- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Keamanan, Kesehatan, Nasional, Opini, Pertahanan, Politik, SOSIAL, Tumbuhan
Hari Tani Nasional: Petani Bangkit, Negara Hadir Wujudkan Reforma Agraria
Jakarta wartapenasatu.com
Hari Tani Nasional ke-65: Momentum Wujudkan Kedaulatan Pangan, Lawan “Serakahnomics”
Peringatan Hari Tani Nasional ke-65 yang bertepatan dengan 65 tahun lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menjadi refleksi penting bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa musuh utama rakyat saat ini adalah “kaum serakahnomics,” yakni pihak asing yang menggerogoti bangsa, kelompok oligarki, serta pejabat korup. Kaum inilah yang selama ini dianggap sebagai akar dari konflik agraria, kemiskinan, dan ketidakadilan sosial yang terus menghantui masyarakat.
Konflik agraria di Indonesia seringkali dipicu oleh pengadaan lahan untuk kepentingan bisnis maupun pembangunan, yang melibatkan penguasa dan pengusaha. Rakyat kecil kerap menjadi korban akibat lemahnya perlindungan. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN) per 5 Februari 2025 mencatat sebanyak 24 juta penduduk miskin, dengan 3,17 juta di antaranya hidup dalam kemiskinan ekstrem. Presiden Prabowo menargetkan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada 2026, serta menekan angka kemiskinan dari 9 persen menjadi 5 persen pada 2029.
Struktur ekonomi nasional yang masih ditopang sektor pertanian menjadikan kesejahteraan petani sebagai faktor kunci dalam pembangunan. Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) terus menunjukkan tren positif. Pada September 2024, NTP tercatat 120,30 dan naik menjadi 123,57 pada Agustus 2025, atau meningkat 0,76 persen dari bulan sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan daya beli petani yang membaik, seiring dengan harga hasil pertanian yang naik 0,84 persen sementara biaya produksi hanya naik 0,08 persen.
Dampak positif tersebut juga tercermin dari angka kemiskinan yang menurun. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025 menunjukkan tingkat kemiskinan mencapai 8,47 persen atau sekitar 23,85 juta orang. Angka ini merupakan yang terendah dalam dua dekade terakhir. Sejumlah program pemerintah, seperti sekolah rakyat, layanan kesehatan gratis, koperasi desa kelurahan merah putih, serta program makan bergizi gratis (MBG) menjadi bukti keseriusan negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, meski pelaksanaannya masih perlu penyempurnaan.
Sebagai langkah nyata menertibkan “kaum serakahnomics,” pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 05 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Kebijakan ini menargetkan pengembalian jutaan hektare lahan hutan dan perkebunan sawit ilegal kepada negara. Proses ini dilakukan melalui mekanisme denda administratif, penguasaan kembali lahan, hingga pemulihan aset. Kebijakan tersebut selaras dengan Pasal 33 UUD 1945, UUPA, dan Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Reformasi Agraria.
Namun, tantangan besar masih dihadapi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Kritik muncul terkait tindakan represif yang kurang selektif serta pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat dan petani kecil. Oleh karena itu, pengawalan kebijakan agraria membutuhkan kekuatan rakyat yang terorganisir agar tidak terjadi penyimpangan dalam implementasinya. Dukungan masyarakat menjadi penting agar pemerintah tidak terjebak dalam sinisme publik.
Momentum Hari Tani Nasional tahun ini juga menegaskan perlunya dua langkah strategis. Pertama, penguatan organisasi tani melalui pendidikan ideologis dan pelatihan keterampilan berbasis potensi lokal untuk meningkatkan produktivitas. Kedua, pembangunan infrastruktur pertanian, termasuk sarana pascapanen, guna menjaga stabilitas harga sekaligus mendorong kemitraan dengan lembaga keuangan nasional. Langkah ini diyakini mampu memperkuat kedaulatan pangan dan menciptakan lapangan kerja baru.
Seruan perjuangan kaum tani kembali menggema dalam peringatan kali ini. Dengan dukungan tanah, modal, teknologi modern yang murah dan massal, serta pengelolaan kolektif di bawah kontrol Dewan Tani, cita-cita kedaulatan pangan dapat terwujud. Semangat perjuangan ini diharapkan menjadi energi baru dalam mewujudkan keadilan agraria dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.
