hukum
BERSINERGI MENUJU INDONESIA EMAS 2045, MACAN ASIA YG MERDEKA ADIL DAN MAKMUR
Jakarta, Wartapena Satu, 16 April 2026.
Ketua DPP GAKORPAN LBH PERS PRIMA PRESISI POLRI Dr Bernard BBBBI Siagian SH.MAkp,David Sianipar SH.MH Praktisi Hukum GAKORPAN bersama 500 Peserta Aktivis Anti Rasuah “FORUM DIALOG KEBANGSAAN & BELA NEGARA”, membuka Bedah Kasus Kasus krusial dengan tajuk trending topik “DEVISIT ANGGARAN “.
Momentum acara akbar ini diselenggarakan di Cirendeu Permai 4 /30 Kec.Ciputat Timur Kota Tangsel, Pada hari Selasa, 7 April 2026.
TOPIK PERMASALAHAN TERPURUKNYA EKONOMI
1. Program unggulan prioritas Presiden Prabowo, adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), menjadi salah satu problematika krusial tentang trending topik pendorong utama kenapa ada kenaikan belanja pemerintah sehingga APBN mencatat defisit Rp 240,1 triliun (0,93% PDB) di kuartal I-2026. Defisit ini melonjak 140,5% dibanding kuartal I-2025 yang Rp 99,8 triliun (0,41% PDB). Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio K mengatakan, lonjakan itu karena belanja pemerintah tereksekusi dengan baik, terutama faktor prioritas MBG. Dibanding 2025, belanja MBG sekarang jauh lebih cepat, rata-rata Rp 20 triliun sebulan.
Menkeu kita kemarin melaporkan, belanja negara melonjak lebih tinggi 31,4% (yoy) menjadi Rp 815 triliun, jauh di atas pertumbuhan belanja kuartal I-2025 yang hanya 1,4%. Ia menjelaskan, lonjakan itu merupakan strategi agar penyerapan anggaran lebih merata di sepanjang tahun.
2. Pemerintah mengubah skema pendanaan untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 15/2026, menggantikan PMK No. 49/2025. Beleid itu mengatur pemerintah bisa mengambil alih pembayaran cicilan kredit KDMP/KKMP menggunakan Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil untuk koperasi tingkat kelurahan, serta Dana Desa untuk tingkat desa. Deputi Bidang Pengawasan Koperasi Kemenkop H.Siagian menyatakan, kebijakan ini merupakan langkah yg strategi mempercepat pembangunan KDMP/KKMP.
Ketua Umum DPP Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Junaedi Mulyono mengatakan, desa memang tak lagi mencicil langsung ke bank. Namun, sebagian anggaran desa sengaja tetap dialihkan untuk pembiayaan itu. Artinya, beban tetap ada hanya bentuknya berubah. Tantangan jargon juga muncul dalam pengelolaan aset koperasi yang nantinya jadi milik warga desa. Tiduak semua desa punya kesiapan yang sama, baik potensi ekonomi, kapasitas pengelolaan, maupun kemampuan menyusun rencana strategis bisnis.
Pengamat koperasi David Sianipar SH MH dan Marcel Gerungan Phd mengingatkan adanya potensi kearah _moral hazard_ dalam skema ini, terutama jika pengawasan melekat maupun protokol di lapangan tidak berjalan secara optimal. Menurut Bunda Nelly Pardede,Bunda Tiur Sinamora,Bunda Marliana aktivis anti rasuah Kasus Deli Serdang dan Sumatera utara Tokoh tokoh lansia ,emak emak RPG.08 yan uzur dan gaek perempuan Relawan RPG.08, GAKORPAN PPWI , dikupas tuntas faktor perbedaan kemampuan kapasitas pengurus koperasi di tiap daerah polemik krusial dan mendasar dan bisa menjadi titik lemah dalam implementasi kebijakan publik .
Direktur Ekonomi DPP. SARJANA PANCASILA Johan Tampubolon mengatakan, karena pada tahap awal pengelolaan koperasi dilakukan PT Agrinas Pangan Nusantara, membuat seluruh desa desa tidak mendapatkan manfaat optimal dari aset signifikan tersebut. Selain itu, skema pembayaran ini justru fluktuatif membatasi kemandirian desa dalam kedaulatan mengelola Dana Desa karena ikut serta menjadi bagian dari skema pembiayaan koperasi yang rancu serta ironis. Bunda Roslenny News pun angkat bicara mengatakan jika kapasitas bisnisnya tidak sesuai kebutuhan masyarakat, yang terjadi justru percepatan kolaps menuju kehancuran massive pemborosan uang.
3. Video yang menampilkan ribuan sepeda motor listrik untuk proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) viral di medsos. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membantah informasi bahwa jumlahnya 70.000 unit. Menurut dia, realisasi total motor listrik itu 21.801 unit dari 25.000 unit yang dipesan di tahun 2025 untuk operasional kepala SPPG. Video viral di Instagram memperlihatkan bagian dalam dan luar gudang yang penuh sepeda motor dibungkus plastik berlogo BGN.
Pertengahan Maret lalu, organisasi inisiatif nirlaba Project Multatuli menurunkan laporan tentang MBG. Dalam laporan itu disebutkan, pembelian motor listrik merek Emmo Mobility senilai Rp 1,2 triliun, pada 2025. Motor dibeli dari PT Yasa Artha Trimanunggal, perusahaan yang baru berdiri tahun 2025 dengan alamat perusahaan sepeda motor lain, yakni PT Kaisar Motorindo Industri. Hak paten desain motor itu didaftarkan pada 17 Oktober 2025, tiga hari setelah proses pembelian oleh BGN yang dilakukan pada 14 Oktober 2025.
