Politik
Polsubsektor Baun Bango: Jembatan Emas Polri untuk Masyarakat Katingan
Polsubsektor Baun Bango: Jembatan Emas Polri untuk Masyarakat Katingan
palangkaraya . warta pena satu. Polri kembali menorehkan prestasi gemilang dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selasa pagi (17 Juni 2025), Kapolres Katingan, AKBP Chandra Ismawanto, S.I.K., secara resmi meresmikan Polsubsektor Baun Bango. Berlokasi di Desa Baun Bango, Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan, peresmian ini menandai langkah nyata Polri dalam memperkuat kehadirannya di tengah-tengah masyarakat, khususnya di wilayah hukum Polsek Tasik Payawan dan Kamipang.
Peresmian yang dimulai pukul 09.45 WIB ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting. Selain Kapolres dan jajaran pejabat utama Polres Katingan, turut hadir Ketua Bhayangkari Cabang Katingan beserta pengurus, Ketua Ranting Bhayangkari Tasik Payawan, Camat Kamipang, Danramil 1019-02 Kamipang, Kapolsek Tasik Payawan dan Kamipang, para kepala desa se-Kecamatan Kamipang, serta tokoh masyarakat, agama, adat, dan warga penerima bantuan sosial. Kehadiran mereka menjadi bukti nyata dukungan dan sinergitas yang kuat antara Polri dan seluruh elemen masyarakat Katingan.Dalam sambutannya, Kapolres Katingan menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang mendalam kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan Polsubsektor Baun Bango. Beliau menekankan bahwa keberadaan Polsubsektor ini merupakan wujud nyata komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Pembangunan ini menjadi bukti nyata bahwa Polri selalu hadir di tengah masyarakat, bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
Peresmian Polsubsektor Baun Bango bukan hanya sekadar seremonial belaka. Acara ini juga diramaikan dengan kegiatan sosial yang menyentuh hati. Polri menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat dan warakauri, serta memberikan bantuan peralatan pertanian dan perikanan. Tindakan nyata ini menunjukkan kepedulian Polri terhadap kesejahteraan warga dan menjadi simbol sinergitas yang kuat antara kepolisian dan masyarakat dalam membangun kehidupan yang lebih baik.
Kehadiran Polsubsektor Baun Bango diharapkan mampu memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat sekitar. Dengan jarak yang lebih dekat dan aksesibilitas yang lebih mudah, masyarakat dapat lebih leluasa menyampaikan aspirasi, saran, dan kritik membangun kepada pihak kepolisian. Hal ini akan memperkuat hubungan antara Polri dan masyarakat, sehingga terciptanya situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif.
Lebih dari sekadar pos polisi, Polsubsektor Baun Bango diharapkan menjadi pusat informasi dan layanan masyarakat. Warga dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi terkait keamanan, mendapatkan bantuan, dan melaporkan permasalahan yang mereka hadapi. Dengan demikian, Polsubsektor ini akan menjadi jembatan emas yang menghubungkan Polri dengan masyarakat, memperkuat ikatan, dan membangun kepercayaan.
Dengan diresmikannya Polsubsektor Baun Bango, Polres Katingan telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kehadirannya diharapkan mampu meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi warga, serta memperkuat sinergitas antara Polri dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Katingan. Semoga Polsubsektor Baun Bango menjadi simbol nyata kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan.
Pelantikan Pengurus dan Musyawarah Cabang DPC IPKI Jakarta Barat Sukses Digelar
Jakarta,Warta Pena Satu.
Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Jakarta Barat baru saja menggelar pelantikan pengurus dan Musyawarah Cabang (Muscab) pada hari Kamis,12 Juni 2025, bertempat di Kantor Wali Kota Jakarta Barat,berjalan lancar dan sukses.
Acara yang berlangsung khidmat ini dihadiri oleh pengurus IPKI tingkat pusat,perwakilan daerah,tokoh masyarakat,serta jajaran pemerintah Jakarta Barat, Suasana penuh semangat kebersamaan dan optimisme mewarnai jalannya acara tersebut.Dalam sambutannya, Ketua Umum yang diwakili Sekjen IPKI menekankan pentingnya konsolidasi organisasi di tingkat cabang guna menjaga relevansi IPKI di tengah dinamika sosial dan politik bangsa.
