Dunia literasi dan sejarah kearsipan Nahdlatul Ulama (NU) dirundung duka yang mendalam. Kabar duka menyelimuti warga Nahdliyin saat fajar menyingsing pada hari ini, Rabu, 15 April 2026. Almaghfurlah KH Moch. Chisni Umar Burhan dikabarkan mengembuskan napas terakhirnya dalam perawatan medis di RS Wonosobo. Innalillahi wa inna ilaihi raji’un, kepergian beliau bukan sekadar hilangnya seorang tokoh, melainkan tercerabutnya salah satu pilar penjaga memori kolektif organisasi Islam terbesar di dunia ini.

Sosok KH Moch. Chisni Umar Burhan dikenal sebagai pewaris estafet perjuangan ayahandanya, KH Umar Burhan. Dedikasi beliau dalam menjaga warisan sejarah NU melampaui tugas administratif biasa; baginya, setiap lembar kertas adalah amanah peradaban. Di tangannya, dokumen-dokumen rapuh menjadi suara yang lantang bercerita tentang bagaimana para ulama terdahulu meletakkan fondasi kebangsaan dan keagamaan di tanah air.

Kepergian beliau meninggalkan lubang besar dalam khazanah intelektual NU. Beliau adalah sosok yang memastikan bahwa setiap gerak langkah jam’iyyah di masa lalu tidak hilang ditelan zaman. Berkat ketelatenannya, sejarah bukan lagi sekadar dongeng lisan, melainkan bukti fisik yang autentik. Beliau adalah jembatan yang menghubungkan kegigihan para pendiri NU dengan rasa ingin tahu generasi masa kini dan masa depan.

Warisan yang ditinggalkan beliau beserta keluarganya adalah harta karun yang tak ternilai harganya. Di dalam dekapan kasih sayangnya, tersimpan rapi arsip-arsip yang mencakup embrio berdirinya NU, mulai dari pergerakan Nahdlatul Wathan hingga forum pemikiran Taswirul Afkar. Tidak hanya itu, dokumen krusial seperti catatan Komite Hijaz dan naskah asli Resolusi Jihad yang mengobarkan semangat perjuangan 10 November pun terjaga dengan murni di bawah pengawasannya.

Selama masa hidupnya, Kiai Chisni dikenal sangat aktif melakukan penyelamatan manuskrip bersejarah. Beliau begitu telaten merawat risalah Muktamar periode awal, dari Muktamar ke-1 hingga ke-9, yang menjadi rujukan hukum dan organisasi bagi warga NU. Kecintaan beliau terhadap detail sejarah menunjukkan betapa beliau memahami bahwa organisasi yang besar adalah organisasi yang tidak pernah melupakan akar sejarahnya sendiri.

Upaya penyelamatan yang dilakukan beliau juga menyentuh aspek-aspek personal para pendiri. Koleksi beliau mencakup surat-surat pribadi, tulisan tangan asli, hingga kumpulan naskah pidato dari Hadratus Syekh KH Hasyim Asy’ari. Melalui dedikasi ikhlasnya, dokumen-dokumen fisik tersebut tetap terjaga kemurniannya, memberikan kesempatan bagi para peneliti dan santri untuk menyentuh langsung jejak pemikiran Sang Sang Guru Besar.

Pusat pengabdian beliau bermuara di kediamannya yang terletak di Jl. Nyai Ageng Arem-Arem No. 35, Gresik, Jawa Timur. Rumah tersebut bukan sekadar hunian, melainkan “Baitul Arsyif” atau rumah arsip yang menjadi rujukan utama sejarah NU. Di sanalah ribuan dokumen vital tersimpan, menunggu untuk dipelajari oleh siapapun yang ingin menyelami kedalaman samudera sejarah Nahdlatul Ulama secara autentik.

