_SMKN 1 CILEUNGSI AKTIF DALAM DIKLAT REMAJA PEDULI HIV/AIDS DI KABUPATEN BOGOR_
Jakarta wartapenasatu.com
SMKN 1 Cileungsi Kirim Perwakilan pada Diklat Remaja Peduli HIV/AIDS di Kabupaten Bogor
Pada Sabtu, 26 Juli 2025, telah diselenggarakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pembentukan Remaja Peduli HIV/AIDS di Kabupaten Bogor sebagai bagian dari program Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS. Kegiatan ini merupakan inisiatif penting dalam upaya membangun generasi muda yang sadar akan isu kesehatan reproduksi dan penyebaran penyakit menular seksual.
SMKN 1 Cileungsi turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut dengan mengirimkan empat perwakilan, yakni Nathanael dan tiga siswa lainnya, yang didampingi langsung oleh satu guru Bimbingan Konseling (BK) sebagai pendamping. Kehadiran mereka menjadi representasi semangat sekolah dalam mendukung program pendidikan kesehatan berbasis partisipasi remaja.
Kegiatan Diklat ini bertujuan membentuk kader-kader remaja yang peduli terhadap isu HIV/AIDS, serta mampu menjadi agen perubahan di lingkungan sekolah dan masyarakat. Para peserta diberikan pembekalan tentang bahaya HIV/AIDS, cara penularan, pencegahan, serta pentingnya edukasi yang benar dan tidak menghakimi terhadap Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA).
Selain materi edukatif, kegiatan ini juga dilengkapi dengan sesi diskusi, roleplay, serta simulasi kampanye penyadaran publik yang bertujuan melatih keberanian remaja dalam menyuarakan isu-isu sensitif di lingkungannya. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan empati, keterampilan komunikasi, serta kepedulian sosial para peserta.
Nathanael, salah satu peserta dari SMKN 1 Cileungsi, mengungkapkan rasa bangganya bisa terlibat dalam kegiatan tersebut. “Banyak hal baru yang kami pelajari di sini. Harapannya, kami bisa berbagi ilmu ke teman-teman lain di sekolah,” ujarnya dengan semangat.
Pihak sekolah melalui guru pendamping juga menyampaikan apresiasi atas kesempatan yang diberikan kepada siswa mereka. Kegiatan seperti ini dinilai sangat relevan dalam membekali siswa dengan pengetahuan praktis yang tidak hanya berguna di sekolah, tetapi juga dalam kehidupan sosial mereka sehari-hari.
Dengan terselenggaranya Diklat ini, diharapkan tumbuh lebih banyak remaja yang memiliki kesadaran dan keberanian untuk turut serta dalam upaya pencegahan HIV/AIDS di kalangan generasi muda. SMKN 1 Cileungsi berkomitmen untuk terus mendukung program-program kesehatan remaja demi menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, aman, dan inklusif.
“Nok Srie”Melaporkan
Digital Asset & Innovation Summit 2025: Membangun Ekosistem Digital Indonesia
Digital Asset
& Innovation Summit 2025: Membangun Ekosistem Digital IndonesiaKemang, 29 Juli 2025 – Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo), Nezar Patria, menekankan pentingnya sinergi pemerintah dan sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Beliau mengakui bahwa perjalanan ini tidak mudah, namun dekade terakhir telah menandai komitmen nyata pemerintah dalam membangun infrastruktur digital.
Penetrasi internet yang mencapai 80% dan lebih dari 365 juta pengguna seluler di seluruh Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan dalam konektivitas. Namun, kesenjangan digital antara desa dan kota, terutama di luar Jawa, masih menjadi tantangan yang perlu diatasi secara serius. Oleh karena itu, peningkatan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) yang masih berada di kisaran 5% menjadi prioritas utama.
