Sudah 12.000 Lebih Sertifikat SHM Diterbitkan BPN di Padang Lawas, Kok di Klaim Kawasan Hutan Oleh Satgas PKH
Aneh juga pemerintahan ini Pasca Presiden Prabowo Subianto berencana membuka hutan untuk pangan dan energi serta menegaskan kelapa sawit bukan sebagai penyebab Deforestasi dan jangan takut menanam kelapa sawit di hutan, entah dibisiki oleh siapa, tiba-tiba Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2025 Tentang Penertiban Kawasan Hutan.
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 (Perpres 5/2025) Tentang Penertiban Kawasan Hutan berpotensi memberikan dampak signifikan pada perekonomian Indonesia, terutama pada sektor perkebunan kelapa sawit. Dampaknya bisa positif jika penertiban dilakukan dengan baik dan adil, Namun juga bisa negatif jika menimbulkan ketidakpastian dan konflik yang memperburuk iklim investasi. Kata Wakil Ketua Umum Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia (APPKSI), Hilman Firmansyah kepada wartawan Sabtu, (2/8/2025).
Dua Korban Joko Widodo Diberi Keadilan Oleh Presiden Prabowo Subianto
Abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Tom Lembong dan amnesti ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dari Presiden Prabowo Subianto sebuah bentuk Keadilan yang diberikan oleh Presiden kepada rakyat korban kriminalisasi.
Sebab jika Tom lembong yang di vonis 4,5 tahun karena kasus korupsi tapi tidak ada sama sekali bukti yang menyatakan ada aliran dana ke Tom Lembong dari pemberian Izin impor gula.
Juga tidak ada kerugian negara sama sekali ,justru negara untung dan ekonomi rakyat khususnya usaha yang mengunakan gula impor sebagai bahan baku berjalan. Kata Ketua Umum FSP BUMN Bersatu, Arief Poyuono kepada wartawan Jumat, (1/8/2025).
Sebab kata Arief pengimpor gula rafinasi yang diubah menjadi gula kristal putih yang di serap atau dijual oleh BUMN PT Perusahaan Perdagangan Indonesia harganya pun dibawah harga gula operasi pasar yang di bayar oleh konsumen untungkan berarti negara.
“Lalu pelaku impor gula juga tidak merugikan negara, sebab gula kristal putih yang wajib di jual dan didistribusikan ke PPI juga dibayar dengan cara hutang pada kedelapan perusahaan importir gula tersebut dan tidak pakai uang negara,” terang Arief.
“Nah artinya kasus gula impor yang di sidik Kejaksaan Agung hingga di sidangkan memang bentuk dari proses Low Bay Order atau pesanan hukum untuk memenjarakan seseorang yang tidak bersalah atau lebih jelasnya Tom Lembong korban kriminalisasi oleh negara dalam hal ini Kejaksaan Agung,” ujar Arief.
“Dan Abolisi adalah suatu hak untuk menghapuskan seluruh akibat dari penjatuhan putusan pengadilan atau menghapuskan tuntutan pidana kepada seorang terpidana,” lanjut Arief.
“Dapat disimpulkan Direksi PT PPI dan ke delapan orang yang dihukum juga harus di bebaskan juga demi Keadilan,” terang Arief.
Sedangkan Amnesti pada Hasto, jelaslah hasto itu korban politisasi oleh KPK yang diduga order langsung Joko Widodo, karena KPK tidak bisa menghadirkan Harun Masiku serta tidak ada bukti valid Hasto terlibat menyerahkan uang ke KPJ,” ungkapnya.
Baru dalam kasus Hasto yang di tanganani KPK yang di sidangkan di pengadilan mendapatkan dukungan melalui Romo Magnis, Marzuki Darusman dan 22 Akademisi dan Praktisi hukum lain melalui Amicus Curiae, tentu ini jadi poin juga untuk amnesti Hasto Kristiyanto,” ucap Arief.
Yang artinya semua tokoh tersebut yakin dan percaya bahwa memang Hasto Kristiyanto Sekjen PDIP itu bukan sebuah kasus hukum yang murni yang di tangani KPK, tetapi diduga kasus orderan dari Joko Widodo untuk bisa menghabisi PDIP melalui Hasto Kristiyanto,” tegas Arief.
