MAKI Jatim Kerahkan 1.200 Pengurus dan Anggota Untuk Aksi Akbar Hakordia 2025
WARTAPENASATUJATIM | Surabaya — Menjelang peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang jatuh pada 9 Desember, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koorwil Jawa Timur memastikan kesiapan penuh untuk menggelar Aksi Akbar yang diklaim sebagai salah satu konsolidasi terbesar organisasi tersebut dalam satu dekade terakhir.
Aksi yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 10 Desember 2025 mulai pukul 08.00 WIB itu akan menghadirkan sekitar 1.200 pengurus dan anggota MAKI dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur. Gelombang massa akan bergerak mengiringi truk trailer 40 feet yang berperan sebagai mobil komando utama.
Truk komando ini akan dipersenjatai dengan sound system berkekuatan 15.000 watt, perangkat band lengkap, serta penampilan khusus dari Firstline Band, grup musik binaan MAKI Jatim yang akan membawakan lagu-lagu bertema perjuangan antikorupsi. Kehadiran ratusan motor, mobil, dan truk pengangkut massa pun dipastikan menyertai perjalanan rombongan sepanjang rute aksi.
Ketua MAKI Koorwil Jatim, Heru Satriyo, S.Ip, menegaskan bahwa dirinya akan turun langsung sebagai koordinator lapangan sekaligus penanggung jawab utama aksi. Untuk mendukung kelancaran giat, ditunjuk pula 45 koordinator lapangan massa yang bertugas memastikan disiplin peserta sesuai arahan komando utama.
“Peringatan Hakordia 2025 ini menjadi momentum kebangkitan MAKI Jatim, untuk menegaskan kembali posisi kami sebagai lembaga yang kuat dan konsisten dalam mengawal pemberantasan korupsi, terutama di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” ujar Heru.
Ia menegaskan bahwa Aksi Akbar ini akan menjadi show of force yang menunjukkan kapasitas, soliditas, dan keseriusan MAKI Jatim dalam mengawal agenda antikorupsi di daerah. Menurutnya, aksi tersebut sekaligus menjadi pesan tegas bahwa MAKI Jatim bukan lembaga yang bisa dipandang sebelah mata, terutama oleh pihak-pihak yang terindikasi melakukan praktik koruptif.
Dalam kegiatan ini, massa aksi juga akan membagikan stiker “No to Corruption” kepada pengguna jalan, serta celengan MAKI untuk siswa SD dan SMP yang sekolahnya berada di sepanjang rute aksi. Edukasi antikorupsi sejak dini diyakini penting sebagai investasi karakter generasi mendatang.
Mengusung tema besar “WES GAK WAYAHE KORUPSI, WAYAHE GOLEK SANGU MATI”, aksi ini diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh aparatur negara mengenai betapa berat dampak korupsi, bukan hanya bagi institusi, tetapi juga keluarga pelakunya.
Mengenai rute lengkap dan daftar kantor OPD yang akan didatangi dalam aksi, Heru menyampaikan bahwa lokasi yang dipilih sepenuhnya berbasis data valid temuan kasus korupsi, bukan asumsi. Namun detail tersebut belum akan dibuka ke publik.
“Mohon maaf, data rute dan kantor OPD yang akan kami kunjungi belum dapat saya sampaikan hari ini. Kami akan merilis secara resmi pada H-1 pelaksanaan aksi,” tutup Heru. (Bgn)
“1.200 Pejuang MAKI Jatim Siap Meruntuhkan Keheningan Bangsa dengan Seruan Sakral: Gak Wayahe Mikir Korupsi, Wayahe Golek Sangu Mati”
WARTAPENADATUJATIM | Surabaya — Kota Pahlawan kembali bersiap menjadi pusat denyut perlawanan moral bangsa. Di tanah yang sejak dahulu menjadi saksi keberanian, sebuah gelombang baru akan mengalir deras, mengguncang ruang publik dan menghidupkan kembali semangat integritas dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur tengah mempersiapkan perhelatan akbar yang tidak biasa lebih berani, lebih terbuka, dan lebih menggugah daripada sebelumnya.
Di tengah hiruk-pikuk Surabaya yang tak pernah berhenti berdetak, sebuah trailer raksasa sepanjang 40 kaki telah dipersiapkan menjadi panggung orasi akbar berkonsep Publik Entertainment.
Dari kejauhan, panggung tersebut bukan hanya tampak megah, tetapi menjelma seperti monumen baru perlawanan: tempat suara rakyat menemukan nyawanya, tempat kebenaran berdiri tegak, dan tempat keheningan bangsa tentang korupsi akan dirobohkan.
Di hadapannya, 1.200 anggota MAKI dari seluruh penjuru Jawa Timur akan memenuhi ruang publik dengan semangat yang dipastikan mampu mengguncang fondasi moral kota ini.
Massa akan berdatangan bagaikan gelombang tanpa henti anak muda, akademisi, aktivis, para pekerja, dan masyarakat umum yang sudah terlalu lama menahan rasa muak terhadap korupsi yang mencabik masa depan.
