WARTAPENASATUJATIM | JOMBANG, 4 Maret 2026 — Instruksi tegas telah disampaikan oleh Listyo Sigit Prabowo kepada seluruh jajaran kepolisian: berantas segala bentuk perjudian tanpa kompromi. Tak ada ruang bagi pelindung, tak ada ampun bagi pelaku, siapa pun dan apa pun pangkatnya.

Namun hasil penelusuran investigasi di wilayah Sendangrejo, Kabupaten Jombang, menghadirkan ironi. Di tengah seruan keras pemberantasan judi, praktik sabung ayam disebut justru berlangsung terbuka, terorganisir, dan nyaris tanpa gangguan.

Dari keterangan sejumlah warga dan tokoh masyarakat yang ditemui secara terpisah, arena sabung ayam diduga milik dua warga berinisial K dan D. Aktivitas disebut berlangsung hampir setiap hari, dengan lonjakan pengunjung pada akhir pekan. Para pemain bahkan dikabarkan datang dari luar daerah.

Lokasi disebut berpindah-pindah, namun tetap berada di sekitar kawasan desa. Aktivitas berlangsung siang hingga sore, dengan sistem taruhan yang terstruktur. Selain sabung ayam, disebut pula adanya permainan dadu sebagai pelengkap praktik perjudian tersebut.

“Semua orang tahu. Terang-terangan. Seolah tak tersentuh,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Yang menjadi sorotan tajam adalah beredarnya dugaan bahwa praktik tersebut tetap berjalan karena adanya setoran rutin kepada oknum tertentu. Beberapa narasumber menyebut adanya relasi keluarga salah satu pengelola arena dengan pihak yang bertugas di Jombang, sehingga setiap rencana penindakan diduga bocor lebih dulu.

Hingga laporan ini disusun, belum ada bukti resmi yang dapat mengonfirmasi dugaan tersebut. Namun ketiadaan penindakan di tengah aktivitas yang disebut berlangsung terbuka memicu spekulasi publik tentang kemungkinan pembiaran.

Wilayah ini berada di bawah yurisdiksi Polres Jombang. Upaya konfirmasi kepada Kapolsek Jombang Kota AKP Edy Widoyono sebelumnya disebut menghasilkan janji koordinasi dengan Polres. Namun berdasarkan pemantauan warga, aktivitas perjudian disebut masih berlangsung.

Secara hukum, perjudian sabung ayam jelas dilarang. Pasal 303 ayat (1) KUHP mengancam pelaku dengan pidana hingga 10 tahun penjara. Pasal 303 bis ayat (1) KUHP menjerat pemain dengan ancaman hingga 4 tahun penjara.

Larangan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang mempertegas komitmen negara dalam memberantas segala bentuk perjudian.

Fakta hukum tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar:
Mengapa praktik yang disebut berlangsung terang-terangan belum berujung pada tindakan tegas?

Apakah ini persoalan keterbatasan pengawasan?
Ataukah ada mata yang sengaja ditutup?

Sabung ayam bukan sekadar tradisi yang disalahgunakan. Dalam praktik perjudian, ia menjadi pintu masuk perputaran uang ilegal, potensi kekerasan, serta ketergantungan ekonomi semu bagi sebagian warga.

Tokoh masyarakat menyebut praktik ini merusak mental generasi muda dan menciptakan preseden buruk: bahwa hukum bisa dinegosiasikan. Dalam jangka panjang, kondisi ini menggerus kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.
“Kalau memang dilarang, kenapa bisa berjalan terus?” tanya seorang warga.

Pertanyaan itu sederhana, namun mengandung konsekuensi besar.

Kasus di Sendangrejo menjadi ujian konkret atas konsistensi instruksi pimpinan tertinggi Polri. Perintah tegas telah dikeluarkan. Publik kini menunggu implementasi nyata.

Jika dugaan keterlibatan oknum benar adanya, maka persoalannya bukan lagi sekadar perjudian, melainkan integritas institusi.

