perkebunan

  • Artikel,  Daerah,  perkebunan,  pertanian,  SOSIAL

    Masinton Pasaribu: Bantuan untuk Masyarakat Tidak Boleh “Ecek-ecek”

    Masinton Pasaribu: Bantuan untuk Masyarakat Tidak Boleh “Ecek-ecek”

    Tapanuli Tengah, wartapenasatu.com -15 Oktober 2025 – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah (Tapteng) bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sibolga menggelar acara penanaman perdana padi di Desa Sorkam Kanan, Kecamatan Sorkam Barat, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, pada Rabu (15/10/2025).

    Acara ini dihadiri oleh Wakil Bupati Tapteng H. Mahmud Efendi Lubis, para Asisten, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Tapteng, Plt. Kepala Dinas Pertanian Tapteng, Camat Sorkam Barat, Kapolsek Sorkam, Kepala Desa Sorkam Kanan, Penyuluh Pertanian, Brigade Pangan, serta para petani.

    Bupati Tapteng Masinton Pasaribu, S.H., M.H., bersama Wakil Bupati Tapteng H. Mahmud Efendy Lubis dan Kepala Perwakilan BI Sibolga Riza Putera, secara simbolis melakukan penanaman perdana padi varietas Gamagora 7.

    Dalam sambutannya, Masinton Pasaribu menegaskan bahwa bantuan kepada masyarakat tidak boleh setengah-setengah atau “ecek-ecek”. Ia menekankan pentingnya pelaksanaan program yang serius dan terintegrasi untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

    “Aktivitas ini dilaksanakan dalam mendukung Astacita untuk mewujudkan swasembada pangan yang diprogramkan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045,” jelas Masinton.

    Masinton juga menyampaikan bahwa masa depan ekonomi masyarakat Tapteng terletak pada sektor pertanian. Oleh karena itu, pembangunan program pertanian harus terintegrasi, sehingga hasil pertanian meningkat dan petani sejahtera. Ia menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur pertanian yang berkualitas dan tata kelola hasil pertanian yang baik.

    “Saya tidak mau bangunan itu asal jadi, harus bisa dipergunakan dengan baik. Pembangunan harus terintegrasi dari hulu ke hilir, mulai dari irigasi hingga ke tata kelola hasil pertaniannya harus bermanfaat, karena membantu masyarakat tidak boleh tanggung-tanggung,” tegasnya. Masinton menambahkan bahwa pemerintah juga akan berupaya memfasilitasi kebutuhan petani, termasuk menindak tegas praktik mafia pupuk.

    Riza Putera dari BI Sibolga menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan kolaborasi antara BI Sibolga dan Pemkab Tapteng. Varietas Gamagora 7 dipilih karena cocok untuk sawah yang kesulitan air dan telah berhasil meningkatkan hasil panen di daerah Lombok. Diharapkan, varietas ini juga dapat meningkatkan hasil panen petani di Tapteng.

    Dengan adanya program ini, diharapkan sektor pertanian di Tapanuli Tengah semakin maju dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani.

  • Artikel,  Nature,  perkebunan,  pertanian,  SOSIAL

    Judul: Tapteng Berbenah: Kolaborasi Atasi Krisis Sampah

    Judul: Tapteng Berbenah: Kolaborasi Atasi Krisis Sampah

    Tapanuli Tengah, wartapenasatu.com –  (Tapteng) menghadapi tantangan multidimensional berupa tiga krisis yang semakin mendesak: perubahan iklim, degradasi alam dan hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan penumpukan limbah. Ketiga krisis ini saling terkait dan mengancam keseimbangan ekosistem global, merusak miliaran hektar lahan, serta berdampak signifikan pada hampir separuh populasi dunia. Lebih jauh lagi, krisis ini berpotensi menggerogoti pendapatan domestik bruto global secara keseluruhan.

    Masyarakat pedesaan, petani kecil, dan kelompok masyarakat miskin adalah pihak yang paling rentan dan merasakan dampak paling berat dari krisis ini. Kerentanan ini diperparah oleh keterbatasan akses terhadap sumber daya, teknologi, dan informasi yang diperlukan untuk beradaptasi dan mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dan degradasi lingkungan.