“Nah Saya sendiri dari awal sudah mengatakan, pasti mereka akan bebas baik dengan putusan atau dengan cara lain,” terangnya.
Karena saya yakin pada Prabowo Subianto sahabat saya, selama saya kenal dia selalu mengatakan sangatlah nista kalau kita mengunakan politik untuk menghukum lawan politik kita yang tidak bersalah, dengan aparat hukum yang dimiliki negara,
Karena itu namanya pemimpin pengecut dan tidak satria,” ujar Arief.“Ini juga harus jadi pelajaran dari Presiden Prabowo Subianto kepada aparat penegak hukum didalam pemerintahanya, Bahwa jangan jadi hukum sebagai pesanan untuk memenjarakan rakyat yang tidak bersalah,” terang Arief.
“Dan selama ini Polri yang justru sudah banyak melakukan penerapan hukum yang lebih Presisi terkait masalah yang bersentuhan dengan politik tidak menjadikan politisasi hukum menjadi hukuman bagi orang yang dijadikan target politisasi hukum dari penguasa,” pungkas Arief Poyuono.
FSP BUMN Bersatu Dukung Pemberantasan Korupsi di Pertamina Oleh Kejagung
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono mendukung Pemberantasan Korupsi di Pertamina oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) yang mendapatkan dukungan penuh dari jajaran Direksi Pertamina saat ini.
Tidak bisa di pungkiri strategi dan komitmen penuh dari Direktur Pertamina, Simon Aloysius Mantiri patut di apresiasi dalam melakukan perubahan di tubuh Pertamina untuk benar-benar merubah kinerja Pertamina yang selama ini seperti bebek lumpuh, yang istilahnya secara harfiah menggambarkan keadaan seekor bebek yang terluka, Tak berdaya jadi sasaran predator atau koruptor seperti Riza Chalid dan lainnya yang memangsa Pertamina. Kata Ketum FSP BUMN Bersatu, Arief Poyuono kepada wartawan Minggu, (27/7/2025).
“Langkah Dirut PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri dalam Pengelolaan Pertamina yang bersih dari korupsi itu, Sebagai awal yang baik dalam mendukung keberhasilan Pertamina untuk mencapai target PT Pertamina yang menargetkan produksi minyak perusahaan untuk tahun 2025 ini mencapai 419 ribu barel per hari,
Selain itu PT Pertamina juga menargetkan produksi minyak perusahaan untuk tahun 2025 ini mencapai 419 ribu barel per hari,” tegas Arief Poyuono.“Sebab program efisiensi dan optimalisasi kinerja di Pertamina hanya akan berhasil jika tidak ada virus virus Korupsi di Pertamina,” ujar Arief.
“Apalagi Ke depan, Simon juga ingin PT Pertamina bisa mendukung pencapaian target nasional produksi migas 1 juta barrel per hari di tahun 2030 atau lebih cepat,” paparnya.
“Ini sebuah tugas besar bagi Dirut Simon Aloysius Mantiri dari Presiden Prabowo Subianto agar PT Pertamina dan kawan-kawan Pekerja di Pertamina memegang peranan penting di dalamnya, Bukan hanya untuk menjaga ketahanan energi, Tapi juga untuk menjaga kedaulatan energi bangsa,” terang Arief Poyuono.
FSP BUMN Bersatu juga mengapresiasi Dirut Pertamina terkait komitmennya dalam mengutamakan Aspek Kesehatan, Keselamatan, Keamanan dan Lingkungan (HSSE) di seluruh lini operasional. Dimana dia berkomitmen satu nyawa yang hilang tetaplah terlalu banyak. Zero fatality adalah target utama yang tidak boleh ditawar.
Terkait Kejaksaan Agung yang sudah bekerja dengan luar biasa dalam mengungkap mega korupsi di Pertamina yang tidak pernah tersentuh, “Kami FSP BUMN Bersatu berkomitmen untuk mendukung Kejaksaan Agung dari anasir-anasir yang coba menghalangi Kejaksaan Agung dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia,” demikian dikatakan Arief Poyuono, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu.
