MBG
MAKI Jatim Telisik Penggunaan APBD Sidoarjo Rp20 Miliar untuk SPPG MBG: Potensi Konflik Kepentingan Disorot
WARTAPENASATUJATIM | Sidoarjo, 14 November 2025 — Alokasi dana Rp20 miliar dari APBD Kabupaten Sidoarjo untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menimbulkan tanda tanya besar terkait transparansi dan tata kelola anggaran. Program yang merupakan mandat Pemerintah Pusat melalui Badan Gizi Nasional ini sejatinya ditujukan untuk memperkuat layanan gizi di sekolah afirmasi, kawasan pinggiran, serta wilayah dengan masalah gizi kronis. Namun, mekanisme bisnis berbasis profit yang melekat pada operasional SPPG justru membuka ruang potensi penyimpangan.
Berdasarkan perhitungan biaya teknis, satu unit SPPG dengan dapur dan peralatan lengkap membutuhkan anggaran Rp1,2 hingga Rp1,5 miliar. Dengan demikian, suntikan dana Rp20 miliar dari APBD Sidoarjo diperkirakan mampu membiayai pembangunan sedikitnya 13 hingga 14 unit SPPG. Setiap unit nantinya akan menerima pendapatan dari dua sumber: penggantian biaya penyediaan makanan MBG per siswa dan biaya sewa resmi yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat.
Skema pendanaan ganda inilah yang dinilai memerlukan perhatian khusus. Pasalnya, meski bersifat program publik, operasional SPPG membuka peluang profit bagi pihak pengelola. Pertanyaan mendasar pun muncul: siapa yang akan ditunjuk sebagai pengelola 13–14 SPPG tersebut, bagaimana mekanisme pembagian keuntungan, dan apakah ada potensi konflik kepentingan dalam proses penunjukannya?
Tanpa pengawasan yang memadai, ruang untuk praktik KKN, penyimpangan anggaran, hingga tumpang tindih kepentingan sangat mungkin terjadi. Apalagi jika keuntungan dari SPPG yang dibiayai dana publik justru mengalir ke kelompok tertentu atau tidak kembali kepada pemerintah daerah sebagaimana prinsip dasar pengelolaan keuangan negara.
Ketua MAKI Koorwil Jawa Timur, Heru, menegaskan bahwa lembaganya telah menyiapkan langkah investigasi awal. Tim Litbang dan investigasi MAKI Jatim resmi ditugaskan untuk menelaah secara mendalam struktur anggaran, proses perencanaan, serta potensi kerawanan dalam proyek pembangunan SPPG di Sidoarjo.
“Telaah terhadap Pemkab Sidoarjo akan menjadi entry point bagi MAKI Jatim untuk menelusuri kabupaten dan kota lain yang juga mengalokasikan APBD untuk pembangunan SPPG MBG. CATAT ITU,” tegas Heru.
MAKI Jatim menekankan bahwa program pemerintah yang memadukan tujuan sosial dan unsur profit, seperti SPPG MBG, harus memiliki standar transparansi yang jauh lebih ketat agar tidak menjadi celah praktik koruptif. Lembaga tersebut memastikan pemantauan akan terus dilakukan demi menjamin bahwa setiap rupiah APBD digunakan sesuai koridor akuntabilitas dan kepentingan publik.
Polri dan Strategi “Community Policing” dalam Mengamankan Program Makan Bergizi Gratis
Jakarta, wartapenasatu.com – Wartawan senior Bambang Harimurti (BHM) menyoroti peran strategis Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam mengawal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Menurut BHM, keterlibatan Polri bukan sekadar soal distribusi makanan, melainkan untuk mengantisipasi risiko kesehatan yang bisa menjadi bumerang bagi program ambisius ini.
Dalam pemaparannya, BHM mengungkapkan kekhawatirannya terhadap potensi kegagalan eksekusi program yang dinilainya baik.
“Mimpi buruk saya adalah kalau program yang baik ini, gara-gara dalam eksekusi ada masalah, malah berbalik menjadi bumerang,” ujar BHM, Rabu 12 November 2025, dalam diskusinya di program INANEWS.
Ia mencontohkan kasus di India, negara yang menjadi inspirasi program ini, di mana satu sekolah pernah mengalami tragedi 22 anak meninggal akibat keracunan makanan. “Ada waktu yang nyuci alat masak, ada zat kimia. Wah, skandal besar,” kenang BHM.