Tanah, Modal,Teknologi Modern, Murah, Massal untuk Pertanian Kolektif dibawah Kontrol Dewan Tani
Jakarta, 24 Sepetember 2025
Ahmad Rifai (Ketum Pimpinan Pusat Serikat Tani Nelayan)
“Nok Srie”Melaporkan
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Keamanan, Kesehatan, Nasional, Nature, Opini, Pendidikan, Pertahanan, Politik, SOSIAL, Tumbuhan
Reforma Agraria Jadi Agenda Besar Prabowo, Petani Harus Jadi Tulang Punggung Bangsa
Jakarta wartapenasatu.com
Peringatan Hari Tani Nasional: Prabowo Canangkan Reformasi Agraria dan Lawan “Kaum Serakahnomics”
Peringatan 65 tahun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menjadi momentum penting bagi bangsa Indonesia untuk meneguhkan kembali komitmen terhadap keadilan agraria. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa musuh utama rakyat Indonesia adalah “kaum serakahnomics” — istilah yang ia gunakan untuk menggambarkan pihak asing, kelompok oligarki, dan pejabat korup yang merampas hak rakyat dan menjadi akar dari konflik agraria serta kemiskinan.
Data Tunggak Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN) per 5 Februari 2025 mencatat 24 juta orang masih hidup dalam kemiskinan, termasuk 3,17 juta di antaranya dalam kategori miskin ekstrem. Presiden Prabowo menargetkan kemiskinan ekstrem dapat ditekan hingga nol persen pada 2026 dan angka kemiskinan nasional diturunkan dari 9 persen menjadi 5 persen pada 2029. Komitmen ini menjadi bukti keseriusan pemerintah memperbaiki nasib rakyat, khususnya petani.
Struktur ekonomi Indonesia yang masih berbasis agraris menempatkan sektor pertanian sebagai tulang punggung nasional. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat dari 120,30 pada September 2024 menjadi 123,57 pada Agustus 2025. Kenaikan ini mencerminkan daya beli petani mulai membaik, didorong oleh kenaikan harga hasil pertanian sebesar 0,84 persen, lebih tinggi dibanding biaya produksi yang hanya naik 0,08 persen.
Perbaikan daya beli petani berdampak signifikan pada penurunan angka kemiskinan. Pada Maret 2025, jumlah penduduk miskin turun menjadi 23,85 juta jiwa atau 8,47 persen—angka terendah dalam dua dekade terakhir. Program pemerintah seperti sekolah rakyat, layanan kesehatan gratis, koperasi desa, serta makan bergizi gratis (MBG) menjadi instrumen nyata, meski masih perlu penyempurnaan dalam pelaksanaannya.
Untuk menindaklanjuti agenda reformasi agraria, Presiden Prabowo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 05 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Kebijakan ini menargetkan pengembalian jutaan hektare lahan hutan, termasuk perkebunan sawit ilegal, kepada negara melalui denda administratif, penguasaan kembali lahan, dan pemulihan aset. Langkah ini sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 dan Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Reforma Agraria.
Meski demikian, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menghadapi tantangan serius di lapangan. Tindakan represif yang kurang selektif berpotensi mengabaikan hak masyarakat adat dan petani kecil. Oleh karena itu, pemerintah menekankan pentingnya partisipasi rakyat dalam mendukung agenda ini, agar tidak terjebak dalam sikap sinis yang meragukan niat tulus pemerintah.
Momentum Hari Tani Nasional ke-65 menegaskan dua hal pokok: pertama, penguatan organisasi tani dengan pendidikan ideologis dan keterampilan berbasis potensi lokal; kedua, pembangunan infrastruktur pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan, membuka lapangan kerja, dan mendukung hilirisasi. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan rakyat, diharapkan keadilan agraria dapat terwujud dan petani Indonesia mampu menjadi tulang punggung kedaulatan bangsa.