“Apalagi selama ini FSP BUMN Bersatu sudah memiliki kerjasama dengan Kejaksaan Agung dalam Pemberantasan Korupsi Di BUMN,” pungkas Arief Poyuono.
Pertemuan Pengurus BRNR PAC dan PAR bahas Super Aplikasi KTAD dan konsolidasi PAR
JAKARTA,WARTAPENA.com – Pengurus Pimpinan Anak Cabang (PAC) dan Pimpinan Anak Ranting (PAR) Barisan Relawan Nusantara Raya (BRNR) Jakarta Utara menggelar pertemuan dan silaturahmi kedua pada Senin (9/6/2025) pukul 13.00 WIB. Berbeda dengan pertemuan sebelumnya yang dilaksanakan di kolong tol Puninar, Jalan Drainase Cakung, Semper Timur, kali ini pertemuan berlangsung di kediaman Hj. Nurlina, Jalan Kalibaru Timur VC RW 13 RT 03.
Pertemuan dihadiri oleh Dzulfadhli (Sekretaris DPC BRNR Jakarta Utara), Bapak M. Sanudin (Ketua PAR Semper Timur), Bapak Gunawan Hadi Sahono (Sekretaris PAR Semper Timur), dan empat pengurus PAC Cilincing, yaitu Ibu Arifah (Ketua PAC), Ibu Nova Rotinsulu, Ibu Hj. Nurlina, dan Bapak Pendi. Salah satu agenda utama pertemuan adalah membahas pembentukan PAR di tujuh kelurahan wilayah Jakarta Utara. Dari tujuh kelurahan tersebut, lima PAR telah terbentuk, sementara dua lainnya Marunda dan Kalibaru masih dalam proses pembentukan.
Pertemuan juga membahas pemanfaatan aplikasi BRNR. Hampir seluruh pengurus yang hadir telah menginstal dan mulai memahami penggunaan aplikasi tersebut. Dzulfadhli, Sekretaris DPC BRNR Jakarta Utara, menekankan pentingnya penguasaan aplikasi KTAD (Kartu Tanda Anggota Digital) BRNR.
“Dengan KTAD, kita menuju masyarakat berkemajuan. Aplikasi super KTAD BRNR ini telah mencakup hampir seluruh aplikasi yang dibutuhkan masyarakat luas, dan kita harus mampu beradaptasi dengan teknologi ini,” ujar Dzulfadhli. Ia berharap seluruh pengurus dapat menguasai dan memanfaatkan aplikasi KTAD BRNR secara optimal untuk mendukung program-program BRNR. Pertemuan diakhiri dengan kesepakatan untuk mempercepat pembentukan PAR yang belum terbentuk dan meningkatkan literasi digital para pengurus melalui pelatihan dan pendampingan penggunaan aplikasi KTAD BRNR.
PCNU Jakarta Utara Segera Distribusikan 6 Hewan Qurban Sapi dan 5 Kambing
JAKARTA UTARA, – Panitia kurban Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Jakarta Utara siap mendistribusikan enam hewan kurban berupa sapi pada Minggu, 8 Juni 2025. Penjagalan akan dilakukan di kantor PCNU Jalan Kramat Jaya, Jakarta Utara, mulai pukul 07.00 WIB oleh KH. Ali Muhtar. Distribusi hewan kurban akan dilakukan pada hari yang sama.
Ketua panitia, Muhamad Ismatullah, dalam rapat persiapan Jumat malam, 6 Juni 2025, menyampaikan kesiapannya untuk mendistribusikan daging kurban kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya warga Nahdlatul Ulama (NU) pada hari ketiga Idul Adha.
“Total enam sapi akan didistribusikan. Tiga sapi akan dibagi kepada enam Majelis Wakil Cabang (MWC) NU, dan tiga sapi serta 5 kambing lainnya dikelola langsung oleh PCNU Jakarta Utara untuk didistribusikan,” ujar Ismatullah.
