WARTAPENASATUJATIM | Surabaya, 16 April 2026 – Malam penghargaan yang digelar oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur menjadi momentum penting bagi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur (DLH Jatim) dalam meneguhkan komitmennya sebagai institusi publik yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Dalam kesempatan tersebut, DLH Jatim kembali menorehkan prestasi kinerja positif dalam mengemban amanah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD I) Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Penghargaan ini tidak hanya menjadi simbol capaian administratif, namun juga pengakuan atas konsistensi tata kelola lingkungan yang berbasis integritas dan profesionalisme.

Sebagaimana diketahui, DLH Jatim mengemban tugas strategis dalam dua sektor utama, yakni pengendalian tata lingkungan beserta pencemaran serta konservasi lingkungan hidup, dan pengelolaan sampah serta pertamanan. Dalam menjalankan tugas tersebut, DLH Jatim mengedepankan fungsi-fungsi utama yang meliputi perumusan kebijakan teknis, pengendalian pencemaran melalui pemantauan kualitas air, udara, dan tanah, hingga pengelolaan sistem persampahan yang terintegrasi.

Selain itu, aspek penegakan hukum lingkungan juga menjadi perhatian serius, dengan pengawasan ketat terhadap pelaku usaha agar mematuhi perizinan dan regulasi yang berlaku. Upaya konservasi keanekaragaman hayati pun terus diperkuat sebagai bagian dari komitmen menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di Jawa Timur.

Seluruh pelaksanaan tugas tersebut berjalan dalam koridor akuntabilitas dan transparansi, yang menjadi fondasi utama dalam setiap kegiatan DLH Jatim. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan dilakukan secara sistematis guna memastikan setiap program berjalan efektif dan tepat sasaran.

Dalam konteks pengawasan eksternal, MAKI Jawa Timur (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) Jatim hadir sebagai mitra strategis yang aktif memberikan masukan konstruktif. Ketua MAKI Jatim, Heru, menegaskan bahwa pihaknya secara konsisten menjalankan fungsi pengawasan melekat terhadap pengelolaan anggaran APBD I di DLH Jatim.

Menurutnya, proses rekrutmen konsultan pihak ketiga dalam proyek-proyek konstruksi DLH Jatim telah memenuhi standar profesional dan tidak ditemukan indikasi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Ia juga menambahkan bahwa pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) berjalan sesuai prosedur dan bebas dari intervensi yang tidak semestinya.

“DLH Jatim telah menunjukkan integritas dalam setiap proses, baik dalam perencanaan, pengawasan, maupun pelaksanaan kegiatan. Tidak ada ruang bagi praktik KKN,” tegas Heru.

Sinergi antara DLH Jatim dan MAKI Jatim menjadi contoh kemitraan positif yang saling menguatkan, terutama dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

Penghargaan dari PWI Jatim ini semakin melengkapi deretan prestasi DLH Jatim, di antaranya sebagai provinsi dengan kabupaten/kota terbersih terbanyak di Indonesia, peraih penghargaan Program Kampung Iklim (Proklim) terbanyak secara nasional, serta jumlah sekolah Adiwiyata terbanyak di Indonesia.

Capaian tersebut menjadi bukti nyata bahwa DLH Jatim tidak hanya bekerja secara administratif, tetapi juga menghadirkan dampak nyata bagi kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.

Dengan prestasi ini, DLH Jatim semakin mengukuhkan posisinya sebagai institusi yang profesional, kredibel, dan menjadi role model dalam pengelolaan lingkungan hidup di tingkat nasional. (Bgn)***

WARTAPENASATUJATIM | Surabaya — Pasca penggeledahan yang dilakukan tim Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di kantor ESDM Jatim yang berlokasi di Jalan Tidar, Surabaya, perkembangan kasus terus bergulir dan mengarah pada tahapan yang lebih serius.