Infrastruktur yang memadai hanyalah sebagian dari solusi. Keberhasilan transformasi digital Indonesia sangat bergantung pada talenta digital yang mumpuni. Nezar Patria mencontohkan Amerika Serikat dan Tiongkok sebagai pusat perkembangan digitalisasi global. Keberhasilan Tiongkok dalam mengembangkan kebijakan ekonomi digital (misalnya, “Great Power Competition” atau GPO) dan inovasi di bidang kecerdasan buatan (AI), seperti “Move 37”, menunjukkan dampak signifikan terhadap pasar modal global.
Meskipun Indonesia masih memiliki infrastruktur yang belum sepenuhnya maju dibandingkan negara-negara tersebut, potensi talenta digital Indonesia yang besar menjadi modal utama untuk mengejar ketertinggalan. Peningkatan pendanaan riset dan pengembangan (R&D) menjadi kunci untuk mempercepat inovasi dan daya saing di sektor digital.
Kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan (stakeholders) – pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat – merupakan faktor krusial untuk mempercepat transformasi digital dan mewujudkan Indonesia sebagai negara maju di bidang ekonomi digital. Summit ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk memperkuat kolaborasi tersebut dan melahirkan solusi inovatif untuk mengatasi tantangan yang ada.
Indonesia kehilangan pakar ekonomi yang jujur Alm Pak Kwik Kian Giewik Kian Gie
Duka Cita Mendalam Atas Berpulangnya Bapak Kwik Kian GieIndonesia kehilangan salah satu putra terbaiknya. Bapak Kwik Kian Gie, pakar ekonomi yang dikenal akan kejujuran dan integritasnya, telah berpulang. Kepergian beliau meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, sahabat, dan seluruh rakyat Indonesia.
Selama hidupnya, Bapak Kwik Kian Gie telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia. Kepakaran dan dedikasinya dalam bidang ekonomi telah diakui secara luas, baik di dalam maupun luar negeri. Lebih dari itu, beliau menjadi teladan bagi para pejabat dan pemimpin di Indonesia, menunjukkan bagaimana kejujuran dan integritas dapat menjadi landasan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab publik. Beliau tidak hanya menguasai ilmu ekonomi, tetapi juga memiliki keberanian untuk bersuara lantang demi kebenaran dan keadilan.
Kejujuran dan sikapnya yang selalu berpegang teguh pada prinsip merupakan warisan berharga yang patut diteladani. Di tengah maraknya korupsi dan ketidakadilan, sosok Bapak Kwik Kian Gie menjadi oase yang menyejukkan, mengingatkan kita akan pentingnya integritas dalam kepemimpinan. Beliau adalah contoh nyata bagaimana seorang pakar ekonomi dapat berperan aktif dalam membangun bangsa, bukan hanya dengan teori-teori ekonomi, tetapi juga dengan tindakan nyata yang berlandaskan moral dan etika.
Meskipun beliau telah tiada, semangat dan nilai-nilai luhur yang dipegang teguh oleh Bapak Kwik Kian Gie akan tetap hidup di hati kita. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Selamat jalan, Bapak Kwik Kian Gie. Jasamu akan selalu dikenang.
Irigasi Pacitan: Harapan Baru Menuju Swasembada Pangan
Irigasi Pacitan: Harapan Baru Menuju Swasembada PanganPangan
Gerakan Emansipasi Perubahan Kelakuan (GEP), sebuah organisasi yang fokus pada pembangunan pedesaan, tengah berupaya mewujudkan mimpi swasembada pangan di Kabupaten Pacitan. Proyek pilot pembangunan irigasi yang digagas GEP ini telah mendapat angin segar dengan persetujuan proposal dari Kementerian Sekretariat Negara (Mensesneg) dan Kementerian Pertanian (Kementan). Saat ini, proposal tersebut tengah menunggu persetujuan dari Direktorat Jenderal Irigasi dan Pengaturan Persawahan.
Keberhasilan GEP dalam mendapatkan persetujuan dari Mensesneg dan Kementan menjadi bukti nyata komitmen dan kredibilitas organisasi ini dalam menjalankan program pembangunan yang berdampak positif bagi masyarakat. Dukungan dari lembaga pemerintah tersebut menunjukkan bahwa proyek irigasi ini dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Pacitan.