Di tangan mereka, spanduk-spanduk bertuliskan pesan tegas6 akan berkibar. Di mata mereka, terlihat sinar tekad. Di dada mereka, berkobar keyakinan yang sama: bahwa korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan pengkhianatan terhadap masa depan bangsa dan setiap anak yang akan mewarisinya.
Acara ini bukan sekadar peringatan HAKORDIA ia dirancang menjadi panggilan jiwa, ruang bersama untuk menata ulang kesadaran kolektif Indonesia. Melalui perpaduan orasi, edukasi publik, serta hiburan yang dikemas dengan menarik, MAKI Jatim akan menghidupkan atmosfer yang bukan hanya membangkitkan emosi, tetapi juga memaksa publik bertanya:
“Apakah kita akan tetap diam, sementara korupsi terus mencuri masa depan kita?”Ketika acara mencapai titik kulminasi, panggung akan bergemuruh oleh satu seruan yang telah menjadi ruh pergerakan MAKI Jatim:
“Gak Wayahe Mikir Korupsi, Wayahe Golek Sangu Mati.”
Seruan ini bukan slogan. Ia adalah tamparan spiritual bagi siapa pun yang mendengarnya—mengingatkan bahwa hidup seharusnya diisi dengan amal, bukan penyelewengan; dengan integritas, bukan tipu daya; dengan kebaikan, bukan dosa yang menumpuk untuk dunia yang sementara.
Kalimat itu akan meluas, memantul dari gedung ke gedung, menabrak ruang kesadaran masyarakat, dan seakan terdengar oleh arwah para pahlawan yang pernah berjuang menegakkan kehormatan negeri ini. Banyak yang akan terdiam, banyak yang mengepalkan tangan, dan banyak pula yang merasa dihentakkan dari tidur panjang ketidakpedulian.
Heru Satriyo, Ketua MAKI Jatim, menegaskan bahwa HAKORDIA 2025 bukan sekadar momentum melainkan bukti bahwa api perlawanan terhadap korupsi masih menyala dan tak akan padam.
“HAKORDIA 2025 di Surabaya akan menjadi pembuktian bahwa semangat kami tidak pernah pudar. MAKI Jatim tidak akan berhenti bersuara meski jalan panjang menghadang. Di kota tempat para pahlawan dimakamkan, semangat mereka seakan hidup kembali dalam dada para aktivis yang berdiri tegak,” ujarnya.
Heru melanjutkan dengan nada yang lebih dalam dan penuh makna:
“Dan saat orasi penutup dikumandangkan, suasana akan menjadi lebih pekat, pekat oleh harapan dan tekad. Di momen itu kami akan mengingatkan bahwa menolak korupsi bukan hanya sikap, tetapi kewajiban moral yang menentukan arah bangsa, arah masa depan anak-anak negeri ini.”
Ia menutup dengan pernyataan yang menggugah harapan:
“Pada hari itu nanti, di bawah langit Surabaya yang memerah senja, 1.200 aktivis akan pulang membawa satu janji: selama kejujuran dijaga, masa depan Indonesia tidak akan gelap. Dan kami, MAKI Jatim, tak akan pernah lelah mengejar mataharimengejar harapan baru bagi negeri ini.” *** (Bgn)
Tiga Pilar Akan Kawal Pelaksanaan Program Pemerintah Makan Bergizi Gratis Bagi Anak Indonesia Menyambut Indonesia Emas
WARTAPENASATUJATIM | Surabaya Metropolitan – Hari Jumat (28/11/2025) bertempat di Gedung Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Provinsi Jawa Timur telah dilakukan mediasi mengenai rencana operasional dapur SPPG Kota Surabaya Dukuh Pakis yang berada di Cluster Jepang perumahan Villa Bukit Mas Surabaya, yang menampung aspirasi sekelompok warga perumahan itu yang melakukan penolakan, sehingga operasional dapur ditunda.
Kali ini mediasi yang difasilitasi oleh Badan Gizi Nasional dengan menampilkan narasumber Kusmayanti S.Hut, M.Si selaku Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Surabaya, juga mengundang Kepala Kantor Kecamatan Dukuh Pakis, Lurah Dukuh Pakis, Kapolsek Dukuh Pakis, Danramil Karang Pilang dan perangkat RT, RW serta warga Cluster Jepang Perumahan Villa Bukit Mas Surabaya.
Namun sayang, selintas pantauan awak media, dari para pihak yang diharapkan datang untuk duduk bersama membahas permasalahan yang ada yang mana dikeluh dan dikawatirkan warga berkenaan dengan keberadaan dan rencana operasional Dapur SPPG, hanya terlihat Kepala KPPG Surabaya, Lurah Dukuh Pakis dan Danramil Karang Pilang yang hadir.
Kelompok warga yang melakukan penolakan beserta RT, RW setempat tidak datang dengan berbagai alasan. Sedangkan Kapolsek dan Camat mengirimkan perwakilan dikarenakan acara berbarengan dengan tugas kedinasan yang lain.