Penindakan tegas dan transparan akan menjadi jawaban atas keresahan masyarakat. Sebaliknya, pembiaran hanya akan memperkuat persepsi bahwa ada ruang abu-abu dalam penegakan hukum.

Negara tidak boleh kalah oleh arena sabung ayam. Dan hukum tidak boleh berhenti pada slogan.

Kini, publik menunggu:
Apakah perintah pemberantasan benar-benar ditegakkan hingga ke akar?
Ataukah akan berhenti sebagai gema yang memudar di lapangan? (Bgn)***

WARTAPENASATUJATIM | Surabaya Metropolitan – The Westin Surabaya kembali menggelar Westin Wedding Fair ke-5, sebuah pameran istimewa yang mengukuhkan posisinya sebagai pameran pernikahan terbesar dan berpengaruh di Jawa Timur.

Pameran ini diselenggarakan selama tiga hari penuh mulai tanggal 6 hingga 8 Maret 2026, di The Westin Surabaya Grand Ballroom & Convention Center, dan akan menghadirkan lebih dari 150 vendor ternama.

Dengan tema “Modern Heritage Elegance”, pameran ini menawarkan perpaduan tradisi klasik dengan sentuhan kontemporer minimalis, serta instalasi bunga dramatis berskala artistik.

Pengunjung juga dapat menikmati curated tablescape storytelling, penataan meja yang bukan sekadar dekorasi semata, serta busana pengantin sebagai ekspresi identitas.

Visioner couture Indonesia, Tex Saverio dan Yogie Pratama, akan membawa warna, presisi, dan karakter artistik khas mereka ke Surabaya, bersama konseptor pernikahan ternama asal Jakarta, Behind The Vows.

Pameran ini juga menawarkan destination honeymoon experience dari Bali, Jakarta, dan Jogjakarta, serta culinary experience dengan keunggulan kuliner yang kuat.

Agar semakin meningkatkan antusiasme, pameran kali ini menghadirkan dua grand prize eksklusif, berupa sepasang cincin pernikahan dari Prince Jewelry dan Liontin berlian dari Adelle Jewelry.

“Dengan setiap penyelenggaraan, kami ingin menghadirkan sesuatu yang berbeda. Kami ingin menghadirkan sesuatu yang berkesan,” ujar Denny Ristyanto, Multi-property General Manager The Westin Surabaya & Four Points by Sheraton Surabaya, Pakuwon Indah kepada awak media yang menemuinya.

Westin Wedding Fair adalah tempat di mana setiap pasangan memulai perjalanan selamanya, dikelilingi oleh keindahan, ketulusan, dan keyakinan yang tenang.

The Westin Surabaya tetap menjadi destinasi pilihan bagi pasangan yang tidak hanya mencari venue, melainkan sebuah perayaan yang dirancang untuk meninggalkan kesan mendalam dan bertahan sepanjang waktu. (Houget)***

WARTAPENASATUJATIMRAYA| Surabaya – Dengan ini kami sampaikan bahwa dengan resmi, kami telah melakukan penonaktifan terhadap salah satu anggota kami, Yahya Sunardi, dari kegiatan jurnalistik dan representasi media Warta Pena Satu Jatim Raya terhitung dari hari Senin, tanggal 2 Maret 2026.

Keputusan ini diambil setelah melalui proses evaluasi dan pertimbangan yang matang, dan kami sampaikan bahwa Yahya Sunardi tidak lagi memiliki otoritas untuk merepresentasikan atau menggunakan nama Warta Pena Satu Jatim Raya dalam kapasitas apapun.

Pihak manajemen Warta Pena Satu Jatim Raya ingin menekankan bahwa segala tindakan dan pernyataan yang dilakukan oleh Yahya Sunardi setelah tanggal penonaktifan ini, tidak lagi terkait dengan media kami.

