Elemen PANDI Desak KPK Dan Kejagung Usut Dugaan Keterlibatan Ahok Dalam Dugaan Korupsi Minyak Mentah

Ratusan massa yang tergabung dalam Pergerakan Aktivis Nusantara Demokrasi Indonesia (PANDI) melakukan aksi demonstrasi di depan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (18/2/2026).

Massa PANDI mendesak KPK dan Kejagung mengusut dugaan keterlibatan basuki tjahaja purnama alias ahok dalam dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di tubuh PT. Pertamina Persero yang diduga merugikan keuangan negara senilai triliunan rupiah.

“Perlu kami tegaskan bahwa kedatangan kami ke KPK dan Kejagung hari ini adalah untuk mendesak transparansi secara menyeluruh dalam pengusutan kasus korupsi tata kelola minyak mentah, yang dimana kami menduga saudara basuki tjahaja purnama alias ahok sebagai mantan Komisaris Utama PT. Pertamina Persero juga patut dimintai pertanggung jawaban secara hukum”, kata Korlap PANDI, Egin, di KPK dan Kejagung, Rabu (18/2/2026).

“Saudara Ahok selaku Eks Komisaris Utama harusnya mampu menjalankan fungsi pengawasan di internal PT. Pertamina secara maksimal dan menyeluruh, sehingga persoalan korupsi tata kelola minyak mentah ini bisa dicegah, namun apa yang terjadi saat ini justru menunjukan kegagalan dalam menjalankan fungsi pengawasan lewat peran strukturalnya”, tegas Orator PANDI dari atas mobil komando.

Lebih lanjut elemen PANDI juga menyayangkan sikap eks Gubernur DKI Jakarta tersebut yang terkesan mencla mencle dan diduga tidak konsisten saat bersaksi dalam sidang korupsi tata kelola minyak mentah di Pengadilan.

“Yang lebih aneh lagi kawan kawan semua, kita semua tahu, saudara Ahok ini sangat lantang terhadap pemberantasan korupsi, namun yang terjadi saat bersaksi di Pengadilan ia malah diduga terkesan membela para terdakwa yang berasal dari internal Pertamina, lalu anak usaha dan juga ada pihak swasta Kerry Adrianto dkk”, ujar Orator PANDI.

“Kalau sikap Pak Ahok seperti kemarin itu saat bersaksi di Pengadilan, jangan – jangan yang bersangkutan kami duga mendapat tekanan atau ancaman dari pihak lain, sehingga terkesan kesaksian Pak Ahok seperti membela para terdakwa, ini tentunya harus diusut sampai tuntas”, lanjut orator PANDI.

Terakhir elemen PANDI berjanji akan kembali menggeruduk Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi apabila tuntutan mereka tidak segera dipenuhi.

Dari pantauan awak media, elemen PANDI menyuarakan sejumlah tuntutan yakni:

1.Mendesak aparat penegak hukum, Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut dugaan keterlibatan eks Komisaris Utama PT. Pertamina, basuki tjahaja purnama alias ahok dalam dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang terjadi di tubuh PT. Pertamina dan anak usaha PT. Pertamina Persero

2.Mengusut tuntas seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk memeriksa peran dan tanggung jawab struktural selama masa jabatan yang bersangkutan

3.Membuka perkembangan proses hukum secara transparan sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada publik

4.Segera laksanakan reformasi menyeluruh dan pembenahan total dalam tata kelola sektor energi nasional

Komunitas Perduli Bangsa Deklarasi Partai Baru, Target Masuk SIPOL Juni 2026

Jakarta, wartapenasatu.com – Peta politik nasional berpotensi berubah. Komunitas Perduli Bangsa yang diketuai oleh Prof. Dr. Irmanjaya Thaher SH., MH., secara terbuka mencanangkan pendirian partai politik baru dan menargetkan masuk Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) KPU pada Juni 2026, sebagai langkah awal menghadapi kontestasi Pemilu mendatang.

Deklarasi ini disampaikan dalam Rapat Paripurna Komunitas Peduli Bangsa ini digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (26/1/2026). Forum tersebut dihadiri peserta dari Sabang sampai Merauke, baik secara langsung maupun daring, menandai konsolidasi nasional lintas wilayah dan latar belakang.

“Ini bukan proyek elite. Ini ikhtiar politik untuk mengembalikan negara kepada rakyat,” tegas Prof. Dr. Irmanjaya Thaher, SH., MH, inisiator sekaligus calon Ketua Umum partai, kepada awak media.

Rapat paripurna tersebut bukan sekadar seremoni. Inisiator memaparkan timeline detail pendirian dan verifikasi partai, menegaskan keseriusan menembus ketatnya regulasi kepartaian yang selama ini dianggap menguntungkan partai-partai mapan.

Nama Partai Indonesia Raya mengemuka sebagai opsi utama. Namun panitia pendiri juga menyiapkan opsi alternatif, yakni Partai Rakyat Sejahtera dan Partai Rakyat Berdaulat, untuk mengantisipasi hambatan legalitas.

“Tidak ada larangan absolut soal rasa. Yang penting tidak menimbulkan kekeliruan hukum. Jangan jadikan hukum sebagai alat menghalangi lahirnya kekuatan politik baru,” ujar Prof. Irmanjaya dengan nada kritis.

Partai yang dirintis oleh Pendiri dari Komunitas Peduli Bangsa, menegaskan garis ideologi kerakyatan dan kedaulatan negara, dengan fokus utama pada penghapusan ketimpangan sosial yang dinilai semakin melebar.

“Backing kita adalah pemerintah, bukan oligarki. Negara harus hadir untuk seluruh rakyat tanpa kecuali, bukan hanya untuk yang kuat dan dekat kekuasaan,” tegasnya.

Partai ini menyatakan akan bersikap konstruktif namun tegas terhadap pemerintahan yang sah: mendukung kebijakan pro-rakyat dan tanpa ragu mengoreksi jika kekuasaan melenceng dari mandat konstitusi.

Dalam rapat tersebut juga ditetapkan struktur inti partai:

– Ketua Umum: Prof. Dr. H. Irmanjaya Thaher, SH, MH.

– Sekretaris Jenderal: Mayjen TNI (Purn) Achmad Daniel Chardin, SE, MM

– Bendahara Umum: Mayjen TNI (Purn) Suparlan Purwo Utomo, SE, MM

Struktur ini akan menjadi motor konsolidasi nasional hingga ke tingkat daerah.

Tahap I – Konsolidasi Awal (Januari–Februari 2026):

– Penetapan nama, logo, asas, dan ideologi

– Penyusunan AD/ART

– Penunjukan DPP dan penetapan sekretariat nasional

– Pendaftaran notaris dan pembukaan rekening partai

Target akhir Februari 2026: terbit SK Badan Hukum, dilanjutkan tahapan verifikasi faktual dan administrasi menuju SIPOL KPU Juni 2026.

Dengan deklarasi terbuka dan timeline agresif, Pendiri memberi sinyal kuat: lahirnya partai baru ini bukan wacana, melainkan tantangan langsung terhadap stagnasi politik nasional.