Laskar Jahanam dan MAKI Jatim Tuntut Dugaan Pelanggaran Sistemik PT SGS Jember
WARTAPENASATUJATIM | Surabaya – Persoalan ketenagakerjaan yang menjerat 116 buruh PT Sumber Graha Sejahtera (SGS) kian menampakkan wajah aslinya sebagai krisis serius yang tak bisa lagi disembunyikan di balik prosedur birokrasi.
Untuk kedua kalinya, Disnakertrans Jatim kembali memanggil LSM Laskar Jalinan Hati Anak Manusia (JAHANAM) Jember guna klarifikasi lanjutan atas kasus yang melibatkan anak perusahaan Sampoerna Kayoe Group tersebut.
Undangan klarifikasi kedua ini bukan sekadar agenda administratif. Ia menjadi indikasi kuat bahwa negara menemukan kejanggalan serius dalam penanganan konflik industrial yang sejak awal dinilai tidak transparan, berlarut-larut, dan berpotensi melanggar hak normatif buruh sebagaimana dijamin undang-undang, khususnya terkait pemutusan hubungan kerja dan hak pesangon.
Klarifikasi ulang justru membuka fakta bahwa konflik ini tidak pernah benar-benar diselesaikan, meski menyangkut ratusan buruh yang selama berbulan-bulan diduga kehilangan kepastian hukum, status hubungan kerja, jaminan sosial, hingga hak ekonomi dasar.
Fakta bahwa Disnakertrans Jatim harus kembali turun tangan mempertegas mandeknya penyelesaian di level perusahaan dan daerah, sekaligus memunculkan pertanyaan besar: apa yang sebenarnya terjadi di balik berlarutnya kasus ini?.
Dalam forum resmi yang digelar Disnakertrans Jatim, Dwi Agus Budianto, Ketua Laskar JAHANAM, membeberkan kronologi lengkap beserta dokumen pendukung yang menunjukkan indikasi kuat pelanggaran ketenagakerjaan secara sistemik.
Mulai dari ketidakjelasan status hubungan kerja, dugaan pengabaian kewajiban jaminan sosial, hingga persoalan upah dan perlindungan kerja yang dinilai bertentangan dengan regulasi ketenagakerjaan nasional.
“Ini bukan konflik biasa. Ini menyangkut 116 buruh yang diperlakukan seolah tidak memiliki posisi tawar di hadapan korporasi besar,” tegas Dwi Agus.
Menurutnya, jika negara terus membiarkan kasus ini berlarut tanpa penegakan hukum yang tegas, maka akan tercipta preseden berbahaya bagi perlindungan buruh, tidak hanya di Jawa Timur tetapi juga secara nasional.
PT SGS bukan entitas kecil. Perusahaan ini berada di bawah naungan Sampoerna Kayoe Group, kelompok usaha besar di sektor industri kayu.
Namun justru di titik inilah kritik mengeras. Skala bisnis yang besar dinilai tidak berbanding lurus dengan kepatuhan hukum dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap buruhnya.
Berbagai keterangan yang disampaikan pihak perusahaan dalam proses sebelumnya disebut tidak sinkron dengan temuan lapangan dan pengaduan buruh.
Ketidaksamaan data dan narasi inilah yang, menurut Dwi Agus, mendorong Disnakertrans Jatim kembali melakukan klarifikasi guna memastikan siapa yang menyampaikan fakta dan siapa yang berpotensi mengaburkan kebenaran.
“Klarifikasi kedua ini menempatkan pemerintah di persimpangan krusial: menegakkan undang-undang secara tegas, atau kembali terjebak dalam kompromi yang mengorbankan buruh,” ujarnya.
Dwi Agus juga menanggapi adanya informasi internal bahwa Disnakertrans Jatim kini mulai mengarah pada pendalaman substansi pelanggaran, bukan sekadar mediasi normatif.
Artinya, peluang menuju sanksi administratif hingga rekomendasi penegakan hukum mulai terbuka sebuah langkah yang sejak lama dinanti para buruh.
“Laskar JAHANAM tidak akan berhenti di meja klarifikasi. Jika penyelesaian terus mandek, langkah hukum dan pengaduan ke kementerian serta lembaga pengawas nasional akan kami tempuh. Kami tidak mencari panggung. Kami memperjuangkan hak buruh yang dirampas secara diam-diam. Jika negara diam, kami akan bersuara lebih keras,” tegasnya.
MAKI Jatim Turun Mengawal
Sikap kritis juga datang dari Heru Satriyo, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur.Ia menegaskan bahwa kasus 116 buruh PT SGS telah melampaui persoalan internal perusahaan dan kini menjelma menjadi ujian serius bagi kredibilitas pengawasan ketenagakerjaan di Jawa Timur.