BHM juga mengingatkan soal karakteristik fisiologis masyarakat Indonesia. “Mayoritas orang Indonesia itu alergi susu. Jadi kalau tahu-tahu dipaksain minum susu, diare dia,” tegasnya.Pengalaman pribadi BHM memperkuat peringatan ini. Ketika ia membantu Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di rumahnya dan memberikan susu, banyak anak yang mengalami diare. “Akhirnya kita ganti kacang hijau,” katanya.
Masalah serupa juga terjadi dengan alergi kacang yang bisa berakibat fatal. “Sekarang misalnya alergi kacang itu, anak-anak bisa mati kalau makan kacang,” peringatannya.BHM menilai keterlibatan Polri dalam program MBG saat ini masih bersifat transisi.
“Polisi ini sekarang transisi. Karena ini hal yang baru, kalau dilaksanakan tidak dengan benar bisa mengakibatkan masalah keamanan, makanya intel harus masuk,” jelasnya.
Kendati begitu, BHM menyinggung keunggulan Polri dalam mengelola SPPG yang menurutnya, terletak pada kemampuan menyusun Standard Operating Procedure (SOP) yang ketat.
“Polri termasuk Indonesia yang jagoan dalam soal standar operasional, apalagi SPPG POLRI itu kemarin mendapat apresiasi Presiden Prabowo yang pengelolaannya paling baik,” katanya.
Ia mengusulkan beberapa protokol penting dalam hal pelaksanaan program MBG ini diantaranya ; Sekolah harus mencatat siswa yang memiliki alergi makanan tertentu. Sebelum pemberian makanan, harus dikonfirmasi dulu potensi alergi. Guru-guru harus dilatih mengenali gejala dan respons cepat jika ada masalah kesehatan. Prosedur cuci tangan dan penanganan darurat harus diajarkan dengan jelas.
“Jika perlu tambahan suplemen makanan untuk anak-anak seperti vitamin yang fungsinya untuk menekan angka stunting,” ujar Bambang mantan Pemred Tempo.
Data terbaru menunjukkan program ini telah menjangkau 29,6 juta penerima manfaat, dengan 9.406 dapur SPPG beroperasi di 514 kabupaten/kota. Yang lebih mengesankan, model SPPG yang dikelola POLRI berhasil mencatat tingkat keamanan pangan 99,1% dengan waktu distribusi rata-rata hanya 2,3 jam.
BHM membandingkan keterlibatan Polri dengan konsep “community policing” (kepolisian warga) yang ia pelajari di Jepang.
Disana, polisi tidak hanya menjaga keamanan tetapi juga terlibat dalam kehidupan masyarakat, termasuk membantu anak-anak mengerjakan PR.
Menurutnya di Jepang, keamanan itu bukan hanya tugas Polisi, tapi juga peran serta aktif masyarakat membantu menciptakan keamanan untuk seluruh masyarakat.
“Jadi sama halnya dengan Program MBG yang ditujukan untuk keperluan masyarakat ini. Masyarakat harus bisa berkontribusi untuk mewujudkan program MBG yang aman dan bermanfaat,” katanya.
BHM menekankan pentingnya pengelolaan narasi publik untuk program MBG yang menyentuh 80 juta anak dan lebih dari 100 juta orang tua.
“Dari sisi narasi, kan bahaya 100 juta orang ini kalau tidak dimanage soal isu MBG yang berkembang, tugas Polisi itu menjadi katup pengaman agar tidak meledak akibat dari isu negatif yang muncul, pertama SPPG POLRI ini menjadi contoh bagi SPPG lainnya, kemudian menjadi pembimbing setelahnya posisi POLRI bisa menjadi pengawas,” katanya.
Ia menggunakan analogi film India yang durasinya 3 jam. “Mungkin 2 jam 45 menit jagoan kalah terus, tapi 15 menit terakhir menang. Dan ketika orang selesai nonton, yang diingat ya 15 menit terakhir,” jelasnya.
Strategi komunikasi yang diusulkan BHM adalah jujur mengakui masalah yang terjadi, lalu menunjukkan solusi dan pembelajaran dari setiap insiden.
“Kalau ada anak keracunan atau masuk rumah sakit, kita beritakan. Tapi ketika anak itu sudah sembuh dan pulih, kita angkat lagi ceritanya, dan jadikan momen edukasi,” ujarnya.
