WARTAPENASATUJATIM | Pasuruan, 4 April 2026 — Hangatnya suasana Syawal di Vila Sabar PTPN Prigen, Pasuruan, tahun ini terasa lebih dalam dari biasanya. Halal bihalal yang digelar oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur bersama Pokja Djoko Dolog bukan sekadar tradisi saling memaafkan, melainkan momentum penting yang menandai lahirnya sebuah gerakan baru: gerakan kolektif untuk mengawal kebenaran di ruang publik.

Dalam suasana yang penuh kekhidmatan dan kebersamaan, para peserta tidak hanya datang membawa salam maaf, tetapi juga harapan dan tekad.

Halal bihalal ini sekaligus menjadi momen deklaratif ditandai dengan launching Pokja Djoko Dolog Surabaya sebagai wadah sinergi insan media dan pegiat sosial yang berkomitmen menjaga kejernihan informasi di tengah derasnya arus berita.

Kehadiran Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, melalui pesan suara yang menyampaikan “Minal Aidin Wal Faidzin, mohon maaf lahir dan batin”, semakin menambah makna kebersamaan dalam acara tersebut.

Ucapan itu bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi simbol dukungan moral terhadap semangat kolaborasi yang tengah dibangun.

Ketua MAKI Jawa Timur, Heru Satriyo, dalam sambutannya menegaskan bahwa halal bihalal ini adalah titik awal dari langkah besar.

Ia menyampaikan harapan agar Pokja Djoko Dolog mampu berperan sebagai “TOA” bagi masyarakat menjadi pengeras suara yang menyampaikan kebenaran dengan jernih, berimbang, dan penuh tanggung jawab.

Menurutnya, tantangan media hari ini bukan lagi sekadar kecepatan dalam menyampaikan informasi, tetapi keberanian untuk menjaga akurasi dan integritas.

Di tengah banjir informasi yang tak terbendung, publik justru semakin membutuhkan media yang mampu menjadi penjernih, bukan sekadar penyebar.

“Media harus berdiri sebagai penjaga keseimbangan. Bukan hanya menyampaikan, tetapi juga menguji, mengkritisi, dan memastikan bahwa setiap kebijakan tetap berpihak pada kepentingan rakyat,” menjadi pesan kuat yang mengemuka dalam forum tersebut.

Launching Pokja Djoko Dolog Surabaya menjadi simbol konkret dari komitmen itu. Ia diharapkan tidak hanya menjadi komunitas, tetapi juga menjadi ekosistem media yang hidup yang bekerja dengan prinsip independensi, menjunjung tinggi etika jurnalistik, serta berani bersuara tanpa terikat kepentingan sesaat.

Semangat yang lahir dari Prigen ini tidak berhenti di satu titik. Ia mulai merambat ke berbagai daerah di Jawa Timur, menjadi pertanda bahwa kebutuhan akan ruang informasi yang jujur dan berintegritas semakin dirasakan oleh masyarakat luas.

Namun, di tengah optimisme tersebut, Heru juga mengingatkan pentingnya disiplin dalam membangun kredibilitas. Media, menurutnya, tidak boleh tergoda oleh sensasi. Kekuatan sejati lahir dari proses yang panjang: verifikasi, kajian mendalam, dan keberanian untuk tetap berada di jalur kebenaran.

Karena pada akhirnya, kepercayaan publik adalah aset terbesar yang harus dijaga dengan sepenuh hati.

Halal bihalal dan launching ini pun menjadi penanda awal sebuah perjalanan bersama sinergi antara MAKI Jatim dan Pokja Djoko Dolog dalam membangun kekuatan moral dan sosial di tengah masyarakat. Sebuah langkah yang tidak hanya simbolis, tetapi juga strategis dalam memperkuat peran media sebagai pilar demokrasi.

Dari ruang sederhana di Prigen, sebuah pesan besar lahir dan menggema: bahwa media bukan hanya tentang berita. Ia adalah amanah. Ia adalah penjaga nurani publik yang memastikan bahwa kekuasaan tidak pernah berjalan tanpa pengawasan.

Dan dari sinilah, sebuah gerakan dimulai. Untuk satu tujuan yang tak berubah: menghadirkan keadilan, melalui kebenaran yang terus dijaga. (Bgn)***

WARTAPENASATUJATIM | Surabaya – Amarah publik menemukan suaranya. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur menyatakan sikap tanpa tedeng aling-aling: kasus dugaan kekerasan dan perundungan terhadap seorang pelajar di Kabupaten Jember bukan sekadar pelanggaran disiplin ini adalah kejahatan yang harus diseret ke ranah hukum.

Korban, MFA (15), siswa SMA Ma’arif di Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, diduga mengalami tindakan yang melampaui batas kemanusiaan. Peristiwa ini bukan hanya melukai fisik, tetapi juga menghancurkan psikologis korban serta mencoreng wajah dunia pendidikan.

Ketua MAKI Korwil Jatim, Heru, dengan tegas menolak segala bentuk upaya “damai kekeluargaan” yang kerap dijadikan tameng.

“Ini bukan kenakalan remaja. Ini kekerasan yang berpotensi pidana. Tidak boleh ada pembiaran. Tidak ada kompromi,” ujarnya tajam.

Nada pernyataan itu bukan tanpa alasan. Dampak yang ditimbulkan terhadap korban dinilai serius dan berjangka panjang. Dalam kondisi seperti ini, perlindungan terhadap korban bukan pilihan melainkan kewajiban mutlak bagi semua pihak: aparat hukum, sekolah, hingga pemerintah daerah.

MAKI Jatim bergerak cepat. Dalam waktu dekat, tim akan diterjunkan langsung ke lokasi. Mereka akan mengusut fakta di lapangan, menemui keluarga korban, dan memastikan satu hal: korban aman, tidak diintimidasi, dan mendapatkan dukungan penuh.

