DUGAAN KASUS PELECEHAN OLEH 16 MAHASISWA DI FH UI MENJADI ALARM KERAS BAGI DUNIA PENDIDIKAN KHUSUSNYA LINGKUNGAN INSTITUSI KAMPUS

Prof. Dr. Sri Warjiyati, S.H., M.H.

Kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) pada bulan April 2026 belakangan ini menjadi sorotan luas publik. Peristiwa yang mencuat melalui beredarnya tangkapan layar percakapan dalam grup digital tersebut tidak hanya memantik kemarahan masyarakat, tetapi juga membuka kembali diskursus penting mengenai keamanan, etika, dan budaya di lingkungan pendidikan tinggi. Dugaan pelecehan yang terjadi disebut berupa tindakan verbal di ruang digital, dengan konten yang merendahkan serta mengobjektifikasi perempuan. Fenomena ini memperlihatkan bahwa kekerasan seksual tidak selalu hadir dalam bentuk fisik, tetapi juga dapat terjadi melalui ruang digital yang sering kali luput dari pengawasan.

Kasus ini mencuat setelah unggahan di media sosial menjadi viral dan memicu reaksi publik yang luas. Banyak pihak mendesak agar institusi kampus bertindak tegas dan transparan dalam menangani persoalan tersebut. Menanggapi hal ini, pihak Universitas Indonesia melalui Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) mengambil langkah awal berupa investigasi internal. Proses ini mencakup verifikasi laporan, pemanggilan pihak-pihak terkait, serta pengumpulan bukti dengan pendekatan yang mempertimbangkan perlindungan terhadap korban. Selain itu, organisasi mahasiswa di tingkat fakultas juga disebut telah mengambil tindakan awal dengan mencabut status keanggotaan beberapa pihak yang diduga terlibat. Apabila terbukti bersalah, para mahasiswa tersebut berpotensi menghadapi sanksi akademik berat hingga pemberhentian sebagai mahasiswa, serta kemungkinan konsekuensi hukum apabila ditemukan unsur pidana.

Namun demikian, kasus ini tidak dapat dilihat semata sebagai tindakan individu yang menyimpang. Peristiwa ini justru mencerminkan adanya persoalan yang lebih luas terkait budaya di lingkungan kampus. Ketika tindakan pelecehan dapat terjadi secara kolektif dalam suatu ruang komunikasi kelompok, hal ini menunjukkan adanya normalisasi atau setidaknya pembiaran terhadap perilaku yang merendahkan martabat orang lain. Lingkungan akademik yang seharusnya menjadi ruang aman untuk berpikir kritis dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan justru tercoreng oleh praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Terlebih lagi, dugaan pelaku berasal dari lingkungan pendidikan hukum, yang secara normatif mempelajari nilai keadilan, etika, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini menjadi ironi sekaligus pengingat bahwa pemahaman hukum tidak selalu diikuti oleh internalisasi nilai moral dalam praktik sehari-hari.

Kasus ini juga menyoroti pentingnya memahami kekerasan seksual dalam konteks yang lebih luas, termasuk dalam ruang digital. Di era teknologi saat ini, interaksi sosial tidak lagi terbatas pada ruang fisik, melainkan juga berlangsung secara intens di dunia maya. Sayangnya, ruang digital sering kali dianggap sebagai area yang “lebih bebas” sehingga batas-batas etika menjadi kabur. Padahal, pelecehan verbal, komentar bernuansa seksual, maupun objektifikasi yang terjadi dalam percakapan daring tetap memiliki dampak nyata, khususnya bagi korban. Dampak tersebut dapat berupa tekanan psikologis, rasa tidak aman, hingga penurunan kepercayaan diri. Oleh karena itu, penting untuk menegaskan bahwa ruang digital tetap merupakan bagian dari ruang sosial yang harus tunduk pada norma hukum dan etika yang berlaku.

Dalam konteks hukum di Indonesia, tindakan pelecehan seksual, termasuk yang dilakukan secara verbal dan digital, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi landasan utama dalam menangani berbagai bentuk kekerasan seksual. Undang-undang ini mengakui bahwa kekerasan seksual tidak terbatas pada tindakan fisik, tetapi juga mencakup perbuatan yang menyerang martabat dan seksualitas seseorang secara non-fisik. Selain itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga dapat digunakan untuk menjerat tindakan yang mengandung muatan melanggar kesusilaan di ruang digital. Dalam lingkup pendidikan tinggi, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 secara khusus mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, termasuk kewajiban kampus untuk membentuk Satgas PPKS, menyediakan mekanisme pelaporan yang aman, serta menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku.

Keberadaan regulasi tersebut menunjukkan bahwa secara normatif, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup untuk menangani kasus kekerasan seksual. Namun, tantangan terbesar terletak pada implementasi dan pembentukan budaya yang mendukung. Institusi pendidikan tidak hanya berperan sebagai tempat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang pembentukan karakter. Oleh karena itu, pendekatan terhadap kasus seperti ini tidak boleh berhenti pada penindakan semata, melainkan juga harus mencakup upaya pencegahan yang sistematis. Pendidikan mengenai etika, kesetaraan gender, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia perlu diintegrasikan secara lebih kuat dalam kehidupan akademik.

Selain itu, penguatan budaya kolektif di kalangan mahasiswa juga menjadi hal yang penting. Lingkungan pergaulan yang sehat harus mampu mendorong sikap saling menghargai dan keberanian untuk menegur atau melaporkan tindakan yang tidak pantas. Dalam banyak kasus, fenomena pembiaran atau tekanan kelompok sering kali menjadi faktor yang memperburuk situasi. Ketika individu merasa bahwa perilaku yang salah dianggap “normal” dalam kelompok, maka potensi terjadinya pelanggaran akan semakin besar. Oleh karena itu, membangun kesadaran kolektif menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman.

Dalam hal ini, dugaan kasus pelecehan yang melibatkan 16 mahasiswa FH UI ini harus menjadi momentum refleksi bersama bagi dunia pendidikan di Indonesia. Kasus ini bukan hanya persoalan individu atau institusi tertentu, melainkan cerminan tantangan yang lebih luas dalam menjaga integritas moral di lingkungan akademik. Dunia pendidikan dituntut untuk tidak hanya menghasilkan lulusan yang cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dan tanggung jawab etis. Ketika nilai-nilai tersebut tidak tertanam dengan kuat, maka risiko terjadinya pelanggaran akan tetap ada, terlepas dari seberapa tinggi reputasi institusi yang bersangkutan.

Dengan demikian, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, adil, dan bermartabat harus dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan seluruh elemen, baik institusi, pendidik, mahasiswa, maupun masyarakat luas. Hanya dengan komitmen bersama, dunia pendidikan dapat benar-benar menjadi ruang yang tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga memanusiakan.

Prof. Dr. Sri Warjiyati, S.H., M.H.

(Guru Besar Ilmu Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya & Alumni Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) Angkatan XXVI Lemhannas RI Tahun 2025).