Dari acara yang dimulai sekitar jam 09.00 dilakukan pemaparan oleh Kusmayanti mengenai visi misi dan dasar hukum program MBG yang merupakan program unggulan pemerintah melalui Peraturan Presiden RI dalam memberikan bantuan sosial kepada anak anak sekolah sebagai generasi penerus bangsa menyongsong Indonesia Emas 2045.
Sebenarnya acara mediasi itu cukup menarik, karena Kusmayanti memaparkan tahapan tahapan awal mulai dari penentuan titik, persyaratan persyaratan pokok pendirian dapur SPPG, termasuk dijelaskan hubungan dapur SPPG dengan pemilik lahan sampai persyaratan keamanan dan kebersihan lingkungan juga pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah sampai rekayasa alur lalu lintas barang dan kendaraan serta urusan parkir kendaraan sudah dipersiapkan dengan matang sesuai standar dan aturan umum yang berlaku.
Telah dijelaskan dengan penekanan berulang ulang oleh Kusmayanti, bahwa proyek dapur pendukung program MBG sepenuhnya adalah milik pemerintah, sedangkan Joko Dwitanto pemilik lahan, adalah murni sebagai pihak yang menyewakan bukan pemilik usaha.
Kusmayanti menjelaskan bahwa Peraturan Urusan Dalam (PUD) perumahan yang dipakai sebagai rujukan kelompok warga yang menolak keberadaan dan operasional dapur SPPG tidak berdasar, karena faktanya dapur SPPG pendukung program MBG bukan merupakan bentuk/tempat usaha perorangan melainkan murni bagian dari program pemerintah non profit karena memberikan bantuan sosial kepada anak anak sekolah sebagai generasi penerus bangsa untuk cita cita bangsa menuju era Indonesia Emas.
Namun sayang mediasi menjadi terasa timpang dan tidak membuahkan sebuah keputusan karena Camat sebagai pemegang wilayah dan wakil pemerintah tidak hadir, maka tidak bisa dilakukan keputusan apapun yang bisa dipakai sebagai acuan atau solusi dari permasalahan yang dibahas dalam mediasi itu.
Akhirnya diputuskan bahwa akan dilakukan mediasi secara tertulis kepada warga Cluster Jepang Perumahan Villa Bukit Mas yang akan dipersiapkan oleh Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Surabaya Badan Gizi Nasional. Sedangkan Lurah Dukuh Pakis memberikan dukungan dengan menyiapkan petugas kelurahan dalam mendistribusikan bahan mediasi tertulis tersebut. Sedangkan Polsek Dukuh Pakis dan Koramil Karang Pilang sebagai aparat keamanan akan mengawal dan menjaga kondusifitas keamanan warga dan operasional dapur SPPG sebagai pendukung keberlangsungan program pemerintah MBG.
Dengan tidak bisa beroperasinya dapur SPPG Dukuh Pakis, maka ada sebanyak 2.862 anak sekolah calon penerima manfaat yang terdampak.(Houget***)
Kalinda & MAKI Jatim Resmi Bubarkan Panitia JSEF 2025: Syukuran, Evaluasi, dan Lahirnya Role Model Baru Penyelenggaraan Event Jawa Timur
WARTAPENASATUJATIM | Pasuruan – CV Kalinda Sukses Bersama bersama Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur resmi menggelar rapat pembubaran panitia Jatim Super Exhibition Fair (JSEF) Volume III 2025 pada Sabtu (29/11/2025).
Pertemuan tersebut tidak hanya menjadi seremoni penutupan panitia, tetapi juga ajang syukuran serta evaluasi menyeluruh atas penyelenggaraan pameran akbar yang digelar di Fairway Ninemall Surabaya pada 31 Oktober–2 November 2025 lalu.
Direktur CV Kalinda Sukses Bersama, Dwi Yulis, mengungkapkan bahwa keberhasilan JSEF 2025 merupakan hasil kerja solid seluruh tim meski proses persiapan berlangsung dalam waktu singkat dan penuh dinamika.
Ia secara khusus memberikan apresiasi kepada Ketua Panitia, Yuniawati atau Mbok Mak, yang dinilai bergerak cepat dalam merespons setiap situasi di lapangan.
“Saya apresiasi kepada ketua panitia, Yuniawati atau Mbok Mak, yang selalu kompak dan cekatan membaca situasi ketika muncul permasalahan di area pameran,” ujar Dwi Yulis.
Ia menambahkan, ritme kerja tim yang stabil tak lepas dari peran Ketua MAKI Jatim, Heru Satriyo, yang turut melakukan pengawasan dan memberikan arahan strategis sepanjang proses penyelenggaraan.
“Kolaborasi ini menjadi catatan penting dan menjadi momen edukasi bagi Kalinda untuk event-event besar lainnya,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua MAKI Jatim, Heru Satriyo, menilai keberhasilan JSEF 2025 bukan sekadar capaian teknis, namun juga bukti kematangan manajemen kolaboratif antara Kalinda dan MAKI Jatim.