Menurut Heru, persoalan ini bermula dari serangkaian tindakan manajemen PT SGS yang ia kategorikan sebagai kesewenang-wenangan, bahkan dilakukan secara berulang.
Dampaknya tidak hanya mengganggu ketertiban hubungan kerja, tetapi juga berujung pada PHK sepihak terhadap 116 buruh, yang hingga kini belum memperoleh kepastian hak.
MAKI Jatim, kata Heru, memberikan dukungan penuh kepada Laskar JAHANAM berdasarkan rekam jejak panjang perjuangan organisasi tersebut dalam membela kelompok tertindas.
Oleh karena itu, ketika JAHANAM menempuh jalur litigasi, MAKI berkomitmen mengawal proses ini dari awal hingga tuntas.
“Kami tidak akan bertindak sepihak. Setiap langkah kami dasarkan pada data, laporan lapangan, dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Namun satu hal pasti: MAKI Jawa Timur siap mengawal buruh sampai keadilan benar-benar ditegakkan,” ujar Heru.
Heru juga menyoroti adanya dinamika yang ia sebut sebagai “permainan pingpong” dan “permainan setrika”, yakni upaya saling lempar tanggung jawab dan indikasi manipulasi isu oleh pihak-pihak tertentu untuk mengaburkan substansi masalah.
MAKI melihat adanya pola playing victim, pengalihan isu, dan narasi menyesatkan yang justru menjauhkan penyelesaian dari akar persoalan”, jelasnya.
Lebih jauh, MAKI Jatim mengungkap adanya informasi awal bahwa PT SGS Jember sebelumnya berkaitan dengan struktur kepemilikan PT Sampoerna, sebelum kemudian berpindah ke Philip Morris.
Informasi ini masih akan diverifikasi, namun telah menjadi dasar bagi MAKI untuk merencanakan pendekatan langsung kepada pemilik atau pemegang saham utama.
Heru menegaskan komitmen kelembagaan MAKI Jatim untuk mengawal proses hukum dan memperjuangkan hak 116 buruh hingga tuntas, sembari mendorong manajemen PT SGS agar bersikap terbuka dan bertanggung jawab.
Kasus ini kini berada di bawah sorotan publik.Pertanyaannya sederhana namun krusial: apakah klarifikasi kedua ini akan menjadi titik balik keadilan, atau sekadar menambah daftar panjang konflik buruh yang dibiarkan menggantung?
Yang pasti, 116 buruh masih menunggu kepastian, dan setiap hari penundaan adalah ketidakadilan yang terus diperpanjang oleh sistem. (Bgn)***Korem 084/Bhaskara Jaya Gelar Upacara Bendera
WARTAPENASATUJATIM | SURABAYA – Korem 084/Bhaskara Jaya menggelar upacara bendera rutin pada Senin, 19 Januari 2026, di Lapangan Upacara Makorem 084/BJ, Jalan A. Yani No. 1, Surabaya. Upacara dipimpin langsung oleh Danrem 084/Bhaskara Jaya Brigjen TNI Dany Alkadrie selaku Inspektur Upacara.
Dalam kesempatan tersebut, Danrem membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, S.E., M.Si. Panglima TNI menyampaikan ucapan selamat Tahun Baru 2026 kepada seluruh prajurit dan PNS TNI, seraya berharap pergantian tahun menjadi momentum meningkatkan ibadah serta pelaksanaan tugas dengan semangat, tulus, dan ikhlas.
Panglima TNI menyoroti berbagai tantangan akhir tahun 2025, seperti bencana alam dan dinamika geopolitik global, yang menuntut TNI untuk selalu bersikap PRIMA (Profesional, Responsif, Integratif, Modern, dan Adaptif). Ia juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan profesionalisme prajurit dan PNS TNI dalam menjalankan tugas pengabdian.
Lebih lanjut ditekankan pentingnya kesiapan fisik, mental, dan moral, peningkatan profesionalisme, serta kesiapsiagaan menghadapi ancaman tradisional maupun non-tradisional.
Panglima TNI juga mengajak seluruh prajurit memperkuat soliditas internal dan kemanunggalan dengan rakyat.
Amanat ditutup dengan pesan agar seluruh prajurit dan PNS TNI senantiasa memohon bimbingan Tuhan Yang Maha Esa demi memberikan pengabdian terbaik bagi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Bgn)***
Pangdam V/Brawijaya Pimpin Upacara 17-an dan Berikan Penghargaan Prajurit Berprestasi 2025
WARTAPENASATUJATIM | SURABAYA – Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Rudy Saladin, M.A., bertindak sebagai inspektur upacara pada pelaksanaan upacara bendera 17-an yang digelar di Lapangan Ahmad Yani, Makodam V/Brawijaya, Senin (19/12/2026). Upacara diikuti seluruh jajaran Kodam wilayah Surabaya dengan penuh khidmat dan disiplin.