BHM menegaskan bahwa MBG bukan sekadar program pemberian makan, melainkan investasi kesehatan jangka panjang.
Ia mengutip data World Food Organization (lembaga PBB) yang menyebutkan bahwa investasi 1 USD dalam program makan bergizi menghasilkan return 9 USD bagi generasi penerima manfaat MBG ini di tahun 2045 nanti.
“Kalau kita investasi ke orang sampai dapat sarjana, baru produktif berapa tahun, kena serangan jantung, biaya BPJS serangan jantung bisa ratusan juta. Negara rugi,” paparnya, menyoroti masalah obesitas dan penyakit degeneratif yang kini menyerang usia produktif.
Harymurti mengungkapkan, SPPG POLRI berhasil mencapai efisiensi 15-20% lebih tinggi dibandingkan model konvensional.
“Biaya per porsi hanya Rp 12.500, sementara model Kemenkes Rp 15.200. Dalam skala miliar porsi, ini penghematan yang sangat signifikan,” paparnya.
Perbedaan ini terjadi karena sistem berlapis yang dilakukan Satuan Pelaksana (SPPG) lain, di mana banyak “kuarteg” (perantara) mengambil keuntungan sebelum makanan sampai ke anak-anak.
BHM berharap pengalaman Polri dalam mengawal MBG dapat menjadi pembelajaran bagi SPPG lainnya, sehingga program yang digadang-gadang dapat mengubah masa depan generasi Indonesia ini benar-benar terlaksana dengan baik dan aman.
Pangdam V/Brawijaya Dampingi Wakasad Tinjau Dapur SPPG MBG Preneur di Kota Malang
WARTAPENASATUJATIM | MALANG – Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin mendampingi Wakasad Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa, S.I.P., M.M., dalam peninjauan Dapur SPPG MBG Preneur Yayasan Prokids Anak Indonesia di Sawojajar, Kota Malang, Jumat (07/11/2025).
Kegiatan ini menegaskan komitmen TNI dalam memperkuat peran sosial dan kemanusiaan di tengah masyarakat.
Turut hadir dalam rombongan Wairjenad Mayjen TNI Muhamad Muchidin, Pa Sahli Kasad Mayjen TNI Anton Yulianto, Waaster Kasad Brigjen TNI Boemi Ario Bimo, serta jajaran pejabat Kodam V/Brawijaya dan Forkopimda Kota Malang.
Ketua Yayasan Prokids Anak Indonesia, H. Arie Aripin, menyampaikan bahwa dapur tersebut merupakan fasilitas modern berbasis teknologi yang digunakan untuk memproduksi makanan bergizi bagi anak-anak sekolah. Sistem digitalnya mampu menghitung kebutuhan kalori hingga proses distribusi secara otomatis.
Wakasad bersama Pangdam dan rombongan meninjau seluruh fasilitas dapur, mulai dari ruang penerimaan bahan, pengolahan, pengepakan, hingga pemuatan makanan siap saji. Dalam kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan prasasti, pengguntingan pita, serta makan bersama.
Menurut Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa, TNI tidak hanya berperan dalam pertahanan negara, tetapi juga aktif mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini.
“Kehadiran TNI harus selalu memberi manfaat bagi rakyat,” tegasnya.
Kegiatan tersebut menjadi bukti nyata sinergi TNI, pemerintah daerah, dan lembaga sosial dalam memperkuat ketahanan pangan serta kesejahteraan masyarakat.
Kolaborasi ini diharapkan memperkuat semangat kebersamaan dan membangun fondasi sosial yang kokoh di wilayah Malang Raya. (Bgn)
Tim Dokkes Polres Magetan Uji Food Safety di SPPG Poncol
WARTAPENASATUJATIM | MAGETAN – Polres Magetan Polda Jatim melalui Seksi Kedokteran dan Kesehatan (Si Dokkes) melaksanakan pengecekan kesiapan pelayanan SPPG Polres Magetan 2 Yayasan Kemala Bhayangkari Magetan yang berlokasi di Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan.
Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Polres Magetan Polda Jatim dalam memastikan makanan yang disajikan kepada anak-anak penerima manfaat benar-benar layak konsumsi dan bergizi.