    Plt. Sekdakab Tapteng, Dra. Nurjalilah, menyampaikan sambutan Bupati Tapteng dalam acara Sosialisasi Pengelolaan Sampah tingkat OPD se-Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatra Utara, yang diselenggarakan di Aula Dinas Pendidikan Tapteng pada Senin, 13 Oktober 2025. Acara ini dihadiri oleh Kabid Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas, Yupiter L. Manurung, ST, M.Si, serta pimpinan OPD Tapteng.

    Dalam sambutannya, Dra. Nurjalilah menekankan bahwa sampah merupakan salah satu faktor utama penyebab krisis yang dihadapi saat ini. “Sampah telah menjadi masalah global yang mendunia, terutama di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Pengelolaan sampah yang belum ramah lingkungan menjadi masalah krusial bagi keberlangsungan hidup manusia di bumi,” ujarnya.

    Pada tahun 2025, Menteri Lingkungan Hidup menerbitkan Surat Keputusan kepada 343 Kabupaten dan Kota yang dinilai belum optimal dalam pengelolaan sampah di TPA. Tapteng termasuk dalam daftar tersebut dan menerima sanksi administratif berupa paksaan Pemerintah Penghentian seluruh kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah TPA Aek Nabobar, berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI No. 743 Tahun 2025.

    Menyadari urgensi permasalahan ini, Pemerintah Kabupaten Tapteng berupaya melakukan perbaikan pengelolaan sampah dengan mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk Dinas, Bagian, Kantor, Sekolah, pelaku usaha, dan masyarakat, untuk berkolaborasi aktif. Sosialisasi pengelolaan sampah tingkat OPD Tapteng merupakan salah satu langkah konkret dalam upaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi seluruh elemen masyarakat.

    Dra. Nurjalilah mengajak seluruh peserta sosialisasi untuk serius dalam pengelolaan sampah di kantor masing-masing. “Tugas ini adalah beban kita bersama, bukan hanya Dinas Lingkungan Hidup. Mari wujudkan Kabupaten Tapanuli Tengah yang lebih ramah sampah dan ramah lingkungan,” pungkasnya.

  • Artikel,  Daerah,  perkebunan,  pertanian,  SOSIAL

    Dukungan Konkret Anggota DPR RI Sabam Raja Guk-Guk: Memperkuat Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Masyarakat Toba

    Dukungan Konkret Anggota DPR RI Sabam Raja Guk-Guk: Memperkuat Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Masyarakat Toba


    Toba, wartapenasatu.com – Pada hari Senin, 13 Oktober 2025, pukul 12.00 WIB, Kantor Sekretariat Partai Gerindra Kabupaten Toba menjadi titik awal kunjungan kerja Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Komisi I Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Utara (Sumut) II, Sabam Raja Guk-Guk. Kunjungan ini merupakan manifestasi komitmen beliau dalam menyerap aspirasi dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Rombongan turut dihadiri oleh Wakil Bupati Kabupaten Toba, perwakilan Dinas Pertanian Kabupaten Toba, Kodim Kabupaten Toba, serta fungsionaris pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Toba.

    Agenda pertama kunjungan kerja tersebut berpusat di Desa Tambunan, Kecamatan Tambunan, Kabupaten Toba. Di hadapan masyarakat dan kelompok tani setempat, Sabam Raja Guk-Guk menyerahkan 1.000 bibit tanaman pohon berbuah. Penyerahan bibit ini bukan sekadar bantuan material, melainkan simbol upaya konkret untuk mendorong kemandirian ekonomi dan ketahanan pangan di tingkat lokal.

    Dalam sambutannya, Sabam Raja Guk-Guk menegaskan bahwa bantuan bibit pohon ini merupakan wujud nyata dari perjuangan aspirasinya sebagai wakil rakyat. Beliau menyatakan kesiapannya untuk senantiasa menerima masukan dan arahan dari masyarakat Kabupaten Toba, demi memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang diusung benar-benar relevan dengan kebutuhan konstituennya.

    Lebih lanjut, Anggota DPR RI dari Komisi I tersebut berpesan agar bibit-bibit tanaman pohon berbuah ini didistribusikan secara merata kepada kelompok tani dan masyarakat yang membutuhkan. Beliau juga menekankan pentingnya untuk tidak menjual bibit tersebut, melainkan menanam dan merawatnya dengan sungguh-sungguh hingga menghasilkan buah, sebagai investasi jangka panjang bagi kesejahteraan keluarga dan komunitas.