Penggeledahan yang dipimpin langsung oleh Asisten Pidana Khusus Kejati Jatim, Wagiyo, tersebut kini berlanjut pada pemeriksaan intensif. Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Dinas ESDM Jatim terlihat dibawa oleh penyidik ke Kantor Kejati Jatim untuk dimintai keterangan lanjutan.

Salah satu pejabat yang turut diamankan untuk pemeriksaan adalah Ony Setiawan, yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pertambangan Dinas ESDM Jatim. Pemeriksaan ini diduga berkaitan erat dengan pengembangan penyidikan kasus dugaan praktik korupsi dalam proses perizinan tambang.

Langkah penyidik ini menandakan bahwa proses hukum tidak berhenti pada penggeledahan semata, melainkan terus bergerak menuju penguatan alat bukti dan pendalaman peran masing-masing pihak yang terlibat.

Di tengah proses penyidikan yang masih berlangsung, publik kini menaruh perhatian besar terhadap transparansi dan keseriusan aparat penegak hukum dalam mengungkap dugaan praktik koruptif tersebut. Harapan masyarakat mengarah pada penetapan tersangka sebagai bentuk kepastian hukum dan akuntabilitas.

MAKI JATIM menyatakan akan terus melakukan pemantauan secara melekat terhadap perkembangan kasus ini, termasuk proses pemeriksaan lanjutan yang saat ini tengah berlangsung di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. (Bgn)***

WARTAPENASATUJATIM | Jember – Secara kelembagaan MAKI Jatim terus berupaya mendorong keluarga korban inisial F(15 tahun) siswa salah satu SMA swasta di Kecamatan Jombang Jember untuk tetap melakukan upaya proses hukum atas kejadian pengeroyokan yang menimpa korban.

Saya tetap dorong proses hukum pelaku dan tidak ada mediasi atau ganti rugi,dan kami sudah siapkan tim penasehat hukum untuk keluarga korban atas kejadian pengeroyokan yang diduga 9 orang dan menimpa korban F tersebut,”ujar Heru MAKI,Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Koorwil Provinsi Jawa Timur.

Heru MAKI juga mengecam adanya dugaan intimidasi kepada keluarga korban yang dengan sengaja menakut nakuti korban dan keluarga korban.

Heru MAKI secepatnya juga akan berkoordinasi dengan mendatangi keluarga korban dan Kapolsek Jombang Jember untuk menanyakan tindak lanjut penanganan perkara pidana pengeroyokan 9 terduga pelaku yang menimpa korban.

Kami juga akan berkoordinasi dengan Polda Jatim terutama Propam Polda Jatim untuk bersama sama berkenan memberikan asistensi dan pendampingan kepada Polsek Jombang Jember,sekiranya tidak melenceng terlalu lebar karena ini adalah aksi bullying yang nyata dan masih terjadi secara masif,” tegas Heru MAKI.

Seperti dilansir pada berita sebelumnya,Korban berinisial F (15), warga Kecamatan Kencong, diduga menjadi korban bullying dan korban pengeroyokan oleh sekitar sembilan anak pada Sabtu malam, 28 Maret 2026, sekitar pukul 23.00 WIB di area persawahan Bulakan Kecik, Desa Keting, Kecamatan Jombang.

Berdasarkan keterangan Paiman, ayah korban, saat ditemui di kediamannya pada Rabu (1/4/2026), anaknya dijemput oleh sekelompok pemuda menggunakan sepeda motor, lalu dibawa ke lokasi sepi di area persawahan Bulakan Kecik, Desa Keting, Kecamatan Jombang.

Berdasarkan keterangan Paiman, ayah korban, saat ditemui di kediamannya pada Rabu (1/4/2026), anaknya dijemput oleh sekelompok pemuda menggunakan sepeda motor, lalu dibawa ke lokasi sepi di area persawahan Bulakan Kecik, Desa Keting, Kecamatan Jombang.