Kedekatan keluarga beliau dengan sejarah begitu kental hingga memunculkan istilah khusus dari tokoh-tokoh besar. KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dengan kecerdasannya, pernah menjuluki keluarga ini sebagai “Disket NU”. Julukan tersebut bukanlah isapan jempol belaka, melainkan pengakuan atas kapasitas luar biasa dalam menyimpan data dan informasi sejarah organisasi secara detail dan akurat, seolah-olah seluruh memori NU tersimpan dalam memori mereka.

Kini, Sang “Disket NU”, Sang Dokumentator, dan Sang Arsiparis itu telah kembali ke haribaan Sang Khalik. KH Moch. Chisni Umar Burhan telah menuntaskan tugasnya menjaga “surat-surat cinta” para kiai untuk bangsa ini. Selamat jalan, Kiai. Semoga segala dedikasi dan keikhlasan dalam menjaga muruah sejarah NU menjadi amal jariyah yang terus mengalir, dan semoga muncul generasi-generasi baru yang siap melanjutkan misi mulia ini.

Kru Media Warta Pena Satu Jatim Raya turut hadir dan menyampaikan Belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya Sang Kyai yang juga Paman dari Kaperwil Media Warta Pena Satu Jatim Raya Dewi Shinta. Lahu Al-Fatihah.

Prof. Dr. Sri Warjiyati, S.H., M.H.

Kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) pada bulan April 2026 belakangan ini menjadi sorotan luas publik. Peristiwa yang mencuat melalui beredarnya tangkapan layar percakapan dalam grup digital tersebut tidak hanya memantik kemarahan masyarakat, tetapi juga membuka kembali diskursus penting mengenai keamanan, etika, dan budaya di lingkungan pendidikan tinggi. Dugaan pelecehan yang terjadi disebut berupa tindakan verbal di ruang digital, dengan konten yang merendahkan serta mengobjektifikasi perempuan. Fenomena ini memperlihatkan bahwa kekerasan seksual tidak selalu hadir dalam bentuk fisik, tetapi juga dapat terjadi melalui ruang digital yang sering kali luput dari pengawasan.

Kasus ini mencuat setelah unggahan di media sosial menjadi viral dan memicu reaksi publik yang luas. Banyak pihak mendesak agar institusi kampus bertindak tegas dan transparan dalam menangani persoalan tersebut. Menanggapi hal ini, pihak Universitas Indonesia melalui Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) mengambil langkah awal berupa investigasi internal. Proses ini mencakup verifikasi laporan, pemanggilan pihak-pihak terkait, serta pengumpulan bukti dengan pendekatan yang mempertimbangkan perlindungan terhadap korban. Selain itu, organisasi mahasiswa di tingkat fakultas juga disebut telah mengambil tindakan awal dengan mencabut status keanggotaan beberapa pihak yang diduga terlibat. Apabila terbukti bersalah, para mahasiswa tersebut berpotensi menghadapi sanksi akademik berat hingga pemberhentian sebagai mahasiswa, serta kemungkinan konsekuensi hukum apabila ditemukan unsur pidana.

Namun demikian, kasus ini tidak dapat dilihat semata sebagai tindakan individu yang menyimpang. Peristiwa ini justru mencerminkan adanya persoalan yang lebih luas terkait budaya di lingkungan kampus. Ketika tindakan pelecehan dapat terjadi secara kolektif dalam suatu ruang komunikasi kelompok, hal ini menunjukkan adanya normalisasi atau setidaknya pembiaran terhadap perilaku yang merendahkan martabat orang lain. Lingkungan akademik yang seharusnya menjadi ruang aman untuk berpikir kritis dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan justru tercoreng oleh praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Terlebih lagi, dugaan pelaku berasal dari lingkungan pendidikan hukum, yang secara normatif mempelajari nilai keadilan, etika, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini menjadi ironi sekaligus pengingat bahwa pemahaman hukum tidak selalu diikuti oleh internalisasi nilai moral dalam praktik sehari-hari.