Ia menekankan bahwa pola kerja yang terbangun dalam event ini layak dijadikan standar baru dalam penyelenggaraan event di Jawa Timur.
“Keberhasilan penyelenggaraan JSEF 2025 harus menjadi role model untuk event-event berikutnya yang diselenggarakan Kalinda,” tegas Heru usai rapat.
Rapat pembubaran yang dihadiri jajaran pengurus MAKI Jatim dan tim Kalinda tersebut juga menjadi ruang refleksi untuk memetakan kekuatan tim, mengevaluasi tantangan di lapangan, serta merumuskan rekomendasi strategis bagi event mendatang. Suasana akrab mewarnai proses evaluasi yang dilakukan secara komprehensif dan partisipatif.
MAKI Jatim berharap, dengan struktur kerja yang sudah terbukti efektif, Kalinda dapat terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan event, terlebih memasuki tahun 2026 yang diproyeksikan dipenuhi agenda besar.
Berakhirnya masa tugas panitia menandai tuntasnya rangkaian JSEF Volume III 2025 yang tahun ini mencatat antusiasme tinggi dari pelaku usaha, komunitas, serta berbagai stakeholder di Jawa Timur.
Dengan ritme kerja yang makin terstandarisasi dan profesional, Kalinda dinilai siap melahirkan event-event berkelas dan memberikan dampak luas bagi publik di tahun-tahun mendatang. (Bgn)
Diduga Persekongkolan Provokator Dengan Sejumlah Warga Hambat Operasional Dapur SPPG di Villa Bukit Mas Surabaya
WARTAPENASATUJATIM | Surabaya Metropolitan – Seperti diberitakan sebelumnya, keberadaan dapur SPPG di wilayah Dukuh Pakis tepatnya di Cluster Jepang – Perumahan Villa Bukit Mas mengalami hambatan operasional, yang dijadwalkan beroperasi sejak hari Senin (24/11/2025) sampai dengan hari ini Jumat (28/11/2025) belum juga bisa beroperasi untuk melayani sebanyak 2.862 calon penerima manfaat, yang notabene adalah para anak-anak sekolah generasi penerus bangsa yang tersebar dalam 15 sekolah di seputaran wilayah Kecamatan Dukuh Pakis.
Ironisnya ketika awak media menghubungi Joko Dwitanto, selaku mitra program pemerintah MBG dengan merelakan rumah pribadinya untuk dijadikan dapur pendukung SPPG, mengatakan bahwa belum beroperasinya dapur SPPG Dukuh Pakis karena adanya penolakan warga terhadap keberadaan dapur tersebut, seperti adanya surat penolakan yang ditanda tangani oleh lebih dari 20 orang warga, juga terlihat dengan banyaknya spanduk/banner penolakan yang dipasang di pagar rumah warga layaknya masa kampanye pemilu.
Namun ketika awak media mencermatinya isi surat penolakan warga dan isi banner tersebut, banyak hal bertentangan dengan kondisi dilapangan.
Misalnya, surat penolakan yang ditanda tangani oleh lebih dari 20 orang warga berisi keberatan atas, penumpukan sampah, tidak dikelolanya limbah dengan baik, kegaduhan dan bising atas operasional dapur, dan banyaknya warga luar perumahan yang hilir mudik.
Saat awak media melakukan kunjungan ke lokasi dapur, oleh Joko ditunjukkan bahwa pada kenyataannya dapur pendukung SPPG sama sekali belum beroperasi, jadi semua unsur bahan penolakan warga tidak terbukti.
Kepada awak media Joko mengatakan bahwa sudah membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, baik limbah cair maupun limbah padat dan sampah dapur.
Joko juga menunjukkan surat persetujuan dari tetangga/warga terdekat dapur yaitu warga depan, belakang, kanan dan kiri dengan ditanda tangani oleh Ketua RT setempat. Ada hal janggal dirasakan oleh Joko ketika diketahui adanya lebih dari 20 orang warga melakukan penolakan, padahal jumlah rumah dari pintu masuk Cluster Jepang sampai dapur tidak lebih dari 15 unit rumah.
Dengan adanya ketidaksesuaian antara keberatan warga dengan bukti-bukti dilapangan Joko meminta bantuan para pihak yang berwenang termasuk kepada Kusmayanti S.Hut, M.Si selaku Kepala KPPG Kota Surabaya untuk memberikan sosialisasi kepada warga terkait program pemerintah dalam MBG.
Terkait dengan banyaknya spanduk/banner yang terpasang di pagar pagar rumah warga, awak media mendapatkan informasi bahwa diduga yang melakukan pemasangan adalah pihak keamanan lingkungan Cluster Jepang sendiri dan banyak warga yang pagarnya dipasang banner tidak berani menolaknya.