Dalam kesempatan terpisah, ketua terpilih Albert Siagian mengatakan bahwa “Tema
Memajukan Kehidupan Bangsa bukan hanya slogan, tetapi panggilan bagi kita semua untuk turut aktif membangun masyarakat yang adil, makmur, dan berdaulat berdasarkan semangat perjuangan kemerdekaan,”. Lanjutnya, bahwa IPKI Jakarta Barat akan menekankan penguatan
ekonomi masyarakat khususnya ekonomi berbasis UMKM.
Pelantikan pengurus baru DPC IPKI Jakarta Barat menandai babak baru bagi organisasi kepemudaan ini di wilayah Jakarta Barat. Pengurus yang dilantik diharapkan mampu membawa IPKI Jakarta Barat semakin maju dan berkontribusi nyata bagi masyarakat. Komitmen untuk meningkatkan kualitas organisasi dan pengabdian kepada masyarakat menjadi fokus utama kepengurusan yang baru.
Ketua DPC IPKI Jakarta Barat yang baru dilantik,Ketua, Albert Siagian dalam sambutannya menyampaikan visi dan misi kepengurusannya.Musyawarah ini juga menjadi momentum penting untuk pemilihan kepengurusan cabang yang
baru, pembahasan program kerja strategis, serta penguatan sinergi antaranggota dalam
mewujudkan visi IPKI sebagai wadah patriotisme modern. Setelah Muscab selesai dilakukan,dilanjutkan acara Pelantikan DPC IPKI Jakarta Barat yang dilakukan secara simbolis penyerahan Pataka Organisasi dari Ketua Harian DPW IPKI DK Jakarta kepada Albert Siagian sebagai Ketua DPC IPKI Jakarta Barat yang baru terpilih.Wali Kota Jakarta Barat, dalam sambutannya yang diwakili Bagian Pemerintahan,menyampaikan apresiasi atas kiprah IPKI dalam merawat semangat kebangsaan dan mendorong pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal maupun nasional.
Dengan dilantiknya pengurus baru dan terselenggaranya musyawarah cabang yang sukses, diharapkan DPC IPKI Jakarta Barat dapat semakin solid dan berkontribusi positif bagi masyarakat Jakarta Barat. Komitmen untuk mewujudkan visi dan misi organisasi akan terus dijaga dan diwujudkan melalui berbagai program kerja yang terencana dan terukur.
Hayya 3 Gaza: Ribuan Penonton di Bekasi Sambut Film Kemanusiaan Palestina
Hayya 3 Gaza: Ribuan Penonton di Bekasi Sambut Film Kemanusiaan Palestina
Jakarta, warta Pena satu, Film Hayya 3 Gaza sukses membangkitkan kepedulian publik terhadap isu kemanusiaan di Palestina. Acara nonton bareng (Nobar) dan meet & greet yang digelar di CGV Bekasi Trade Center pada Sabtu, 14 Juni 2025, dipadati ribuan penonton, membuktikan besarnya empati masyarakat Indonesia.
Antusiasme penonton terlihat dari penuhnya enam studio CGV Bekasi yang menayangkan film tersebut secara serentak. Salah satu studio bahkan dipesan khusus oleh komunitas Rescue Masyumi Peduli, berkolaborasi dengan Aktivis Alumni ISTN dan grup WhatsApp Palestina Merdeka. Ketiga komunitas ini secara spontan berinisiatif untuk menggelar acara nobar tersebut.
Ketua Panitia Nobar, Abdul Rojak, menjelaskan bahwa film Hayya 3 Gaza bukan sekadar hiburan, melainkan sebuah ajakan nyata untuk peduli terhadap penderitaan rakyat Palestina. Lebih dari 1.500 penonton memadati CGV Bekasi, dengan beberapa di antaranya bahkan membeli tiket hanya untuk berdonasi. Keberhasilan film ini juga terlihat dari jumlah penonton yang mencapai 40.000 orang di hari pertama penayangan.Ir. Agung Mandala, pimpinan Rescue Masyumi Peduli, mengungkapkan awalnya acara nobar direncanakan di CGV Lagoon Bekasi pada tanggal 12 Juni, bertepatan dengan penayangan perdana. Namun, karena kendala teknis, acara tersebut dipindahkan ke CGV BTC Bekasi Timur. Ir. Agung Mandala juga memfasilitasi tiket gratis bagi 16 santri yatim dari Pesantren Terpadu Daarul Fikri dan 14 anak yatim dari Bendungan Hilir.