Kegiatan upacara ini dihadiri Kasdam V/Brawijaya, Irdam V/Brawijaya, Kapoksahli, para Asisten Kasdam V/Brawijaya, ASN Kodam V/Brawijaya, Satbalak, Satpur, dan Satbanpur jajaran Kodam V/Brawijaya. Momentum tersebut menjadi sarana memperkuat soliditas prajurit dan ASN TNI AD di lingkungan Kodam V/Brawijaya dalam melaksanakan pengabdian terbaik bagi bangsa.
Dalam amanatnya, Pangdam V/Brawijaya membacakan pesan Panglima TNI yang menekankan pentingnya profesionalisme, disiplin, serta kesiapsiagaan menghadapi berbagai tantangan, baik tradisional maupun non-tradisional. Panglima TNI juga mengingatkan pentingnya meningkatkan kemampuan fisik, mental, serta moralitas dalam menjalankan tugas.
Pangdam V/Brawijaya menyampaikan bahwa upacara bulanan ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan sarana memperkuat nilai-nilai pengabdian, loyalitas, dan dedikasi dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pangdam V/Brawijaya juga mengapresiasi kinerja prajurit yang menunjukkan semangat PRIMA dalam setiap pelaksanaan tugas.
Usai upacara, Pangdam V/Brawijaya memberikan penghargaan kepada empat prajurit berprestasi Kodam V/Brawijaya tahun 2025. Mereka adalah Serka Rachmad Sholeh (Babinminvetcaddam V/Brw), Sertu (K) Bunga Mitasari (Jasdam V/Brw), Serda (K) Wulan Eri Sandy (Pomdam V/Brw), dan Koptu Bagus Kristiawan Pratama (Kodim 0809/Kediri Korem 082/CPYJ).
Para prajurit tersebut meraih berbagai prestasi di tingkat nasional dan internasional, mulai dari juara lomba Hafizh Quran 30 juz di Arab Saudi hingga perolehan medali perunggu pada kejuaraan AARM 33 di Singapura, yang menjadi kebanggaan bagi Kodam V/Brawijaya dan TNI AD.
Pangdam V/Brawijaya menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi dan kerja keras prajurit yang telah membawa nama baik satuan dan institusi TNI AD. Diharapkan semangat berprestasi tersebut terus terjaga sebagai motivasi dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. (Bgn)***
Kapolda Jatim Anugerahkan Tanda Kehormatan Kepada Ribuan Personel
WARTAPENASATUJATIM | SURABAYA – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Drs Nanang Avianto,M.Si memimpin Upacara Hari Kesadaran Nasional yang dirangkaikan dengan Penganugerahan Tanda Kehormatan Pengabdian kepada personel Polri, di Lapangan Mapolda Jawa Timur, Senin (19/1/2026).
Upacara yang diikuti oleh Pejabat Utama Polda Jatim, Kapolres jajaran, serta seluruh personel dan ASN Polri itu berlangsung khidmat.
Kegiatan itu menjadi momentum refleksi sekaligus penguatan komitmen pengabdian Polri di awal tahun 2026.
Dalam amanatnya, Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Avianto mengatakan bahwa Upacara Hari Kesadaran Nasional sekaligus penganugerahan tanda kehormatan harus dimaknai sebagai momentum membangun semangat baru, harapan baru, serta komitmen yang lebih kuat dalam meningkatkan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat.
“Jangan jadikan pergantian tahun hanya sekadar pergantian kalender, namun jadikan sebagai titik tolak untuk meningkatkan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat,”tutur Irjen Nanang.
Pada kesempatan tersebut, Kapolda Jatim juga menekankan bahwa tanda kehormatan Satyalancana Pengabdian merupakan bentuk pengakuan dan apresiasi tertinggi dari negara yang dianugerahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia kepada anggota Polri yang telah menunjukkan dedikasi, loyalitas, dan pengabdian tanpa cacat selama masa dinas.
Ia menjelaskan, untuk memperoleh tanda kehormatan tersebut, seorang anggota Polri harus memenuhi persyaratan yang ketat, yakni telah bertugas secara terus-menerus selama 8, 16, 24 hingga 32 tahun.
Bukan hanya itu, selama bertugas anggota Polri harus tanpa cela, serta memiliki integritas moral, keteladanan sikap, dan jasa nyata bagi organisasi serta negara.
Pada upacara tersebut, Polda Jawa Timur menganugerahkan tanda kehormatan kepada 2.684 personel, yang terdiri dari 542 personel Satker Polda Jatim dan 2.142 personel Polres yang ada di jajaran.