Dalam kegiatan food safety tersebut, tim Dokkes Polres Magetan Polda Jatim melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap bahan maupun makanan yang diolah di SPPG Polres Magetan 2 Yayasan Kemala Bhayangkari.
“Pemeriksaan dilakukan oleh Tim Dokkes secara menyeluruh mulai dari standar operasional proses pengolahan makanan, penanganan bahan mentah, hingga hasil masakan siap saji,” kata Kasi Humas Polres Magetan Ipda Indra S, Rabu (5/11).
Tim juga melakukan uji organoleptis dan chemis terhadap beberapa jenis makanan dan buah yang disajikan.
Adapun menu yang diperiksa antara lain nasi kuning, rendang daging sapi, kering tempe, urap sayur kubis, wortel, tauge, dan daun bayam, sambal krawu (kelapa), serta buah pisang.
Berdasarkan hasil pemeriksaan organoleptis, seluruh makanan memiliki bentuk, warna, bau, dan rasa yang normal.
Sedangkan hasil pemeriksaan chemis menunjukkan hasil negatif terhadap kandungan arsenik, sianida, dan formalin.
“Tim Dokkes memastikan seluruh bahan makanan yang digunakan memenuhi standar kebersihan dan kesehatan sehingga aman dikonsumsi anak-anak penerima manfaat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Ipda Indra S. berharap kegiatan pengecekan dan pemantauan rutin ini dapat menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas pelayanan SPPG.
“Diharapkan dengan adanya pengecekan awal dan pemantauan berkelanjutan, SPPG Polres Magetan 2 siap memberikan menu bergizi, sehat dan aman untuk mendukung tumbuh kembang anak-anak di wilayah Poncol dan sekitarnya,” tuturnya.
Kegiatan ini juga menjadi bentuk perhatian Polres Magetan Polda Jatim bersama Yayasan Kemala Bhayangkari dalam mendukung program Makanan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo yang sehat dan aman.
Dengan adanya sinergi antara tim Dokkes, pengelola SPPG, dan pihak sekolah, diharapkan program penyediaan Makanan Bergizi Gratis (MBG) dapat berjalan optimal dan berkelanjutan di Kabupaten Magetan.*** (Bgn)
SPPG Polres Madiun Sajikan Menu Nasi Pecel Bergizi untuk Pelajar
WARTAPENASATUJATIM | MADIUN – Nasi Pecel, kuliner khas Kabupaten Madiun Jawa Timur yang dikenal dengan cita rasa sederhana namun menggugah selera, kini menjadi menu unggulan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Madiun Polda Jatim.
Hidangan tradisional ini disajikan sebagai menu variasi Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Polres Madiun Polda Jatim untuk mendukung kebutuhan gizi para pelajar penerima manfaat.
Kepala SPPG Polres Madiun, Yuniar Arinda Putri Aji mengungkapkan bahwa pemilihan nasi pecel bukan hanya karena popularitasnya sebagai makanan khas Madiun, tetapi juga karena kandungan nutrisinya yang dianggap sesuai untuk menunjang stamina pelajar.
“Nasi pecel memiliki nilai gizi yang seimbang dan mudah diterima semua kalangan. Ini sekaligus menjadi bentuk pelestarian budaya lokal yang ingin kami tonjolkan,” ujarnya, Rabu (5/11/2025)
Kandungan Gizi yang terdapat dalam nasi pecel meliputi nasi putih yang mengandung karbohidrat sebagai sumber energi tubuh, sayuran rebus yang mengandung serat, vitamin A, C, K, folat, zat besi dan antioksidan, sambel kacang mengandung protein nabati, lemak sehat, vitamin B kompleks, dan magnesium serta telur, temped an tahu yang tinggi akan protein nabati, kalsium dan zat besi.
Kapolres Madiun AKBP Kemas Indra Natanegara menyambut baik adanya kreatifitas dari dapur SPPG Polres Madiun Polda Jatim dengan menjadikan nasi pecel sebagai menu unggulan MBG.
“Sangat bagus sekali dengan menjadikan nasi pecel sebagai salah satu variasi menu di SPPG Polres Madiun, pastinya selain kaya akan Gizi dengan adanya variasi menu menjadikan siswa tidak bosan dengan menu MBG yang setiap hari di sajikan dari SPPG Polres Madiun”, ujar AKBP Kemas.