Nobar dan meet & greet ini tak hanya dihadiri penonton lokal, tetapi juga dari berbagai daerah di Indonesia bahkan luar negeri, seperti Singapura. Acara tersebut menjadi momen solidaritas yang luar biasa, ditandai dengan penyerahan donasi untuk Palestina Merdeka dari Ir. Agung Mandala kepada sutradara Jastis Arimba, disaksikan oleh aktor Husein Alatas dan para inisiator nobar. Kenang-kenangan berupa kaos juga diberikan kepada Jastis Arimba, Husein Alatas, dan penulis Asma Nadia.
Film Hayya 3 Gaza sendiri mengisahkan Abdullah Gaza, anak yatim piatu berusia 8 tahun yang tinggal di panti asuhan. Kisah menjadi emosional ketika Gaza diculik oleh ayah kandungnya, Beni (diperankan Husein Alatas), yang berniat menjualnya. Karakter Beni yang tragis menjadi sorotan utama dalam film ini.
Sutradara Jastis Arimba, yang berkolaborasi dengan Asma Nadia dan Hayati Ayatillah, mengatakan bahwa film ini, bagian ketiga dari trilogi Hayya yang diproduksi oleh Warna Pictures, dikemas sebagai drama keluarga yang menyentuh dan reflektif. Ia berharap penonton dapat merenungkan sejauh mana keterlibatan mereka dalam memperjuangkan nasib saudara-saudara di Palestina.
Dukungan terhadap film ini datang dari berbagai pihak, termasuk tokoh nasional dan organisasi seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI). Menteri Kebudayaan Fadli Zon bahkan menyebutnya sebagai karya penting dalam melawan propaganda genosida. Dalam dua hari pertama penayangan, film ini telah ditonton lebih dari 50.000 orang dan masih terus tayang di bioskop seluruh Indonesia.
Jastis Arimba mengajak masyarakat untuk menyebarluaskan pesan film ini dan mengajak keluarga dan kerabat untuk menonton, mengingat 40 persen keuntungan tiket akan disumbangkan untuk rakyat Palestina. Ia menekankan pentingnya dukungan berkelanjutan dari publik untuk menjaga agar film ini tetap tayang.
Film yang juga dibintangi oleh Cut Syifa, Amna Shahab, Oki Setiana Dewi, dan lainnya ini, dengan lagu tema “Surga Menanti” oleh Melly Goeslaw dan Mostafa Atef, mengusung pesan kemanusiaan yang universal, melewati batas agama, generasi, dan negara.
- AGAMA, Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, Internasional, Nasional, Opini, Pendidikan, Politik, SOSIAL
Hayya 3 Gaza: Ribuan Penonton di Bekasi Sambut Film Kemanusiaan Palestina
Hayya 3 Gaza: Ribuan Penonton di Bekasi Sambut Film Kemanusiaan Palestina
Jakarta,warta Pena satu, Film Hayya 3 Gaza sukses membangkitkan kepedulian publik terhadap isu kemanusiaan di Palestina. Acara nonton bareng (Nobar) dan meet & greet yang digelar di CGV Bekasi Trade Center pada Sabtu, 14 Juni 2025, dipadati ribuan penonton, membuktikan besarnya empati masyarakat Indonesia.
Antusiasme penonton terlihat dari penuhnya enam studio CGV Bekasi yang menayangkan film tersebut secara serentak. Salah satu studio bahkan dipesan khusus oleh komunitas Rescue Masyumi Peduli, berkolaborasi dengan Aktivis Alumni ISTN dan grup WhatsApp Palestina Merdeka. Ketiga komunitas ini secara spontan berinisiatif untuk menggelar acara nobar tersebut.
Ketua Panitia Nobar, Abdul Rojak, menjelaskan bahwa film Hayya 3 Gaza bukan sekadar hiburan, melainkan sebuah ajakan nyata untuk peduli terhadap penderitaan rakyat Palestina. Lebih dari 1.500 penonton memadati CGV Bekasi, dengan beberapa di antaranya bahkan membeli tiket hanya untuk berdonasi. Keberhasilan film ini juga terlihat dari jumlah penonton yang mencapai 40.000 orang di hari pertama penayangan.