Diduga telah terjadi semacam persekongkolan antara segelintir provokator dengan pengurus lingkungan setempat di Cluster Jepang itu sendiri. Mari kita tunggu cerita selanjutnya. (Houget***)
Skandal Ratusan Miliar di Jantung Pelabuhan: Kejari Tanjung Perak Tahan Enam Pejabat Pelindo–APBS dalam Kasus Korupsi Kolam Tanjung Perak
WARTAPENASATUJATIM | Surabaya – Awan gelap yang menyelimuti Proyek Strategis Nasional di Pelabuhan Tanjung Perak akhirnya pecah. Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak resmi membongkar skandal korupsi berskala besar terkait pemeliharaan dan pengusahaan kolam pelabuhan yang digarap PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 bersama PT Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) sepanjang tahun 2023–2024.
Pengungkapan kasus ini diumumkan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Darwis Burhansyah, pada Kamis (27/11/2025), dalam konferensi pers yang berlangsung tegas dan terbuka.
Darwis menegaskan bahwa tim penyidik telah menemukan pola pelanggaran hukum yang terencana, sistematis, dan dilakukan secara bersama-sama oleh pihak yang memiliki wewenang strategis.
“Tim Penyidik kami telah mengantongi alat bukti yang cukup. Ada pelanggaran serius dan sistematis dalam pengelolaan kolam pelabuhan Tanjung Perak,” ujar Darwis dengan nada tegas.
Dari hasil penyidikan, terungkap rangkaian praktik koruptif yang dinilai merugikan keuangan negara dalam jumlah besar. Sejumlah temuan penting antara lain:
1. Pengerukan Tanpa Konsesi. PT APBS kedapatan melakukan pengerjaan pengerukan tanpa perjanjian konsesi resmi, sebuah pelanggaran mendasar dalam sistem pengelolaan pelabuhan nasional.
2. Mark-up Anggaran Pemeliharaan. Anggaran pemeliharaan kolam diduga dimark-up secara terstruktur demi memperkaya pihak tertentu, mematikan prinsip transparansi dan efisiensi.
3. Pengalihan Pekerjaan kepada Pihak Ketiga. Meski ditunjuk sebagai pelaksana, PT APBS justru mengalihkan pekerjaan pengerukan kepada vendor lain, yakni PT SAI dan PT Rukindo, yang sebenarnya memiliki kapal keruk fasilitas yang tidak dimiliki APBS.
Selain itu, Pelindo Regional 3 juga terindikasi mengabaikan kewajiban prosedural, termasuk tidak melibatkan KSOP Tanjung Perak dan melakukan penunjukan langsung terhadap APBS yang tak memenuhi syarat kompetensi.
Setelah gelar perkara dan memastikan alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP, Kejari Tanjung Perak menetapkan enam tersangka dari dua perusahaan tersebut. Mereka adalah:
AWB, Regional Head PT Pelindo Regional 3 (2021–2024).HES, Division Head Teknik PT Pelindo Regional 3.
EHH, Senior Manager Pemeliharaan Fasilitas Pelabuhan PT Pelindo Regional 3.
F, Direktur Utama PT APBS (2020–2024).
MYC, Direktur Komersial, Operasi dan Teknik PT APBS (2021–2024).
DWS, Manager Operasi dan Teknik PT APBS (2020–2024).
Penyidik menemukan bahwa keenamnya diduga terlibat dalam rekayasa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) hingga mencapai Rp 200,5 miliar, dengan cara-cara manipulatif seperti: menggunakan data tunggal dari vendor, tidak menyertakan Engineering Estimate (EE), menyusun HPS tanpa dukungan konsultan, dan mengondisikan dokumen agar APBS dapat “lolos” meski tidak memiliki kapal keruk.
Rekayasa ini membuka jalan bagi APBS untuk mengalihkan pelaksanaan pekerjaan kepada vendor lain, sementara mereka tetap menikmati nilai kontrak.
Keenam tersangka kini ditahan di Cabang Rutan Klas I Surabaya, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, untuk masa 20 hari mulai 27 November hingga 16 Desember 2025.
Penahanan ini dilakukan untuk mencegah risiko terjadinya: pelarian, penghilangan atau perusakan barang bukti, serta pengulangan tindak pidana.
Kini para tersangka dijerat dengan pasal-pasal krusial dalam UU Tindak Pidana Korupsi: Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Ancaman hukuman dari kedua pasal tersebut mencapai penjara seumur hidup dan kewajiban mengembalikan kerugian negara.
Kasus besar ini menjadi peringatan keras bagi seluruh BUMN dan anak perusahaannya untuk mengutamakan akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola perusahaan yang sehat.
“Ini bukan sekadar penegakan hukum, tetapi upaya menjaga aset negara dari tangan-tangan yang ingin merampasnya,” tegas Darwis.