“Nok Srie”Melaporkan
- Artikel, Bisnis, Ekonomi, hukum, Internasional, Keamanan, Kesehatan, Nasional, Opini, Pendidikan, Pertahanan, Politik, Seni dan Budaya, SOSIAL
Pemulihan Mental dan Edukasi Sosial Jadi Fokus Dinsos DKI dan Organisasi Perempuan
Jakarta wartapenasatu.com
Kolaborasi Dinsos DKI dan Organisasi Perempuan: Ingin Membangun Kerja Sama Mental Sosial Menuju Indonesia Emas
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial DKI Jakarta, Dr. drg. Maria Margaretha, M.Si., FISQua, bersama sejumlah organisasi perempuan Merencanakan melakukan sinergi dalam bidang sosial. Kegiatan ini melibatkan Ikatan Ketua Pejuang Perempuan Indonesia (IKPPI) yang diketuai Ibu Sinda Sutadisastra dan Sri Kandi Pejuang Indonesia Maju (PENEMU) yang dipimpin Ibu Nok Srie. Kehadiran perwakilan organisasi, di antaranya Ibu Ismi Sumantri dari Humas IKPPI, menjadi simbol semangat kebersamaan untuk memperkuat peran sosial masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas pentingnya membangun mental anak bangsa sebagai fondasi menuju Indonesia Emas. Menurut para tokoh perempuan ini, pemulihan mental harus dimulai sejak dini agar generasi muda mampu menghadapi tantangan zaman, serta terhindar dari pengaruh negatif lingkungan.
Fokus utama kolaborasi rencana kerja sama ini adalah memberikan edukasi sosial kepada masyarakat, khususnya kelompok marginal yang rentan terhadap tindakan kriminalitas maupun pelecehan. Masyarakat di lapisan bawah kerap menjadi korban karena lemahnya pemahaman dan minimnya akses terhadap pendidikan sosial. Oleh karena itu, upaya nyata diperlukan agar mereka memperoleh perlindungan sekaligus pembekalan hidup yang lebih baik.
Dr. Maria Margaretha menegaskan bahwa Dinas Sosial DKI Jakarta tidak dapat bekerja sendirian. Sinergi dengan organisasi masyarakat menjadi kunci dalam membangun jejaring sosial yang lebih luas. Ia menilai peran perempuan dalam membentuk karakter sosial bangsa sangat penting, karena perempuan adalah pusat pendidikan pertama dalam keluarga dan masyarakat.
Ibu Sinda Sutadisastra selaku Ketua IKPPI menambahkan bahwa kerja sama lintas organisasi adalah langkah strategis. Baginya, pemulihan mental masyarakat harus dilakukan secara konsisten melalui pembinaan, pendampingan, serta edukasi yang berkelanjutan. Hal ini akan membantu menciptakan gaya hidup sosial yang lebih beradab, disiplin, dan berintegritas.
Sementara itu, Ibu Nok Srie, Ketua Sri Kandi Pejuang Indonesia Maju, menekankan pentingnya memulai perubahan dari hal-hal kecil. “Pemulihan sosial bukan hal instan, tetapi dimulai dari langkah sederhana seperti membangun kesadaran diri, membiasakan hidup tertib, dan saling menghargai dalam lingkungan sosial,” ujarnya.
Dengan untuk memulai dan Berencana Kolaborasi antara Dinas Sosial DKI Jakarta dan organisasi perempuan ini diharapkan menjadi model kerja sama dalam mengatasi kerentanan sosial. Dengan langkah nyata dari pemulihan mental, penataan gaya hidup, hingga pemberdayaan masyarakat marginal, cita-cita menuju Indonesia Emas diyakini bisa terwujud lebih cepat.
“Nok Srie”Melaporkan
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Keamanan, Militer, Opini, Pendidikan, Pertahanan, Politik, Seni dan Budaya, SOSIAL
APBN dan Menteri Keuangan: Antara Stabilitas Angka dan Keadilan Sosial
Jakarta wartapenasatu.com
APBN dan Pergantian Menkeu: Antara Harapan dan Keraguan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar kumpulan angka dalam dokumen ribuan halaman. Ia adalah denyut nadi kehidupan bangsa, sekaligus cermin politik ekonomi sebuah negara. Dari situ, publik bisa menilai sejauh mana negara sungguh hadir untuk rakyatnya. APBN bukan hanya soal laporan keuangan pemerintah, melainkan instrumen utama yang menentukan harga beras di pasar, upah tenaga honorer di pelosok, hingga ketersediaan obat gratis di puskesmas desa.