Ir. Agung Mandala, pimpinan Rescue Masyumi Peduli, mengungkapkan awalnya acara nobar direncanakan di CGV Lagoon Bekasi pada tanggal 12 Juni, bertepatan dengan penayangan perdana. Namun, karena kendala teknis, acara tersebut dipindahkan ke CGV BTC Bekasi Timur. Ir. Agung Mandala juga memfasilitasi tiket gratis bagi 16 santri yatim dari Pesantren Terpadu Daarul Fikri dan 14 anak yatim dari Bendungan Hilir.
Nobar dan meet & greet ini tak hanya dihadiri penonton lokal, tetapi juga dari berbagai daerah di Indonesia bahkan luar negeri, seperti Singapura. Acara tersebut menjadi momen solidaritas yang luar biasa, ditandai dengan penyerahan donasi untuk Palestina Merdeka dari Ir. Agung Mandala kepada sutradara Jastis Arimba, disaksikan oleh aktor Husein Alatas dan para inisiator nobar. Kenang-kenangan berupa kaos juga diberikan kepada Jastis Arimba, Husein Alatas, dan penulis Asma Nadia.
Film Hayya 3 Gaza sendiri mengisahkan Abdullah Gaza, anak yatim piatu berusia 8 tahun yang tinggal di panti asuhan. Kisah menjadi emosional ketika Gaza diculik oleh ayah kandungnya, Beni (diperankan Husein Alatas), yang berniat menjualnya. Karakter Beni yang tragis menjadi sorotan utama dalam film ini.
Sutradara Jastis Arimba, yang berkolaborasi dengan Asma Nadia dan Hayati Ayatillah, mengatakan bahwa film ini, bagian ketiga dari trilogi Hayya yang diproduksi oleh Warna Pictures, dikemas sebagai drama keluarga yang menyentuh dan reflektif. Ia berharap penonton dapat merenungkan sejauh mana keterlibatan mereka dalam memperjuangkan nasib saudara-saudara di Palestina.
Dukungan terhadap film ini datang dari berbagai pihak, termasuk tokoh nasional dan organisasi seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI). Menteri Kebudayaan Fadli Zon bahkan menyebutnya sebagai karya penting dalam melawan propaganda genosida. Dalam dua hari pertama penayangan, film ini telah ditonton lebih dari 50.000 orang dan masih terus tayang di bioskop seluruh Indonesia.
Jastis Arimba mengajak masyarakat untuk menyebarluaskan pesan film ini dan mengajak keluarga dan kerabat untuk menonton, mengingat 40 persen keuntungan tiket akan disumbangkan untuk rakyat Palestina. Ia menekankan pentingnya dukungan berkelanjutan dari publik untuk menjaga agar film ini tetap tayang.
Film yang juga dibintangi oleh Cut Syifa, Amna Shahab, Oki Setiana Dewi, dan lainnya ini, dengan lagu tema “Surga Menanti” oleh Melly Goeslaw dan Mostafa Atef, mengusung pesan kemanusiaan yang universal, melewati batas agama, generasi, dan negara.
IPKI Gelar Musyawarah Cabang di Jakarta Barat, usung Tema “Memajukan Kehidupan Bangsa”
Jakarta, Warta Pena Satu, 12 Juni 2025 – Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) menyelenggarakan Musyawarah Cabang (Muscab) pada hari Kamis, 12 Juni 2025, bertempat di Kantor Walikota Jakarta Barat.Muscab ini dilakukan untuk membentuk kepengurusan baru yaitu DPC IPKI Jakarta Barat. Acara ini mengusung tema “Memajukan Kehidupan Bangsa”, sebagai bentuk komitmen IPKI dalam memperkuat peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional dan pelestarian nilai-nilai perjuangan kemerdekaan.Musyawarah Cabang ini dihadiri oleh pengurus IPKI tingkat pusat, perwakilan daerah, tokoh masyarakat, serta jajaran pemerintah kota Jakarta Barat.
Dalam sambutannya, Ketua Umum yang diwakili Sekjen IPKI menekankan pentingnya konsolidasi organisasi di tingkat cabang guna menjaga relevansi IPKI di tengah dinamika sosial dan politik bangsa.
Pada kesempatan terpisah, ketua terpilih Albert Siagian mengatakan bahwa “TemaMemajukan Kehidupan Bangsa bukan hanya slogan, tetapi panggilan bagi kita semua untuk turut aktif membangun masyarakat yang adil, makmur, dan berdaulat berdasarkan semangat perjuangan kemerdekaan” dan IPKI Jakarta Barat akan menekankan penguatan ekonomi masyarakat khususnya ekonomi berbasis UMKM.