Dengan langkah sigap Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, publik kini menunggu lanjutan proses hukum, termasuk potensi tersangka baru dan upaya pemulihan kerugian negara dalam kasus yang nilainya menembus ratusan miliar rupiah ini.*** (Bgn)
Kemendukbangga/BKKBN Jatim Siap Masuki Era Baru: Media Gathering Tegaskan Transformasi Kelembagaan dan Akselerasi Stunting 2025
WARTAPENASATUJATIM | Mojokerto, 27–28 November 2025 — Babak baru kebijakan kependudukan nasional resmi dimulai di Jawa Timur. Media Gathering BKKBN Provinsi Jawa Timur yang berlangsung selama dua hari di Aryana Hotel & Resort, Mojokerto, menjadi ajang strategis bagi pemerintah dan insan pers untuk memperkuat pemahaman publik mengenai transformasi besar BKKBN menjadi kementerian serta percepatan agenda nasional penurunan stunting pada 2025.
Puluhan jurnalis dari berbagai platform media hadir, menciptakan diskusi yang dinamis dan penuh semangat. Acara dibuka oleh Sukamto, S.E., M.Si., Plh. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya peran media dalam menyebarluaskan kebijakan dan program strategis pemerintah.
“Media gathering ini bukan hanya sebuah pertemuan, tetapi ruang konsolidasi untuk memperkuat sinergi kita dalam menyampaikan program pembangunan keluarga kepada masyarakat,” ujarnya.
Transformasi Kelembagaan: BKKBN Beralih Menjadi Kementerian
Salah satu pokok bahasan utama yang menyita perhatian peserta adalah perubahan nomenklatur BKKBN menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Transformasi ini dipandang sebagai langkah monumental yang memberi BKKBN ruang dan kewenangan lebih luas dalam merumuskan arah pembangunan keluarga di Indonesia.
Sejumlah dampak strategis dari perubahan tersebut di antaranya:
Penguatan otoritas dalam penyusunan kebijakan pembangunan keluarga
Peningkatan struktur kelembagaan hingga tingkat daerah
Perluasan cakupan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga
Tanggung jawab lebih besar dalam menyiapkan generasi menuju Indonesia Emas 2045
Menurut Sukamto, tahun 2025 menjadi fase transisi yang sangat menentukan sebelum implementasi penuh pada tahun berikutnya.
“Perubahan ini membawa konsekuensi besar. Seluruh perangkat, kebijakan, dan tata kelola harus disesuaikan dengan mandat baru kementerian,” tegasnya.
2025: Tahun Percepatan Penurunan Stunting dan Penguatan Quick Win
Agenda percepatan penurunan stunting tetap menjadi prioritas nasional. Lewat edukasi masif yang diperkuat oleh dukungan media, BKKBN berharap masyarakat semakin memahami bahwa pencegahan stunting dimulai dari keluarga dan harus dilakukan sejak dini.
Program-program unggulan dalam Quick Win 2025 mendapat penekanan khusus, di antaranya:
Genting (Gerakan Cegah Stunting), Kendiri, Tamasya, Sidaya, Aplikasi Super Air.Distribusi MBG (Makanan Bergizi) untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta non-PAUD
Tahun 2025 menjadi tahap awal distribusi MBG di sejumlah kabupaten/kota di Jawa Timur. Meskipun cakupan masih terbatas, pelatihan pendamping keluarga, SPPG, dan kader terus diperkuat sebagai persiapan menuju implementasi berskala besar.
“Jatim terus bergerak. Kualitas pendamping menjadi fokus kami untuk memastikan layanan berjalan optimal,” jelas Sukamto.
Pendamping Keluarga: Garda Terdepan Pembangunan Keluarga
Dalam pelaksanaan program Bangga Kencana, pendamping keluarga memiliki peran vital. Mereka bertugas memantau kondisi gizi ibu dan anak, memberikan edukasi, memastikan layanan program pemerintah tepat sasaran, hingga mengawal pertumbuhan anak agar terhindar dari risiko stunting.
Pemerataan jumlah serta peningkatan kapasitas pendamping keluarga menjadi salah satu strategi kunci yang terus didorong oleh BKKBN Jatim sepanjang masa transisi.
Seruan Nasional: Cegah Pernikahan Usia Dini
Pada sesi penutup, BKKBN menggarisbawahi kembali bahaya pernikahan usia dini yang berdampak pada kesehatan reproduksi dan peningkatan risiko stunting. Standar usia ideal menikah kembali ditegaskan: 21 tahun untuk perempuan, 25 tahun untuk laki-laki.
Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi nasional membangun keluarga sehat, stabil, dan berkualitas.
Media: Mitra Penting dalam Membangun Literasi Keluarga
BKKBN menegaskan bahwa keberhasilan transformasi kelembagaan maupun program percepatan pencegahan stunting tidak akan tercapai tanpa dukungan media. Peran media dianggap sebagai salah satu kekuatan utama dalam menyampaikan informasi secara masif dan akurat kepada masyarakat.
“Media adalah jembatan yang menghubungkan kebijakan pemerintah dengan kesadaran masyarakat. Kami berharap sinergi ini terus berlanjut dan semakin kuat,” tutur Sukamto.
