Anggaran Acara Bakesbangpol Jatim Dipersoalkan, MAKI Nilai Kinerja Menyimpang dari Tupoksi

WARTAPENASATUJATIM | Surabaya, Sabtu (13 Desember 2025) —
Pengelolaan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jawa Timur kembali menuai sorotan. Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Provinsi Jawa Timur, Heru, menyampaikan kritik keras terhadap penggunaan anggaran lembaga tersebut yang dinilai menyimpang dari tugas pokok dan fungsi utamanya.

Heru menyoroti adanya anggaran lebih dari Rp6 miliar yang bersumber dari APBD I Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan digunakan Bakesbangpol Jatim hanya untuk pengadaan jasa penyelenggaraan acara.

Menurutnya, pola penggunaan anggaran tersebut membuat Bakesbangpol Jatim terkesan lebih berperan sebagai Event Organizer (EO) ketimbang lembaga strategis yang bertugas menjaga integritas, ideologi, dan kesatuan bangsa.

“Anggaran sebesar itu hanya untuk jasa penyelenggaraan acara, sementara kegiatan-kegiatan seremonial penting sudah memiliki anggaran tersendiri. Ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah Bakesbangpol masih berjalan sesuai tupoksinya,” ujar Heru.

Ia menegaskan, anggaran Rp6 miliar tersebut berada di luar alokasi untuk peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Hari Veteran Nasional, Hari Lahir Pancasila, Hari Kebangkitan Nasional, serta kebutuhan Tim Paskibraka. Kondisi ini dinilai tidak wajar dan perlu diklarifikasi secara terbuka kepada publik.

Lebih lanjut, Heru mengungkapkan bahwa MAKI Jatim telah memantau pelaksanaan berbagai kegiatan Bakesbangpol sepanjang tahun 2025.

Dari hasil pemantauan tersebut, pihaknya menemukan indikasi adanya manipulasi dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan.

“Dari hasil pengamatan kami, terdapat dugaan rekayasa laporan kegiatan. Karena itu, kami akan menempuh jalur resmi dengan mengajukan Surat Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Publik Jawa Timur agar seluruh LPJ pengadaan jasa acara dengan anggaran Rp6 miliar tersebut dibuka secara transparan,” tegasnya.

Sebagai bentuk kritik simbolik, Heru juga mengusulkan agar papan nama kantor Bakesbangpol Jatim diganti menjadi “Kantor EO Jatim”.

Menurutnya, usulan tersebut mencerminkan realitas kegiatan Bakesbangpol selama satu tahun terakhir yang lebih didominasi oleh penyelenggaraan acara.

Tidak hanya sebatas wacana, MAKI Jatim juga merencanakan aksi demonstrasi dalam waktu dekat di kantor Bakesbangpol Jatim.

Dalam aksi tersebut, massa berencana menutup papan nama kantor Bakesbangpol dan menggantinya dengan papan nama “Kantor EO Jatim” sebagai bentuk protes.

“Kami akan tetap melanjutkan aksi ini. Kendala teknis kemarin sudah kami evaluasi, dan ke depan kami akan menggunakan armada yang lebih kecil agar bisa menjangkau lokasi kantor OPD,” kata Heru.

Heru menegaskan, MAKI Jatim berkomitmen untuk terus mengawal penggunaan anggaran publik di Jawa Timur.

Ia memastikan pihaknya tidak akan berhenti mendorong transparansi dan akuntabilitas demi mencegah penyalahgunaan dana negara.

“Anggaran publik harus digunakan sesuai peruntukannya dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” pungkasnya. (Bgn)