Kepengurusan DPW GARDA Kediri Telah Resmi Terbentuk Yang Akan Memperkuat Sinergitas Pengurus Kota dan Kabupaten
WARTAPENASATUJATIM | Surabaya – Hari Minggu Malam (20/10/2025) sekitar pukul 20.00 WIB secara bergelombang, ada banyak Ojek Online (Ojol) merapat ke sebuah Warung Kopi (Warkop) Djarjono yang terletak di Jl Joyoboyo – Kota Kediri, yang lebih di kenal sebagai Basecamp Komunitas Ojol GFK (Green Force Kediri) setiap harinya.
Ternyata para Ojol, yang berjumlah lebih dari 30 orang Ojol dari sekitar 26 Komunitas Ojol di Kota Kediri dan Kabupaten Kediri, berkumpul di Warkop tersebut untuk membentuk dan mengukuhkan kepengurusan DPW GARDA Kediri.
Acara berlangsung dalam suasana kehangatan dan penuh keakraban karena para Ojol yang datang dari berbagai sudut Kota dan Kabupaten Kediri datang dengan semangat kebersamaan dan mempunyai kesamaan tujuan mengenai pentingnya peran GARDA sebagai wadah perjuangan dan solidaritas para pengemudi Ojek Online.
Dalam kesempatan tersebut, secara demokratis melalui musyawarah dan mufakat telah memilih dan menetapkan struktur pengurus baru DPW GARDA Kediri sebagai berikut :
1. Tri Cahyono, sebagai Ketua
2. Paksi Joko Waseso sebagai Sekretaris
3. Joko Eko Santrika sebagai Bendahara
Mereka bertiga yang akan bertugas di wilayah Kota dan Kabupaten Kediri.Kepada awak media yang menemuinya, Paksi Joko Waseso, selaku panitia berharap para pengurus terpilih akan mampu menjadi jembatan komunikasi antara sesama driver online serta dapat menjalin sinergi positif dengan pihak pemerintah maupun perusahaan aplikator.
Menurut Paksi, dengan pemilihan kepengurusan DPW GARDA Kediri yang baru ini merupakan langkah awal dalam memperkuat organisasi, serta sinergitas yang positif antara pengurus Garda di Kota dan Kabupaten Kediri.
Senada dengan Paksi, saat diwawancarai oleh awak media Hengki Puswantoro, yang biasa disapa dengan nama Bima, selaku ketua panitia acara menyampaikan, “Kami ingin membangun GARDA yang kuat, solid, dan bisa menjadi rumah bagi para driver online di Kediri. Semangat kebersamaan dan profesionalisme harus terus dijaga,”
Setelah acara pemilihan, dan pembentukan kepengurusan DPW GARDA Kediri yang baru, dilanjutkan dengan acara makan malam bersama. (Houget***)
Lomba Mewarnai Seru di Tunjungan Elektronik Centre : Ajang Kreatifitas Anak-anak
WARTAPENASATUJATIM | Surabaya – Tunjungan Elektronik Centre ( TEC ) bekerja sama dengan Generative Production kembali mengadakan acara lomba mewarnai.
Acara ini diselenggarakan pada, Minggu, 19 Oktober 2025 ini bertujuan untuk menggali potensi kreatif anak-anak sekaligus memberikan hiburan edukatif bagi keluarga yang berkunjung ke TEC.
Lomba mewarnai kali ini mengusung tema “Anak Indonesia Sehat Jangan Lupa Minum Vitamin”, tema tersebut dipilih karena saat ini mulai memasuki musim penghujan, sehingga anak-anak menjadi teredukasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan melalui makanan bergizi, cuci tangan serta konsumsi vitamin.
Lomba mewarnai ini dikhususkan untuk anak-anak Paud dan TK usia 3 – 6 tahun. Bahan yang digunakan hanya crayon dan bisa menambahkan gambar sehingga anak-anak bisa mengekspresikan kreatifitasnya dengan cara berbeda-beda.
Sebagai bentuk apresiasi, Generative Production menyediakan pada semua peserta mendapatkan piala, sedangkan pemenang lomba juara 1, 2 dan 3 selain mendapatkan piala, ada uang pembinaan serta sertifikat.
Selain lomba mewarnai, juga digelar pentas seni yaitu tampilan TK Aisyiyah 38 Surabaya yang menampilkan mengaji an naba’, tepuk cinta , hadist larangan makan dan minum sambil berdiri , tepuk rumah + doa masuk rumah , menyanyi bersama jingle TK Aba , Mars TK Aisyiyah serta fashion show.