4. Menkeu mengatakan, langkah pemotongan gaji menteri tengah dipertimbangkan sebagai bagian dari strategi efisiensi APBN menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Ia mengaku tak keberatan jika kebijakan tersebut diterapkan. Namun, keputusan akhir tetap di tangan Bapak Presiden.
Jika pun terjadi, ia memprediksi pemotongan itu sebesar 25%. Dalam rapat paripurna kabinet, 13 Maret lalu, Presiden Prabowo mencontohkan Pakistan yang menerapkan pengurangan hari kerja hingga pemangkasan gaji pejabat dalam menghadapi dampak perang Timur Tengah.
SOSIAL
Sebanyak 3 karung berisi uang logam pecahan Rp 500 dan Rp 1.000 diserahkan kepada Bupati Indramayu oleh warga petambak yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) di Pendopo Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, kemarin. Uang itu, kata Koordinator Umum KOMPI , untuk mengganti kerusakan di alun-alun akibat dari unjuk rasa penolakan KOMPI terhadap Proyek Revitalisasi Tambak Pantura yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) pada Kamis (2/4/2026).
Mereka menolak PSN tersebut karena akan menyebabkan sekitar 2.000 warga kehilangan sumber penghidupan. Warga menyalahkan Bupati karena memberi izin proyek tersebut. Demonstrasi berakhir ricuh setelah Bupati tidak menemui para pendemo.
Bupati menyatakan, dia tidak mempunyai kewenangan karena proyek tersebut merupakan PSN ketahanan pangan Presiden Prabowo yang dijalankan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Bupati tidak mau menerima uang receh dari warga dengan alasan bisa masuk kategori gratifikasi. Oleh warga 3 karung uang receh yang didapat dari saweran warga itu ditumpahkan di pendopo, kemudian mereka pergi.
Beredar kabar santer bahwa Bapak Presiden Prabowo akan melakukan perombakan kabinet lagi. Merespons kabar tersebut, Sekretaris Kabinet hanya mengatakan “tunggu saja”. Prabowo terakhir kali melakukan _reshuffle_ pada 5 Februari 2026, yaitu mengangkat Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan, menggantikan posisi Thomas Djiwandono yang berpindah ke kursi Deputi Gubernur Bank Indonesia.
TRENDING TOPIK
1. “Jakarta Kondusif Indonesia Aman” _trending_ di X bersama tagar # Kawal Terus Sampai 2029, dengan Narasi ajakan untuk mendukung kepemimpinan Prabowo sampai tuntas. Para pendengung mengajak agar masyarakat tidak terbawa emosi sesaat sehingga mengorbankan hari esok.
2. “Harga plastik” menjadi salah satu topik yang dicari di Google. Harga plastik di pasar melonjak dua kali lipat dipicu sulitnya pasokan bahan baku akibat perang di Timur Tengah.
3. “Sepeda motor MBG” juga menjadi salah satu topik yang dicari di Google. Video viral di media sosial, Instagram dan TikTok, memperlihatkan deretan sepeda motor listrik terbungkus logo BGN memenuhi suatu gudang yang diduga berada di Jawa Barat. Sepeda motor tersebut akan didistribusikan ke SPPG guna mendukung program mercusuar MBG.
DEFISIT ANGGARAN
1. Defisit APBN pada kuartal I-2026 yang mencapai Rp 420,1 triliun ditengarai karena lonjakan signifikan belanja yang tak seimbang dibanding penerimaan. Belanja kuartal I-2026 tercatat Rp 815 triiun, tumbuh 31,4% (yoy) dibanding kuartal I-2025 sebesar Rp 620,3 triliun. Menkeu Purbaya beralasan, APBN memang didesain dengan akselerasi belanja K/L sejak awal tahun. Desain itu dibuat agar dampak belanja pemerintah dirasakan sepanjang tahun, bukan menumpuk PR di akhir tahun.
Namun, ada risiko jika tak diimbangi penerimaan negara. Penerimaan negara kuartal I-2026 cuma tumbuh 10,5% (yoy) sebesar Rp 574,9 triliun. Pertumbuhan penerimaan negara masih didorong pajak yang tumbuh 20,7% neto dan bruto 9,9%, sementara penerimaan kepabeanan dan cukai terkontraksi. Dengan begitu, agak riskan untuk bergantung pada penerimaan dalam menyeimbangkan neraca APBN. Apalagi, jika dampak perang di Timur Tengah berlanjut lama.
Pemerintah perlu menyesuaikan belanja agar tak terlalu besar dibandingkan penerimaan. Bahkan, seandainya harus menyesuaikan harga BBM yang saat ini ditahan anggaran hingga akhir tahun.
2. Akselerasi belanja negara terutama melalui MBG yang mendorong defisit melonjak lebih dari dua kali lipat dalam satu tahun, menunjukkan arah kebijakan yang semakin bertumpu pada ekspansi fiskal tanpa fondasi penerimaan yang sepadan. Ketika belanja tumbuh 31% sementara penerimaan hanya 10%, narasi “percepatan dampak” berisiko menjadi justifikasi bagi ketidakseimbangan struktural. Skema pembiayaan KDMP yang membebankan Dana Desa dan DAU/DBH, ditambah indikasi _moral hazard_ dan lemahnya kesiapan perangkat desa, memperlihatkan bagaimana beban fiskal dipindahkan ke level lokal tanpa penguatan kapasitas. Di sisi lain, polemik pengadaan motor listrik MBG menambah rumit lapisan persoalan tata kelola MBG.