Setiap rupiah yang tertulis dalam pos anggaran sesungguhnya berkelindan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Di ruang kelas sederhana, gaji guru honorer bergantung pada keputusan fiskal. Di lahan pertanian, subsidi pupuk menentukan nasib panen petani kecil. Di pusat layanan kesehatan desa, ketersediaan obat dan fasilitas menjadi bukti nyata apakah janji negara benar-benar ditepati atau hanya terhenti di atas kertas.
Karena itulah, setiap kali kursi Menteri Keuangan berganti, publik selalu menyimpan harapan sekaligus kecemasan. Sosok baru di posisi Bendahara Negara seolah memegang kunci arah kebijakan ekonomi. Pertanyaan besar pun muncul: apakah kebijakan fiskal akan benar-benar berpihak pada rakyat kecil, atau justru sekadar menjaga stabilitas makro di atas kepentingan keseharian warga?
Selama ini, bahasa teknokratis dalam penyusunan APBN kerap menutupi persoalan mendasar. Angka pertumbuhan ekonomi, defisit anggaran, dan rasio utang yang rapi di atas kertas seringkali tak selaras dengan realitas di lapangan. Bagi masyarakat bawah, yang lebih penting bukanlah jargon makroekonomi, melainkan apakah harga kebutuhan pokok stabil, apakah biaya pendidikan terjangkau, dan apakah layanan kesehatan bisa diakses tanpa harus menjual harta benda.
Tantangan bagi Menteri Keuangan baru tidaklah ringan. Ia dituntut untuk mengelola APBN bukan sekadar sebagai laporan akuntansi negara, melainkan sebagai alat untuk menyeimbangkan keadilan sosial. Di tengah ketidakpastian global, fluktuasi harga komoditas, hingga ancaman resesi, arah kebijakan fiskal yang tepat bisa menjadi benteng ketahanan ekonomi nasional.
Namun publik juga belajar untuk tidak menaruh harapan terlalu tinggi. Pengalaman selama ini menunjukkan, pergantian pejabat belum tentu melahirkan perubahan mendasar. Tak jarang, wajah baru hanya melanjutkan pola lama: menjaga stabilitas fiskal, namun melupakan fungsi APBN sebagai alat distribusi kesejahteraan. Rakyat pun khawatir, jargon reformasi fiskal kembali berhenti di ruang sidang dan meja birokrasi.
Kini, yang ditunggu adalah keberanian Menteri Keuangan baru dalam menggeser paradigma. Dari sekadar menjaga angka, menuju menjadikan APBN sebagai instrumen politik keberpihakan. Dari sekadar laporan rutin, menjadi wajah negara yang benar-benar hadir. Pada akhirnya, sejarah akan mencatat bukan seberapa rapi angka-angka disusun, melainkan seberapa nyata dampaknya bagi rakyat yang setiap hari berjuang mempertahankan hidup.
“Nok Srie”Melaporkan
- AGAMA, Artikel, Bencana, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Keamanan, Kesehatan, Kriminal, Militer, Nasional, Opini, Pendidikan, Pertahanan, Politik, SOSIAL
BNN–TNI AL Satukan Langkah Jaga Perairan Indonesia dari Narkotika
Jakarta wartapenasatu.com
Kepala BNN RI dan Kasal Sepakat Tingkatkan Kerja Sama P4GN
Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), Komjen Pol Suyudi Ario Seto, S.H., S.I.K., M.Si., melakukan audiensi dengan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, di Wisma Elang Laut, Jakarta Pusat, pada Jumat (19/9). Pertemuan ini turut dihadiri jajaran pejabat BNN RI, antara lain Sekretaris Utama BNN, Tantan Sulistyana, Direktur Narkotika BNN, Ruddi Setiawan, serta Plt. Direktur Intelijen BNN, Adri Irniadi.