“Penganugerahan ini jangan dimaknai sekadar sebagai pemenuhan hak administratif, tetapi sebagai simbol apresiasi tertinggi dari negara atas konsistensi dalam menjaga marwah Kepolisian,”tegas Kapolda Jatim.
Lebih lanjut, Irjen Pol Nanang Avianto mengajak seluruh personel untuk terus memperkuat sinergi dan semangat gotong royong dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Jawa Timur, dengan menggelorakan kembali semangat Jogo Jatim.
Ia juga menyampaikan pentingnya reformasi birokrasi Polri yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, sejalan dengan slogan Polri Untuk Masyarakat, sehingga Polri benar-benar hadir sebagai pelindung, pengayom, pelayan, sekaligus problem solver bagi masyarakat.
“Semoga penghargaan yang diterima hari ini menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi seluruh personel Polda Jatim untuk terus meningkatkan kinerja, menjadi SDM Polri yang unggul, kreatif, dan inovatif demi kemajuan bangsa dan negara,” pungkasnya. (Bgn)***
Gratis! Polrestabes Surabaya Siap Kembalikan Ratusan Motor Curian ke Pemiliknya di Bazar Ranmor
WARTAPENASATUJATIM | SURABAYA — Sebuah inisiatif humanis dan tegas dilakukan Polrestabes Surabaya Polda Jawa Timur (Jatim) dalam upaya mengembalikan hak warga korban pencurian kendaraan bermotor.
Sedikitnya sekitar 800 unit motor hasil pengungkapan kasus curanmor akan dikembalikan kepada para pemilik melalui program bertajuk “Bazar Ranmor”.
Kegiatan ini menjadi bentuk pelayanan publik sekaligus langkah transparan dalam memulihkan kerugian masyarakat.
Agenda bazar tersebut dijadwalkan berlangsung dalam dua sesi di Mapolrestabes Surabaya.
Sesi pertama dimulai 21 hingga 23 Januari 2026, setelah itu dilanjutkan sesi kedua pada 26 hingga 30 Januari 2026 mendatang.
Seluruh kendaraan telah diamankan sebagai barang bukti dari berbagai operasi penindakan yang dilakukan sepanjang beberapa waktu terakhir.
Kapolrestabes Surabaya Kombes, Pol Luthfie Sulistiawan menerangkan bahwa bazar ini menjadi ruang bagi masyarakat yang merasa kehilangan kendaraannya agar dapat mengambil kembali tanpa dipungut biaya sepeser pun.
Kombes Luthfi menegaskan, pemilik kendaraan cukup membawa bukti kepemilikan resmi, seperti BPKB, STNK, atau dokumen tilang, masyarakat bisa mengecek langsung motor yang telah teridentifikasi oleh penyidik.
“Silakan pemilik datang sendiri, bawa dokumennya. Kendaraan akan kami kembalikan tanpa biaya (gratis) dan tanpa melalui perantara,” tutur Kombes Luthfi, pada Sabtu (17/01).
Dalam pelaksanaannya nanti, kendaraan akan dikelompokkan sesuai jenis dan hasil pengecekan nomor rangka serta nomor mesin.
Polisi juga memastikan bahwa motor disusun berdasarkan blok untuk memudahkan proses pencarian.
Kombes Luthfie menyebutkan bahwa sebagian besar kendaraan hasil curian sudah tidak lagi menggunakan nomor polisi asli akibat manipulasi para pelaku.
“Banyak plat yang sudah diganti. Jadi identifikasi kami lakukan lewat nomor mesin dan nomor rangka hingga akhirnya diketahui siapa pemiliknya,” ungkapnya.
Menariknya, proses penelusuran menemukan bahwa sejumlah pemilik kendaraan bukan hanya berasal dari Surabaya, melainkan dari daerah lain.
Salah satu unit bahkan terdeteksi berasal dari Banten. Fakta ini memperkuat dugaan bahwa jaringan curanmor yang ditindak memiliki pola distribusi lintas wilayah.
Di tengah pelaksanaan bazar, Polisi menyadari bahwa tidak semua korban mampu mengingat nomor kendaraan mereka.
Situasi inilah yang membuat sistem bazar dianggap lebih efektif. Selain menampilkan fisik kendaraan, nantinya Polrestabes Surabaya Polda Jatim juga akan mengumumkan nama pemilik sesuai hasil identifikasi.
“Tidak semua orang hafal nomor Polisinya. Jadi kami umumkan juga sesuai pemiliknya agar mudah dicocokkan,” imbuh Kombes Luthfie.