Jika Yahya Sunardi tetap menggunakan nama Warta Pena Satu Jatim Raya tanpa seizin resmi dari kami, maka tindakan tersebut dianggap tidak sah dan tidak bertanggung jawab.

Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin timbul akibat keputusan ini, dan kami berharap agar semua pihak dapat memahami dan menghormati keputusan yang telah kami buat.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama semua pihak.

Tertanda,
Pimpinan Warta Pena Satu Jatim Raya. (Red)***

WARTAPENASATUJATIM | Sidoarjo, 2 Maret 2026 — Aroma tak sedap dari balik proyek rehabilitasi dan renovasi Kantor Cabang Dinas Pendidikan Jember–Lumajang kini berubah menjadi ledakan investigasi.

Bidang Hukum MAKI Jatim memastikan telah mengantongi bukti kuat dugaan gratifikasi dan pungutan liar (pungli) yang menyertai proses renovasi tersebut, dan bersiap melaporkannya secara resmi ke Tim Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Langkah ini bukan gertakan. Berkas disebut telah lengkap, terstruktur, dan siap diuji secara hukum.

Fakta paling mendasar yang menjadi sorotan adalah ketiadaan dukungan anggaran dari APBD I Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2025 maupun 2026 untuk proyek rehabilitasi tersebut. Namun, di lapangan, proses renovasi tetap berjalan.

Pertanyaannya sederhana namun tajam: jika tidak ada anggaran resmi, dari mana sumber pembiayaan diperoleh?

Tim investigasi MAKI Jatim menemukan indikasi adanya “urunan” dari sejumlah Kepala Sekolah SMA/SMK di wilayah Cabdin Jember. Istilah urunan ini diduga kuat hanyalah kemasan lunak dari praktik pungli yang terstruktur.

Koordinator Bidang Hukum MAKI Jatim, Achmad Husairi, SH., MH., mengungkapkan bahwa timnya telah mengamankan bukti transfer serta kronologi penyerahan dana dari para Kepala Sekolah kepada oknum di lingkungan Cabdin Jember.

Dokumen tersebut bukan sekadar isu atau rumor, melainkan telah dimasukkan dalam berkas pelaporan hukum. Rangkaian keterangan pendukung pun telah diperoleh untuk mempertebal konstruksi perkara.

“Kami tidak bergerak tanpa data. Bukti transfer dan pengakuan kronologis sudah ada dalam berkas,” tegasnya.

Investigasi tidak berhenti pada aliran dana. MAKI Jatim juga menelusuri aspek legalitas administratif dan tata kelola aset.

Karena kantor Cabdin Jember berada di lantai dua bagian depan gedung Bakorwil Jember, maka aspek perizinan dan surat-menyurat permohonan rehab menjadi titik krusial. Keterangan resmi dari Bakorwil Jember kini telah dikantongi untuk memastikan apakah prosedur administratif telah dijalankan secara sah.

Lebih jauh lagi, penggantian material seperti kursi, sekat PVC, meja, hingga wallpaper yang bersifat baru memunculkan pertanyaan tentang status dan pencatatan aset. Berdasarkan ketentuan, perubahan atau pengakuan aset daerah semestinya terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari BPKAD Provinsi Jawa Timur.

Apakah prosedur tersebut dilalui? Atau justru diabaikan?

MAKI Jatim menyatakan telah memperoleh keterangan resmi yang dibutuhkan untuk memperkuat aspek ini dalam laporan mereka.

Ketua Koordinator Wilayah Provinsi Jawa Timur MAKI, Heru, menegaskan bahwa laporan ini akan segera ditandatangani secara resmi dan didaftarkan ke Kejati Jatim untuk mendapatkan nomor register perkara.

Ia menyebut dugaan gratifikasi dan pungli ini berpotensi menjadi pintu masuk untuk membongkar pola relasi kekuasaan yang memungkinkan praktik urunan tersebut terjadi.