Kasus ini juga menyoroti pentingnya memahami kekerasan seksual dalam konteks yang lebih luas, termasuk dalam ruang digital. Di era teknologi saat ini, interaksi sosial tidak lagi terbatas pada ruang fisik, melainkan juga berlangsung secara intens di dunia maya. Sayangnya, ruang digital sering kali dianggap sebagai area yang “lebih bebas” sehingga batas-batas etika menjadi kabur. Padahal, pelecehan verbal, komentar bernuansa seksual, maupun objektifikasi yang terjadi dalam percakapan daring tetap memiliki dampak nyata, khususnya bagi korban. Dampak tersebut dapat berupa tekanan psikologis, rasa tidak aman, hingga penurunan kepercayaan diri. Oleh karena itu, penting untuk menegaskan bahwa ruang digital tetap merupakan bagian dari ruang sosial yang harus tunduk pada norma hukum dan etika yang berlaku.

Dalam konteks hukum di Indonesia, tindakan pelecehan seksual, termasuk yang dilakukan secara verbal dan digital, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi landasan utama dalam menangani berbagai bentuk kekerasan seksual. Undang-undang ini mengakui bahwa kekerasan seksual tidak terbatas pada tindakan fisik, tetapi juga mencakup perbuatan yang menyerang martabat dan seksualitas seseorang secara non-fisik. Selain itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga dapat digunakan untuk menjerat tindakan yang mengandung muatan melanggar kesusilaan di ruang digital. Dalam lingkup pendidikan tinggi, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 secara khusus mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, termasuk kewajiban kampus untuk membentuk Satgas PPKS, menyediakan mekanisme pelaporan yang aman, serta menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku.

Keberadaan regulasi tersebut menunjukkan bahwa secara normatif, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup untuk menangani kasus kekerasan seksual. Namun, tantangan terbesar terletak pada implementasi dan pembentukan budaya yang mendukung. Institusi pendidikan tidak hanya berperan sebagai tempat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang pembentukan karakter. Oleh karena itu, pendekatan terhadap kasus seperti ini tidak boleh berhenti pada penindakan semata, melainkan juga harus mencakup upaya pencegahan yang sistematis. Pendidikan mengenai etika, kesetaraan gender, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia perlu diintegrasikan secara lebih kuat dalam kehidupan akademik.

Selain itu, penguatan budaya kolektif di kalangan mahasiswa juga menjadi hal yang penting. Lingkungan pergaulan yang sehat harus mampu mendorong sikap saling menghargai dan keberanian untuk menegur atau melaporkan tindakan yang tidak pantas. Dalam banyak kasus, fenomena pembiaran atau tekanan kelompok sering kali menjadi faktor yang memperburuk situasi. Ketika individu merasa bahwa perilaku yang salah dianggap “normal” dalam kelompok, maka potensi terjadinya pelanggaran akan semakin besar. Oleh karena itu, membangun kesadaran kolektif menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman.

Dalam hal ini, dugaan kasus pelecehan yang melibatkan 16 mahasiswa FH UI ini harus menjadi momentum refleksi bersama bagi dunia pendidikan di Indonesia. Kasus ini bukan hanya persoalan individu atau institusi tertentu, melainkan cerminan tantangan yang lebih luas dalam menjaga integritas moral di lingkungan akademik. Dunia pendidikan dituntut untuk tidak hanya menghasilkan lulusan yang cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dan tanggung jawab etis. Ketika nilai-nilai tersebut tidak tertanam dengan kuat, maka risiko terjadinya pelanggaran akan tetap ada, terlepas dari seberapa tinggi reputasi institusi yang bersangkutan.

Dengan demikian, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, adil, dan bermartabat harus dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan seluruh elemen, baik institusi, pendidik, mahasiswa, maupun masyarakat luas. Hanya dengan komitmen bersama, dunia pendidikan dapat benar-benar menjadi ruang yang tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga memanusiakan.

Prof. Dr. Sri Warjiyati, S.H., M.H.