Melalui penguatan kuliner lokal ini, SPPG Polres Madiun Polda Jatim berharap dapat terus mengangkat budaya daerah sekaligus mendukung program MBG yang dicanangkan oleh pemerintah.*** (Bgn)
Dandim 0808/Blitar Hadiri Rapat Koordinasi Survei Monitoring dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
WARTAPENASATUJATIM | Blitar – Komandan Kodim 0808/Blitar Letkol Inf Virlani Arudyawan, S.H., M.M., M.H.I., menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Survei Monitoring dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahun 2025, yang digelar di Ruang Rapat BPS Kota Blitar, Jl. Kenari No. 63 Kota Blitar, Kamis (30/10/2025).
Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kepala BPS Kota Blitar, Hanung Pramusito, SST, S.Si, ME., MPP tersebut diikuti sekitar 15 peserta dan berlangsung dalam suasana penuh keakraban.
Rapat ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antarinstansi dalam mendukung pelaksanaan program prioritas nasional di bidang peningkatan gizi masyarakat.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Sekda Kota Blitar Priyo Suhartono, S.Sos., Kepala Disperindag Kota Blitar Parminto, M.Si., Kasubag Umum BPS Kota Blitar Lulu Lutfiasari, S.Si., M.M., serta perwakilan dari Dinas Pendidikan, Bappeda dan staf BPS Kota Blitar.
Dalam sambutannya Sekda Kota Blitar Priyo Suhartono menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya rapat koordinasi tersebut.
Ia menegaskan bahwa Program MBG merupakan salah satu program prioritas nasional yang memerlukan dukungan penuh dari seluruh pihak di daerah.
“Program ini bertujuan meningkatkan gizi masyarakat, terutama bagi anak sekolah dan ibu hamil, agar tumbuh menjadi generasi yang sehat dan berkualitas,” ujarnya.
Sekda juga menjelaskan jumlah penerima manfaat Program MBG di Kota Blitar pada tahun 2025 direncanakan mencapai sekitar 55 ribu orang.
Selain itu, mekanisme pelayanan diubah dari 3.000 menjadi 2.000 penerima per Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar layanan lebih merata.
Perubahan ini menjadi bukti keseriusan Pemkot Blitar dalam memastikan program benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Sementara itu Dandim 0808/Blitar Letkol Inf Virlani Arudyawan dalam kesempatan tersebut menyampaikan rasa bangga dapat hadir dan melihat langsung perkembangan positif dari pelaksanaan Program MBG.
Menurutnya, program ini memiliki relevansi kuat dengan konsep pertahanan semesta, karena kesehatan masyarakat merupakan bagian penting dari kesiapan pertahanan negara.
“Pertahanan yang kuat tidak hanya dibangun melalui kekuatan militer, tetapi juga melalui ketahanan sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat,” tegas Dandim.
Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan data yang akurat dan aman dalam pelaksanaan program.
“Data adalah alat strategis. Bila dikelola dengan benar akan menjadi kekuatan besar, namun bisa menjadi ancaman bila disalahgunakan. Karena itu, sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan BPS sangat penting dalam membangun sistem informasi yang solid dan berbasis data,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama Kepala BPS Kota Blitar Hanung Pramusito memaparkan pelaksanaan Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG Tahap II Tahun 2025.
Survei ini bertujuan meninjau status gizi masyarakat, tata kelola program, serta efektivitas koordinasi antar pemangku kepentingan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi lintas sektor semakin kuat dalam mewujudkan masyarakat Kota Blitar yang sehat, sejahtera dan Tangguh.*** (Bgn)
Kapolres Madiun Kota Tinjau Kesiapan SPPG Kanigoro, Dukung Program Pemenuhan Gizi Nasional
WARTAPENASATUJATIM | KOTA MADIUN – Kapolres Madiun Kota AKBP Wiwin Junianto, S.I.K., bersama Kabag Log meninjau langsung kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, pada Jumat siang (24/10/2025).
Kunjungan tersebut bertujuan untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana pendukung program Pemenuhan Gizi Nasional, yang menjadi bagian dari implementasi kebijakan pemerintah pusat di wilayah Kota Madiun.
Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Madiun Kota melihat langsung kondisi fasilitas, ketersediaan logistik, serta kesiapan personel yang akan mendukung pelaksanaan program di lapangan.
“Kesiapan fasilitas seperti SPPG ini penting agar pelayanan berjalan optimal dan tepat sasaran,” ujar AKBP Wiwin Junianto.