    Menanggapi inisiatif ini, Wakil Bupati Kabupaten Toba, Murphy O. Sitorus, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Bapak Sabam Raja Guk-Guk atas kepeduliannya terhadap masyarakat Desa Tambunan. Murphy O. Sitorus juga turut berpesan agar bibit pohon yang telah diterima dapat dirawat dengan baik sehingga kelak dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh warga.

    Setelah penyerahan bibit pohon di Desa Tambunan, rombongan Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Komisi I melanjutkan perjalanan ke Desa Sigumpar, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba. Di lokasi kedua ini, Sabam Raja Guk-Guk bersama jajaran turut serta dalam pembagian sembako kepada masyarakat. Paket sembako tersebut meliputi 10 kg beras, 1 kg minyak goreng, satu kaleng susu, dan satu botol sirup markisa, yang langsung diserahkan kepada warga Desa Sigumpar.

    Kegiatan ini secara keseluruhan mencerminkan sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui program-program seperti ini, diharapkan dapat tercipta fondasi yang lebih kuat bagi pembangunan pertanian berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup, sejalan dengan visi pembangunan nasional yang inklusif dan merata.

  • Artikel,  Daerah,  Kepolisian,  perkebunan,  Pertahanan,  SOSIAL

    Ketahanan Pangan: Sinergi Polresta Palangka Raya dan SSDM Polri Menuju Indonesia Emas 2045

    Ketahanan Pangan: Sinergi Polresta Palangka Raya dan SSDM Polri Menuju Indonesia Emas 2045


    Palangka Raya, wartapenasatu.com – Kepolisian Resor Kota (Polresta) Palangka Raya turut serta dalam video conference (vicon) yang diselenggarakan oleh SSDM Polri. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan analisa dan evaluasi (anev) terhadap pelaksanaan Program Ketahanan Pangan, yang berlangsung pada hari Selasa, 14 Oktober 2025, siang hari.

    Vicon ini dilaksanakan di Aula Rupatama Mapolresta Palangka Raya, yang berlokasi di Jalan Tjilik Riwut Km. 3,5, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Acara ini dihadiri oleh Wakapolresta, AKBP Moch. Isharyadi Fitriawan, beserta jajaran Pejabat Utama dan Perwira Polresta Palangka Raya.

    AKBP Moch. Isharyadi Fitriawan menjelaskan bahwa vicon ini diadakan untuk menyampaikan berbagai arahan terkait pelaksanaan Program Ketahanan Pangan kepada seluruh jajaran Polri. Program ini merupakan bagian dari upaya untuk mendukung dan mengimplementasikan misi Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

    Dalam kesempatan tersebut, SSDM Polri menyampaikan hasil anev Program Ketahanan Pangan yang telah dilaksanakan oleh seluruh jajaran. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

    Program Ketahanan Pangan ini diharapkan dapat menjadi salah satu pilar penting dalam memantapkan sistem pertahanan keamanan negara. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat mendorong kemandirian bangsa dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

    Dengan adanya sinergi antara Polresta Palangka Raya dan SSDM Polri, diharapkan pelaksanaan Program Ketahanan Pangan dapat berjalan lebih optimal. Dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan di Indonesia.

    Melalui program ini, diharapkan Indonesia dapat mencapai kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor. Hal ini akan berdampak positif pada stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang mandiri dan berdaulat.

  • Artikel,  Bisnis,  Daerah,  Ekonomi,  perkebunan,  pertanian,  SOSIAL

    Sinergi Polri dalam Ketahanan Pangan: Kapolresta Palangka Raya Hadiri Paparan Data Tanaman Jagung

    Palangka Raya, wartapenasatu.com —Kapolresta Palangka Raya, Kombes Pol Dedy Supriadi, S.I.K., M.H., turut serta dalam kegiatan paparan Data Tanaman Jagung yang diselenggarakan oleh Posko Gugus Tugas Pangan Polda Kalimantan Tengah. Acara yang berlangsung di Rupatama Endra Dharmalaksana pada Senin, 13 Oktober 2025, ini menjadi forum penting untuk membahas strategi ketahanan pangan di wilayah Kalimantan Tengah.

    Paparan yang disampaikan memuat data komprehensif mengenai perkembangan luas lahan dan hasil panen jagung, bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2024 hingga proyeksi tahun 2025. Data tersebut memberikan gambaran detail mengenai dinamika produksi jagung, yang menjadi salah satu komoditas strategis dalam menjaga ketahanan pangan.