Ia menguji transparansi, akuntabilitas, dan integritas kebijakan publik. Ketegangan sosial seperti kejadian di Indramayu memperlihatkan konsekuensi nyata dari bobroknya kebijakan ekonomi yang tidak pro rakyat ,dan tidak sensitif terhadap keberlanjutan penghidupan rakyat kecil , sementara ketidakpastian politik (issue_reshuffle_) Dr Bernard Katakan bahwa, kita memperkuat persepsi volatilitas arah kebijakan. Mungkin masih ada ruang untuk koreksi: wacana efisiensi, bahkan simbolik seperti pemotongan gaji pejabat, dapat menjadi pintu gerbang untuk masuk keinginan menata ulang prioritas belanja; dan jika diarahkan dengan disiplin, program besar seperti MBG sebenarnya memiliki potensi dampak sosial-ekonomi yang signifikan. David Sianipar SH.MH pun menambahkan tentang kuncinya terletak pada keberanian mengoreksi introspeksi diri tentang desain, yakni setara & menyeimbangkan ambisi politik dengan kapasitas fiskal dan kualitas tata kelola, agar ekspansi hari ini tidak menjadi beban krisis lndonesia di hari esok. Dr Bernard BBBBI Siagian SH.MAkp Ketua DPP.GAKORPAN #LBH PERS Prima Presisi Polri# LBH Rumah Besar Relawan RPG.08 Suara Rakyat untuk keadilan dan HAM menambahkan bahwa Hidup ini bukan tentang mengikuti semua perubahan yang signifikan tentang suatu “PEMBOROSAN ANGGARAN NEGARA, APBN” Tetapi tentang mekanisme tetap utuhnya tata kelola massive Negara NKRI,Pancasila,UUD.45,Bhineka Tunggal lka sejati tentang bagaimana konsep memakmurkan dan meminimalisir rakyat miskin dan terlantar dengan semangat DPP GAKORPAN untuk Gerakan Anti Korupsi Nasional dan Penyelamatan Aset Negara yang serius ,serta penghematan uang negara dari hasil pajak rakyat demi.kemakmuran dan keutuhan bangsa ditengah polemik carut marut paska perang dingin lran ,lsrael yang diboncengi oleh USA dan sekutunya berdampak preseden buruk di selat Hormuz akibat keterpurukan ekonomi setiap negara dampak suatu globalisasi dan kedamaian dunia yang meradang serta ditebgah perubahan dunia yang signifikan serta infeksius rudal rydal balistik ancaman perang nuklir kehancuran alam raya ini .Sebuah pandangan yang filisofis .lntinya asah asih asuh lntegritas jati diri kita agar lebih penting mengurus sesuatu yang efektif untuk rakyat miskin dan terlantar dari pada,sekadar menyelenggarakan program-program pemborosan anggaran yang mercusuar dan sofisticated,sekadar pencitraan reaktif tanpa mutu kualitas yang jelas semacam yayasan untuk niar ingsun pemborosan anggaran mekanisme unjuk diri The Abuse Power kekuasaan dan cawe cawe para pejabat bancakan korupsi kolusi dan nepotisme (KKN Berjamaah ) yang sangat di laknat oleh para mahasiswa dan segenap rakyat lndonesia ketika konon timbulnya kisah kisah cerita tentang lahirnya kedaulatan rakyat terhadap orde baru saat gejolak kerusuhan krusial tragis “REFORMASI MARET “98 ” SALAM REFORMASl , GAKORPAN ASTA CITA, Bersinergi untuk kemakmuran Rakyat lndonesia, Menuju lndonesia Emas 2045, Macan Asia yang Merdeka, Adil dan makmur (Redaksi : Tim Investigasi GAKORPAN. Marcel Gerungan, David Siabipar SH.MH)
Lindungi Aset Perhutani, Ketua Umum LSM NIL” Michael “Desak Akuntabilitas Publik dalam Penanganan Perkara di Banten
Wartapena Satu. Com-Banten
LSM NIL Desak Transparansi Penyelidikan Tambang di Cihara: Integritas APH Adalah Benteng Terakhir Keadilan.
LEBAK, 16 April 2026 – Dewan Pimpinan Pusat Nusantara Indah Lingkungan (DPP LSM NIL) secara resmi mengawal proses penyelidikan dugaan aktivitas tambang ilegal di lahan Perhutani, Kp. Cibobos, Desa Karangkamulyan, Lebak. Hal ini dilakukan setelah munculnya surat pemanggilan saksi oleh Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Banten terhadap Sdr. Kartam dan beberapa warga lainnya pada Februari 2026 lalu.
Ketua Umum LSM NIL, Michael, menyatakan bahwa pengawasan ini dilakukan semata-mata untuk memastikan penegakan hukum berjalan di koridor yang benar dan profesional, sesuai amanat UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas.
Kami mendukung penuh langkah Polda Banten dalam melakukan penyelidikan. Terhadap Sdr. Kartam dan saksi lainnya, kami dengan tegas menjunjung tinggi Asas Praduga Tak Bersalah. Kehadiran mereka sebagai saksi harus dipandang sebagai upaya kooperatif warga negara dalam membantu kepolisian mengungkap sebuah fakta hukum.
Namun, yang menjadi perhatian kolektif kami adalah perlunya transparansi pasca-pemanggilan tersebut. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, penegakan hukum lingkungan harus dilakukan secara tuntas dan akuntabel. Publik berhak mengetahui perkembangan perkara melalui mekanisme SP2HP yang jelas, agar tidak muncul persepsi liar di masyarakat mengenai adanya ‘ruang kompromi’ atau ketidakjelasan status hukum.