Sinergi antara BKKBN, pemerintah daerah, dan media diyakini mampu mempercepat pemahaman publik mengenai arah baru pembangunan keluarga di Indonesia.
Menguatkan Kolaborasi Menuju Indonesia Emas 2045
Media Gathering BKKBN Jawa Timur tahun ini menandai penguatan kolaborasi antara pemerintah dan insan pers dalam menyongsong era baru pembangunan keluarga di Indonesia. Transformasi kelembagaan, penguatan program Quick Win 2025, hingga peningkatan peran pendamping keluarga menjadi fondasi penting menuju keluarga Indonesia yang lebih sehat dan berdaya.
Dengan sinergi yang solid, Indonesia bergerak semakin mantap menuju 2045 mewujudkan keluarga sehat, generasi unggul, dan bangsa yang berdaya saing tinggi.*** (Bgn)
Pengunjung Tewas Di Diskotik Ibiza, Polisi Melakukan Penyelidikan
WARTAPENASATUJATIM | Surabaya – Suasana dini hari di kawasan pusat Kota Surabaya mendadak mencekam setelah seorang pengunjung Diskotik Ibiza ditemukan tewas dengan kondisi kepala berlumuran darah. Peristiwa tragis itu terjadi pada Kamis (27/11/2025) di Kompleks Ruko Andika Plasa, Jalan Simpang Dukuh, Genteng, Surabaya.
Hingga kini, identitas korban masih belum dipublikasikan secara resmi oleh pihak kepolisian. Namun, kejadian tersebut sempat mengundang perhatian warga sekitar serta menimbulkan pertanyaan besar mengenai apa yang sebenarnya terjadi di dalam salah satu tempat hiburan malam yang cukup dikenal tersebut.
Keributan Diduga Jadi Pemicu Awal
Kejadian Mmnurut informasi awal, bahwa insiden bermula dari sebuah keributan di dalam area Diskotik Ibiza. Belum diketahui secara pasti penyebab kericuhan tersebut, namun petugas keamanan atau security tempat hiburan itu sempat berupaya melerai situasi.
Korban, yang mengalami luka serius terutama di bagian kepala, kemudian dievakuasi oleh pihak keamanan menggunakan kursi roda. Dari pantauan dalam video yang diterima redaksi, wajah dan kepala korban tampak berlumuran
darah ketika dibawa keluar menuju area bawah gedung.Security tampak bergegas menurunkan korban melalui akses tangga atau jalur ruko. Kondisi korban saat itu terlihat sangat kritis.
Korban Terjatuh di Halaman Ruko dan Tidak Mendapat Pertolongan Cepat
Dalam video yang sama, sesampainya di lantai bawah, korban tampak tidak stabil di atas kursi roda. Beberapa detik kemudian, korban terjatuh dan tubuhnya menghantam area halaman ruko.
Yang mengejutkan, petugas keamanan yang mengawalnya tampak membiarkan korban berada dalam posisi tergeletak tanpa upaya pertolongan medis darurat.
Tidak terlihat adanya tindakan untuk memanggil ambulans maupun membawa korban ke fasilitas kesehatan terdekat. Korban dibiarkan tergeletak selama beberapa waktu.
Tanpa mendapatkan pertolongan yang memadai, korban akhirnya dinyatakan meninggal di lokasi kejadian Rekaman video tersebut kemudian menyebar luas dan memancing perhatian banyak pihak, termasuk warga sekitar dan pengguna media sosial. Namun, aparat kepolisian mengingatkan agar masyarakat tidak menyebarkan potongan video atau informasi yang belum terverifikasi.
Polisi: Masih Dalam Penyelidikan
Kanit Reskrim Polsek Genteng, Iptu Vian, saat dikonfirmasi oleh awak media, membenarkan adanya kejadian tersebut. Ia menegaskan bahwa polisi masih mendalami kasus ini, termasuk menelusuri kronologi lengkap dan peran pihak-pihak yang ada di TKP.
“Kasus tersebut masih dalam proses
penyelidikan mas, ujar īptu Vian singkat, Kamis (27/11/2025).Ia menambahkan bahwa pihaknya kini tengah mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi, termasuk petugas keamanan yang terakhir terlihat bersama korban sebelum meninggal.
Imbauan Kepolisian: Warga Diminta
Tidak Sebar Informasi yang Belum TerverifikasiDi tengah maraknya peredaran video di media sosial, Polsek Genteng meminta masyarakat untuk tetap bijak dalam menerima dan membagikan informasi. Aparat mengingatkan bahwa penyebaran kabar tanpa verifikasi dapat memperkeruh suasana dan mengganggu jalannya penyidikan.
“Kami meminta masyarakat tetap tenang dan tidak menyebarkan informasi yang belum jelas sumbernya karena dapat mengganggu proses penyidikan,” tegasnya.
Pihak kepolisian juga menegaskan bahwa setiap perkembangan terbaru akan disampaikan secara resmi melalui saluran yang kredibel.