Audiensi ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara BNN dan TNI Angkatan Laut, khususnya dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Fokus utama kerja sama diarahkan pada penanggulangan penyelundupan narkotika yang marak menggunakan jalur laut Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah langkah strategis yang akan diambil bersama. Beberapa di antaranya mencakup peningkatan patroli laut gabungan, integrasi sistem intelijen maritim untuk pengawasan wilayah perairan rawan, serta kolaborasi dalam penegakan hukum terhadap jaringan penyelundupan narkoba.
Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali menegaskan bahwa TNI AL siap mendukung penuh langkah BNN dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia dari ancaman narkotika. Menurutnya, penyelundupan narkoba melalui jalur laut merupakan ancaman serius bagi bangsa yang harus diberantas dengan kerja sama yang solid lintas lembaga.
“Kita sepakat untuk menindaklanjuti pertemuan ini dengan perjanjian kerja sama, terutama dalam menjaga perbatasan laut Indonesia. TNI AL siap mendukung upaya P4GN sesuai dengan arahan Presiden,” ujar Kasal.
Sementara itu, Kepala BNN RI menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi dalam memerangi narkotika. Ia menyebut, dengan garis pantai yang panjang dan luasnya wilayah laut Indonesia, BNN tidak mungkin bekerja sendirian. Dukungan TNI AL, menurutnya, menjadi faktor kunci dalam memutus mata rantai peredaran narkotika.
“Untuk memberantas narkotika, BNN tidak dapat bekerja sendiri. Kerja sama yang kuat sangat diperlukan. Apabila kita bersama-sama, maka hasilnya akan lebih maksimal,” tegas Komjen Pol Suyudi Ario Seto.
Audiensi antara BNN RI dan TNI AL ini menjadi langkah konkret penguatan sinergi dalam perang melawan narkotika. Hal ini sekaligus mencerminkan komitmen bersama mewujudkan War on Drugs for Humanity demi menyelamatkan generasi bangsa dari ancaman narkoba.
“Nok Srie”Melaporkan
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Keamanan, Nasional, Opini, Pertahanan, Politik, SOSIAL
Stigma Oplosan Bikin SPBU Pertamina Ditinggal Konsumen
jakarta wartapenasatu.com
Kuota Impor BBM SPBU Swasta Naik 110%, Tapi Tetap Habis – Pertamina Justru Kelebihan Stok
Kuota impor BBM untuk SPBU swasta tahun ini sudah dinaikkan 10 persen dibanding tahun lalu. Namun, hanya dalam waktu delapan bulan sejak Agustus 2025, jatah tersebut sudah habis dipakai bahkan hingga menembus 110 persen. Permintaan tambahan diperkirakan mencapai 1,4 juta kiloliter. Kondisi ini kontras dengan Pertamina Patra Niaga yang justru masih menyimpan cadangan kuota impor mencapai 7,52 juta kiloliter.
Situasi ini menimbulkan tanda tanya besar. Mengapa BBM dari SPBU swasta begitu cepat ludes, sementara SPBU Pertamina justru kurang diminati? Jawaban sederhana yang muncul di lapangan adalah soal kepercayaan konsumen. Publik lebih memilih membeli BBM di SPBU swasta karena merasa lebih aman dan yakin dengan kualitas bahan bakar yang mereka dapatkan.
Kasus dugaan oplosan yang pernah mencuat disebut menjadi salah satu penyebab. Meski LEMIGAS sudah menguji 75 sampel dari TBBM Plumpang hingga puluhan SPBU Jabodetabek dengan hasil sesuai spesifikasi—RON 90 berada di 90,3–90,7, RON 92 di 92,0–92,6, RON 95 di 95,3–97,2, dan RON 98 di 98,4–98,6—namun stigma oplosan terlanjur melekat di benak masyarakat. Hasil laboratorium yang bagus tidak serta-merta mampu menghapus cerita bensin oplosan yang sudah viral.
Bagi konsumen, faktor psikologis jauh lebih menentukan. Sekali kepercayaan hilang, publik rela antre di SPBU swasta meski fasilitas terbatas. SPBU swasta dinilai lebih bersih, layanan lebih ramah, dan bahan bakar dianggap membuat mesin lebih awet. Sementara Pertamina masih mengandalkan regulasi untuk menjaga pasar, bukan kualitas pelayanan yang bisa langsung dirasakan konsumen.