Heru secara terbuka meminta para Kepala Sekolah di wilayah Cabdin Jember untuk tidak takut bersuara apabila dipanggil penyidik.

“Sampaikan apa adanya. Jangan ditutup-tutupi. Jika ada tekanan atau mekanisme yang tidak semestinya, ungkapkan. Yang kami kejar adalah oknumnya, bukan Kepala Sekolah,” tegasnya.

Pernyataan ini sekaligus mengisyaratkan adanya dugaan bahwa urunan tersebut tidak sepenuhnya lahir dari kesukarelaan, melainkan bisa saja berada dalam ruang tekanan struktural.

Kasus ini bukan sekadar perkara renovasi gedung. Ia menyentuh inti tata kelola pendidikan, transparansi penggunaan dana, serta integritas pejabat publik.

Jika laporan resmi telah masuk dan diproses oleh Kejati Jatim, maka babak baru penegakan hukum di sektor pendidikan Jawa Timur akan dimulai. Publik kini menanti: apakah dugaan gratifikasi dan pungli ini akan berhenti pada klarifikasi administratif, atau benar-benar berujung pada penetapan tersangka?

Satu hal yang pasti, investigasi telah bergerak. Bukti telah dikantongi. Dan meja hijau menanti siapa pun yang terbukti bermain-main dengan kewenangan. (Bgn)***

WARTAPENASATUJATIM | Surabaya – Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS), Adhitya Yusma Perdana menegaskan bahwa optimalisasi Jaga Desa berfungsi sebagai benteng perlindungan bagi legislator desa saat menjalankan tugas pengawasan.

Adhitya menilai Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung RI, Prof. Dr. Reda Manthovani memahami dinamika lapangan secara komprehensif sehingga bimbingan hukum yang digagas mampu memberikan rasa aman dan kepastian bagi jajaran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), seperti ia sampaikan kepada awak media pada Senin (2/3/2026).

Adhitya mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus menebar kebaikan dan bekerja bersama menjaga desa serta menjaga Indonesia.

Ia menekankan bahwa kepemimpinan yang mengutamakan pencegahan dibanding penindakan sangat dibutuhkan guna mengawal keberhasilan Asta Cita Presiden Prabowo dan mewujudkan pemerintahan desa yang mandiri, produktif, serta berwibawa di seluruh pelosok Nusantara.

Adhitya menyampaikan hal tersebut terkait dengan momen ribuan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tergabung dalam Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) se-Jawa Timur memadati Aula Graha Samudra Bumi Moro Angkatan Laut Surabaya pada Selasa (24/2/2026) dalam pertemuan akbar penuh semangat kolaborasi.

Seluruh peserta menyambut kedatangan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung RI, Prof. Dr. Reda Manthovani, dengan lantunan sholawat nabi yang menggema khidmat dan menghadirkan suasana religius sekaligus penuh optimisme.

Panitia menggelar agenda tersebut untuk mengoptimalkan program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) sekaligus mengukuhkan pengurus DPC ABPEDNAS Jawa Timur oleh jajaran pimpinan DPP ABPEDNAS.

Para pimpinan juga menandatangani kerja sama antara BPD ABPEDNAS Jawa Timur dan Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebagai langkah konkret memperkuat pengawasan dan pendampingan hukum di tingkat desa.

Sejumlah pejabat strategis menghadiri forum tersebut dan menunjukkan komitmen kuat terhadap penguatan tata kelola desa.

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Agus Sahat ST, S.H., M.H., Direktur II pada Jamintel Subeno, S.H., M.M., serta Asisten Intelijen I Ketut Maha Agung, S.H., M.H., hadir bersama Kepala Dinas PMD Jawa Timur, para Kepala Kejaksaan Negeri dan Kasi Intel se-Jawa Timur, serta Ketua DPD ABPEDNAS Jawa Timur Badrul Amali, S.H., M.H., yang memimpin jajaran pengurus daerah.