Jangan sampai timbul spekulasi bahwa pemanggilan ini hanya bersifat administratif tanpa kelanjutan substansial. Integritas institusi Kepolisian harus tetap terjaga dari isu-isu praktik transaksional yang dapat merusak kepercayaan masyarakat. Kami bersurat ke Polda Banten bukan untuk mengintervensi, melainkan untuk memastikan bahwa supremasi hukum tetap tegak tanpa ada celah bagi penyelesaian di luar koridor hukum yang berlaku.
LSM NIL berkomitmen untuk terus menjadi mitra kritis pemerintah dan APH. Jika ditemukan bukti permulaan yang cukup, kami mendorong perkara ini naik ke tahap penyidikan demi melindungi aset negara. Sebaliknya, jika tidak terbukti, status hukum para saksi pun harus diperjelas demi keadilan bagi semua pihak.
LSM NIL juga telah mengirimkan tembusan surat kepada Kompolnas RI dan Kabid Propam Polda Banten sebagai bentuk pengawasan eksternal agar proses hukum ini berjalan bersih, transparan, dan terbebas dari segala bentuk intervensi non-yuridis.
Polda Jatim Hentikan Laporan, Mabes Polri Jadi Penentu Nasib Kasus
WARTAPENASATUJATIM | SURABAYA, 14 April 2026 – Upaya laporan balik yang diajukan Bupati Sidoarjo, Subandi, terhadap mantan anggota DPR RI, Rahmat Muhajirin, resmi berhenti di tengah jalan. Polda Jawa Timur memutuskan menghentikan penyelidikan setelah menilai laporan tersebut tidak memenuhi unsur pidana.
Keputusan yang tertuang dalam SP2HP tertanggal 2 April 2026 itu bukan sekadar administrasi hukum. Bagi sebagian pengamat, ini menjadi indikator bahwa konstruksi laporan sejak awal memang rapuh.
Pertanyaan pun mengemuka: apakah langkah ini benar-benar upaya mencari keadilan, atau justru bagian dari manuver untuk membentuk opini dan meredam tekanan?
Konstruksi Laporan Dipertanyakan: Lemah Sejak Awal?
Fakta yang terungkap di lapangan mengarah pada satu titik krusial: legal standing pelapor.
Objek yang dilaporkan bukan atas nama Subandi. Dokumen yang dijadikan dasar disebut masih berupa PPJB dan surat kuasa, bukan kepemilikan sah yang telah dibaliknama. Dalam praktik hukum, posisi seperti ini kerap menjadi titik lemah yang sulit dipertahankan.
Lebih jauh, objek yang disebut “digelapkan” justru berada dalam penguasaan penyidik Bareskrim Mabes Polri sebagai barang bukti perkara lain.
Di titik ini, logika hukumnya menjadi terang: bagaimana mungkin disebut penggelapan jika objeknya tidak hilang dan justru diserahkan secara resmi kepada negara?
Kontras Tajam: Satu Laporan Gugur, Satu Naik Penyidikan
Di saat laporan balik berhenti, arah perkara lain justru bergerak cepat.
Kasus dugaan pengelolaan dana Rp28 miliar yang dikaitkan dengan Subandi telah naik ke tahap penyidikan di Bareskrim Mabes Polri. Status ini bukan keputusan ringan penyidik hanya akan menaikkan perkara jika dinilai terdapat kecukupan alat bukti awal.
Sejumlah nama telah diperiksa, dan aliran dana mulai ditelusuri. Fokus penyidik mengarah pada bagaimana dana tersebut dihimpun, digunakan, dan dipertanggungjawabkan.
Kontras ini sulit diabaikan: satu perkara dinilai tidak cukup unsur, sementara yang lain justru menguat secara hukum.
Narasi yang Dipertaruhkan: Bisnis atau Kepentingan Lain?
Di ruang publik, muncul berbagai narasi terkait dana Rp28 miliar tersebut mulai dari kepentingan bisnis hingga dugaan kaitan politik.
Pihak pelapor melalui kuasa hukumnya menegaskan dana tersebut terkait proyek usaha, bukan aktivitas politik. Namun, celah tetap terbuka.
Regulasi dana kampanye mewajibkan transparansi penuh melalui pelaporan resmi ke KPU. Jika angka sebesar itu tidak tercatat, maka publik berhak bertanya: lalu dana tersebut berada di ranah apa?
Jika dalam proses penyidikan ditemukan adanya pelanggaran, maka spektrum perkara bisa meluas dari dugaan penggelapan, merembet ke korupsi, gratifikasi, hingga Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Langkah laporan balik yang kini kandas memunculkan tafsir lain di ruang publik. Tidak sedikit yang melihatnya sebagai bentuk “serangan balik” yang justru berujung blunder.
Alih-alih meredam situasi, langkah tersebut dinilai memperkuat sorotan terhadap perkara utama yang sedang berjalan.
Dalam praktik penegakan hukum, laporan tanpa dasar kuat bukan hanya berpotensi gugur, tetapi juga dapat menurunkan kredibilitas pihak yang mengajukan.
Kasus ini kini telah bergeser dari sekadar sengketa hukum menjadi ujian integritas.
Sebagai kepala daerah, setiap langkah Subandi tidak lagi berada di ruang privat, melainkan di bawah pengawasan publik. Transparansi, konsistensi, dan keberanian menghadapi proses hukum menjadi tolok ukur yang tak terhindarkan.