    Berdasarkan data yang dipaparkan, total luas lahan panen jagung pada tahun 2024 mencapai 8.555,56 hektare dengan total hasil panen sebesar 44.638,27 ton. Sementara itu, proyeksi untuk tahun 2025 menunjukkan potensi hasil sebesar 33.657,19 ton dari luas lahan 6.986,73 hektare. Data ini menjadi landasan penting dalam merumuskan strategi yang tepat untuk menjaga stabilitas produksi jagung.

    Kegiatan ini dihadiri oleh para pejabat utama Polda Kalteng dan Kapolres jajaran, yang secara bersama-sama membahas langkah-langkah strategis dalam menjaga ketahanan pangan dan memberikan dukungan Polri dalam menjaga stabilitas pasokan hasil pertanian di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Sinergi antara berbagai pihak menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan tersebut.

    Kapolresta Palangka Raya menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh program ketahanan pangan nasional yang digagas oleh pemerintah dan Polda Kalteng. Dukungan ini diwujudkan melalui berbagai upaya, termasuk menjaga keamanan distribusi hasil panen serta keberlangsungan pertanian masyarakat.

    Lebih lanjut, Kapolresta Palangka Raya menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung program ketahanan pangan melalui pengawasan lapangan, pendampingan petani, dan sinergi lintas sektor. Tujuannya adalah untuk memastikan hasil panen tetap stabil dan memberikan kontribusi positif bagi ketahanan pangan di wilayah Palangka Raya.

    Kehadiran Kapolresta Palangka Raya dalam kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen Polri dalam mendukung ketahanan pangan. Dengan sinergi dan kerja sama yang solid antara Polri, pemerintah, dan masyarakat, diharapkan ketahanan pangan di Kalimantan Tengah dapat terus terjaga dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.

  • Artikel,  Bisnis,  Daerah,  perkebunan,  pertanian,  SOSIAL

    Aspirasi Masyarakat Mengalir: H. Aswin Parinduri Gelar Reses di Dapil Sumut VII

    Aspirasi Masyarakat Mengalir: H. Aswin Parinduri Gelar Reses di Dapil Sumut VII

    Sumatra Utara, wartapenasatu.com – H. Aswin Parinduri, Ketua Fraksi Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara, Ketua DPRD Partai Golkar Madina, dan Anggota DPRD Provinsi Dapil Sumut VII Komisi D, baru-baru ini melaksanakan kegiatan reses yang berfokus pada penjemputan aspirasi langsung dari masyarakat. Kegiatan ini berlangsung di Desa Mompang Jae, sebuah lokasi yang disambut dengan antusiasme tinggi oleh warga setempat.

    Kehadiran H. Aswin Parinduri dalam reses ini juga didukung oleh kehadiran Kepala Desa Gunung Tua Jae, Bapak Hendri, serta tokoh-tokoh penting masyarakat, adat, dan agama. Sinergi antara perwakilan rakyat dan elemen masyarakat ini mencerminkan komitmen bersama untuk membangun daerah yang lebih baik.

    Reses tersebut berjalan dengan lancar, mencerminkan suasana dialog yang konstruktif antara anggota DPRD dan masyarakat. Dalam sesi tanya jawab yang interaktif, H. Aswin Parinduri menyampaikan komitmennya untuk memberikan bantuan konkret kepada masyarakat Gunung Tua Jae.

    Bantuan yang dijanjikan meliputi pengadaan mobil ambulans yang dapat digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan, serta pemberian alat nasyid lengkap dengan gondangnya kepada ibu-ibu di Gunung Tua Jae. Selain itu, H. Aswin Parinduri juga memberikan tali asih berupa santunan kepada anak yatim-piatu di Desa Gunung Tua Jae, sebagai wujud kepedulian sosial.

    Tidak hanya itu, H. Aswin Parinduri juga berjanji akan memperjuangkan pembangunan jalan perairan untuk masyarakat, khususnya para petani yang membutuhkan pengairan sawah di Desa Gunung Tua Jae. Aspirasi ini akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk ditindaklanjuti.

    Komitmen H. Aswin Parinduri untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat ini menunjukkan bahwa reses bukan hanya sekadar kegiatan formalitas, tetapi juga menjadi momentum penting untuk menjalin komunikasi yang efektif antara wakil rakyat dan konstituennya.

    Dengan adanya reses ini, diharapkan aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan baik kepada pemerintah, sehingga pembangunan di daerah dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat, sangat penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.