Musyawarah ini juga menjadi momentum penting untuk pemilihan kepengurusan cabang yang baru, pembahasan program kerja strategis, serta penguatan sinergi antar anggota dalam mewujudkan visi IPKI sebagai wadah patriotisme modern.
Setelah Muscab selesai dilakukan, dilanjutkan acara Pelantikan DPC IPKI Jakarta Barat yang dilakukan secara simbolis penyerahan Pataka Organisasi dari Ketua Harian DPW IPKI DK Jakarta kepada Albert Siagian sebagai Ketua DPC IPKI Jakarta Barat yang baru terpilih.
Walikota Jakarta Barat, dalam sambutannya yang diwakili Bagian Pemerintahan, menyampaikan apresiasi atas kiprah IPKI dalam merawat semangat kebangsaan dan mendorong pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal maupun nasional.
IPKI terus berkomitmen untuk menjadi jembatan antara nilai-nilai sejarah perjuangan kemerdekaan dengan tantangan dan peluang zaman kini, serta mengajak generasi muda untuk terlibat aktif dalam gerakan kebangsaan yang inklusif dan progresif.
- AGAMA, Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, Internasional, Kesehatan, Nasional, Pendidikan, Politik, SOSIAL
Geger Vaksin TBC: Mantan Menkes Kritik Keras Kebijakan Menkes Budi Sadikin
Geger Vaksin TBC: Mantan Menkes Kritik Keras Kebijakan Menkes Budi Sadikin
Jakarta, warta pena satu.
15 Juni 2025 – Seminar Nasional Uji Klinis Vaksin TBC yang digelar KB APTSI di Gedung STOVIA, Jakarta Pusat, Sabtu (14/6), menciptakan gelombang protes terhadap kebijakan Menteri Kesehatan Budi Sadikin. Seminar yang dihadiri ratusan peserta, didominasi perempuan, diwarnai pertanyaan kritis dan kecaman terhadap program vaksinasi TBC.
Mantan Menteri Kesehatan, DR. dr. Siti Fadilah Supari, Sp., menjadi sorotan utama. Dalam paparannya, beliau menjelaskan secara ilmiah tentang vaksin TBC dan menekankan pentingnya pemahaman publik agar terhindar dari kesalahpahaman. Siti Fadilah secara tegas mengkritik kebijakan Menkes Budi Sadikin yang dianggap memaksakan uji klinis vaksin TBC kepada masyarakat.“Vaksin melatih tubuh untuk melawan penyakit, tetapi pemaksaan uji klinis bukanlah tindakan profesional,” tegas Siti Fadilah. Beliau juga menyoroti tudingan terhadap Menkes Budi Sadikin sebagai agen asing dan mempertanyakan kebijakan “Health Care – Health Industry”-nya. Siti Fadilah khawatir kebijakan tersebut akan menguntungkan industri farmasi global dan merugikan rakyat Indonesia.
Peserta seminar yang berasal dari berbagai latar belakang, termasuk alumni perguruan tinggi, LSM, Ormas, dan tokoh masyarakat, mengungkapkan ketidakpercayaan mereka kepada Menkes Budi Sadikin. “Kita tidak percaya kepada Menteri Kesehatan sekarang,” ungkap Ibu Hany, mantan diplomat di Amerika.
Ketua Umum KB APTSI, Drs. H. Hendra Zon, S.Kt., MM., menyatakan harapannya agar Presiden Prabowo Subianto mengganti Menkes dengan sosok yang lebih pro-rakyat dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Seminar ini menghasilkan rekomendasi untuk Presiden Prabowo agar mempertimbangkan pendapat para pakar kedokteran yang meragukan kebijakan Menkes saat ini.
Presiden Prabowo, yang dikenal dengan komitmennya pada kedaulatan kesehatan Indonesia, telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perlindungan Produsen Obat-Obat Tradisional. Kebijakan ini diharapkan dapat memberdayakan petani dan produsen obat tradisional di Indonesia.
Ketua Panitia, DR. Hasbi Wahidi, menyimpulkan seminar dengan menekankan pentingnya kehati-hatian dalam program vaksinasi TBC. “Kami tidak menolak vaksin, tetapi pemaksaan kepada masyarakat adalah tindakan yang tidak tepat,” ujarnya. Seminar ini menjadi bukti nyata keresahan publik terhadap kebijakan kesehatan yang dinilai kurang berpihak pada rakyat.