Ia menegaskan Polres Madiun Kota Polda Jatim berkomitmen untuk mendukung penuh program pemerintah, termasuk upaya pemenuhan gizi masyarakat.
Selain memastikan kesiapan teknis, AKBP Wiwin juga menekankan pentingnya sinergi antar instansi, mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan, hingga unsur masyarakat, dalam menyukseskan program tersebut.
“Kami terus mendorong koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan program ini bisa berjalan lancar dan membawa manfaat nyata bagi penerima manfaat nantinya, khususnya kelompok rentan gizi,” tambahnya.
Kapolres Madiun Kota juga berpesan agar seluruh elemen pelaksana tetap menjaga kebersihan, ketertiban, serta memastikan keamanan di area pelayanan.
Melalui langkah ini, Polres Madiun Kota Polda Jatim menunjukkan dukungan aktif terhadap program-program sosial pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap program SPPG dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas gizi dan kesehatan warga Kota Madiun,” tutup AKBP Wiwin. (Bgn)
Polres Ponorogo Rampungkan Tiga Dapur SPPG untuk Dukung Program Makan Bergizi Gratis
WARTAPENASATUJATIM | PONOROGO – Polres Ponorogo Polda Jatim terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
Saat ini, pembangunan Tiga dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Ponorogo hampir rampung.
Ketiga titik tersebut berlokasi di Kecamatan Sampung, Ponorogo Kota, dan Siman.
Kapolres Ponorogo AKBP Andin Wisnu Sudibyo menjelaskan, dapur SPPG di wilayah Sampung dalam waktu dekat akan mulai beroperasi.
Sementara Dua lokasi lainnya ditargetkan siap beroperasi pada awal November 2025.
Kapolres Ponorogo mengatakan SPPG di Sampung ini bisa mengakomodasi sekitar 3.800 hingga 4.000 penerima manfaat.
“Kami pilih Tiga lokasi itu karena belum memiliki dapur SPPG, sehingga pembangunan difokuskan di sana,” ujar AKBP Andin, Minggu (26/10/2025).
Ia menegaskan, pihaknya memastikan seluruh dapur SPPG di Ponorogo memenuhi standar higienitas sesuai yang ditentukan Badan Gizi Nasional (BGN).
Setiap bahan makanan hingga peralatan masak akan diawasi ketat agar menu MBG yang diberikan kepada pelajar tetap aman dan sehat.
“Kami perhatikan betul soal kebersihan dan keamanan makanan agar tidak terjadi kasus keracunan massal seperti yang sempat terjadi di beberapa daerah lain,”tegas AKBP Andin.
Selain itu, sebelum makanan didistribusikan, Polres Ponorogo Polda Jatim juga akan melakukan security food atau uji keamanan makanan guna memastikan setiap menu yang sampai ke penerima manfaat layak konsumsi.
“SPPG di Sampung sudah sesuai standar BGN, mulai dari tata letak lantai hingga sistem pembuangan limbah. Nanti juga ada proses security food untuk menjamin keamanan konsumsi,” jelasnya.
Tak hanya itu, Polres Ponorogo Polda Jatim bersama Dinas Kesehatan setempat juga tengah memproses penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi dapur SPPG.
Sertifikat tersebut diharapkan sudah terbit sebelum dapur SPPG resmi diluncurkan.
“Target dari Bapak Kapolri adalah pembangunan 1.500 dapur SPPG di seluruh Indonesia. Setiap Polres sekitar Tiga hingga Empat titik, dan untuk Ponorogo, alhamdulillah sudah terpenuhi,” pungkas AKBP Andin.*** (Bgn)
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Keamanan, MBG, Nasional, Opini, Pendidikan, Pertahanan, Politik, Seni dan Budaya, SOSIAL
Prabowo Subianto Dorong Pemerataan Pendidikan Lewat Sekolah Rakyat
Surakarta wartapenasatu.com
Sekolah Rakyat, Bukti Negara Hadir untuk Anak Kurang Mampu
Surakarta, Jawa Tengah — Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah menjadi bukti nyata hadirnya negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh anak bangsa, terutama dari keluarga kurang mampu. Melalui program ini, Presiden Prabowo Subianto ingin memastikan bahwa tidak ada lagi anak Indonesia yang tertinggal hanya karena persoalan biaya.