(Guru Besar Ilmu Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya & Alumni Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) Angkatan XXVI Lemhannas RI Tahun 2025).

Prof. Dr. Sri Warjiyati, S.H., M.H.
Guru Besar Ilmu Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya & Alumni Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) Angkatan XXVI Lemhannas RI Tahun 2025

Dunia hari ini seolah sedang berdiri di tepi jurang yang sangat dalam. Memasuki hari ke-31 sejak pecahnya eskalasi besar-besaran antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran, kita tidak hanya menyaksikan deru mesin perang dan kilatan rudal di langit Timur Tengah. Lebih dari itu, kita sedang menonton prosesi pemakaman perlahan dari tatanan hukum internasional yang selama ini kita agungkan. Perang ini bukan sekadar adu kekuatan militer antara poros Washington-Tel Aviv dengan Teheran, melainkan sebuah manifestasi dari kegagalan kolektif manusia dalam merawat perdamaian global. Krisis ini menghadirkan realitas pahit bahwa norma-norma yang disepakati pasca-Perang Dunia II kini tampak seperti naskah kuno yang mulai dilupakan dan kehilangan taringnya di hadapan kepentingan nasional yang pragmatis.

Erosi Norma dan Krisis Kemanusiaan

Keterbatasan hukum internasional yang paling mendasar adalah absennya mekanisme penegakan yang kuat. Saat ini, Resolusi Dewan Keamanan PBB sering kali hanya berakhir sebagai tumpukan kertas tanpa makna, sementara Piagam PBB lebih sering dipidatokan daripada dijalankan. Jika kita menelisik kembali, Pasal 1 Piagam PBB secara prinsipiel melarang perang demi menjaga perdamaian dan keamanan global. Lebih spesifik lagi, Pasal 2 ayat (4) menegaskan bahwa setiap negara harus menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial negara lain. Namun, apa yang kita saksikan di lapangan adalah akrobatik hukum yang memuakkan. Konsep self-defense atau membela diri yang diatur dalam piagam tersebut kini didefinisikan ulang secara sepihak menjadi pre-emptive strike atau serangan pendahuluan.

Pergeseran definisi ini sangat berbahaya. Membela diri kini bukan lagi berarti bertahan dari serangan yang datang, melainkan menyerang negara lain dengan alasan mencegah ancaman di masa depan. Akibatnya, garis pembatas antara kombatan dan warga sipil menjadi kabur. Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya, warga sipil harus mendapatkan perlindungan mutlak. Namun, kenyataan di Teheran menunjukkan hal yang sebaliknya. Tragedi di Minab School, di mana lebih dari 160 anak perempuan tewas akibat misil Tomahawk, adalah bukti nyata bahwa hukum humaniter internasional sedang mengalami kelumpuhan total. Gedung sekolah, rumah sakit, dan fasilitas publik yang seharusnya menjadi zona terlarang kini justru menjadi sasaran dalam logika perang teknologi yang presisi namun nir-empati.

Gejala ini semakin diperparah dengan munculnya fenomena imperial presidency atau pemimpin-pemimpin kuat yang mendikte hukum sesuai keinginan mereka. Di tangan para pemimpin otoritarian dan illiberal, parlemen sering kali hanya menjadi stempel pembenaran atas agresi militer. Meskipun Konstitusi Amerika Serikat pada Pasal 1 Bagian 8 mewajibkan persetujuan Kongres untuk menyatakan perang, doktrin pre-existing authorization sering digunakan untuk menyiasati persyaratan tersebut. Dalam kondisi seperti ini, hukum nasional maupun internasional tidak lagi berfungsi sebagai pengendali, melainkan sebagai alat legitimasi bagi kekuasaan yang kasar dan brutal. Kita sedang menapaki senja kala hukum internasional di mana kekuatan otot lebih dihargai daripada kekuatan argumen hukum.