Untuk masyarakat yang ingin memastikan unit motornya terdaftar dalam bazar, Polrestabes Surabaya Polda Jatim juga menyediakan tautan pengecekan data barang bukti motor curian yang dapat diakses sebelum datang ke lokasi.
Kapolrestabes Surabaya menegaskan bahwa penindakan terhadap pelaku curanmor tidak akan berhenti.
Ia menegaskan, jaringan pelaku masih terus diburu dan akan berhadapan dengan hukum tanpa kompromi.
“Pelaku curanmor melawan, ya siap-siap berhadapan dengan kami,” tegas Kombes Luthfi.
Program ini diharapkan tidak hanya memulihkan kerugian warga, tetapi juga mengembalikan rasa aman di tengah masyarakat yang selama ini dihantui aksi curanmor di berbagai titik Kota Pahlawan. (*)
Menikmati Sensasi Magnum Dengan Gaya Berbeda Di ARTOTEL TS Suites Surabaya
WARTAPENASATUJATIM | Surabaya Metropolitan – ARTOTEL TS Suites Surabaya menghadirkan pengalaman kuliner yang berbeda melalui kolaborasi dengan Magnum, merek es krim premium kelas dunia.
Kampanye “Yes I Do, MAGNUM Anytime, Anywhere” ini berlangsung sepanjang Januari hingga Maret 2026 di One Deck Gastro Pub.
Kampanye ini menjadi bagian dari program nasional ARTOTEL DINE, yang mendorong setiap unit Artotel Group untuk mengeksplorasi kreativitas kuliner dengan menghadirkan menu-menu inovatif berbahan dasar Magnum.
Di ARTOTEL TS Suites Surabaya, kolaborasi ini diterjemahkan ke dalam sajian dessert dan beverage yang dirancang modern, fun, namun tetap berkelas.
Para tamu dapat menikmati total enam menu spesial, terdiri dari tiga pilihan minuman dan tiga pilihan dessert, dengan harga yang sangat terjangkau.
Salah satu menu dessert unggulan adalah Almond Magnum Croissant, perpaduan croissant butter yang renyah dengan marshmallow panggang, Nutella, es krim Magnum Almond, serta saus karamel dan cokelat.
Selain itu, Classic Magnum Corndog menjadi pilihan unik dengan es krim Magnum Classic yang dibalut adonan cornmeal goreng, disajikan bersama saus cokelat, karamel, dan taburan almond, menciptakan sensasi kontras antara dingin dan hangat dalam satu sajian.
Untuk kategori minuman, ARTOTEL TS Suites Surabaya menghadirkan berbagai kreasi beverage berbasis Magnum yang dirancang sebagai pendamping sempurna untuk bersantai di One Deck Gastropub.
Untung Sumirat, selaku Food & Beverage Manager ARTOTEL TS Suites Surabaya, menyampaikan bahwa kampanye ini menjadi bagian dari upaya hotel untuk menghadirkan pengalaman kuliner yang relevan dan mudah dinikmati oleh berbagai segmen tamu.
“Kami ingin menghadirkan pengalaman menikmati Magnum dengan cara yang lebih fun dan approachable,” ujarnya. (Houget)***
Madas Tegaskan Pendampingan Ahli Waris Sah, Bantah Tuduhan Penyerobotan Lahan di Jalan Darmo Surabaya
WARTAPENASATUJATIM | Surabaya – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Madas Asli Madura menegaskan bahwa kehadiran organisasi tersebut dalam perkara lahan di Jalan Darmo Nomor 153 Surabaya murni sebagai pendamping ahli waris yang sah dan bukan tindakan penyerobotan atau penguasaan lahan secara sepihak.
Wakil Ketua Umum DPP Madas Asli Madura, Muhammad Ridwansyah, menyampaikan bahwa pemasangan garis polisi (police line) di lokasi tersebut dilakukan oleh pihak kepolisian berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.
“Kami klarifikasi bahwa Madas Madura Selidaranan Serumpun menerima kuasa dari ahli waris. Jadi kami bukan asal nyerobot atau menguasai lahan orang. Yang bersangkutan adalah ahli waris dari almarhumah Ibu Artini yang memiliki hak atas objek tersebut,” tegas Ridwansyah.
Ia menjelaskan, saat pemasangan police line, ahli waris juga menerima tanda terima resmi dari Polrestabes Surabaya. Ridwansyah pun mengapresiasi kinerja aparat kepolisian.
“Alhamdulillah, rekan-rekan dari Polrestabes bekerja dengan baik, mendukung dan menegakkan hukum secara profesional. Ke depan kami tetap tegak lurus dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.
Sementara itu, Nasiruddin dari DPC Madas Kabupaten Bangkalan menyatakan bahwa kehadiran Madas bukan untuk mencari konflik, melainkan untuk membantah tudingan penguasaan lahan tanpa dasar hukum.