Agus Jabo Priyono menyampaikan hal tersebut saat membuka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Dasar (SRD) 2 Surakarta, Jawa Tengah. Ia menegaskan bahwa jika masyarakat mampu bisa menyekolahkan anaknya dengan biaya sendiri, maka negara memiliki kewajiban untuk membiayai pendidikan bagi mereka yang kurang beruntung. “Dengan Sekolah Rakyat, negara hadir menjemput masa depan anak-anak bangsa,” ujar Agus Jabo.
Menurutnya, Sekolah Rakyat merupakan implementasi dari visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam membangun sumber daya manusia unggul, adil, dan berdaya saing. “Presiden ingin anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap bisa bermimpi besar dan mewujudkan cita-citanya,” tambahnya.
Dalam beberapa kesempatan, Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa pendidikan adalah jalan utama menuju kemerdekaan sejati. “Kita tidak boleh membiarkan anak-anak Indonesia kehilangan masa depannya karena kemiskinan. Tugas negara adalah menjamin mereka bisa bersekolah dan belajar dengan layak,” ujar Prabowo dalam pidatonya yang dikutip dari Sekretariat Presiden.
Sementara itu, pakar pendidikan nasional, Prof. Anwar Sanusi, menilai bahwa Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis dalam pemerataan akses pendidikan. “Model seperti ini menghidupkan kembali semangat gotong royong pendidikan. Negara menjadi pelindung utama, sementara masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengawasan dan dukungan sosial,” jelasnya.
Selain menekankan akses gratis, Sekolah Rakyat juga mengusung kurikulum berbasis karakter, nasionalisme, dan kemandirian. Para siswa tidak hanya dibekali ilmu akademik, tetapi juga nilai moral, keterampilan hidup, dan kecintaan terhadap tanah air. Tujuannya agar generasi muda tumbuh menjadi insan cerdas sekaligus berjiwa sosial.
Dengan hadirnya Sekolah Rakyat, pemerintah berharap kesenjangan pendidikan antarwilayah dapat semakin berkurang. Program ini menjadi simbol nyata dari komitmen Presiden Prabowo Subianto bahwa negara tidak boleh kalah oleh kemiskinan, dan setiap anak Indonesia berhak mendapatkan masa depan yang lebih cerah
“Nok Srie”Melporkan
Perdana, SPPG Kemala 1 Presisi Polda Kalteng Distribusikan 1000 Paket MBG Untuk Pelajar di SMPN 2 Palangka Raya
Palangka Raya, wartapenasatu.com – Sentra Palayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kemala 1 Presisi Polda Kalimantan Tengah (Kalteng), melaksanakan pendistribusian perdana Makanan Bergizi Gratis (MBG) bagi pelajar di Kota Palangka Raya.
Pendistribusian yang diperuntukan bagi siswa-siswi SMPN 2 Palangka Raya tersebut, secara resmi dilepas oleh Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan, S.IK., M.Si. didampingi Gubernur H. Agustiar Sabran, dan Pangdam XXII Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin, bertempat di Dapur SPPG Kemala 1 Presisi, Halaman Belakang Kantor Ditlantas Mapolda setempat, Rabu (22/10/2025).
Kapolda Kalteng menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bukti komitmen Polri khususnya Polda Kalteng dalam mendukung program Presiden, yaitu terkait MBG.
“Hari ini, kita telah melaksanakan pendistribusian bagi penerima manfaat. Meskipun belum tersalurkan sepenuhnya, saya pastikan untuk segera terealisasi sesuai ketentuan Badan Gizi Nasional,” kata Kapolda.
Irjen Iwan menegaskan bahwa untuk kualitas makanan di SPPG Kemala I Presisi Polda Kalteng telah sesuai standar keamanan pangan untuk didistribusikan ke penerima manfaat.
“Kita pastikan untuk makanan yang disajikan aman dan higienis. Tantunya berkat standart keamanan pangan yang telah diterapkan melalui Food Security oleh tim uji lab dari Biddokkes Polri,” tegas Kapolda.
“Harapannya juga kedepan pengelolaan MBG di SPPG Kemala 1 Presisi dan SPPG di jajaran dapat semakin meningkat, mulai dari kualitas pelayanan hingga makanan serta jumlah pendistribusian bagi penerima manfaat,” tutupnya.@ Herry Kalteng