Sesampainya di lokasi, korban diduga menjadi sasaran kekerasan. Ia dipukul, ditendang, bahkan kepalanya diinjak oleh para terduga pelaku.

“Dikeroyok sekitar 9 anak. 1 di antaranya teman SMP dulu, 8 lainnya tidak dikenal,” ungkap Paiman.

Tak hanya kekerasan fisik, korban juga diduga mengalami perundungan berat secara mental. Dalam kondisi tertekan, korban dipaksa melepaskan pakaian hingga hanya mengenakan celana dalam, bahkan disuruh berendam di parit. Aksi tersebut direkam dan videonya beredar di media sosial, termasuk di grup sekolah korban.

Video saat anak saya ditelanjangi sudah beredar di grup sekolah. Setelah kejadian, dia pulang berjalan kaki sejauh kurang lebih 3 kilometer,” tambahnya.

Toni, kakak korban, mengungkapkan bahwa sejak awal pihak keluarga terduga pelaku mendorong agar perkara ini tidak berlanjut ke jalur hukum. “Dari awal, keluarga pelaku meminta agar diselesaikan secara kekeluargaan,” ujarnya.

Hal senada disampaikan oleh ibu korban, Samiati. Ia mengaku sempat mengajukan kompensasi sebesar Rp10 juta per anak, namun angka tersebut berubah setelah proses negosiasi. “Awalnya saya minta Rp10 juta per anak, tapi setelah negosiasi menjadi Rp25 juta dari enam anak,” kata Samiati.

Namun demikian, proses kesepakatan tersebut dinilai janggal. Hingga saat ini, uang yang dijanjikan belum diterima oleh pihak korban, meskipun suaminya telah menandatangani surat pencabutan laporan. Pembayaran disebut baru akan direalisasikan hingga tanggal 7 bulan depan.

Lebih jauh, Samiati juga mengaku sempat mendapat tekanan agar tidak melanjutkan perkara ke ranah hukum. “Ada yang menakut-nakuti, kalau lanjut nanti ada biaya,” ungkapnya. Di sisi lain, perkembangan penanganan kasus ini juga memunculkan tanda tanya. Dari total 9 terduga pelaku, 2 di antaranya dilaporkan melarikan diri. Satu terduga berinisial F disebut berada di Bali, sementara satu lainnya berinisial R diduga berada di Madiun.

Sementara itu, satu terduga pelaku berinisial H disebut tidak dapat diproses secara hukum karena masih di bawah umur. Namun, pihak keluarga korban menilai H merupakan salah satu yang paling agresif dalam insiden tersebut.

Upaya konfirmasi telah dilakukan oleh awak media pada Selasa, 13 April 2026, dengan mendatangi Mapolsek Jombang. Namun, saat ditemui di kantor, Kanit Reskrim Polsek Jombang enggan memberikan keterangan dan menyarankan agar konfirmasi dilakukan langsung kepada Kapolsek. Sayangnya, saat itu Kapolsek tidak berada di tempat sehingga keterangan resmi belum dapat diperoleh. (Bgn)***

WARTAPENASATUJATIM | Surabaya, 9 April 2026 – Menilik dari histori pembangunan Apartemen sederhana (Aparna) yang berada di siwalankerto Surabaya milik Pemerintah Provinsi Jatim yang dibangun oleh Dinas PUPR Cipta Karya Pemprov Jatim ternyata menyisakan berbagai masalah sangat serius.

Sesuai data valid yang masuk di meja MAKI Jatim, bahwa akses jalan menuju Aparna Siwalankerto tersebut ternyata milik Yayasan Dharma Provinsi Jawa Timur yang beralamat di Jalan Bulak banteng Surapati 5B Nomer 37 Surabaya.

Koordinator bidang hukum MAKI Jatim telah menerima salinan inkracht berkaitan dengan akta kepemilikan akses jalan menuju Apartemen Sederhana milik Pemprov Jatim yang telah diIMBREN ke PT JGU, BUMD Jatim yang ternyata dimiliki oleh Yayasan Dharma.