Deterensi Runtuh di Selat Hormuz

Di sisi lain, Iran kini menghadapi apa yang disebut sebagai strategic loneliness atau kesendirian strategis. Selama puluhan tahun, Iran membangun doktrin forward defense dengan memproyeksikan kekuatan melalui jaringan proksi seperti Hizbullah, Houthi, dan berbagai milisi di kawasan. Namun, strategi yang mereka anggap sebagai pertahanan ini justru dibaca sebagai ancaman oleh negara-negara tetangganya. Akibatnya, ketika rudal Israel dan Amerika Serikat menghantam fasilitas mereka, dunia Islam cenderung diam. Rusia dan China, yang selama ini menjadi mitra strategis, juga memilih untuk menjaga jarak demi kepentingan nasional masing-masing. Kepentingan ekonomi China di Teluk dan keterlibatan Rusia di Ukraina membuat mereka tidak ingin terjun ke dalam tungku api yang bisa membakar diri mereka sendiri.

Runtuhnya daya tangkal atau deterensi Iran ini menjadi titik balik krusial. Deterensi, menurut teori pertahanan, sangat bergantung pada kapabilitas dan kredibilitas. Iran mungkin memiliki kapabilitas berupa ribuan rudal balistik, namun kredibilitasnya untuk membalas secara efektif mulai diragukan oleh lawan. Ketika Amerika Serikat dan Israel meluncurkan Operasi Epic Fury dan Roaring Lion, mereka telah mengalkulasi bahwa risiko pembalasan dari Iran berada dalam batas yang dapat diterima. Namun, Iran bukanlah lawan yang mudah menyerah. Mereka memilih strategi perang atrisi atau perang berlarut yang bertujuan untuk menguras ekonomi lawan. Dengan menggunakan drone murah namun mematikan, Iran memaksa Israel dan Amerika mengeluarkan biaya pertahanan yang sangat mahal, seperti penggunaan rudal Patriot yang harganya ribuan kali lipat dari drone yang dicegatnya.

Salah satu tuas penekan paling strategis yang dimiliki Iran adalah penutupan Selat Hormuz. Selat sempit ini adalah urat nadi energi dunia, di mana sekitar 20 persen pasokan minyak global atau 20 juta barel per hari melintas di sana. Gangguan pada jalur ini secara otomatis memicu lonjakan harga minyak dunia yang bisa menembus angka 150 dolar AS per barel. Bagi Iran, mengunci Selat Hormuz adalah senjata pamungkas, meskipun itu berarti memutus jalur ekspor mereka sendiri. Di sinilah letak dilema global: sebuah konflik regional di Timur Tengah dengan cepat berubah menjadi krisis energi yang mencekik ekonomi dunia, termasuk Indonesia yang sangat bergantung pada stabilitas jalur energi ini.

Resiliensi Inovasi di Ambang Kehancuran

Meskipun dalam kondisi terkepung dan di bawah sanksi yang sangat ketat selama empat dekade, Iran menunjukkan resiliensi intelektual yang mengejutkan. Sebagai ahli waris peradaban Persia yang melahirkan pemikir besar seperti Ibnu Sina dan Al-Khawarizmi, Iran mampu mengembangkan teknologi militer modern secara mandiri. Penggunaan rudal hipersonik Fattah-2 yang mampu melesat hingga Mach-15 menunjukkan bahwa sanksi internasional justru mempercepat proses kemandirian teknologi mereka. Namun, kemajuan teknologi ini harus dibayar dengan biaya sosial yang sangat mahal. Fenomena brain drain atau pelarian intelektual menjadi tantangan serius bagi masa depan bangsa tersebut, di mana banyak talenta terbaik mereka memilih untuk berkarier di luar negeri demi menghindari keterbatasan ekonomi dan politik.