Proses teknis pelaksanaan proyek saat ini masih dalam tahap pembahasan intensif oleh GEP. Seluruh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GEP turut serta dalam rapat-rapat yang membahas detail teknis pelaksanaan proyek. Antusiasme dan komitmen yang tinggi ditunjukkan oleh seluruh anggota DPP, masing-masing berkontribusi sesuai dengan keahlian dan bidangnya.Bapak Taguh, selaku Ketua Umum GEP, optimis proyek ini akan berjalan sukses dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat Pacitan. Keyakinan beliau diamini oleh seluruh anggota DPP, yang siap bekerja keras untuk mewujudkan visi tersebut.
Proyek irigasi ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian di Pacitan, khususnya dalam sektor padi. Dengan sistem irigasi yang memadai, para petani diharapkan dapat meningkatkan hasil panen dan pendapatan mereka. Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Pacitan secara keseluruhan.
Selain peningkatan produktivitas pertanian, proyek ini juga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru di Pacitan. Proses pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur irigasi akan menyerap tenaga kerja lokal, sehingga dapat membantu mengurangi angka pengangguran di daerah tersebut.
Keberhasilan proyek ini juga akan menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia dalam upaya meningkatkan produktivitas pertanian melalui pembangunan infrastruktur irigasi yang terencana dan terintegrasi. GEP berharap proyek ini dapat menjadi model replikasi bagi daerah-daerah lain yang memiliki tantangan serupa dalam sektor pertanian.
Dengan dukungan dari pemerintah dan komitmen yang kuat dari GEP, proyek irigasi di Pacitan ini diyakini akan memberikan dampak positif yang luas dan berkelanjutan bagi masyarakat. Proyek ini menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dapat menghasilkan perubahan yang signifikan dalam pembangunan pedesaan.
Semoga proyek ini dapat segera terealisasi dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Pacitan, serta menjadi inspirasi bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian di Indonesia.
Data Pribadi RI ke AS: DPR Desak Pemerintah Buka Suara
Data Pribadi RI ke AS: DPR Desak Pemerintah Buka Suara
Jakarta , wartapenasatu.com, Polemik rencana transfer data pribadi warga Indonesia ke Amerika Serikat (AS) memanas. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mendesak Komisi I DPR untuk segera memanggil pemerintah guna meminta klarifikasi resmi terkait isu sensitif ini. Pernyataan Dasco ini muncul sebagai respons atas pengumuman Gedung Putih yang menyatakan Indonesia telah memberikan jaminan atas pemindahan data tersebut.
Desakan tersebut disampaikan Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 25 Juli 2025. Ia menekankan pentingnya penjelasan transparan dari pemerintah untuk meredam kegaduhan publik yang ditimbulkan oleh isu ini. Keamanan dan kedaulatan data pribadi warga negara Indonesia menjadi poin krusial yang tak boleh diabaikan.
Dasco meminta Komisi I untuk segera berkomunikasi dengan pemerintah, baik melalui dialog langsung maupun undangan resmi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan penjelasan yang komprehensif dan menyeluruh terkait mekanisme transfer data, jaminan keamanan, dan perlindungan data pribadi warga Indonesia di AS. Kejelasan informasi ini sangat penting untuk mencegah potensi penyalahgunaan data dan melindungi hak-hak warga negara.
Pengumuman Gedung Putih yang menyebutkan Indonesia memberikan kepastian terkait pemindahan data pribadi ke AS telah menimbulkan kekhawatiran di berbagai kalangan. Pernyataan tersebut menyebut hal ini sebagai bagian dari kesepakatan negosiasi dagang antara Indonesia dan AS, di mana AS akan menurunkan tarif balasan hingga 19 persen bagi Indonesia sebagai imbalannya.