Ironinya, kuota besar yang dimiliki Pertamina justru longgar dan tidak terpakai karena permintaan tipis. Sebaliknya, kompetitor dengan kuota terbatas justru kewalahan melayani lonjakan konsumen. Kondisi ini memperlihatkan adanya masalah serius dalam strategi Pertamina untuk mempertahankan loyalitas pelanggan.
Pakar menilai, introspeksi seharusnya menjadi kunci. Pertamina perlu membuka data mutu secara transparan, menempelkan QR COA di dispenser SPBU, mengawasi distribusi hilir hingga ke tangki, serta memperbaiki layanan konsumen. Masyarakat tidak butuh teori panjang, mereka hanya ingin mengisi bensin tanpa rasa khawatir.
Jika solusi yang ditempuh hanya sebatas membatasi kuota impor SPBU swasta, hal itu ibarat menutup cermin agar tidak melihat wajah sendiri. Pada akhirnya, publik yang dirugikan karena pilihan semakin sempit. Pertamina perlu mengembalikan kepercayaan pasar bila tidak ingin terus ditinggalkan konsumen, karena dalam bisnis energi, kepercayaan jauh lebih mahal daripada sekadar kuota.
“Nok Srie”Melaporkan
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Nasional, Opini, Pendidikan, Politik, Seni dan Budaya, SOSIAL
Sonny Lenden dan GERASI Mantapkan Komitmen Menuju Indonesia Emas
Jakarta wartapenasatu.com
Gerakan Simpatisan Prabowo Gibran Hadiri Apel Kemenangan
Gerakan Simpatisan Prabowo Gibran (GERASI) yang dipimpin oleh Sonny Lenden turut hadir dalam Apel Kemenangan Prabowo yang digelar dengan penuh semangat dan kebersamaan. Kehadiran GERASI menjadi bentuk nyata dukungan masyarakat terhadap kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menuju cita-cita Indonesia Emas.
Dalam apel tersebut, Sonny Lenden menegaskan bahwa GERASI akan terus berada di garda depan untuk mengawal setiap langkah kepemimpinan Prabowo-Gibran. Ia menyampaikan bahwa semangat perjuangan dan solidaritas dari seluruh simpatisan menjadi energi penting dalam menggapai visi besar bangsa Indonesia.
Menurut Sonny, dukungan yang diberikan GERASI bukan sekadar seremonial, melainkan sebuah komitmen jangka panjang. GERASI bertekad untuk berkontribusi nyata dalam mendukung program-program pemerintah, khususnya dalam membangun generasi emas Indonesia yang maju, sejahtera, dan berdaya saing tinggi.
Apel Kemenangan Prabowo ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, organisasi relawan, hingga perwakilan generasi muda. Suasana apel dipenuhi semangat nasionalisme dan rasa persatuan, mencerminkan harapan besar rakyat terhadap arah kepemimpinan baru.
Sonny Lenden juga mengajak seluruh simpatisan dan relawan untuk menjaga kekompakan serta terus bekerja sama dalam mengawal pembangunan bangsa. Ia menekankan pentingnya gotong royong dan kerja nyata agar cita-cita Indonesia Emas bukan hanya slogan, tetapi dapat benar-benar terwujud.
GERASI percaya bahwa kepemimpinan Prabowo-Gibran adalah jawaban atas tantangan zaman. Dengan kombinasi pengalaman, ketegasan, serta semangat muda, pasangan ini diyakini mampu membawa Indonesia menuju era kejayaan baru.
Apel Kemenangan yang dihadiri GERASI ini bukan hanya menjadi ajang konsolidasi, tetapi juga momentum untuk memperkuat semangat perjuangan bersama. GERASI berkomitmen akan terus mendukung penuh Prabowo dan Gibran dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera.
