Hakordia 2025: MAKI Jatim Siapkan Demo Akbar dengan Trailer 40 Feet, Ancam Bongkar ‘Wajah Baru Korupsi’ di OPD Pemprov

WARTAPENASATUJATIM | Surabaya – Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) yang jatuh setiap 9 Desember, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur menegaskan kebangkitannya melalui gelaran Aksi Demo Akbar on Trailer yang akan digelar pada Rabu, 10 Desember 2025. Aksi ini diinisiasi sebagai penanda eksistensi baru MAKI Jatim dalam mengawal isu pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Mengusung konsep unik “on trailer 40 feet with entertainment public”, truk trailer berukuran 40 kaki lengkap dengan sound system 10.000 watt, genset, set panggung musik, serta ruang orasi akan difungsikan sebagai Mobil Komando Utama selama aksi berlangsung. Tema besar yang diangkat adalah “WES GAK WAYAHE KORUPSI, WAYAHE GOLEK SANGU MATI.”

Per 4 Desember 2025, MAKI Jatim mencatat jumlah peserta yang telah mendaftar mencapai 700 orang lebih, dan diperkirakan akan menembus 1.000 peserta pada hari pelaksanaan, terdiri dari pengurus, anggota, serta simpatisan dari berbagai daerah di Jawa Timur. Aksi ini akan dipimpin langsung oleh Heru Satriyo, S.Ip, Ketua MAKI Koorwil Jatim, dengan dukungan 45 koordinator lapangan.

Dalam wawancara terbuka, Heru menyampaikan bahwa beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jatim akan menjadi titik kunjungan aksi demo. Sasaran tersebut disebut berdasarkan rilis temuan dan hasil penyelidikan internal tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim. Heru menegaskan bahwa aksi ini merupakan peringatan keras kepada OPD yang dinilai “masih melakukan praktik koruptif dalam berbagai bentuk.”

“MAKI Jatim bukan lembaga yang bisa dipandang sebelah mata. Sudah saatnya kami mengaktualisasikan semangat pemberantasan korupsi melalui aksi turun ke jalan bersama masyarakat,” ujar Heru.

Ia juga mengkritisi implementasi E-Catalogue versi 6 yang dirilis LKPP. Menurutnya, sistem pengadaan tersebut justru membuka ruang praktik suap, gratifikasi, hingga potensi cashback terstruktur. Heru mengeklaim timnya telah menemukan banyak paket pengadaan yang dinilai “mengandung unsur koruptif dan terorganisir rapi.”

Heru bahkan menjanjikan bahwa pada Aksi Demo Akbar 10 Desember 2025, pihaknya akan membuka apa yang disebut sebagai “kotak paradoks mega korupsi”, terutama terkait dugaan praktik bermasalah di sektor pendidikan Jawa Timur mulai dari SMA/SMK hingga kebijakan teknis di Dinas Pendidikan.

Selain Dinas Pendidikan, beberapa OPD lain juga disebut akan menjadi objek sorotan dalam aksi tersebut. Meski demikian, Heru tetap meminta maaf kepada masyarakat, khususnya pengguna jalan di Surabaya, karena aksi demo diyakini akan berdampak pada lalu lintas.

“Kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat. Kami harap publik dapat memberikan kebijakan khusus jika terjadi gangguan lalu lintas pada 10 Desember nanti,” tutupnya. (Bgn)