Namun, kejelasan mekanisme dan jaminan keamanan data yang akan ditransfer masih menjadi pertanyaan besar. Publik menuntut transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah terkait perjanjian ini. Kekhawatiran akan potensi pelanggaran privasi dan keamanan data pribadi menjadi fokus utama dari desakan DPR ini.
Isu ini juga menyoroti pentingnya regulasi yang kuat dalam melindungi data pribadi warga negara. Peraturan yang melindungi data pribadi harus mampu menjamin keamanan dan privasi data, terlepas dari lokasi penyimpanan data tersebut. Pemerintah perlu memastikan bahwa perjanjian dengan AS tidak mengorbankan keamanan dan kedaulatan data warga negara.
Desakan DPR ini menjadi langkah penting dalam memastikan pemerintah bertanggung jawab dan transparan dalam menangani isu transfer data pribadi ke AS. Komisi I DPR memiliki peran vital dalam mengawasi dan memastikan pemerintah menjalankan kewajibannya dalam melindungi kepentingan warga negara.
Kejelasan dan transparansi dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk membangun kepercayaan publik. Pemerintah harus mampu menjelaskan secara rinci bagaimana keamanan dan privasi data pribadi warga Indonesia akan dijamin di AS, serta mekanisme pengawasan yang akan diterapkan.
Ke depan, peristiwa ini diharapkan dapat menjadi pelajaran berharga dalam menyusun dan memperkuat regulasi terkait perlindungan data pribadi. Kerangka hukum yang komprehensif dan efektif sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan digitalisasi dan globalisasi yang semakin kompleks. Perlindungan data pribadi merupakan hak asasi yang harus dijaga dan diprioritaskan.
Geger! Data Pribadi Indonesia Diklaim Akan Dikelola Amerika, Prabowo Harus Tolak!
Geger! Data Pribadi Indonesia Diklaim Akan Dikelola Amerika, Prabowo Harus Tolak!
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengeklaim Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengelolaan data pribadi Indonesia oleh Amerika Serikat. Pernyataan kontroversial ini langsung memicu gelombang protes dan kecaman dari berbagai pihak.
Presiden Prabowo Subianto hingga kini belum memberikan tanggapan resmi atas klaim Trump tersebut. Namun, desakan agar Presiden menolak negosiasi pengelolaan data pribadi Indonesia oleh Amerika semakin menggema. Para aktivis menekankan betapa berharganya data pribadi warga negara dan perlunya perlindungan ketat dari potensi penyalahgunaan.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Meutia, menyatakan masih menunggu respon dari Menko Ekoin, Airlangga Hartarto. Sementara itu, Ketua DPR, Ibu Puan Maharani, telah meminta pemerintah untuk melindungi data pribadi Indonesia dan mempertanyakan alasan di balik rencana transfer data tersebut ke Amerika Serikat.
Inge Mangundap, Ketua Umum Perempuan Peduli Nusantara menyatakan bahwa DPR sebagai wakil rakyat harus meminta persetujuan rakyat. Ia tegas menolak segala bentuk negosiasi terkait pengelolaan data pribadi Indonesia. “Tolak tidak ada kata negosiasi untuk data pribadi kami!” tegasnya.Pernyataan Trump dan reaksi keras dari berbagai pihak ini telah memicu perdebatan nasional yang sengit mengenai keamanan data dan kedaulatan digital Indonesia. Publik menantikan klarifikasi resmi dari Presiden Prabowo Subianto dan langkah konkret pemerintah untuk melindungi data pribadi warganya.
Pupuk Mikroba Untuk Ketahanan Pangan
- , Inge Mangundap, Ketua Umum Perempuan Peduli Nusantara (PPN) mengundang untuk memperkenalkan PUPUK MIKROBA:
-
– Bapak Monisyah, Ketua Umum Seknas Indonesia Maju
– Ibu Dona Sidabutar, Ketua Ormas Masyarakat Indonesia Maju dan Bapak Setiadi, Sekretaris JenderalPupuk mikroba tersebut telah dibuat oleh Prof. Tualar Simarmata, Unpad, Dosen USU.