Bagi Indonesia, prahara di Iran adalah alarm operasional yang sangat nyata. Dampaknya terasa langsung pada ketahanan energi nasional. Sebagai negara net importir minyak, Indonesia memiliki kerentanan struktural yang mengkhawatirkan. Data menunjukkan bahwa cadangan strategis minyak kita hanya mampu bertahan untuk sekitar 20 hingga 23 hari konsumsi nasional. Setiap kenaikan harga minyak dunia sebesar 1 dolar AS berpotensi menambah beban anggaran negara hingga Rp 10,3 triliun. Jika perang ini terus berlanjut dan Selat Hormuz tetap tertutup, Indonesia bisa terperosok ke dalam situasi darurat energi yang dalam. Ketergantungan pada impor, ditambah dengan defisit produksi domestik yang mencapai 1 juta barel per hari, membuat kita sangat rapuh terhadap guncangan geopolitik.

Oleh karena itu, Indonesia perlu segera melakukan langkah-langkah strategis. Diversifikasi sumber impor dari wilayah non-Timur Tengah seperti Afrika Barat atau Amerika Latin menjadi sebuah keniscayaan. Selain itu, optimalisasi Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sebagai jalur perdagangan alternatif harus segera ditingkatkan. Secara diplomatis, Indonesia melalui mekanisme PBB harus lebih vokal mendorong penghentian permusuhan. Kita tidak boleh lupa bahwa keselamatan pasukan penjaga perdamaian kita, Kontingen Garuda yang bertugas di bawah mandat UNIFIL, kini berada dalam risiko tinggi akibat melubernya front pertempuran ke Lebanon selatan. Netralitas mandat PBB tidak lagi memberikan jaminan keselamatan otomatis di medan yang dipenuhi oleh teknologi drone dan artileri berat.

Sebagai penutup, perang antara Amerika Serikat-Israel melawan Iran ini adalah cermin buram bagi peradaban modern. Kita menyaksikan bagaimana manusia membakar bumi untuk menguasai sumber daya fosil yang pada akhirnya justru memperburuk krisis iklim. Emisi karbon yang dilepaskan dalam dua pekan perang ini setara dengan emisi tahunan puluhan negara kecil. Keamanan nasional tidak boleh lagi hanya dipandang dari jumlah pangkalan militer atau kecanggihan rudal, melainkan harus dibangun di atas fondasi hukum yang dihormati dan lingkungan yang layak huni. Jika tatanan hukum internasional terus dibiarkan lumpuh, maka masa depan yang kita wariskan hanyalah sebuah dunia yang penuh dengan guncangan ketidakpastian dan ketidakadilan. Sudah saatnya kita menuntut ulang makna keamanan yang sesungguhnya—keamanan yang lahir dari kepatuhan terhadap hukum, bukan dari ujung laras senjata.

Prof. Dr. Sri Warjiyati, S.H., M.H., Guru Besar Ilmu Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya & Alumni Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) Angkatan XXVI Lemhannas RI Tahun 2025.

warjiyatisri@uinsa.ac.id

Fakultas Syariah dan Hukum.

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya

GRESIK – Suasana penuh kehangatan menyelimuti kediaman di Jl. Baja IX No. 15, PPI Gresik, pada Selasa, 07 April 2026. Keluarga Besar Wonder Woman menggelar acara Halal Bihalal yang bekerja sama dengan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Kabupaten Gresik. Pertemuan ini bukan sekadar ajang silaturahmi pasca-Lebaran, melainkan sebuah manifestasi dari semangat pemberdayaan perempuan dan kepedulian sosial yang menjadi napas utama kedua organisasi tersebut.

Ketua Panitia, Dewi Shinta, SF, bersama Ketua Wonder Woman sekaligus Ketua PKBI Kabupaten Gresik Hj. Sibiyanah Zubaidah Sabar, S.Sos. dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini dirancang untuk mempererat tali persaudaraan sekaligus menyelaraskan visi antaranggota. Menurutnya, kolaborasi dengan PKBI merupakan langkah strategis untuk membawa misi kemanusiaan yang lebih luas, terutama dalam isu kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Dedikasi kepanitiaan di bawah arahan Dewi Shinta memastikan acara berjalan khidmat dengan sentuhan kekeluargaan yang kental.