DPC PDI-P jakarta utara melaksanakan pemotongan hewan qurban 2025
PDI-P Jakarta Utara Sembelih 6 hewan qurban, Bagi-bagi Daging ke Seluruh Jajaran
Jakarta warta pena satu…6 juni 2025 DPC PDI Perjuangan Jakarta Utara melaksanakan penyembelihan hewan kurban tahun ini dengan jumlah yang cukup signifikan. Sebanyak enam ekor sapi disembelih dan dagingnya didistribusikan kepada seluruh jajaran partai, mulai dari tingkat pengurus DPC hingga ranting di seluruh Jakarta Utara. Kegiatan ini sebagai wujud kepedulian dan berbagi di Hari Raya Idul Adha.
Ketua DPC PDI Perjuangan Jakarta Utara, [Nama Ketua DPC], mengatakan bahwa pembagian daging kurban ini merupakan tradisi tahunan yang selalu dilakukan oleh partai. “Ini bentuk nyata kepedulian kami kepada seluruh kader dan masyarakat Jakarta Utara,” ujarnya. Ia berharap kegiatan ini dapat mempererat tali silaturahmi antar kader dan semakin mendekatkan PDI Perjuangan dengan masyarakat.
Proses pemotongan hewan kurban dilakukan dengan tertib dan lancar. Daging yang telah dipotong kemudian dibagikan secara merata kepada seluruh penerima manfaat. Suasana penuh kekeluargaan dan kebersamaan terlihat selama proses pembagian berlangsung. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi antar kader dan pengurus di berbagai tingkatan.
Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat semakin memperkuat soliditas internal partai dan meningkatkan citra positif PDI Perjuangan di mata masyarakat Jakarta Utara. Semoga semangat berbagi dan kepedulian ini dapat terus terjaga dan menjadi inspirasi bagi partai-partai politik lainnya.
Berdayakan Ormas dan LSM Pemprov DKI Jakarta : Hilangkan Citra Negatif
JAKARTA,WARTAPENA.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas organisasi kemasyarakatan (ormas) pada Selasa, 3 Juni 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran ormas dalam pembangunan daerah dan memperbaiki persepsi publik terhadap peran mereka di masyarakat.
Bapak Chiko Hakim, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memperhatikan kebutuhan masyarakat. Beliau menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi berkelanjutan terhadap program-program pembangunan untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutannya.
“Bapak Gubernur senantiasa mengutamakan tindakan nyata daripada sekadar wacana. Oleh karena itu, saya secara konsisten diamanahkan untuk menyampaikan informasi penting kepada publik,” jelas Bapak Chiko.
Bapak Chiko juga menekankan pentingnya menghilangkan stigma negatif yang kerap dialamatkan kepada ormas. “Tidaklah adil jika seluruh ormas disamakan dengan kelompok yang melakukan tindakan melanggar hukum. Perlu adanya upaya untuk mengapresiasi kontribusi positif ormas dalam pembangunan daerah,” tegasnya. Diharapkan, kegiatan peningkatan kapasitas ini dapat meningkatkan efektivitas peran ormas dan memperkuat sinergi antara pemerintah dan ormas dalam membangun Jakarta yang lebih maju dan sejahtera.
Bapak Chiko Hakim dan peserta forum LSM BP2MP (Biro Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir) yang diwakili oleh Ketua, Syaifuddin, dan anggota, Dzulfadhli, mengungkapkan rasa bangga dan apresiasi kepada Bapak Chiko Hakim telah membuka ruang bagi siapa saja yang ingin menyampaikan keluh kesah jika ada masalah diruang publik terkait masyarakat Jakarta, apalagi beliau bersedia diundang jika diperlukan dalam forum, kami BP2MP segera merespon hal baik tersebut
Pemprov DKI Jakarta Berdayakan Ormas dalam Pembangunan, Dorong Partisipasi Aktif Masyarakat
JAKARTA, — Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi DKI Jakarta menggelar kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dalam Pembangunan Angkatan I tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung pada Selasa (3/6/2025) di Jakarta, bertujuan untuk meningkatkan peran serta ormas dalam pembangunan di DKI Jakarta dan mendorong partisipasi aktif masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, Anggota DPRD Komisi A, Inggard Joshua, memberikan arahan dan dukungan penuh kepada ormas-ormas yang hadir. Ia menekankan kesiapannya untuk membantu masyarakat dan memfasilitasi penggunaan anggaran secara baik dan transparan.