Kejaksaan RI mendorong program Jaga Desa sebagai inisiatif strategis untuk mendampingi dan mengawasi pengelolaan dana desa agar berjalan transparan dan tepat sasaran.

Melalui pendekatan preventif serta edukasi hukum, jajaran intelijen menghadirkan peran jaksa sebagai mitra aparat desa guna membangun fondasi pembangunan berbasis zero corruption dan akuntabilitas.

Ketua Umum DPP ABPEDNAS, Indra Utama, menegaskan bahwa pengukuhan pengurus menjadi momentum konsolidasi organisasi untuk memperkuat fungsi pengawasan pembangunan desa.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara Kejaksaan dan BPD agar setiap anggaran desa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung Asta Cita keenam Presiden Prabowo Subianto tentang pembangunan dari bawah demi pemerataan ekonomi.

Perwakilan anggota BPD dari berbagai daerah menyampaikan apresiasi atas capaian Kejaksaan Agung yang kembali meraih predikat sebagai Lembaga Penegak Hukum dengan tingkat kepercayaan publik tertinggi dalam survei nasional Februari 2026.

Mereka meyakini keberhasilan tersebut lahir dari konsistensi reformasi kelembagaan dan penguatan program Jaga Desa yang langsung menyentuh kebutuhan pemerintahan desa.

Di sela rangkaian kegiatan, peserta melantunkan doa dan sholawat seraya menyuarakan harapan besar terhadap kepemimpinan Prof. Reda Manthovani di masa mendatang.

Para anggota menilai integritas dan profesionalitas Jamintel teruji melalui kebijakan yang berpihak pada penguatan desa serta perlindungan terhadap BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Para peserta meyakini bahwa kepemimpinan yang berpijak pada persoalan rakyat kecil menjadi kunci keberhasilan agenda nasional.

Mereka menegaskan bahwa penguatan desa akan memperkokoh kedaulatan Indonesia secara menyeluruh dan membutuhkan figur berintegritas untuk mengawal visi besar tersebut.***

(Dilaporkan oleh Muhammad Fadhli)

WARTAPENASATUJATIM | Surabaya, 1 Maret 2026 – Ramadhan 1447 Hijriah kembali menyingkap tabir batin umat manusia. Di tengah hiruk-pikuk kota metropolitan seperti Surabaya, bulan suci tidak sekadar menjadi ruang ibadah personal, tetapi juga medan pembuktian nilai-nilai ruhani dalam kehidupan sosial.

Di antara denyut itu, eksistensi Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur menghadirkan warna yang berbeda keras dalam prinsip, lembut dalam kepedulian.

Bambang Gunawan Bagian Humas DPW PW-FAST RESPON Jawa Timur memberikan pernyataan bahwa selama ini, MAKI Jatim dikenal lantang dan tajam di panggung demokrasi.

Orasi-orasinya tegas, kritiknya cadas, dan sikapnya tak gentar terhadap praktik korupsi yang mencederai amanah rakyat.

Namun Ramadhan memperlihatkan dimensi lain: bahwa perjuangan melawan korupsi bukan sekadar gerakan hukum dan moral, melainkan juga perjalanan makrifat, perjalanan menyadari kehadiran Allah dalam setiap gerak dan niat.

Setiap tahun di bulan suci, MAKI Jatim menebar seribu hingga seribu lima ratus paket ta’jil kepada masyarakat yang menjalankan ibadah puasa.

Bagi sebagian kalangan, konsistensi ini menjadikan MAKI layak disebut sebagai role model bagi LSM lain di Jawa Timur. Akan tetapi, bagi Ketua MAKI Jatim, Heru Satriyo, penilaian itu bukan tujuan utama.

“Sah-sah saja masyarakat memberi penilaian seperti itu. Namun bagi MAKI Jatim apa yang dilakukan semata-mata berbagi kepada masyarakat yang sedang menunaikan ibadah puasa,”.

