Dugaan Pemboncengan Darurat, di BPBD Jatim: Legal Opinion BPK Diduga Dijadikan Tameng, MAKI Jatim Siap Bongkar Skema Belanja yang Dicurigai Menyimpang

WARTAPENASATUJATIM | Surabaya — Apa yang selama ini berlindung di balik istilah “darurat bencana” kini mulai retak. Di balik narasi percepatan dan fleksibilitas, muncul dugaan keras: mekanisme darurat justru dimanfaatkan sebagai jalur pintas untuk praktik belanja yang patut dipertanyakan.

MAKI Jawa Timur membuka babak baru lebih tajam, lebih frontal, dan langsung menyasar inti persoalan. Tidak lagi sekadar mengumpulkan data, kini mereka bergerak dengan langkah strategis: mengirim surat resmi ke BPK Kanwil Jawa Timur dan Inspektorat Jatim untuk menguji satu hal paling krusial
apakah Legal Opinion (LO) benar digunakan sesuai batasnya, atau justru diselewengkan menjadi tameng.

Ketua MAKI Koorwil Jatim, Heru MAKI, secara terbuka mengunci arah tembakan.

“Kami ingin kejelasan. Legal opinion itu punya batas. Kalau digunakan di luar konteks, itu bukan lagi perlindungan hukum itu penyimpangan.”

Pernyataan ini bukan retorika.
Ia adalah tantangan terbuka terhadap praktik yang selama ini diduga berjalan di ruang abu-abu.

LEGAL OPINION: PAYUNG DARURAT ATAU CELAH SISTEM?

Dalam dokumen Legal Opinion BPK, batasannya sebenarnya tegas dan tidak multitafsir:

– Fleksibilitas hanya berlaku dalam status darurat resmi.
– Prosedur boleh dipercepat, bukan diabaikan.
– Anggaran harus tetap akuntabel dan terdokumentasi.
– Penggunaan dana difokuskan untuk kebutuhan mendesak korban.
– Pengawasan Inspektorat wajib berjalan aktif.

Namun berdasarkan kajian Bidang Hukum serta investigasi tim Litbang MAKI Jatim, muncul dugaan bahwa garis batas ini tidak lagi dihormati.

Yang terjadi justru sebaliknya:
legal opinion diduga “ditarik paksa” keluar dari konteksnya dan dijadikan justifikasi untuk berbagai pembelian barang termasuk yang tidak berkaitan langsung dengan kondisi darurat.

INDIKASI PENYIMPANGAN: DARI POLA BELANJA HINGGA HARGA

Tak berhenti pada soal tafsir hukum, MAKI juga menemukan indikasi yang lebih teknis namun krusial:

mekanisme pengadaan barang diduga tidak lagi mengacu pada prinsip efisiensi dan kewajaran harga.

Pejabat pengadaan dan PPK BPBD Jatim disebut tidak menjalankan pembandingan harga secara terbuka sebuah prosedur dasar untuk memastikan penggunaan anggaran tetap rasional.

Jika dugaan ini benar, maka yang terjadi bukan sekadar kelalaian.

Ini adalah indikasi sistemik di mana fleksibilitas darurat berpotensi berubah menjadi ruang bebas tanpa kontrol yang ketat.

IRISAN KRITIS: TEMPAT DUGAAN ITU TUMBUH

MAKI menyebut ada satu titik paling rawan:
irisan antara kondisi darurat dan pengadaan non-darurat.

Di wilayah inilah, dugaan penyimpangan disebut berkembang.
Barang-barang yang seharusnya tidak masuk kategori darurat, tetap dibeli dengan skema darurat berlindung di balik legal opinion.

Dan dari sinilah muncul istilah yang mulai digaungkan secara serius:

dugaan skema korupsi dalam belanja barang BPBD Jatim.

SURAT KE BPK: KUNCI PEMBUKA ATAU TITIK BALIK?

Langkah MAKI bukan sekadar formalitas administratif.
Surat yang dikirim ke BPK dan Inspektorat adalah alat pembuka untuk memaksa sistem memberikan jawaban.

– Apakah BPK akan menegaskan batas penggunaan legal opinion?
– Apakah Inspektorat akan mengakui adanya celah pengawasan?
– Ataukah semua akan kembali terkunci dalam birokrasi yang defensif?

“Kami menunggu jawaban resmi. Dari situ akan terlihat, ini salah tafsir atau ada sesuatu yang lebih besar,” tegas Heru.

PERTARUNGAN DIMULAI

Kini, situasi tidak lagi berada di wilayah spekulasi. MAKI Jatim telah menaikkan level permainan dari investigasi internal menuju tekanan institusional.

Jika klarifikasi yang diminta benar-benar terbuka, maka dampaknya bisa luas:
bukan hanya pada BPBD Jatim, tetapi juga pada sistem pengelolaan anggaran darurat secara keseluruhan.

Dan jika dugaan ini terbukti, maka konsekuensinya tidak akan sederhana.

ini bisa menjadi salah satu pengungkapan paling serius tentang bagaimana “status darurat” diduga diboncengi untuk praktik yang menyimpang.

Satu hal yang kini tak terbantahkan:

tabir sudah mulai terbuka dan kali ini, sorotan tidak akan mudah dipadamkan. (Bgn)***