– Mikroba bakteri Antasena untuk pembenahan tanah pertanian/perkebunan: untuk keseimbangan hara agar bahan-bahan organik bisa menjadi pupuk, tanahnya sehat dan produktivitasnya lebih baik.
– Kresna (sejenis pupuk mikroba) dipakai setelah panen agar tanahnya subur lagi – lahannya lebih cepat ditanami lagi.
– KUBANTU adalah cairan mikrobiologi pengikat nitrogen yang bisa dipakai untuk makanan tanaman di rumah-rumah. Dilarutkan dengan air tanah, lebih baik jangan dengan air PAM. Bisa membesarkan buah, warna bunga lebih bagus.
– Ibu Dona juga memiliki mikrobiologi baik PA63 untuk membersihkan air atau kotoran binatang supaya tidak bau. Uji coba bisa dilakukan di kandang sapi. PPN Jaktim akan mencari lahannya di Dapil 4 Jaktim.
– Ibu Dona menjelaskan, 1 hektar padi biasanya hanya menghasilkan 5 ton (dengan 5 batang per rumpun), tetapi dengan pupuk ini, 1 hektar telah diuji coba menghasilkan 15 ton di lahan Unpad Bandung.
– Program pupuk mikroba ini sangat cepat dan hasilnya maksimal, lebih banyak, sehingga PPN akan berkolaborasi dengan Ormas MIM.
– Ibu Dona meminta disampaikan kepada Presiden bahwa ada terobosan pupuk baru. Inge akan berusaha agar Ibu Dona bisa presentasi di DPP Gerindra atau Kementerian Pangan dengan rekomendasi Bapak Dasco agar dapat disetujui Presiden untuk program pengentasan pangan.
– Ibu Dona akan mengajarkan cara memakai pupuk, mendampingi penanaman padi di lokasi-lokasi yang diperlukan.
– Anna menanyakan apakah pupuk ini bisa untuk perkebunan cokelat di Sumut. Ibu Dona menyanggupinya dan akan ditindaklanjuti oleh Anna. Bibit bisa apa saja, tetapi teknologinya akan diajarkan agar panennya melimpah.
– Ibu Dona akan memberikan bibit kelor gratis yang banyak manfaatnya. Kerjasama PPN, MIM, dan Gematab akan ditindaklanjuti Ibu Heidy.
– Ibu Dona juga mengusulkan Program Bapak Habiburokhman, bila berkenan, untuk menanam bibit kelor di Jaktim yang akan di-ekspos oleh Ormas MIM.
Kedaulatan Kesehatan Indonesia: Tolak Dominasi WHO, Revisi IHR!
Kedaulatan Kesehatan Indonesia: Tolak Dominasi WHO, Revisi IHR!
http://Jakarta, Wartapenasatu.com19 Juli 2025 – Sebuah konferensi pers yang digelar hari ini di Hotel Accasia, Jakarta, menyuarakan penolakan keras terhadap amandemen International Health Regulations (IHR) terkait penanganan pandemi. Konferensi pers ini menghadirkan dua narasumber terkemuka, yaitu Dr. dr. Siti Fadillah Supari, SpJP(K), mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dan Komjen. Pol. (Purn) Dharma Pongrekun. Mereka menekankan pentingnya menjaga kedaulatan kesehatan Indonesia dan menolak dominasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam menentukan kebijakan kesehatan nasional.
Ibu Siti Fadillah Supari dengan tegas menyatakan keprihatinannya terhadap potensi pengalihan kedaulatan kesehatan Indonesia kepada WHO jika Presiden menandatangani amandemen IHR tersebut. Beliau berpendapat bahwa penandatanganan tersebut akan membatasi kemampuan Indonesia dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Hal ini, menurut beliau, sangat berbahaya bagi masa depan kesehatan bangsa.