“Nok Srie”Melaporkan
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Kesehatan, Nasional, Opini, Pendidikan, Politik, Seni dan Budaya, SOSIAL, Wisata
Pemerintah Matangkan Rencana Giant Sea Wall dan Program Energi Desa di Bawah Arahan Presiden Prabowo
Jawabarat wartapenasatu.com
Presiden Prabowo Pimpin Ratas di Hambalang, Bahas Pertanian, Energi, dan Infrastruktur Strategis
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada hari ini memimpin rapat terbatas (ratas) bersama jajaran menteri bidang perekonomian dan sejumlah instansi terkait di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Ratas ini menjadi forum penting untuk membahas berbagai isu strategis di sektor pertanian, energi, dan infrastruktur yang memiliki dampak langsung pada masyarakat luas.
Dalam rapat tersebut, sektor pertanian menjadi salah satu sorotan utama. Presiden menekankan perlunya kebijakan yang segera diambil untuk menyelesaikan berbagai persoalan terkait produksi dan distribusi ubi kayu, singkong, serta tapioka. Pemerintah daerah bersama para pelaku industri juga akan dilibatkan secara aktif, dengan tetap memperhatikan kesejahteraan petani sebagai prioritas utama.
Selain pertanian, sektor energi juga mendapat perhatian serius. Pembahasan difokuskan pada mekanisme impor etanol, pengelolaan produksi tetes tebu atau molase, serta program penyediaan listrik pedesaan berbasis tenaga surya. Presiden Prabowo memerintahkan Danantara untuk segera menyiapkan prototipe listrik pedesaan yang ramah lingkungan. Prototipe tersebut akan mulai dibangun di sejumlah wilayah dengan target dapat berjalan dalam 3 hingga 5 bulan ke depan.
Presiden menegaskan bahwa program penyediaan listrik pedesaan ini bukan hanya untuk meningkatkan akses energi, tetapi juga untuk mendukung pembangunan ekonomi lokal di desa-desa. Dengan adanya listrik berbasis tenaga surya, masyarakat diharapkan lebih mandiri dan memiliki peluang lebih besar dalam mengembangkan usaha produktif.
Isu infrastruktur strategis juga turut dibahas, salah satunya pembangunan giant sea wall di sepanjang pesisir Pantura Jawa. Proyek raksasa ini diharapkan dapat melindungi sekitar 50 juta masyarakat dari ancaman rob dan banjir akibat perubahan iklim serta kenaikan permukaan air laut.
Pembangunan giant sea wall dinilai sebagai langkah krusial dalam menjaga ketahanan wilayah pesisir dan mendukung kelangsungan ekonomi masyarakat setempat. Presiden juga menekankan pentingnya pendanaan yang terencana serta koordinasi lintas sektor untuk memastikan proyek ini berjalan efektif dan tepat sasaran.
Rapat terbatas ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mengambil langkah konkret menghadapi tantangan nasional di sektor pangan, energi, dan infrastruktur. Dengan arah kebijakan yang terukur, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk memperkuat kemandirian bangsa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
“Nok Srie”Melaporkan
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Kuliner, Nasional, Opini, Pendidikan, Politik, Seni dan Budaya, SOSIAL, Wisata
Sinergi Masyarakat dan Pemerintah: ESPAS-IKPPI Kawal Kunjungan Wapres Gibran
Papua wartapenasatu.com
ESPAS dan IKPPI Kawal Agenda Wapres Gibran Selama Dua Hari di Jayapura
Jayapura – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja selama dua hari di Kota Jayapura, Papua, pada 17–18 September 2025. Agenda kunjungan ini dikawal langsung oleh ESPAS ( Emak – Emak Smart Pejuang Andalan Sejati) dan IKPPI (Ikatan Ketua Pejuang Perempuan Indonesia) yang hadir memastikan kelancaran serta penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua.
Setibanya di Bandara Sentani pada Rabu (17/9), Wapres Gibran langsung menuju SMP Negeri 2 Sentani. Agenda dilanjutkan dengan peninjauan ke Puskesmas Kampung Harapan, kemudian santap siang di Rumah Makan Yougwa. Pada siang harinya, Wapres menghadiri kegiatan di Gedung Keuangan Negara dan Gedung Negara, lalu beristirahat di Swissbell Hotel.