Dalam perspektif makrifat, amal bukanlah panggung untuk mencari pengakuan, melainkan jalan sunyi menuju ridha Allah SWT.

Memberi bukan tentang dilihat manusia, tetapi tentang dilihat oleh Dia yang Maha Melihat.

Di sinilah letak kedalaman makna kegiatan berbagi ta’jil itu: ia bukan sekadar aktivitas sosial, melainkan ibadah yang menumbuhkan kesadaran kehambaan.

Sementara Heru Satriyo Ketua MAKI Jatim saat dimintai pernyataannya lewat WhatsApp, ia menegaskan bahwa kegiatan tahunan tersebut dilakukan semata-mata untuk mencari ridha Allah SWT, sekaligus memberi teladan kepada anggota MAKI serta keluarganya.

“Saya katakan kepada mereka bahwa nandur becik pasti akan menuai sesuai apa yang kita tanam. Dan merajut tajalli itu tidak gampang, tentu harus istiqomah,” tuturnya.

Heru juga menerangkan bahwa istilah tajalli dalam khazanah tasawuf merujuk pada penyingkapan cahaya Ilahi dalam kehidupan seorang hamba.

Ia tidak lahir dari sekali amal, tetapi dari kesinambungan niat yang lurus dan keteguhan langkah. Istiqomah menjadi kunci.

Tanpa konsistensi, amal hanya menjadi kilatan sesaat; dengan istiqomah, ia menjelma cahaya yang menerangi jalan panjang perjuangan.

Dalam konteks sosial, gerakan ini menyampaikan pesan kuat: bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat dilepaskan dari pembenahan hati. Korupsi pada hakikatnya bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi penyakit ruhani lahir dari hati yang lupa bahwa Allah Maha Mengawasi.

Ketika kesadaran ketuhanan hidup, integritas tumbuh secara alami. Ia bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan konsekuensi iman.

Di jalanan Surabaya yang dipenuhi kendaraan menjelang Maghrib, paket-paket ta’jil berpindah tangan. Senyum penerima mungkin sederhana, tetapi di baliknya tersimpan rasa diperhatikan dan dihargai.

Lapar yang ditahan sepanjang hari menjadi pelajaran empati; sedekah yang diberikan menjadi latihan melepaskan keterikatan dunia.

Heru pun menegaskan bahwa sambutan positif masyarakat adalah hak mereka. Bahkan jika ada penilaian negatif, itu pun ia terima sebagai bagian dari dinamika kehidupan.

“Saya lebih fokus pada perjalanan giat berbagi ta’jil ini dengan istiqomah. Soal atensi dan apresiasi bahwa MAKI Jatim bisa menjadi role model bagi LSM lain, itu terserah,” pungkasnya.

Sikap ini mencerminkan ajaran makrifat: tidak terpaut pada pujian, tidak goyah oleh celaan. Hamba yang berjalan menuju Allah tidak menoleh pada riuh tepuk tangan ataupun bisik penolakan. Ia hanya memastikan niatnya lurus dan langkahnya konsisten.

Ramadhan pada akhirnya adalah madrasah kejujuran batin. Ia mengajarkan bahwa perjuangan sosial harus bertumpu pada kesucian hati.

Bahwa keberanian melawan korupsi harus lahir dari ketakwaan. Dan bahwa amal sekecil apa pun, bila dilakukan dengan niat yang bersih, dapat menjadi jalan tajalli cahaya Ilahi yang memancar dalam tindakan nyata.

Di bawah langit Surabaya yang memerah saat senja, terpatri pesan yang mendalam: bahwa kerasnya perjuangan tidak harus menghilangkan kelembutan hati; bahwa tajamnya kritik tidak boleh memadamkan kasih sayang; dan bahwa kemuliaan seorang pejuang sejati terletak pada kemampuannya menyatukan iman, integritas, dan kepedulian dalam satu tarikan napas penghambaan.