“Jika IHR ini ditandatangani, maka kedaulatan kesehatan kita akan berada di tangan WHO,” tegas Ibu Siti. “Kita akan kehilangan kemampuan untuk menentukan sendiri kebijakan kesehatan kita, sesuai dengan konteks dan kebutuhan masyarakat Indonesia.”Sentimen yang sama diungkapkan oleh Komjen. Pol. (Purn) Dharma Pongrekun. Beliau menekankan pentingnya kajian mendalam dan komprehensif sebelum Indonesia menyetujui amandemen IHR tersebut. Kajian ini, menurut beliau, harus melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, akademisi, dan ahli hukum. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa amandemen IHR tidak merugikan kepentingan nasional Indonesia.
Konferensi pers ini menghasilkan tiga rekomendasi penting yang ditujukan kepada pemerintah. Pertama, pemerintah harus melakukan kajian menyeluruh terhadap amandemen IHR dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kedua, pemerintah harus menolak segala bentuk pengalihan kedaulatan kesehatan kepada lembaga internasional. Ketiga, pemerintah harus memastikan bahwa implementasi IHR tidak mengurangi kemampuan negara dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Indonesia.
Rekomendasi ini didasarkan pada prinsip kedaulatan nasional dan hak Indonesia untuk menentukan sendiri kebijakan kesehatannya. Para narasumber menekankan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia yang fundamental, dan negara berkewajiban untuk menjamin akses kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh rakyatnya.
Konferensi pers ini menjadi momentum penting bagi masyarakat Indonesia untuk menyuarakan pendapat dan aspirasinya terkait isu kedaulatan kesehatan. Para peserta konferensi pers berharap pemerintah akan mendengarkan suara rakyat dan mempertimbangkan rekomendasi yang telah disampaikan.
Peristiwa ini juga menyoroti pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan kesehatan nasional. Pemerintah diharapkan untuk membuka ruang dialog yang lebih luas dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa kebijakan kesehatan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat Indonesia.
Penolakan terhadap amandemen IHR ini bukan berarti Indonesia menolak kerja sama internasional dalam bidang kesehatan. Namun, kerja sama tersebut harus dilakukan dengan prinsip kesetaraan dan saling menghormati kedaulatan masing-masing negara. Indonesia harus tetap memiliki kendali penuh atas kebijakan kesehatan nasionalnya untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan rakyatnya terjamin.
Kedaulatan Kesehatan Indonesia: Tolak Dominasi WHO, Revisi IHR!
Kedaulatan Kesehatan Indonesia: Tolak Dominasi WHO, Revisi IHR!
Jakarta, wartapenasatu.com 19 Juli 2025 – Sebuah konferensi pers yang digelar hari ini di Hotel Accasia, Jakarta, menyuarakan penolakan keras terhadap amandemen International Health Regulations (IHR) terkait penanganan pandemi. Konferensi pers ini menghadirkan dua narasumber terkemuka, yaitu Dr. dr. Siti Fadillah Supari, SpJP(K), mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dan Komjen. Pol. (Purn) Dharma Pongrekun. Mereka menekankan pentingnya menjaga kedaulatan kesehatan Indonesia dan menolak dominasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam menentukan kebijakan kesehatan nasional.Ibu Siti Fadillah Supari dengan tegas menyatakan keprihatinannya terhadap potensi pengalihan kedaulatan kesehatan Indonesia kepada WHO jika Presiden menandatangani amandemen IHR tersebut. Beliau berpendapat bahwa penandatanganan tersebut akan membatasi kemampuan Indonesia dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Hal ini, menurut beliau, sangat berbahaya bagi masa depan kesehatan bangsa.
“Jika IHR ini ditandatangani, maka kedaulatan kesehatan kita akan berada di tangan WHO,” tegas Ibu Siti. “Kita akan kehilangan kemampuan untuk menentukan sendiri kebijakan kesehatan kita, sesuai dengan konteks dan kebutuhan masyarakat Indonesia.”
Sentimen yang sama diungkapkan oleh Komjen. Pol. (Purn) Dharma Pongrekun. Beliau menekankan pentingnya kajian mendalam dan komprehensif sebelum Indonesia menyetujui amandemen IHR tersebut. Kajian ini, menurut beliau, harus melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, akademisi, dan ahli hukum. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa amandemen IHR tidak merugikan kepentingan nasional Indonesia.