“Kami hadir bukan sekadar melihat. Kami mengawal. Korban harus merasa dilindungi, bukan ditinggalkan,” tegas Heru.

Lebih jauh, MAKI Jatim mengungkap bahwa bukti-bukti awal telah dikantongi dan dinilai cukup kuat untuk menyeret kasus ini ke proses hukum. Identitas para terduga pelaku pun sudah diketahui. Bahkan, terdapat indikasi bahwa beberapa pihak yang terlibat tengah menghilang.

Pesan MAKI jelas: tidak ada yang bisa bersembunyi selamanya.
Siapa pun yang terlibat harus bertanggung jawab tanpa pengecualian, tanpa perlindungan.

“Hukum tidak mengenal alasan usia, status, atau kedekatan. Semua harus diproses. Tidak ada yang kebal,” kata Heru dengan nada keras.

MAKI Jatim juga mendesak aparat penegak hukum agar tidak lamban. Penanganan yang bertele-tele hanya akan memperpanjang luka korban dan merusak kepercayaan publik.

Di sisi lain, pihak sekolah juga tidak luput dari sorotan. Lingkungan pendidikan seharusnya menjadi tempat paling aman bagi siswa bukan justru menjadi ruang terjadinya kekerasan.

Evaluasi total diminta: dari sistem pengawasan, pembinaan karakter, hingga mekanisme penyelesaian konflik internal. Jika tidak, kejadian serupa hanya tinggal menunggu waktu untuk terulang.

MAKI Jatim pun mengajak masyarakat untuk tidak diam. Pengawasan publik menjadi kunci agar proses hukum berjalan lurus, transparan, dan tidak “masuk angin”.

Komitmen mereka tegas: kasus ini tidak akan berhenti di tengah jalan. Akan dikawal hingga tuntas, hingga keadilan benar-benar berdiri untuk korban.

Ini bukan sekadar kasus. Ini peringatan keras.
Bahwa di negeri ini, tidak boleh ada ruang bagi kekerasan terlebih di dunia pendidikan.

Bahwa setiap tindakan bullying adalah pelanggaran serius.
Dan bahwa hukum harus berdiri, tanpa takut, tanpa pilih kasih.

“Tidak ada toleransi. Hukum harus ditegakkan. Keadilan bagi korban adalah harga mati,” pungkas Heru. (Bgn)***

WARTAPENASATUJATIM | Denpasar – Aparat kepolisian Indonesia berhasil mengamankan seorang warga negara Inggris, Steven Lyons (45), yang masuk dalam daftar buronan internasional. Ia diketahui terlibat dalam berbagai aktivitas kejahatan lintas negara.

Penangkapan dilakukan oleh tim gabungan Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Polri, Polda Bali, dan pihak Imigrasi di Bandara Internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada Sabtu (28/3/2026) sekitar pukul 11.58 Wita, tak lama setelah yang bersangkutan tiba di Indonesia.

Sekretaris NCB-Interpol Indonesia, Brigjen Pol. Untung Widiyatmoko, menjelaskan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja sama intelijen internasional yang berjalan cepat dan akurat.

“Keberhasilan ini berawal dari pertukaran informasi intelijen yang cepat dan presisi. NCB Interpol Indonesia menerima pemberitahuan dari NCB Abu Dhabi terkait pergerakan subjek red notice yang tengah menuju Indonesia. Berdasarkan informasi tersebut, Divhubinter Polri segera mengambil langkah pencegatan dan berkoordinasi intensif dengan Polda Bali serta Imigrasi,” ujarnya, Selasa (31/3).

Steven Lyons tercatat dalam daftar Red Notice Interpol dengan nomor A-4908/3-2026 yang diterbitkan pada 26 Maret 2026.

Penangkapan ini merupakan bagian dari operasi gabungan internasional bertajuk “Operasi Armourum” yang melibatkan otoritas penegak hukum dari Spanyol dan Skotlandia, termasuk Guardia Civil dan Police Scotland.

Lyons diketahui merupakan pimpinan dari jaringan kejahatan terorganisasi “Lyons Crime Family” yang berbasis di Skotlandia. Kelompok ini diduga kuat mengendalikan jaringan pencucian uang dan peredaran narkotika dalam skala besar dari Spanyol menuju Inggris Raya.

Sehari sebelum penangkapan Lyons di Indonesia, aparat penegak hukum di Eropa telah lebih dulu melakukan operasi serentak yang berhasil mengamankan puluhan anggota jaringan tersebut, yakni 33 orang di Skotlandia dan 12 orang di Spanyol.

Sementara itu, Lyons terdeteksi melarikan diri ke Indonesia dan tiba di Bali pada 28 Maret 2026. Berkat informasi Red Notice yang telah diterima sebelumnya, pihak Imigrasi langsung berkoordinasi dengan kepolisian setempat hingga akhirnya yang bersangkutan dapat diamankan tanpa perlawanan.

Brigjen Pol. Untung menegaskan bahwa keberhasilan ini menunjukkan komitmen kuat Polri dalam mendukung upaya pemberantasan kejahatan transnasional.

“Penangkapan ini bukan hanya keberhasilan operasional, tetapi juga pesan tegas bahwa Indonesia tidak menjadi tempat aman bagi pelaku kejahatan terorganisasi internasional,” tegasnya.

Saat ini, otoritas Indonesia telah memutuskan untuk segera mendeportasi Lyons agar dapat menjalani proses hukum di Eropa. Untuk mendukung proses tersebut, Polri juga memfasilitasi kedatangan dua perwira dari Guardia Civil Spanyol yang tiba di Bali pada Senin (30/3) sore guna berkoordinasi terkait teknis pemulangan tersangka. (Bgn)