Jembatan Baru di Desa Lajing Ambrol, Warga Pertanyakan Kualitas Pembangunan

WARTAPENASATUJATIM | Bangkalan – Warga Desa Lajing, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, dikejutkan oleh ambruknya jembatan penghubung antara Kampung Pocokan 1 dengan Pocokan 2 yang baru dibangun pada akhir tahun 2023 lalu.

Jembatan yang digagas oleh salah satu anggota DPRD Bangkalan itu kini rusak parah dan tidak bisa lagi dilalui warga.

Padahal, jembatan tersebut semula diharapkan menjadi akses utama bagi masyarakat untuk memperlancar mobilitas dan kegiatan ekonomi antar kampung.

Namun, baru beberapa bulan digunakan, konstruksinya ambruk tanpa sebab alam yang signifikan.

Menurut keterangan warga setempat, penyebab ambruknya jembatan diduga karena kualitas bahan dan pengerjaan yang tidak sesuai standar.

Dari hasil pengamatan Saiful salah satu warga, struktur jembatan tersebut tidak memiliki tulangan besi (besi penyangga) seperti seharusnya.

“Kami sangat kecewa. Jembatan ini baru dibangun, tapi sudah ambrol. Waktu pengerjaan dulu kami sudah curiga karena tidak terlihat besi penopangnya,” ujar Saiful, salah satu warga Lajing.

Warga yang lainnya dari Desa Lajing, Abdul Latif, saat dikonfirmasi, membenarkan bahwa jembatan tersebut merupakan inisiatif dari salah satu anggota DPRD Bangkalan dan bukan dari anggaran desa, namun menggunakan dana aspirasi dewan.

“Pembangunan jembatan itu memang bukan dari dana desa, tetapi dari program pribadi salah satu anggota DPRD. Sedangkan dari pihak desa hanya memfasilitasi lokasi. Kami sangat menyayangkan hasilnya seperti ini,” jelas Abdul Latif.

Sementara itu, anggota DPRD Bangkalan yang tidak bersedia disebut namanya, saat dikonfirmasi awak media, mengatakan bahwa dirinya akan meninjau langsung kondisi jembatan tersebut dan memastikan ada langkah perbaikan.

“Kami akan segera turun ke lokasi untuk melihat kondisi di lapangan. Kalau memang ada kekurangan dalam pelaksanaan, tentu akan kami tindaklanjuti agar tidak merugikan masyarakat,” ujarnya singkat.

Warga berharap pemerintah kabupaten dan pihak terkait melakukan evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

Mereka menilai pembangunan infrastruktur publik harus mengutamakan kualitas, bukan sekadar formalitas proyek.

Hingga kini, warga hanya bisa menggunakan jalur alternatif yang jaraknya lebih jauh untuk beraktifitas.*** (Red)