Acara ini terasa kian istimewa dengan kehadiran Wakil Bupati Gresik, dr. H. Asluchul Alif, M.Kes., M.M., M.H.P. Kehadiran beliau memberikan suntikan semangat bagi para anggota komunitas yang didominasi oleh kaum perempuan penggerak sosial. Dalam sambutannya, dr. Alif menekankan pentingnya peran komunitas seperti Wonder Woman dalam mendukung program pemerintah, khususnya dalam menjaga ketahanan keluarga dan kesehatan masyarakat di wilayah Kabupaten Gresik.

Selain sebagai wadah saling memaafkan, momentum ini dimanfaatkan untuk memperkuat sinergi antara Wonder Woman dan PKBI Gresik. Keduanya sepakat bahwa edukasi mengenai kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga adalah pilar penting bagi kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa gerakan sosial yang inklusif mampu menjangkau lapisan masyarakat hingga ke tingkat akar rumput dengan pendekatan yang lebih humanis dan edukatif.

Puncak acara diisi dengan siraman rohani yang mencerahkan dari Dr. H. Mohammad Qosim, M.Si. Sebagai sosok yang pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Gresik selama dua periode (2010–2021), kehadirannya membawa kerinduan tersendiri bagi warga. Dalam tausiyahnya, beliau mengupas makna mendalam dari halal bihalal sebagai jembatan untuk menyambung tali persaudaraan yang sempat merenggang dan membersihkan hati dari segala prasangka.

Dr. Qosim menyampaikan bahwa keberkahan sebuah daerah sangat bergantung pada sejauh mana masyarakatnya mampu menjaga kerukunan dan saling menolong. Beliau memuji konsistensi komunitas Wonder Woman dan PKBI yang terus bergerak menebar manfaat tanpa lelah. Pesan-pesan yang disampaikan dengan gaya bahasa yang santun dan penuh kearifan, membuat suasana tausiyah terasa sangat interaktif, inspiratif, sekaligus menyentuh sisi spiritual para undangan yang hadir.

Diskusi hangat juga mengalir di sela-sela acara yang diiringi oleh Qasidah Al Ikhlas Nada, di mana para pengurus PKBI Gresik memberikan literasi singkat mengenai pentingnya perencanaan hidup bagi generasi muda. Hal ini sejalan dengan visi “Wonder Woman” yang tidak hanya fokus pada aksi sosial, tetapi juga kecerdasan dalam mengelola dinamika keluarga yang sehat. Edukasi ini menjadi nilai tambah yang membedakan acara ini dari sekadar seremoni formal lainnya, memberikan bekal pengetahuan praktis bagi setiap hadirin.

Antusiasme peserta terlihat jelas dari dialog yang terbangun selama acara berlangsung. Banyak dari mereka yang merasa mendapatkan pencerahan baru mengenai bagaimana menyeimbangkan peran sosial dengan tanggung jawab domestik. Kesadaran kolektif ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi tumbuh kembang generasi masa depan di Gresik, selaras dengan semangat kolaborasi yang diusung oleh pemerintah daerah saat ini.

Sebagai penutup, acara diakhiri dengan doa bersama yang dipimpin oleh Dr. Qosim, memohon keberkahan untuk seluruh warga agar tetap rukun dan sejahtera. Sesi ramah tamah dan foto bersama menjadi penutup yang manis, memperlihatkan wajah-wajah penuh optimisme dari para penggerak “Wonder Woman” dan jajaran PKBI yang siap melanjutkan perjuangan sosial mereka. Sinergi ini membuktikan bahwa dengan kebersamaan, setiap tantangan pembangunan manusia di Kabupaten Gresik akan lebih mudah teratasi.

SURABAYA – Suasana hangat penuh kekeluargaan menyelimuti Auditorium Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) Surabaya dalam gelaran Halal Bihalal yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso (Apmiso) Jawa Timur, Selasa, 07 April 2026. Acara yang menggandeng Unitomo sebagai mitra strategis ini didukung penuh oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai sponsor utama, menjadi momentum penting bagi kebangkitan UMKM sektor kuliner di Jawa Timur.