Konferensi pers ini menghasilkan tiga rekomendasi penting yang ditujukan kepada pemerintah. Pertama, pemerintah harus melakukan kajian menyeluruh terhadap amandemen IHR dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kedua, pemerintah harus menolak segala bentuk pengalihan kedaulatan kesehatan kepada lembaga internasional. Ketiga, pemerintah harus memastikan bahwa implementasi IHR tidak mengurangi kemampuan negara dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Indonesia.
Rekomendasi ini didasarkan pada prinsip kedaulatan nasional dan hak Indonesia untuk menentukan sendiri kebijakan kesehatannya. Para narasumber menekankan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia yang fundamental, dan negara berkewajiban untuk menjamin akses kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh rakyatnya.
Konferensi pers ini menjadi momentum penting bagi masyarakat Indonesia untuk menyuarakan pendapat dan aspirasinya terkait isu kedaulatan kesehatan. Para peserta konferensi pers berharap pemerintah akan mendengarkan suara rakyat dan mempertimbangkan rekomendasi yang telah disampaikan.
Peristiwa ini juga menyoroti pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan kesehatan nasional. Pemerintah diharapkan untuk membuka ruang dialog yang lebih luas dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa kebijakan kesehatan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat Indonesia.
Penolakan terhadap amandemen IHR ini bukan berarti Indonesia menolak kerja sama internasional dalam bidang kesehatan. Namun, kerja sama tersebut harus dilakukan dengan prinsip kesetaraan dan saling menghormati kedaulatan masing-masing negara. Indonesia harus tetap memiliki kendali penuh atas kebijakan kesehatan nasionalnya untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan rakyatnya terjamin.
Profil Perempuan Peduli Nusantara
Profil Perempuan Peduli Nusantara
Jakarta. Wartapenasatu.com
Visi: Memberdayakan perempuan Indonesia untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan bangsa.
Misi:
– Meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan, pelatihan, dan kesempatan kerja.
– Mendorong partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai sektor.
– Melindungi hak-hak perempuan dan mencegah kekerasan berbasis gender.
– Memberdayakan perempuan melalui program kewirausahaan dan ekonomi kreatif.
– Menciptakan jaringan dan kolaborasi antar perempuan di seluruh Indonesia.Program Unggulan:
– Pelatihan Keterampilan: Memberikan pelatihan keterampilan vokasi dan kewirausahaan kepada perempuan, fokus pada keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja di Indonesia. Contohnya, pelatihan digital marketing, desain grafis, pembuatan konten media sosial, dan pengelolaan usaha kecil menengah (UKM).
– Pendampingan Usaha: Memberikan pendampingan dan mentoring kepada perempuan yang telah memulai usaha, membantu mereka dalam mengembangkan bisnis dan mengakses permodalan.
– Advokasi Kebijakan: Melakukan advokasi kebijakan publik yang berpihak pada perempuan, dengan fokus pada peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan keadilan.
– Kampanye Kesetaraan Gender: Melakukan kampanye dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesetaraan gender dan mencegah kekerasan berbasis gender.
– Jaringan Perempuan: Membangun jaringan dan komunitas perempuan di seluruh Indonesia, untuk saling mendukung dan berbagi pengetahuan serta pengalaman.Target Sasaran: Perempuan di seluruh Indonesia, khususnya perempuan di daerah terpencil, perempuan miskin, dan perempuan rentan.
Anggota: Terdiri dari para aktivis perempuan, profesional, akademisi, dan relawan yang berkomitmen untuk memajukan perempuan Indonesia.
Kontak: Inge Mangundap, Ketum PPN
Indra.Mangundap2811@gmail.com
misalnya alamat email dan nomor telepon]
Duka Cita Mendalam Atas Berpulangnya Bapak Kwik Kian Gie