Hal ini tentunya sangat mengagetkan semua pihak, terutama berkaitan dengan semua perijinan yang harus dilengkapi sebelum pembangunan apartement sederhana Siwalankerto tersebut.

Proses perijinan yang harus dilengkapi sebelum proses pembangunan Aparna Siwalankerto seperti dokumen IMB, drainase, kajian drainase, AMDAL, amdalalin, dokumen UKL/UPL menjadi instrumen penting bagi Dinas PUPR CK Jatim untuk dilengkapi dan diselesaikan terlebih dahulu pemberkasannya sebelum nantinya akan keluar site plan pembangunan Aparna Siwalankerto Surabaya.

Dengan dasar realita berbasis fakta hukum, dimana ternyata akses jalan menuju Aparna Siwalankerto belum dibebaskan oleh DPUPR CK Jatim, tentunya mengarah kepada pertanyaan ‘apakah site plan Aparna Siwalankerto tersebut sebenarnya bermasalah’.

Setelah menerima data valid, tim hukum MAKI Jatim juga mempertanyakan kepada pihak Yayasan Dharma, apakah kemudian mungkin ada pembayaran sewa lahan khusus untuk akses jalan tersebut,dan dengan jelas mendapatkan jawaban lugas bahwa Yayasan Dharma belum pernah menerima dana perjanjian sewa sekian puluh tahun sampai sekarang dari potensi sewa akses jalan penghubung menuju Aparna Siwalankerto.

Sempat ada info bahwa dulu ada pembayaran sebesar 10,5 M dari DPUPR CK terkait sewa lahan akses jalan menuju Aparna Siwalankerto,tetapi dinas tersebut bayarnya ke oknum yang notabene tidak ada kaitan sama sekali dengan Yayasan Dharma,” ungkap Hafidz, Waketum III Yayasan Dharma.

Hafidz Ashari juga memperlihatkan bukti otentik bahwa secara kas keuangan Yayasan Dharma, terlihat memang tidak ada dana masuk untuk judul ‘sewa lahan untuk akses jalan menuju Aparna Siwalankerto’.

Hafiz ashari sendiri secara tegas juga menyampaikan untuk siap bekerjasama dengan MAKI Jatim berkenaan dengan tindak lanjut dari DPUPR CK dan atau Gubernur Jawa Timur yang telah menggunakan akses jalan menuju Aparna secara gratis sampai berita ini dituliskan.

Heru MAKI, Ketua MAKI Jatim secara implisit siap memberikan pendampingan hukum kepada Yayasan Dharna sekaligus bersiap untuk membuka kembali dokumen site plan awal pra pembangunan Aparna Siwalankerto,karena diindikasikan ada pelanggaran sangat serius pada klausul berkas Amdalalin Dishub Jatim,yang korelasinya dengan akses jalan penghubung ke Aparna Siwalankerto Surabaya.

Secepatnya kami akan bentuk tim koordinasi dengan pihak Yayasan Dharma dan bersiap bersama sama memblokade akses jalan menuju Aparna Siwalankerto sekaligus lanjut pada tahapan pemberlakuan STATUS QUO pada Aparna Siwalankerto Surabaya,” tegas Heru MAKI.

Heru MAKI menjelaskan bahwa aplikasi ilustrasi pada penerapan status quo tersebut, dimana semua penghuni Aparna Siwalankerto harus angkat kaki sementara dari Aparna Siwalankerto sampai kejelasan status akses jalan menuju Aparna Siwalankerto jelas dan dianggap selesai.

Bersama Yayasan Dharma, Heru MAKI memastikan bahwa langkah aksi bersama akan dilaksanakan serentak dan bersama sama pada Dinas PUPR CK Pemprov Jatim, Sekdaprov Jatim dan Ibunda Gubernur Jawa Timur.