“Kami datang bukan untuk mediasi, tetapi untuk membantah anggapan bahwa ini bukan kewenangan Madas. Kami bisa menunjukkan adanya dokumen kepemilikan lahan dan bangunan ini sejak tahun 1942, jauh sebelum Indonesia merdeka,” jelas Nasiruddin.
Ia menambahkan, apabila ada pihak lain yang mengklaim kepemilikan, maka harus dijelaskan dasar hukumnya.
“Kalau ada kelompok lain mengklaim itu miliknya, tentu kami bertanya atas dasar apa. Apalagi jika ada pemindah-tanganan, itu yang kami pertanyakan. Jika ada gugatan hukum, pemilik sah juga harus mendapatkan tembusan resmi,” katanya.
Nasiruddin menegaskan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian perkara ini kepada aparat penegak hukum.
“Jika nantinya ditemukan adanya pemalsuan dokumen atau perbuatan melawan hukum lainnya, tentu kami akan menempuh upaya hukum,” tegasnya.
Dari sisi hukum, Rohman Julianta, S.H., selaku kuasa hukum ahli waris Bapak Totok, menjelaskan bahwa saat ini telah ada surat tanda penyitaan dari kepolisian yang diserahkan kepada pemilik sah, yakni ahli waris Bu Suwati (istri Totok).
“Bukti kepemilikan sangat lengkap. Dari riwayat awal, almarhumah Ibu Hartini memiliki eigendom, surat jual beli, akta hibah, dan semuanya tercatat di P3MB. SPPT juga atas nama Pak Totok di lokasi tersebut,” ungkap Rohman.
Ia menjelaskan bahwa hibah tersebut terjadi pada tahun 1942 dan tidak pernah dialihkan kepada pihak lain.
“Sejak tahun 1942 hingga sekitar 1965–1966, Ibu Hartini tinggal di tempat tersebut dan tidak pernah ada pengalihan hak kepada siapa pun,” tegasnya.
Rohman berharap proses hukum dapat mengungkap siapa pemilik sah secara hukum serta membuka kemungkinan adanya praktik mafia tanah.
“Kami percaya negara ini adalah negara hukum. Jika ada oknum yang mengatasnamakan Madas atau organisasi lain untuk melakukan penguasaan secara melawan hukum, maka akan kami tempuh jalur hukum. Kami tidak ingin nama Madura tercoreng oleh tindakan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” pungkasnya. (Red)***
Isra Mi’raj Sebagai Panggilan Moral Bangsa: MAKI Jatim Teguhkan Iman, Integritas, dan Perlawanan Terhadap Korupsi
WARTAPENASATUJATIM | Sidoarjo, Jumat (16/1/2026) – Nuansa khidmat dan refleksi spiritual mendalam menyelimuti ruang rapat Lembaga Swadaya Masyarakat Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (LSM MAKI) Jawa Timur, saat lembaga tersebut memperingati Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW, 27 Rajab 1447 Hijriah.
Momentum sakral ini tidak hanya dimaknai sebagai peristiwa keagamaan, tetapi juga dijadikan titik penguatan nilai moral dan integritas dalam perjuangan panjang melawan korupsi.
MAKI Jatim Heru Satriyo, dalam pesannya, menegaskan bahwa Isra Mi’raj merupakan peristiwa agung yang sarat makna spiritual, etis, dan sosial sebuah panggilan bagi umat Islam untuk memperteguh iman, memperdalam ketakwaan, serta menanamkan nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam seluruh dimensi kehidupan.
“Isra Mi’raj bukan sekadar peristiwa historis keagamaan, melainkan momentum pembentukan karakter. Dari peristiwa inilah lahir kewajiban shalat, fondasi utama akhlak, disiplin moral, dan kejujuran yang seharusnya tercermin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” ujar Heru Satriyo.
Ia menekankan bahwa perjalanan spiritual Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga Sidratul Muntaha mengajarkan ketaatan total kepada Allah SWT, yang diwujudkan secara nyata melalui perilaku amanah, integritas, dan keberanian menegakkan kebenaran nilai-nilai yang selaras dengan prinsip dasar perjuangan LSM MAKI.
Menurut Heru, nilai-nilai luhur Isra Mi’raj memiliki relevansi langsung dengan misi MAKI dalam mengawal transparansi, menegakkan akuntabilitas penyelenggara negara, serta melawan praktik korupsi yang merusak sendi kehidupan bangsa.
Integritas, kejujuran, dan sikap amanah yang dicontohkan Rasulullah SAW merupakan prasyarat mutlak bagi siapa pun yang diberi mandat kekuasaan dan tanggung jawab publik.