Identitas Korban Masih Misterius
Sampai berita ini ditulis, identitas korban masih belum dirilis oleh pihak berwenang-
Polisi disebutkan masih melakukan pendataan dan proses identifikasi dengan mengumpulkan bukti serta keterangan yang ada.Belum ada informasi tambahan mengenai apakah keluarga korban sudah dihubungi atau apakah terdapat unsur penganiayaan dalam kejadian tersebut. Semua kemungkinan masih terbuka dan menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut.(Red)***
Danrem Untoro Ajak Jaga Kepercayaan Rakyat dan Tingkatkan Pengabdian
WARTAPENASATUJATIM | Madiun – Peringatan HUT ke-62 Korem 081/DSJ tahun ini mengusung tema “Bersama Rakyat, Korem 081/DSJ Mengabdi untuk Negeri.” Danrem 081/DSJ Kolonel Arm Untoro Hariyanto menyampaikan bahwa tema tersebut merefleksikan jati diri TNI yang lahir dari rakyat dan mengabdikan diri untuk kepentingan rakyat.
“Tema ini mencerminkan jati diri TNI, bahwa kekuatan kita bersumber dari rakyat, bekerja untuk rakyat, dan berjuang bersama rakyat,” kata Pamen TNI AD itu dalam sambutannya pada acara syukuran HUT ke-62 Korem 081/DSJ di Aula Jenderal Sudirman, Makorem, Jl. Pahlawan No. 50 Kota Madiun, Rabu (26/11/2025).
Baca Juga: Pasiter Kodim 0829/Bangkalan Tinjau Survei Lokasi KDKMP di Wilayah Koramil Geger
Dalam kesempatan tersebut, ia mengimbau agar momentum syukuran ini menjadi pengingat atas perjalanan panjang Korem 081/DSJ yang terbangun dari sejarah pengabdian, kerja keras, serta dukungan penuh masyarakat.
Danrem Untoro juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh prajurit dan PNS Korem 081/DSJ atas dedikasi, profesionalisme, dan loyalitas yang senantiasa ditunjukkan dalam setiap pelaksanaan tugas.
Ia pun mengajak untuk selalu bersyukur, karena hingga usia ke-62, Korem 081/DSJ masih memegang kepercayaan rakyat dan tetap berada di garis depan dalam menghadapi berbagai tantangan tugas.
Baca Juga: MAKI Jatim Menatap Terangnya Keadilan: “Dukungan Menguat Untuk Ira Puspadewi di Sidang Tipikor 2025”
Mulai dari penanganan bencana alam, pembinaan teritorial, peningkatan ketahanan pangan, hingga menjaga kondusivitas wilayah.
Menutup sambutannya, ia menekankan pentingnya menjaga kepercayaan tersebut dan terus meningkatkan pengabdian di tengah masyarakat.
“Mari kita pelihara kepercayaan ini dengan menjaga nama baik satuan, meningkatkan kemampuan, memperkuat disiplin, dan mengedepankan sikap humanis dalam berinteraksi dengan masyarakat. TNI harus terus hadir sebagai solusi untuk mengatasi berbagai kesulitan rakyat,” pungkasnya.(dyah)***
Pasiter Kodim 0829/Bangkalan Tinjau Survei Lokasi KDKMP di Wilayah Koramil Geger
WARTAPENASATUJATIM | BANGKALAN – Pasiter Kodim 0829/Bangkalan Kapten Inf A. Abidin memimpin langsung kegiatan survei lokasi program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di wilayah Koramil 0829-15/Geger, Rabu (26/11/25).
Baca Juga: KONSOLIDASI DPW, DPD, DAN DPC PARTAI PARSINDO JAWA TIMUR MENUJU PEMILU 2029
Survei dilakukan di tiga desa sasaran, yakni Desa Lerpak, Desa Banyoneng Dejeh, dan Desa Kampak, dengan pendampingan dari Bati Tuud Koramil Geger beserta tiga personel Babinsa.
Dalam kegiatan tersebut, Pasiter hadir bersama staf dan tim konsultan pembangunan untuk memastikan kesiapan lapangan serta kelayakan lokasi yang akan dijadikan titik program KDKMP.
Turut hadir pula ketua koperasi dari masing-masing desa, kepala desa serta perangkat desa yang terlibat dalam proses verifikasi.
Kapten Inf A. Abidin menjelaskan bahwa survei ini merupakan tahap penting dalam memastikan program berjalan tepat guna.
Baca Juga: Operasi Zebra Semeru Polresta Malang Kota Bagikan 100 Helm Gratis
“Kami melakukan cek langsung agar setiap lokasi sesuai ketentuan dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Kodim 0829 berkomitmen mendukung program yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan warga,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi peran Babinsa dan pemerintah desa yang aktif mendampingi kegiatan di lapangan. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib, lancar, dan aman, serta menjadi pondasi awal bagi kelanjutan program KDKMP di wilayah Kecamatan Geger.(dyah)***