Mengawali rangkaian acara, Ketua Panitia, Santa Benedekta, menyampaikan laporan dengan nada penuh apresiasi. Beliau menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan matang. Menurutnya, keberhasilan acara ini bukan hanya soal seremonial, melainkan wujud nyata soliditas antaranggota dalam menjaga marwah organisasi.

Ketua DPW Apmiso Jawa Timur, Deky Sugeng A., SE., dalam sambutannya menekankan pentingnya penguatan struktur organisasi di tingkat wilayah. Beliau menegaskan bahwa DPW akan terus menjadi garda terdepan dalam mendampingi para pedagang mie dan bakso agar mampu naik kelas melalui berbagai program pemberdayaan dan kemitraan strategis yang berkelanjutan.

Semangat kerakyatan semakin terasa saat Ketua Umum DPP Apmiso, Drs. Lasiman, S.Pd., memberikan pidatonya. Beliau mengingatkan bahwa mie dan bakso adalah makanan sejuta umat yang menjadi urat nadi ekonomi rakyat kecil. Dengan mengusung tema “Apmiso Bersatu, Ekonomi Kuat, Rakyat Sejahtera”, Lasiman mengajak seluruh anggota untuk tetap kompak di bawah naungan asosiasi demi menghadapi tantangan ekonomi global.

Kehadiran Pembina DPP Apmiso, Jenderal TNI (Purn) Prof. Dr. H. Dudung Abdurachman, S.E., M.M., M.H., memberikan suntikan moral yang luar biasa bagi para hadirin. Beliau memberikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya kegiatan ini dan berharap agar Apmiso tidak hanya menjadi wadah dagang, tetapi juga instrumen untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa melalui kemandirian ekonomi.

Salah satu momen monumental dalam acara ini adalah penandatanganan Nota Kesepahaman (MOU) antara DPW Apmiso Jatim dengan Universitas Dr. Soetomo. Kerjasama ini dirancang untuk menjembatani dunia usaha dengan akademisi, di mana Unitomo akan memberikan pendampingan riset, inovasi produk, hingga pelatihan manajemen bagi para anggota Apmiso guna meningkatkan daya saing di pasar modern.

Sebagai pendukung utama, Bank Syariah Indonesia (BSI) turut mengambil peran edukatif melalui sesi sosialisasi program khusus. BSI memaparkan berbagai solusi perbankan syariah yang dapat diakses oleh para pelaku UMKM, mulai dari pembiayaan modal usaha yang ringan hingga sistem pembayaran digital yang memudahkan transaksi harian para pedagang mie dan bakso.

Integrasi antara praktisi lapangan, akademisi, dan lembaga keuangan dalam satu forum ini menunjukkan adanya ekosistem yang sehat bagi pertumbuhan ekonomi mikro. Edukasi mengenai tata kelola keuangan syariah dan literasi perguruan tinggi diharapkan mampu mengubah pola pikir pedagang tradisional menjadi pengusaha yang lebih modern dan adaptif terhadap teknologi.

Dewi Shinta, SS yang saat ini menjabat sebagai Kepala Perwakilan Media Warta Pena Satu Jatim Raya bersama Agung Budi Utomo, SP sebagai Sekretaris Wilayah dan Yahya Sunardi sebagai Redaktur turut serta menghadiri dan meliput acara yang bergengsi tersebut.

Acara ditutup dengan ramah tamah dan diskusi santai, mempertegas bahwa sinergi lintas sektor adalah kunci utama kesejahteraan. Dengan dukungan tokoh nasional, institusi pendidikan, dan perbankan, Apmiso Jawa Timur optimistis bahwa mie dan bakso akan terus menjadi pilar utama yang menjaga stabilitas ekonomi rakyat Indonesia.