Dengan dihentikannya laporan di Polda Jatim, praktis tidak ada lagi “jalur pengalih”. Sorotan kini sepenuhnya mengarah ke Mabes Polri tempat di mana substansi perkara akan diuji.
Di tengah derasnya opini, satu hal yang tidak boleh hilang adalah prinsip dasar: proses hukum harus berjalan objektif, transparan, dan bebas dari intervensi.
Namun di saat yang sama, publik juga tidak bisa dihalangi untuk menilai.
Apakah ini sekadar kegagalan strategi hukum?
Ataukah bagian dari dinamika yang lebih besar?Jawabannya kini berada di tangan penyidik Mabes Polri.
Dan publik menunggu, bukan sekadar klarifikasi, tetapi kepastian. (Bagas)***
TIDAK HADIR SECARA LANGSUNG DI SIDANG PERDANA, LAPORAN PIDANA TELAH DIPROSES
TIDAK HADIR SECARA LANGSUNG DI SIDANG PERDANA, LAPORAN PIDANA TELAH DIPROSES
Kamis, 9 April 2026, tigaraksa wartapenasatu.com
Pada hari ini, Kamis tanggal 9 April 2026, telah dilaksanakan sidang pertama perkara yang diajukan oleh Nana Sutrisna Sulaeman, Wasekjen DPP PASTI, selaku Penggugat, di Pengadilan Agama Tigaraksa.
Dalam persidangan tersebut, Penggugat hadir secara langsung didampingi oleh Tim Kuasa Hukum lengkap dari DPP PASTI, sebagai bentuk keseriusan dalam memperjuangkan hak melalui jalur hukum yang sah.
Namun, dalam kesempatan tersebut, Tergugat I (M) dan Tergugat II (SRN) tidak hadir secara langsung dan hanya diwakili oleh kuasa hukumnya.
Menurut pandangan Ketua Tim Hukum sekaligus Ketua Umum DPP PASTI, Rudy Silfa, SH., MH., ketidakhadiran secara langsung pada sidang pertama dapat menjadi salah satu indikator yang perlu dicermati dalam menilai sikap para pihak dalam proses hukum.
“Ketidakhadiran secara langsung ini, menurut pandangan kami, dapat dianggap sebagai hal yang perlu diperhatikan terkait kesungguhan dalam menghadapi proses pembuktian yang akan berjalan,” ujarnya.
Lebih lanjut, beliau menyampaikan bahwa DPP PASTI akan terus mengawal perkara ini dengan sungguh-sungguh.
“Perlu kami sampaikan bahwa perkara ini tidak hanya berhenti pada gugatan perdata. Kami juga telah menyampaikan laporan terkait dugaan tindak pidana kepada pihak kepolisian, dan saat ini proses hukum tersebut sedang berjalan. Artinya, kami akan menempuh jalur hukum secara paralel, baik melalui ranah perdata maupun pidana,” tegasnya.
DPP PASTI menilai bahwa langkah ini merupakan bentuk upaya dalam menegakkan hukum, serta memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran akan diperiksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dalam ranah perdata maupun pidana apabila memenuhi unsur-unsur hukum yang ditetapkan.
DPP PASTI menegaskan akan terus mengawal perkara ini secara transparan dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, hingga tercapainya kepastian hukum yang adil.
Kami juga mengingatkan agar semua pihak dapat berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam setiap tahapan persidangan selanjutnya, mengingat proses hukum akan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan kebenaran akan terungkap melalui pembuktian yang sah.
Hukum harus ditegakkan. Keadilan harus terwujud.
Demikian disampaikan.
DPP PASTI
Pengacara dan Aktivis SejatiRya QN
wartapenasatu.com*TAK HADIR DI SIDANG PERDANA, TERGUGAT DINILAI TAK PUNYA ITIKAD BAIK-LAPORAN PIDANA SUDAH DI PROSES!*
-
*TAK HADIR DI SIDANG PERDANA, TERGUGAT DINILAI TAK PUNYA ITIKAD BAIK-LAPORAN PIDANA SUDAH DI PROSES!*
-
Bupati Toba Effendi SP Napitupulu dan Wakil Bupati Audi Murphy Sitorus menyerahkan LKPJ Pada Rapat Paripurna di Kantor DPRD Toba, Balige
Bupati Toba Effendi SP Napitupulu dan Wakil Bupati Audi Murphy Sitorus menyerahkan LKPJ Pada Rapat Paripurna di Kantor DPRD Toba, Balige
TOBA,wartapenasatu.com- Bupati Toba Effendi SP Napitupulu didampingi Wakil Bupati Audi Murphy Sitorus sampaikan Nota Pengantar Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Toba Tahun Anggaran 2025 dalam capaian kinerja makro Kabupaten Toba pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Toba Tentang Penyampaian dan Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban di Kantor DPRD Toba, Balige, Rabu (8/4/2026).
Dalam capaian kinerja makro, Bupati menyebutkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tahun 2024 berada di angka 78,44 naik pada tahun 2025 menjadi 79,17 poin. Untuk angka kemiskinan pada tahun 2024 adalah 8,07 poin, sementara pada tahun 2025 turun menjadi 7,21 poin. Angka pengangguran pada tahun 2024 adalah 1,09 % sementara pada tahun 2025 turun menjadi 1%.
“Sementara untuk pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan, ditahun 2024 4,84 menjadi 4,10 ditahun 2025. Pendapatan per kapita tahun 2024 pada 3,45 menjadi 2,74 di tahun 2025. Gini ratio pada tahun 2024 di 0,348 menjadi 0,289 pada tahun 2025,” sebut Effendi SP Napitupulu.