“Saya selalu siap membantu masyarakat menfasilitasi penggunaan anggaran secara baik. Silahkan laporkan kegiatannya, kami selalu membuka ruang diskusi untuk masyarakat Jakarta,” ujar Inggard dalam narasinya.
LSM BP2MP (Biro Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir) yang berkesempatan hadir Syaifuddin (Ketua) dan Dzulfadhli (Anggota) menyampaikan trimkasih kepada Bapak Inggard Joshua atas apresiasinya dan membuka ruang aspirasi bagi kami, kami berharap bisa bertemu beliau kembali untuk membicarakan tentang rentannya masyarakat pesisir terhadap persoalan yang di sekitarnya.
BP2MP bersama Komisi A DPRD Kegiatan ini difokuskan pada peningkatan kapasitas ormas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring program pembangunan. Dengan pemberdayaan yang tepat, diharapkan ormas dapat berkontribusi lebih optimal dalam berbagai program pembangunan di Ibu Kota, khususnya dalam hal pengawasan dan penyampaian aspirasi masyarakat. Kesbangpol DKI Jakarta berkomitmen untuk terus mendukung dan memfasilitasi ormas dalam menjalankan perannya. Harapannya, sinergi antara pemerintah dan ormas akan semakin kuat untuk mewujudkan Jakarta yang lebih maju dan sejahtera.
Editorial: Presiden Prabowo dan Tanggung Jawab Menegakkan Hukum yang Berkeadilan
Jakarta, 2 Juni 2025 – Sebuah surat terbuka yang ditulis oleh pemerhati sosial Nurdin Taba kepada Presiden Prabowo Subianto layak mendapat perhatian serius. Di tengah derasnya arus politik dan kebisingan narasi pembangunan, suara rakyat yang menuntut tegaknya keadilan seharusnya tidak diabaikan. Surat ini bukan sekadar kritik, tetapi sebuah peringatan keras bahwa fondasi moral bangsa—yakni hukum yang adil dan independen—sedang berada di ujung tanduk.
Isi surat tersebut mengangkat isu yang selama ini menjadi kegelisahan publik: hukum yang cenderung tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Nurdin dengan lantang menyoroti ketimpangan perlakuan hukum antara masyarakat biasa dan mereka yang berada dalam lingkaran elite politik atau kekuasaan. Tuduhan bahwa aparat penegak hukum cenderung berpihak, serta adanya praktik pembelokan hukum demi melindungi kepentingan tertentu, bukan lagi hal baru—namun tetap sangat mengkhawatirkan.
Editorial ini meyakini bahwa keadilan adalah pilar utama sebuah negara demokrasi. Tanpa penegakan hukum yang imparsial, demokrasi hanya akan menjadi formalitas kosong. Ketika masyarakat menyaksikan bahwa pelaku korupsi besar justru dilindungi, sementara pengkritik kekuasaan dikriminalisasi, maka mereka akan berhenti percaya pada sistem. Dan ketika kepercayaan itu hilang, yang tersisa hanyalah ketakutan, apatisme, atau bahkan perlawanan diam-diam.
Presiden Prabowo Subianto kini memikul beban sejarah. Dengan kemenangan yang besar dan mandat politik yang kuat, ia memiliki peluang emas untuk memulai reformasi hukum yang sungguh-sungguh. Bukan sekadar membenahi lembaga, tetapi membersihkannya dari pengaruh oligarki dan intervensi politik. Sebab, tanpa keberanian memutus mata rantai kekuasaan yang mengendalikan hukum, tidak akan ada keadilan yang nyata.
Sebagai editorial, kami tidak memihak pada nama atau partai. Kami berpihak pada prinsip: bahwa hukum harus berdiri tegak di atas semua golongan, bahwa demokrasi harus dibela dari kemunduran, dan bahwa suara rakyat—seperti yang disuarakan oleh Nurdin Taba—harus didengar, bukan dibungkam.
Kami menyerukan agar Presiden Prabowo tidak melihat surat ini sebagai serangan, tetapi sebagai masukan tulus dari rakyat yang mencintai negerinya. Reformasi hukum yang sejati adalah warisan kepemimpinan yang jauh lebih abadi dibanding proyek infrastruktur manapun.
Karena keadilan bukan sekadar janji politik. Ia adalah bukti dari keberanian pemimpin dalam memegang amanah.