Ramadhan mengajarkan satu kebenaran hakiki:
melawan kebatilan adalah jihad sosial, berbagi adalah jihad spiritual, dan istiqomah adalah jembatan menuju ridha-Nya. (Bgn)***

WARTAPENASATUJATIM | Sidoarjo – Menjelang adzan Maghrib berkumandang, saat suasana Ramadan biasanya diwarnai ketenangan dan persiapan berbuka puasa, peristiwa tak terduga justru mengguncang Sekretariat Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur di Surabaya, Minggu sore (1/3/2026).

Seekor ular jenis kobra berukuran besar tiba-tiba muncul persis di depan pagar kantor. Kemunculan reptil berbisa tersebut sontak mengagetkan para pengurus yang tengah bersiap menunaikan salat Maghrib berjamaah.

Peristiwa bermula ketika Putra, Koordinator Bidang Litbang dan Investigasi MAKI Jatim, bersama Andhika hendak berjalan kaki menuju Masjid Al Aziz di kawasan Perumahan Permata Juanda.

Langkah keduanya terhenti ketika Putra mencurigai gerakan cepat melintas di depan pagar sekretariat.

Awalnya hanya bayangan samar. Namun dalam hitungan detik, sosok itu terlihat jelas seekor ular dengan tubuh cukup besar bergerak cepat menyusuri sisi pagar.

“Gerakannya cepat sekali. Awalnya saya kira hanya hewan biasa, tapi setelah diperhatikan, ternyata ular,” ujar Putra.

Tanpa membuang waktu, Putra dan Andhika segera memanggil Suryawan pengurus MAKI yang dikenal memiliki kemampuan menangani satwa liar dan akrab disapa “Gundul Demit”. Situasi berubah tegang ketika ular tersebut menunjukkan sikap defensif.

Dalam proses pengejaran singkat namun menegangkan, sang ular sempat melawan dengan membuka mulut lebar-lebar dan menyemburkan bisa ke arah tim yang mencoba mendekat.

Momen itu sempat membuat suasana mencekam, mengingat jenis kobra dikenal memiliki racun mematikan.

Dengan menggunakan tongkat kayu sebagai alat bantu, Putra dan Suryawan berupaya mengendalikan situasi.

Beberapa kali ular mencoba meloloskan diri, bahkan memperlihatkan gerakan menyerang. Namun koordinasi cepat dan keberanian keduanya akhirnya membuahkan hasil.

Kepala ular berhasil dijepit dan diamankan dengan teknik manual yang hati-hati. Setelah diteliti lebih lanjut, reptil tersebut dipastikan sebagai ular kobra dengan ukuran relatif besar dan memiliki bisa berbahaya apabila menggigit.

Tidak ada korban dalam insiden tersebut. Seluruh pengurus MAKI Jatim dilaporkan dalam kondisi aman.

Saat ini, ular kobra tersebut telah ditempatkan dalam ruang kaca khusus di lingkungan sekretariat.

Selain untuk pengamanan, pihak MAKI berencana memeliharanya sebagai sarana edukasi dan daya tarik bagi tamu yang berkunjung.

Peristiwa ini menjadi pengalaman tak terlupakan bagi para pengurus. Di tengah semangat Ramadan yang identik dengan ketenangan, kemunculan predator berbisa itu menghadirkan adrenalin sekaligus pelajaran tentang kesiapsiagaan.

Detik-detik sebelum berbuka yang biasanya diisi doa dan penantian adzan, sore itu berubah menjadi adegan dramatis penuh ketegangan.

Namun berkat respons cepat dan keberanian tim, situasi berhasil dikendalikan tanpa menimbulkan korban.

Senja pun akhirnya kembali tenang. Adzan Maghrib tetap berkumandang. Dan di balik peristiwa mengejutkan itu, tersimpan kisah tentang refleks cepat, solidaritas, serta keberanian menghadapi ancaman yang datang tanpa aba-aba. (Bgn)***