Hari kedua, Kamis (18/9), dimulai dengan kunjungan ke Pasar Ikan Hamadi dan Pasar Youtefa, dua lokasi yang menjadi pusat ekonomi masyarakat lokal. Selanjutnya, Wapres mengunjungi Sekolah Rakyat (Kamkey) sebelum meresmikan RSUP Jayapura. Agenda kemudian ditutup dengan keberangkatan kembali ke Jakarta pada pukul 11.43 WIT.
Kehadiran ESPAS dan IKPPI dalam mendampingi agenda ini sekaligus menegaskan komitmen organisasi masyarakat sipil untuk ikut serta menjaga stabilitas, mendukung pembangunan Papua, dan memastikan aspirasi rakyat tersampaikan dalam setiap program pemerintah.
Ketua Umum IKPPI, Sinda Sutadisastra, menyampaikan bahwa keterlibatan pihaknya dalam agenda ini merupakan wujud nyata dukungan kaum perempuan pejuang terhadap program nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran. “Kami memastikan suara rakyat, terutama perempuan Papua, juga mendapat perhatian dalam setiap kebijakan pemerintah pusat,” ujarnya.
Dengan pengawalan ini, diharapkan seluruh rangkaian kunjungan Wapres Gibran berjalan lancar dan menghasilkan langkah konkret bagi pembangunan Papua, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan.
“Nok Srie”Melaporkan
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Nasional, Opini, Pendidikan, Politik, SOSIAL
Purbaya Tegur Direksi Perbankan, Ingatkan Dana Rp200 T Harus Jadi Bahan Bakar Ekonomi
Jakarta wartapenasatu.com
Menkeu Purbaya Sentil Direksi Perbankan, Dorong Penyaluran Kredit ke Sektor Produktif
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan kritik tajam terhadap jajaran direksi perbankan nasional. Ia menilai para pemimpin bank terlalu nyaman dengan kondisi likuiditas saat ini, sehingga enggan mendorong penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif. Kritik ini disampaikan Purbaya usai memimpin rapat di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Selasa (16/9).
Menurut Purbaya, perilaku perbankan yang cenderung memilih jalan aman hanya dengan menaruh dana pada instrumen berisiko rendah membuat potensi pertumbuhan ekonomi tidak maksimal. “Pada dasarnya saya suruh mereka berpikir sendiri. Mereka kan orang-orang pintar. Cuma selama ini males karena bisa naruh di tempat yang aman, nggak ngapain-ngapain, dapat spread cukup, untung yang gede. Jadi mereka setiap Sabtu Minggu main golf kali,” ujarnya dengan nada sindiran.
Ia menekankan, pemerintah telah menempatkan dana hingga Rp200 triliun di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dengan tujuan mendorong penyaluran kredit produktif. Penempatan dana besar ini diharapkan bisa menjadi bahan bakar bagi perbankan untuk menggerakkan pembiayaan di sektor riil.
Namun, Purbaya menyayangkan bahwa langkah tersebut belum dimanfaatkan optimal. Bank masih terkesan pasif dan hanya menikmati keuntungan dari instrumen aman, alih-alih mencari proyek pembiayaan yang bisa memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. “Seharusnya bank lebih aktif mencari proyek pembiayaan yang aman sekaligus produktif,” tegasnya.
Sikap tegas Purbaya ini mencerminkan gaya kepemimpinan yang diharapkan Presiden Prabowo Subianto, yakni seorang menteri yang berani mengkritik sekaligus memberikan solusi, bukan sekadar menjadi “ngebossy”. Dengan cara ini, kebijakan pemerintah dapat berjalan lebih efektif dan selaras dengan target pembangunan.
Kritik tersebut juga menjadi pengingat bagi dunia perbankan bahwa fungsi intermediasi harus dijalankan secara seimbang. Tidak hanya fokus pada keuntungan semata, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyaluran kredit ke sektor produktif, terutama UMKM, industri, dan infrastruktur.
Dengan sindiran tajam sekaligus dorongan konstruktif dari Menkeu Purbaya, diharapkan perbankan nasional segera berbenah. Jika bank mampu menyalurkan kredit lebih agresif ke sektor produktif, maka efek ganda terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta kesejahteraan masyarakat dapat lebih cepat tercapai.
“Nok Srie”Melaporkan