“Korupsi bukan hanya kejahatan hukum, tetapi juga kejahatan moral dan spiritual. Tanpa iman yang kuat dan akhlak yang kokoh, hukum akan mudah dilanggar dan kekuasaan akan mudah disalahgunakan,” tegasnya.
Lebih jauh, Heru Satriyo menyampaikan bahwa Isra Mi’raj menjadi sarana introspeksi kolektif bagi seluruh pengurus dan anggota LSM MAKI Jatim.
Refleksi ini dimaksudkan untuk memperkuat komitmen moral dalam menjalankan fungsi kontrol sosial secara konsisten, berani, dan bertanggung jawab.
Dengan fondasi spiritual yang kuat, perjuangan melawan korupsi diyakini tidak hanya akan berjalan lebih terarah, tetapi juga memiliki daya tahan menghadapi tekanan, godaan, dan berbagai kepentingan yang berusaha melemahkan gerakan antikorupsi.
MAKI Jatim memandang peringatan Isra Mi’raj sebagai seruan moral bagi seluruh elemen masyarakat untuk menebarkan kebaikan, mempererat persaudaraan, menjunjung tinggi etika sosial, serta membangun kesadaran kolektif akan pentingnya kehidupan yang bersih dari kecurangan dan penyelewengan.
Nilai kejujuran dan keadilan harus menjadi prinsip utama dalam setiap interaksi sosial, profesional, dan kenegaraan.
MAKI Jatim menyampaikan doa dan harapan agar bangsa Indonesia senantiasa dianugerahi petunjuk dan kebijaksanaan oleh Allah SWT.
Momentum Isra Mi’raj diharapkan menjadi penguat tekad bersama untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi, berkeadilan bagi seluruh rakyat, serta bermartabat di mata dunia.
“Semoga Isra Mi’raj ini menjadi cahaya yang menuntun langkah kita menguatkan iman, menjaga integritas, dan meneguhkan keberanian dalam membela kebenaran,” pungkas Heru Satriyo.(Bgn)***
Tender Dibatalkan, Harga Melejit: MAKI Jatim Bongkar Dugaan Skema Korupsi Pengadaan KIT Stunting BKKBN TA 2025
WARTAPENASATUJATIM – Surabaya – Pembatalan konsolidasi tender pengadaan Paket KIT Stunting BKKBN Tahun Anggaran 2025 oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) tak lantas menutup bab persoalan. Justru sebaliknya, keputusan tersebut membuka tabir dugaan praktik koruptif yang diduga mengendap di balik perubahan kebijakan pengadaan.
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur mengungkap indikasi kuat adanya penyimpangan serius, yang bersumber dari lonjakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pasca pembatalan tender terpusat.Selisih harga ini muncul setelah mekanisme pengadaan dialihkan dari konsolidasi nasional ke pengadaan mandiri melalui e-Catalogue dan Pengadaan Langsung (PL) oleh kantor BKKBN Provinsi serta BKKBN Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.
Padahal sebelumnya, paket KIT Stunting TA 2025 telah dirancang melalui skema konsolidasi tender di tingkat kementerian sebuah mekanisme yang bertujuan menekan harga melalui persaingan terbuka dan efisiensi anggaran.
Namun, skema ini secara resmi dibatalkan setelah terbit nota dinas dari Inspektorat Utama Kemendukbangga, yang kemudian diperkuat dengan nota pembatalan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) paket konsolidasi tersebut.
Pembatalan ini menjadi titik balik krusial. Alih-alih melanjutkan upaya efisiensi, Kemendukbangga justru menyerahkan seluruh proses pengadaan KIT Stunting kepada BKKBN Provinsi serta Kabupaten dan Kota.
Kebijakan inilah yang kini dipertanyakan MAKI Jatim, karena dinilai membuka ruang lebar terjadinya penyimpangan struktural.
“HPS yang digunakan dalam pengadaan mandiri ternyata melonjak tajam dan jauh lebih tinggi dibandingkan HPS pada saat konsolidasi tender,” ungkap MAKI Jatim.
Selisih tersebut bukan hanya mencolok, tetapi juga dinilai sistematis dan berulang di berbagai daerah. Temuan ini diperkuat oleh hasil investigasi Tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim yang turun langsung ke pabrikan dan distributor utama KIT Stunting BKKBN di Solo, Jawa Tengah.
Dari penelusuran lapangan tersebut, terungkap fakta mencengangkan: pihak pabrikan dan distributor justru memperoleh keuntungan maksimal ketika pengadaan dilakukan secara terpisah oleh BKKBN daerah.
Dalam skema pengadaan mandiri, pabrikan dapat menjual paket KIT Stunting sesuai harga yang tercantum di e-Catalogue masing-masing item, tanpa tekanan penurunan harga.