Selain itu, Heru MAKI juga akan mendatangi Kepala Dinas Perhubungan Jatim untuk membuka berkas amdalalin awal pembangunan Aparna Siwalankerto sebagai pelengkap berkas pemenuhan site plan awal, apakah ditemukan potensi pelanggaran serius berbasis data yang sifatnya diduga abal abal.

“Semua harus terungkap, terbuka dan transparan, sehingga akan jelas terlihat siapa saja oknum yang bermain pada awal pembangunan Aparna Siwalankerto Surabaya,”pungkas Heru MAKI. (Bgn)***

WARTAPENASATUJATIM | Bangkalan – Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Cabang Bangkalan, Madura kembali mengambil peran aktifnya dalam memberikan informasi tentang kondisi arus lalu lintas kepada masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H atau Lebaran 2026.

Kegiatan rutin dilakukan setiap tahun ini menjadi bagian dari dukungan RAPI dalam membantu masyarakat, khususnya para pemudik, mendapatkan informasi cepat dan akurat terkait situasi lalu lintas dan sosial di wilayah Kabupaten Bangkalan.

Ketua RAPI Bangkalan, Muhammad Haryamin, mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah posko pemantauan di beberapa titik strategis yang dinilai rawan kepadatan arus kendaraan.

“Kami dirikan beberapa pos pantau di titik rawan seperti di Kecamatan Blega, Arosbaya, Kamal, Socah, Galis, dan Kwanyar. Sementara posko induk kami tempatkan di Jalan A. Yani, Kota Bangkalan,” ujarnya saat ditemui di posko, Senin (16/3)..

Selain posko tetap, kata Hariyamin, RAPI juga menurunkan tim mobile yang bergerak di sejumlah wilayah untuk memantau kondisi lalu lintas secara langsung dan melaporkan perkembangan situasi kepada posko induk.

“Kami juga melakukan pemantauan memakai tim mobile ke beberapa daerah, dan itu dilakukan siang hari,” ujar Haryamin.

Dikatakan, RAPI Bangkalan saat ini menggunakan frekuensi RX 142.740 MHz dan TX 140.240 MHz melalui Radio Pancar Ulang (RPU) Bangkalan. Menurutnya jangkauan frekuensi ini tidak hanya mencakup wilayah Bangkalan, tetapi juga dapat menjangkau beberapa daerah di Jawa Timur

“Frekuensi itu juga dapat menjangkau bagian wilayah Timur Jawa Timur seperti Jember, Bondowoso, Tuban, Bojonegoro dan sekitarnya,” ia menambahkan.

Sambil berbincang santai menghabiskan malam, Haryamin mengaku bahwa aktifitas ini dilaksanakan mulai H-7 hingga H+3 Lebaran. Melalui kegiatan tersebut, pihaknya berharap kehadiran dan peran serta RAPI dapat membantu memberikan informasi akurat kepada masyarakat serta mendukung upaya pemerintah dalam menjaga kelancaran arus mudik dan balik Lebaran.

“Kami berharap kehadiran RAPI Bangkalan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam memperoleh informasi kondisi lalu lintas selama mudik Lebaran,” pungkasnya. (Azis)***

WARTAPENASATUJATIM | Bangkalan – Ramdhan penuh berkah, adalah bulan suci bagi umat Islam yang diyakini penuh keberkahan, dari itu untuk mendapatkan keberkahan dari Alloh SWT.

Moment ini dijadikan ajang untuk mempererat kebersamaan dan keharmonisan antar pengurus dengan jajarannya, Maka dengan ini Wartawan Peduli Keadilan (WPK) menggelar Buka Bersama (Bukber) di bulan suci Ramadan, yang dilaksanakan di warung Bebek Aini. Sabtu, (14/03/2026).