Tidak hanya capaian kinerja makro, dalam Nota Pengantar Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Toba Tahun Anggaran 2025, Bupati Toba juga turut menyampaikan capaian kinerja urusan pemerintah.
Usai menyampaikan Nota Pengantar Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Toba Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD Kabupaten Toba yang diterima langsung oleh pimpinan DPRD Toba, rapat kemudian diskors hingga Kamis 30 April 2026 pukul 10.00 WIB untuk memberikan waktu kepada gabungan komisi turun lapangan pada tanggal 13 April 2026 dan pembahasan Komisi A, Komisi B, Komisi C bersama dengan OPD untuk membahas LKPJ Bupati Toba Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 14 April 2026.
(Kaperwil MWPS: t.rait)Tactical Pants: Durable, Comfortable & Versatile Gear for Outdoor & Everyday Use
Tactical pants have evolved from specialized military gear into a popular choice for outdoor enthusiasts, professionals, and everyday wearers. Known for their durability, comfort, and functionality, these pants are designed to handle tough environments while maintaining a stylish and practical look. Whether you’re hiking in rugged terrain, working in demanding conditions, or simply looking for reliable everyday clothing, tactical pants offer a perfect balance of performance and versatility.In this comprehensive guide, we’ll explore what tactical pants are, their key features, benefits, uses, and how to choose the right pair for your needs.
What Are Tactical Pants?
Tactical pants are specially designed trousers built to provide durability, flexibility, and utility. Originally developed for military personnel and law enforcement, they are now widely used by civilians for outdoor activities and daily wear.These pants are typically made from high-performance fabrics such as ripstop cotton, polyester blends, or nylon. They are engineered to withstand harsh conditions while offering comfort and ease of movement.
Key Features of Tactical Pants
Tactical pants stand out due to their unique design and practical features:
1. Durable Fabric Construction
Most tactical pants are made from ripstop fabric, which prevents tearing and enhances longevity. This makes them ideal for rugged use.
2. Multiple Functional Pockets
One of the defining features of tactical pants is the abundance of pockets. These include cargo pockets, hidden compartments, and reinforced pockets for tools or gadgets.
3. Reinforced Stitching
High-stress areas such as knees and seams are reinforced to prevent wear and tear, ensuring long-term durability.
4. Flexibility and Mobility
Tactical pants often include stretch panels or gusseted crotches, allowing for better movement during physical activities.
5. Weather Resistance
Many tactical pants are water-resistant or quick-drying, making them suitable for various weather conditions.
6. Adjustable Fit
Features like elastic waistbands, adjustable cuffs, and belt loops ensure a comfortable and secure fit.
Benefits of Tactical Pants
1. Long-Lasting Durability
Tactical pants are designed to endure tough environments. Whether you’re hiking, climbing, or working outdoors, they can handle wear and tear better than regular trousers.
2. Enhanced Comfort
Despite their rugged construction, tactical pants are surprisingly comfortable. Breathable fabrics and ergonomic designs make them suitable for long hours of wear.
3. Practical Storage
With multiple pockets, you can carry essential items such as tools, phones, wallets, and keys without needing an extra bag.
4. Versatility
Tactical pants are suitable for a wide range of activities, from outdoor adventures to casual daily use.
5. Professional Appearance
Modern tactical pants are designed to look stylish and professional, making them appropriate for both work and casual settings.
Common Uses of Tactical Pants
1. Outdoor Activities
Tactical pants are perfect for hiking, camping, fishing, and hunting. Their durability and weather resistance make them ideal for outdoor adventures.
2. Workwear
Professionals such as construction workers, mechanics, and security personnel rely on tactical pants for their strength and functionality.
3. Travel
With multiple pockets and comfortable designs, tactical pants are a great choice for travelers who need convenience and mobility.
4. Everyday Wear
Thanks to their modern designs, tactical pants can be worn casually for daily activities.
5. Emergency and Survival Situations
Tactical pants are often used in survival scenarios due to their practicality and resilience.
Types of Tactical Pants
Understanding the different types of tactical pants can help you choose the right pair:
1. Ripstop Tactical Pants
These are made from tear-resistant fabric and are ideal for rugged environments.
2. Waterproof Tactical Pants
Designed for wet conditions, these pants offer protection against rain and moisture.
3. Lightweight Tactical Pants
Perfect for गर्म weather, these pants provide breathability and comfort.
4. Insulated Tactical Pants
These are designed for cold climates, offering warmth and protection.
5. Stretch Tactical Pants
Featuring flexible materials, these pants provide maximum mobility.
How to Choose the Right Tactical Pants
Selecting the right tactical pants depends on your specific needs and preferences:
1. Consider the Material
Choose a fabric that suits your environment. For example, ripstop fabric is ideal for durability, while lightweight materials are better for climates.
2. Check the Fit
Ensure the pants fit comfortably and allow freedom of movement. Look for adjustable features for a customized fit.
3. Evaluate Pocket Design
Consider how many pockets you need and their placement. This is especially important for work or outdoor use.
4. Look for features
Features like water resistance, UV protection, and reinforced knees can enhance functionality.
5. Style and Color
Choose a style and color that matches your intended use, whether for work, outdoor activities, or casual wear.
