mantan Menteri Kesehatan, DR. dr. Siti Fadilah Supari, Sp., menjadi sorotan utama. Dalam paparannya, beliau menjelaskan secara ilmiah tentang vaksin TBC dan menekankan pentingnya pemahaman publik agar terhindar dari kesalahpahaman. Siti Fadilah secara tegas mengkritik kebijakan Menkes Budi Sadikin yang dianggap memaksakan uji klinis vaksin TBC kepada masyarakat.

“Vaksin melatih tubuh untuk melawan penyakit, tetapi pemaksaan uji klinis bukanlah tindakan profesional,” tegas Siti Fadilah. Beliau juga menyoroti tudingan terhadap Menkes Budi Sadikin sebagai agen asing dan mempertanyakan kebijakan “Health Care – Health Industry”-nya. Siti Fadilah khawatir kebijakan tersebut akan menguntungkan industri farmasi global dan merugikan rakyat Indonesia.

Peserta seminar yang berasal dari berbagai latar belakang, termasuk alumni perguruan tinggi, LSM, Ormas, dan tokoh masyarakat, mengungkapkan ketidakpercayaan mereka kepada Menkes Budi Sadikin. “Kita tidak percaya kepada Menteri Kesehatan sekarang,” ungkap Ibu Hany, mantan diplomat di Amerika.

Ketua Umum KB APTSI, Drs. H. Hendra Zon, S.Kt., MM., menyatakan harapannya agar Presiden Prabowo Subianto mengganti Menkes dengan sosok yang lebih pro-rakyat dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Seminar ini menghasilkan rekomendasi untuk Presiden Prabowo agar mempertimbangkan pendapat para pakar kedokteran yang meragukan kebijakan Menkes saat ini.

Presiden Prabowo, yang dikenal dengan komitmennya pada kedaulatan kesehatan Indonesia, telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perlindungan Produsen Obat-Obat Tradisional. Kebijakan ini diharapkan dapat memberdayakan petani dan produsen obat tradisional di Indonesia.

Ketua Panitia, DR. Hasbi Wahidi, menyimpulkan seminar dengan menekankan pentingnya kehati-hatian dalam program vaksinasi TBC. “Kami tidak menolak vaksin, tetapi pemaksaan kepada masyarakat adalah tindakan yang tidak tepat,” ujarnya. Seminar ini menjadi bukti nyata keresahan publik terhadap kebijakan kesehatan yang dinilai kurang berpihak pada rakyat.