Momen buka bersama ini menadi langkah konkrit untuk memperkuat solidaritas dan Kebersamaan antar jurnalis, sehingga dapat tercipta keharmonisan antara Pengurus anggota serta jajaran.

Acara Bukber kali ini turut dihadiri oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangkalan, Samsul Marla dari komisi II, politisi muda bertalenta asal Kecamatan Konang dari partai Gelora.

“Alhamdulilah, buka bersama kali ini kami juga dihadiri oleh anggota Dewan, politisi muda dari Gelora. Semoga momen ini menjadi momentum kebaikan bagi WPK ke depan,” ujar Supriadi, Ketua WPK. Sabtu, (14/03/2026).

Supriadi menegaskan, momen ini menekankan pada semangat konsistensi ibadah, kerinduan, dan perbaikan diri di bulan suci Ramadan, sehingga manfaat dan kebaikannya dapat betul-betul dirasakan.

“Mari kita manfaatkan momen ini dengan kebaikan, semangat konsistensi, beribadah demi memperbaiki diri di bulan suci Ramadhan,” tukasnya.

Tidak hanya sampai disitu saja, ia berharap buka bersama kali ini tidak hanya menjadi ajang pertemuan dan silaturrahmi saja, melainkan Bukber kali ini bisa menumbuhkan rasa kesadaran, kebersamaan, menjaga solidaritas, dan kesolidan.

“Alhamdulilah, walaupun hari ini ada beberapa yang tidak hadir dari jajaran WPK, dikarenakan berhalangan, namun rekan – rekan tetap semangat dalam kebersamaan buka bersama kali ini,” pungkasnya. (Azis)***

WARTAPENASATUJATIM | BANGKALAN – Untuk mengintegrasikan penguatan karakter religius dengan kepedulian terhadap lingkungan SDN Lajing 2, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan menggelar Pondok Ramadan ramah lingkungan pada hari Selasa 10 Maret hingga Jum’at 13 Maret 2026.

Kegiatan yang berlangsung dengan sangat antusias itu, diikuti oleh siswa kelas 1 hingga kelas 6, dan dimalam puncak Pondok Ramadhan sejumlah wali murid turut serta memeriahkan dengan acara buka bersama di lingkungan sekolah.

Kegiatan tersebut, untuk hari Selasa rabo dan kamis, untuk meningkat keimanan dan ketaqwaan kepada Alloh SWT, para siswa dianjurkan melaksanakan sholat dhuha berjamaah dan tadarus,”Hal itu disampaikan langsung oleh
Endang Mujiati, S.Pd, M.Pd, kepala sekolah SDN Lajing 2 kamis,(12/3/26).

Kegiatan yang berlangsung dengan sangat antusias itu, diikuti oleh siswa kelas 1 hingga kelas 6, dan pada malam puncak Pondok Ramadhan sejumlah wali murid turut serta memeriahkan dengan acara buka bersama, setelah buka bersama peserta pondok ramdhan melaksanakan sholat magrib berjamaah dan dilanjutkan dengan kegiatan lomba Pildacil yang ikuti semuanya siswa.

Endang Mujiati juga menjelaskan, bahwa kegiatan ini selain untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan juga untuk mewujudkan kesadaran dalam menjaga alam agar dapat mencegah kerusakan lingkungan akibat eksploitatif yang berlebihan, melalui kegiatan menanam pohon.

“Tujuan kegiatan ini untuk Memupuk keimanan dan ketaqwaan kepada Alloh SWT, serta cinta pada sesama dan peduli terhadap lingkungan,dengan melatih dan menanamkan kesadaran lingkungan sejak dini,guna menciptakan lingkungan sekolah yang asri serta sehat,” jelasnya.

Puncak dari pada kegiatan tersebut, dilaksanakan pada hari Jum’at, tanggal 13 Maret dengan kegiatan menanam pohon di depan halaman sekolah sebagai bentuk mencintai alam. (Azis)***