Maintenance Tips for Tactical Pants
Proper care can extend the lifespan of your tactical pants:
-
Wash with mild detergent and avoid harsh chemicals
-
Air dry or use low heat to prevent fabric damage
-
Store in a cool, dry place
-
Check for loose threads or damage and repair promptly
Why Tactical Pants Are a Smart Investment
Tactical pants offer a combination of durability, comfort, and practicality that is hard to match. While they may cost more than regular pants, their long lifespan and versatility make them a cost-effective choice in the long run.Brands like NW Apparels are known for delivering high-quality tactical pants that meet the needs of both professionals and everyday users. With a focus on durability and design, NW Apparels continues to provide reliable gear for environments.
Styling Tactical Pants for Everyday Wear
Tactical pants are no longer limited to outdoor or work settings. Here’s how you can style them for daily use:
-
Pair them with a simple t-shirt for a casual look
-
Combine with a jacket or hoodie for a modern outfit
-
Wear with boots or sneakers depending on the occasion
Their versatility allows you to transition from outdoor activities to urban environments.
The Growing Popularity of Tactical Pants
In recent years, tactical pants have gained popularity beyond their traditional audience. More people are recognizing their practicality and стиль, making them a staple in modern wardrobes.NW Apparels has played a role in this trend by offering designs that blend functionality with contemporary fashion, appealing to a wider audience.
Final Thoughts
Tactical pants are more than just durable clothing—they are a versatile solution for modern lifestyles. Whether you’re exploring the outdoors, working in demanding conditions, or simply looking for comfortable everyday wear, tactical pants deliver on all fronts.With features like construction, ample storage, and flexible design, they provide unmatched value and performance. Choosing a reliable brand such as NW Apparels ensures you get the quality and durability you need for any situation.By understanding their features, benefits, and uses, you can confidently invest in tactical pants that suit your lifestyle and enjoy long-lasting comfort and functionality.
-
Polres Bangkalan Ungkap 19 Kasus Dari 24 Tersangka Dalam Operasi Pekat Semeru Tahun 2026
WARTAPENASATUJATIM | BANGKALAN – Kepolisian Resort (Polres) Bangkalan dalam Operasi Pekat Semeru tahun 2026 berhasil mengungkap 19 kasus tindak pidana dari 24 Tersangka. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kapolres Bangkalan AKBP Wibowo, dalam konferensi pers di Mapolres Bangkalan,Jum’at,(13/3/26.
Dalam keterangannya, Kapolres Bangkalan menyampaikan, dari total jumlah kasus yang berhasil diungkap terbagi dari 9 kasus dengan 10 tersangka Target Operasi (TO) dan 10 kasus dengan 14 tersangka yang berhasil ditangkap diluar target operasi.
“Hasil ungkap kasus selama Operasi Pekat Semeru 2026, yang pertama untuk kasus judi online kita berhasil mengamankan empat kasus dan empat tersangka, kemudian tiga kasus narkoba dan empat tersangka. Terkait bahan peledak ada satu kasus dan satu tersangka, dan untuk curas satu kasus satu tersangka,” ujar Kapolres.
Kapolres juga menjelaskan, hasil ungkap kasus diluar target operasi yang berhasil ditangani Polres Bangkalan selama melaksanakan Operasi Pekat Semeru ada 10 kasus dengan 14 tersangka.
“Adapun sepuluh kasus dan empat belas tersangka diluar target operasi terdiri dari sembilan kasus narkoba dengan tiga belas tersangka dan satu kasus judi online dengan satu tersangka,” jelasnya.
Kemudian Kapolres Bangkalan juga menyampaikan, beberapa kasus tindak pidana lain nya yang berhasil di amankan selama Operasi Pekat Semeru 2026 di wilayah hukum Kabupaten Bangkalan.
“Selain itu, kami mengamankan beberapa tindak pidana yang pertama terkait dengan pencurian besi yaitu satu kasus dan satu tersangka, ini TKP nya di Jembatan Suramadu, dan curas hp satu kasus dan dua tersangka, dengan TKP Kecanduan Kamal dan di TKP kecamatan sepulu.” ungkapnya (Azis)***
Tegaskan Supremasi Hukum, Ketua Umum LSM-NIL”Michael” Siapkan Gugatan Ganda Terkait Dugaan Pelanggaran Tata Ruang di LEBAK
Wartapena satu. Com-Banten
Senin, 09/03/2026,Ketidakjelasan sinkronisasi antara aktivitas lapangan dengan regulasi daerah memicu langkah hukum serius dari Lembaga Swadaya Masyarakat Nusantara Indah Lingkungan (LSM-NIL). Ketua Umum LSM-NIL, Michael, secara resmi menyatakan akan segera melayangkan gugatan hukum berlapis terhadap pihak-pihak terkait guna menjaga integritas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lebak.
“Michael”menegaskan bahwa LSM-NIL tidak akan berhenti pada upaya administratif semata. Strategi “Double Track” tengah dipersiapkan melalui tim hukum lembaga:
1. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Pengadilan Negeri: Ditujukan atas kerugian imateriil dan pelanggaran norma kepatutan dalam berinvestasi yang diduga menabrak Pasal 33 Perda Kab. Lebak No. 7 Tahun 2023.
2. Gugatan Pembatalan KTUN di PTUN Serang: Menargetkan pembatalan izin-izin administratif (PBG/NIB) yang diduga terbit melalui prosedur yang cacat substansi (error in substantia), mengingat lokasi tersebut adalah Kawasan Peruntukan Industri (KPI), bukan kawasan peternakan.
Kami melihat adanya pengabaian prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dalam operasional PT SDM di Desa Nameng. Jika izin terbit di atas zona yang tidak sesuai, maka secara yuridis izin tersebut bersifat ‘Void ab Initio’ atau batal demi hukum sejak awal,” tegas Michael dalam pernyataan intelektualnya.