Berbeda dengan mekanisme konsolidasi tender di tingkat kementerian, di mana pabrikan dipaksa bersaing ketat dan menurunkan harga secara signifikan demi memenangkan paket berskala nasional.
“Perbedaan skema ini menciptakan disparitas harga yang tidak masuk akal. Di sinilah alarm bahaya berbunyi,” tegas sumber internal MAKI Jatim.
MAKI Jatim menilai kondisi tersebut sebagai indikasi kuat policy of corruption sebuah kebijakan yang secara sadar atau tidak, dirancang sedemikian rupa sehingga membuka ruang terjadinya tindak pidana korupsi.
Lebih jauh, MAKI menduga adanya potensi praktik cash back yang bersumber dari selisih harga antara HPS konsolidasi dan harga pengadaan pasca pengalihan kewenangan. Dugaan ini, menurut MAKI Jatim, bukan sekadar spekulasi.
Seluruhnya disusun berdasarkan rangkaian data harga, pola perubahan kebijakan, serta keuntungan sepihak yang muncul akibat dibubarkannya mekanisme tender terpusat.
“Atas nama kepentingan publik dan penyelamatan keuangan negara, kami tidak akan berhenti pada pengungkapan di media,” tegas MAKI Jatim.
Dalam waktu dekat, Bidang Hukum MAKI Jatim memastikan akan membawa dugaan korupsi pengadaan KIT Stunting BKKBN TA 2025 ini ke Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lengkap dengan dokumen dan data yang diklaim memiliki kekuatan pembuktian hukum yang solid.
Kasus ini menjadi peringatan keras bahwa perubahan kebijakan pengadaan, jika tidak disertai transparansi dan pengawasan ketat, justru berpotensi melahirkan skema penyimpangan yang terstruktur.
Di tengah komitmen negara menurunkan angka stunting sebagai program prioritas nasional, dugaan korupsi dalam pengadaan alat pendukungnya bukan hanya mencederai kepercayaan publik, tetapi juga mengancam masa depan generasi yang seharusnya dilindungi. (Red)***
Pangdam V/Brawijaya Pimpin Sertijab Danrindam dan Pejabat Golongan IV sebagai Wujud Regenerasi Kepemimpinan
WARTAPENASATUJATIM | SURABAYA – Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Rudy Saladin, M.A., memimpin jalannya kegiatan serah terima jabatan Danrindam dan Pejabat Golongan IV/Kolonel Kodam V/Brawijaya serta Tradisi Warga Kodam V/Brawijaya yang berlangsung di Gedung Balai Prajurit Makodam V/Brawijaya, Rabu (14/01/2026).
Kegiatan yang diikuti sekitar 100 orang tersebut berlangsung dengan tertib dan khidmat. Kolonel Inf Tommy Radia Diansyah Lubis, selaku Aspers Kasdam V/Brawijaya, bertindak sebagai penanggung jawab kegiatan.
Momentum ini mencerminkan semangat profesionalisme serta pembinaan karier prajurit di lingkungan Kodam V/Brawijaya.
Pejabat yang melaksanakan serah terima jabatan antara lain Brigjen TNI Hari Rahardjanto, S.Sos. kepada Kolonel Inf Mukhamad Albar, S.E. sebagai Danrindam V/Brawijaya, serta beberapa pejabat Golongan IV dari unsur kesehatan, perbekalan, dan liaison TNI AL serta TNI AU.
Hadir dalam kegiatan tersebut para pejabat utama Kodam V/Brawijaya, antara lain Kasdam V/Brawijaya, Irdam V/Brawijaya, Kapoksahli, Danrem 084/BJ, serta para Asisten Kasdam.
Turut hadir pula staf ahli Kodam dan para tamu undangan yang memberikan dukungan atas momen penting tersebut.
Kegiatan serah terima jabatan dan tradisi satuan ini tidak hanya bersifat administratif, namun memiliki makna strategis bagi organisasi.
Momentum ini menjadi bagian dari pembinaan sumber daya manusia dan kesinambungan kepemimpinan di lingkungan Kodam V/Brawijaya.
Pangdam V/Brawijaya menegaskan bahwa kegiatan ini menandai proses regenerasi kepemimpinan yang profesional, terencana, dan berorientasi pada peningkatan kinerja satuan.
“Regenerasi adalah bagian penting dari pembinaan organisasi yang dinamis,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin terbangun semangat baru, loyalitas, dan tanggung jawab prajurit dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara, sekaligus memperkuat eksistensi Kodam V/Brawijaya sebagai satuan yang tangguh dan adaptif menghadapi tantangan ke depan. (Bgn)***