Hewan kurban tersebut telah diterima oleh pengurus PCNU Jakarta Utara dari berbagai pihak, antara lain Kapolres Jakarta Utara, Walikota Jakarta Utara, PT. Pelindo, Polres KP3 Tanjung Priok, PWNU DKI Jakarta, dan Bapak Nusron Wahid. Panitia memastikan proses distribusi akan berjalan lancar dan tertib.
Menggelar Shalat Idul Adha 1446 H Masjid Al-Aziz Kalibaru, Marbot : Tetap Berkomitmen Fasilitasi Penyembelihan dan Pendistribusian
Jakarta Utara, — Masjid Al-Aziz Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, menggelar Shalat Idul Adha 1446 Hijriah pada Jumat pagi (6/6/2025). Kegiatan ini diselenggarakan di halaman Masjid Al-Aziz yang berada di bawah naungan Yayasan Al-Ittihadiyah Menara Indonesia, dengan mengusung tema “Memetik tauladan Besar dari Kesabaran dan Keikhlasan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail.”
Ustadz Muchamad Syidqi Ali, S.Sos., yang juga merupakan salah satu pengurus MUI Jakarta Utara, bertindak sebagai imam sekaligus khatib. Ustadz Usman ditunjuk sebagai bilal, dan Syahril bertugas sebagai pembawa acara.
Dalam khutbahnya, Ustadz Syidqi menekankan pentingnya mengambil pelajaran dari berbagai bentuk ujian hidup, sebagaimana banyak dialami calon jamaah haji mulai dari tantangan dalam keluarga, lingkungan, hingga kondisi sosial dan kebijakan manajemen dalam pemerintah. Ia mengajak jamaah untuk senantiasa bersabar dan ikhlas, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Selain itu, beliau juga mengingatkan pentingnya memohon kepada Allah SWT agar dikaruniai keturunan yang sholeh, sebagai refleksi dari semangat ibadah kurban.
Pandangan Ustadz Syidqi sangat relevan dengan kondisi masyarakat saat ini, di mana tantangan hidup kian kompleks. Ujian yang dihadapi manusia seharusnya menjadi momen untuk memperkuat iman, bukan melemahkan. Keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menjadi bukti bahwa kesabaran dan keikhlasan mampu mengantarkan seseorang pada derajat mulia di hadapan Allah SWT, serta membentuk karakter tangguh, sabar, dan penuh keimanan,juga sebagai implemetasi ketakwaan
Mewakili pengurus Masjid Al-Aziz, Rohman, menyampaikan bahwa tahun ini masjid tidak menerima hewan kurban sapi seperti tahun-tahun sebelumnya karena keterbatasan donatur. Biasanya, masjid mendapatkan dua hingga tiga ekor sapi maupun kambing dari berbagai pihak.
“Kami tetap bersyukur atas apa yang ada. Masjid tetap berkomitmen memfasilitasi proses penyembelihan dan distribusi hewan kurban yang tersedia. Semoga jamaah memahami kondisi ini dan kita semua bisa menjadi hamba yang sabar serta ridho atas ketetapan Allah SWT,” ujar Rohman.
Kegiatan Idul Adha di Masjid Al-Aziz ini diharapkan dapat memperkuat nilai-nilai keikhlasan, kebersamaan, dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.
Berdayakan Ormas dan LSM Pemprov DKI Jakarta : Hilangkan Citra Negatif
JAKARTA,WARTAPENA.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas organisasi kemasyarakatan (ormas) pada Selasa, 3 Juni 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran ormas dalam pembangunan daerah dan memperbaiki persepsi publik terhadap peran mereka di masyarakat.
Bapak Chiko Hakim, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memperhatikan kebutuhan masyarakat. Beliau menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi berkelanjutan terhadap program-program pembangunan untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutannya.
“Bapak Gubernur senantiasa mengutamakan tindakan nyata daripada sekadar wacana. Oleh karena itu, saya secara konsisten diamanahkan untuk menyampaikan informasi penting kepada publik,” jelas Bapak Chiko.