Langkah tegas ini didasari oleh bukti tertulis dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lebak yang menyatakan tidak pernah memberikan rekomendasi teknis maupun validasi sertifikat standar bagi perusahaan tersebut.
“Michael”menyoroti bahwa pemaksaan operasional di zona yang tidak tepat merupakan bentuk pembangkangan terhadap UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, khususnya terkait sanksi pidana tata ruang pada Pasal 69 yang mengancam pelanggar dengan pidana penjara dan denda signifikan.
Meskipun menempuh jalur litigasi, Michael tetap menekankan pentingnya asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence) hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht).
Gugatan ini bukan bentuk resistensi terhadap investasi, melainkan edukasi publik bahwa investasi harus berdiri di atas pilar hukum yang kokoh. Kami ingin memastikan Kabupaten Lebak tidak menjadi hutan rimba regulasi di mana izin bisa muncul tanpa kesesuaian tata ruang yang valid, tambah “Michael.”
LSM-NIL memberikan kesempatan terakhir melalui Somasi II sebelum berkas gugatan didaftarkan secara resmi di pengadilan. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan DPMPTSP dan Bupati Lebak sebagai bagian dari upaya pembersihan maladministrasi di tingkat daerah.
“Bukan Sekadar Protes, LSM-NIL Sodorkan Kajian Teknis Spesial ke Polda Banten dan Gakkum KLHK”
Wartapena satu. Com-Banten
Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Nusantara Indah Lingkungan (DPP LSM-NIL) kembali menunjukkan kelasnya sebagai organisasi yang intelektual, matang, dan sangat menghargai supremasi hukum. Dalam menyikapi dinamika aktivitas pertambangan di Desa Pagintungan, Banten, LSM-NIL memilih menempuh jalur elegan melalui surat resmi kepada jajaran institusi tertinggi negara, mulai dari Polda Banten, Mabes Polri, Kementerian LHK, hingga Kementerian ESDM RI.
Langkah strategis ini mencakup pengiriman permohonan atensi kepada Kapolda Banten, yang diperkuat dengan komunikasi formal kepada Irwasda dan Propam Polda Banten, serta dukungan eskalasi data kepada Kabareskrim Polri dan Kadiv Propam Polri.
Kepemimpinan Bijak: Mengutamakan Praduga Tak Bersalah
Ketua Umum LSM-NIL, Michael, dalam pernyataannya sangat mengedepankan etika dan semangat kemitraan dengan pemerintah. Dengan tutur kata yang santun dan jauh dari kesan menghakimi, Michael memposisikan LSM-NIL sebagai penyambung lidah masyarakat yang tetap tunduk pada koridor prosedur hukum yang berlaku.
Kami hadir membawa niat baik dan kerendahan hati untuk menyampaikan data awal dari lapangan. Sangat penting bagi kami untuk tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah terhadap PT. AUM. Kami memandang data investigasi ini sebagai bahan masukan konstruktif bagi Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, dan para Menteri untuk diverifikasi lebih lanjut secara profesional sesuai wewenang institusi masing-masing,” ujar Michael dengan tenang dan penuh wibawa (06/03/2026).
Fokus Investigasi: Memberi Ruang bagi Otoritas Berwenang
LSM-NIL menyodorkan dokumen komprehensif berisi analisis spasial dan bukti visual yang menunjukkan adanya indikasi aktivitas pengerukan lahan seluas ± 1 Hektar. Namun, Michael menegaskan bahwa kajian ini disampaikan secara objektif sebagai referensi akademis, tanpa sedikit pun niat untuk mendikte pihak manapun.
Berdasarkan kajian teknis tim kami, ditemukan indikasi administratif terkait batas koordinat izin. Namun, kami sepenuhnya menyerahkan otoritas penilaian dan validasi akhir kepada tim ahli dari Kepolisian serta kementerian terkait. Kami ingin memberikan ruang seluas-luasnya bagi institusi negara untuk bekerja secara mandiri dan objektif tanpa merasa diintervensi,” tambah Michael.
Sebagai bentuk tanggung jawab intelektual, LSM-NIL menyusun permohonan tersebut dengan merujuk pada instrumen hukum terbaru yang berlaku pada tahun 2026, yang menekankan pada keseimbangan ekonomi dan kelestarian alam:
Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020: Terkait prosedur koordinat resmi pertambangan.
Pasal 98 UU No. 32 Tahun 2009 jo. UU No. 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja): Mengenai pemeliharaan kriteria baku kerusakan lingkungan.
PP No. 39 Tahun 2025: Regulasi terbaru mengenai penguatan teknis pengawasan dan komitmen reklamasi.
Prinsip Strict Liability: Tanggung jawab terhadap pengelolaan risiko dampak lingkungan secara komprehensif.
Sinergi Transparan dan Dukungan Pengawasan Internal.
Keputusan Michael menyurati lini pengawasan internal seperti Irwasum, Irwasda, dan Propam dipandang sebagai wujud dukungan tulus LSM-NIL terhadap transparansi dan profesionalisme penegakan hukum di Indonesia.
“Kami memiliki kepercayaan yang sangat besar terhadap profesionalisme Polri dan jajaran kementerian. Sinergi ini kami bangun semata-mata agar fungsi pengawasan berjalan maksimal, demi memastikan keamanan warga Desa Pagintungan serta kelestarian alam Banten tetap terjaga dengan cara-cara yang bermartabat,” tutupnya.