Bapak Chiko juga menekankan pentingnya menghilangkan stigma negatif yang kerap dialamatkan kepada ormas. “Tidaklah adil jika seluruh ormas disamakan dengan kelompok yang melakukan tindakan melanggar hukum. Perlu adanya upaya untuk mengapresiasi kontribusi positif ormas dalam pembangunan daerah,” tegasnya. Diharapkan, kegiatan peningkatan kapasitas ini dapat meningkatkan efektivitas peran ormas dan memperkuat sinergi antara pemerintah dan ormas dalam membangun Jakarta yang lebih maju dan sejahtera.
Bapak Chiko Hakim dan peserta forum LSM BP2MP (Biro Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir) yang diwakili oleh Ketua, Syaifuddin, dan anggota, Dzulfadhli, mengungkapkan rasa bangga dan apresiasi kepada Bapak Chiko Hakim telah membuka ruang bagi siapa saja yang ingin menyampaikan keluh kesah jika ada masalah diruang publik terkait masyarakat Jakarta, apalagi beliau bersedia diundang jika diperlukan dalam forum, kami BP2MP segera merespon hal baik tersebut
Pemprov DKI Jakarta Berdayakan Ormas dalam Pembangunan, Dorong Partisipasi Aktif Masyarakat
JAKARTA, — Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi DKI Jakarta menggelar kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dalam Pembangunan Angkatan I tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung pada Selasa (3/6/2025) di Jakarta, bertujuan untuk meningkatkan peran serta ormas dalam pembangunan di DKI Jakarta dan mendorong partisipasi aktif masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, Anggota DPRD Komisi A, Inggard Joshua, memberikan arahan dan dukungan penuh kepada ormas-ormas yang hadir. Ia menekankan kesiapannya untuk membantu masyarakat dan memfasilitasi penggunaan anggaran secara baik dan transparan.
“Saya selalu siap membantu masyarakat menfasilitasi penggunaan anggaran secara baik. Silahkan laporkan kegiatannya, kami selalu membuka ruang diskusi untuk masyarakat Jakarta,” ujar Inggard dalam narasinya.
LSM BP2MP (Biro Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir) yang berkesempatan hadir Syaifuddin (Ketua) dan Dzulfadhli (Anggota) menyampaikan trimkasih kepada Bapak Inggard Joshua atas apresiasinya dan membuka ruang aspirasi bagi kami, kami berharap bisa bertemu beliau kembali untuk membicarakan tentang rentannya masyarakat pesisir terhadap persoalan yang di sekitarnya.
BP2MP bersama Komisi A DPRD Kegiatan ini difokuskan pada peningkatan kapasitas ormas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring program pembangunan. Dengan pemberdayaan yang tepat, diharapkan ormas dapat berkontribusi lebih optimal dalam berbagai program pembangunan di Ibu Kota, khususnya dalam hal pengawasan dan penyampaian aspirasi masyarakat. Kesbangpol DKI Jakarta berkomitmen untuk terus mendukung dan memfasilitasi ormas dalam menjalankan perannya. Harapannya, sinergi antara pemerintah dan ormas akan semakin kuat untuk mewujudkan Jakarta yang lebih maju dan sejahtera.
Konsolidasi Pengurus BRNR Kecamatan Koja: Penguatan Struktur Organisasi dan Implementasi KTAD
JAKARTA, – Barisan Relawan Nusantara Raya (BRNR) Pengurus Anak Cabang Kecamatan Koja, Jakarta Utara, menyelenggarakan konsolidasi pengurus pada Senin, 2 Juni 2025, di Cafe Menillo Rawabadak Koja. Kegiatan ini berfokus pada konsolidasi wilayah dan sosialisasi Kartu Tanda Anggota Digital (KTAD) BRNR, serta menekankan pentingnya pembentukan Pengurus Anak Ranting (PAR) dan implementasi Laskar Digital.
Sekretaris Jenderal DPP BRNR, Ir. Anda Djabir, mengajak seluruh pengurus untuk segera membentuk PAR sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) organisasi. Beliau juga menyampaikan rencana strategis pembentukan Laskar Digital di setiap PAC dan PAR, yang sistem penggajian tersendiri. Ir. Anda Djabir menambahkan, “Ke depan, akan terdapat peningkatan antusiasme dalam bergabung di berbagai tingkatan kepengurusan BRNR, hingga ke tingkat Ranting. Hal ini didorong oleh adanya mekanisme pembagian keuntungan bagi para pengurus.”Dzulfadhli, Sekretaris Cabang BRNR, menjelaskan pentingnya peran KTAD BRNR sebagai integrasi berbagai aplikasi yang dibutuhkan, termasuk aplikasi jasa seperti layanan umroh dan program unggulan seperti MBG (Makan Bergizi Gratis). Lebih lanjut, beliau menjelaskan aksesibilitas data kepengurusan melalui KTAD, yang akan diverifikasi dan divalidasi secara terpusat setelah konfirmasi dari anggota yang bersangkutan.
Konsolidasi ini diharapkan dapat memperkuat struktur organisasi BRNR di Kecamatan Koja maupun PAC lainnya dan mendorong peningkatan partisipasi aktif anggota dalam berbagai program. Pembentukan PAR dan Laskar Digital merupakan langkah strategis untuk memperluas jangkauan dan optimalisasi kinerja BRNR semua di tingkatannya.
Editorial: Presiden Prabowo dan Tanggung Jawab Menegakkan Hukum yang Berkeadilan
Jakarta, 2 Juni 2025 – Sebuah surat terbuka yang ditulis oleh pemerhati sosial Nurdin Taba kepada Presiden Prabowo Subianto layak mendapat perhatian serius. Di tengah derasnya arus politik dan kebisingan narasi pembangunan, suara rakyat yang menuntut tegaknya keadilan seharusnya tidak diabaikan. Surat ini bukan sekadar kritik, tetapi sebuah peringatan keras bahwa fondasi moral bangsa—yakni hukum yang adil dan independen—sedang berada di ujung tanduk.
Isi surat tersebut mengangkat isu yang selama ini menjadi kegelisahan publik: hukum yang cenderung tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Nurdin dengan lantang menyoroti ketimpangan perlakuan hukum antara masyarakat biasa dan mereka yang berada dalam lingkaran elite politik atau kekuasaan. Tuduhan bahwa aparat penegak hukum cenderung berpihak, serta adanya praktik pembelokan hukum demi melindungi kepentingan tertentu, bukan lagi hal baru—namun tetap sangat mengkhawatirkan.
Editorial ini meyakini bahwa keadilan adalah pilar utama sebuah negara demokrasi. Tanpa penegakan hukum yang imparsial, demokrasi hanya akan menjadi formalitas kosong. Ketika masyarakat menyaksikan bahwa pelaku korupsi besar justru dilindungi, sementara pengkritik kekuasaan dikriminalisasi, maka mereka akan berhenti percaya pada sistem. Dan ketika kepercayaan itu hilang, yang tersisa hanyalah ketakutan, apatisme, atau bahkan perlawanan diam-diam.
Presiden Prabowo Subianto kini memikul beban sejarah. Dengan kemenangan yang besar dan mandat politik yang kuat, ia memiliki peluang emas untuk memulai reformasi hukum yang sungguh-sungguh. Bukan sekadar membenahi lembaga, tetapi membersihkannya dari pengaruh oligarki dan intervensi politik. Sebab, tanpa keberanian memutus mata rantai kekuasaan yang mengendalikan hukum, tidak akan ada keadilan yang nyata.
Sebagai editorial, kami tidak memihak pada nama atau partai. Kami berpihak pada prinsip: bahwa hukum harus berdiri tegak di atas semua golongan, bahwa demokrasi harus dibela dari kemunduran, dan bahwa suara rakyat—seperti yang disuarakan oleh Nurdin Taba—harus didengar, bukan dibungkam.
Kami menyerukan agar Presiden Prabowo tidak melihat surat ini sebagai serangan, tetapi sebagai masukan tulus dari rakyat yang mencintai negerinya. Reformasi hukum yang sejati adalah warisan kepemimpinan yang jauh lebih abadi dibanding proyek infrastruktur manapun.
Karena keadilan bukan sekadar janji politik. Ia adalah bukti dari keberanian pemimpin dalam memegang amanah.