“Melalui acara ini kami ingin memberikan wadah buat anak – anak untuk mengembangkan kreatifitas serta pentingnya menjaga kesehatan melalui seni “, kata Lauren, panitia lomba dan wakil dari Generative Production.***(Hoeget)
PPAD Dorong Evaluasi Kritis UUD 1945: Menjaga Relevansi Konstitusi dalam Dinamika Zaman
WARTAPENASATUJATIM | Malang, 18 Oktober 2025 — Dalam upaya memperkuat pemahaman konstitusional dan meneguhkan jati diri kebangsaan di tengah tantangan era digital, Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) menggelar Sosialisasi Naskah Akademik Kaji Ulang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Kegiatan strategis ini dilaksanakan di Aula Bela Negara, Rampal – Malang, Sabtu (18/10), dan dihadiri oleh lebih dari 100 peserta dari berbagai daerah di Jawa Timur.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen PPAD untuk turut menjaga ketahanan ideologis dan konstitusional bangsa, khususnya dalam menyikapi arus deras informasi di era digital yang kerap memunculkan interpretasi keliru terhadap dasar negara.
Hadir dalam forum ini sejumlah tokoh militer nasional dan daerah, antara lain Jenderal TNI (Purn) Agustadi Sasongko, Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono, Mayjen TNI (Purn) Sunaryo, serta unsur militer aktif seperti Danrindam V/Brawijaya dan Danrem 083/Baladhika Jaya. Acara juga melibatkan pengurus PPAD dari tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-Jawa Timur.
Ketua PPAD Jatim: Informasi Digital Harus Disaring Secara Kritis dan Kontekstual
Dalam sambutannya, Mayjen TNI (Purn) Dr. Drs. Wibisono Poespitohadi, M.Sc., M.Si. (Han) selaku Ketua PPAD Provinsi Jawa Timur menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya sistematis PPAD untuk melakukan telaah akademik terhadap UUD 1945, sebagai langkah adaptif atas perubahan sosial, politik, dan budaya yang terjadi dalam masyarakat.
Ia menegaskan bahwa saat ini PPAD Jatim memiliki 32 cabang aktif di tingkat kabupaten dan kota, yang seluruhnya berfungsi tidak hanya sebagai wadah silaturahmi purnawirawan, tetapi juga sebagai garda moral dalam menjaga semangat kebangsaan di daerah masing-masing.
“Di era digitalisasi seperti saat ini, kita sangat mudah mendapatkan informasi, termasuk tentang UUD 1945. Tapi informasi itu tidak bisa langsung diterima begitu saja. Kita harus pelajari, kita kaji dengan seksama, agar tidak salah dalam menentukan sikap,” ungkap Wibisono.
Menjaga Nilai Konstitusi agar Tidak Tergantikan oleh Narasi Global yang Tidak Kontekstual
Lebih lanjut, Mayjen TNI (Purn) Wibisono menyoroti pentingnya menyeimbangkan antara nilai-nilai universal Hak Asasi Manusia (HAM) dan nilai-nilai kebangsaan yang telah menjadi fondasi Indonesia sejak kemerdekaan. Ia mengingatkan bahwa Indonesia telah memiliki konsep hak asasi bahkan sebelum deklarasi resmi PBB pada 1948, dan oleh karena itu, masyarakat Indonesia tidak boleh sekadar menjadi pengikut arus global tanpa pemahaman kritis.
“Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, tapi kebebasan yang kita miliki harus berpijak pada nilai-nilai kebangsaan, bukan berarti kita menolak nilai-nilai internasional. Tapi kita harus cerdas menempatkan mana yang relevan dengan karakter bangsa kita,” tegasnya.
Ia juga memberikan kritik terhadap fenomena kebebasan yang kebablasan di masyarakat modern saat ini, yang menurutnya tidak selaras dengan prinsip tanggung jawab sosial sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Kebebasan seseorang harus berakhir ketika bersentuhan dengan kebebasan orang lain. Saat ini banyak yang menikmati kebebasan, tapi hanya untuk kepentingan sendiri, bukan untuk kemajuan bersama,” tuturnya dengan nada prihatin.
Upaya Strategis Memperkuat Kesadaran Konstitusional dan Persatuan Bangsa
Kegiatan sosialisasi ini tidak hanya menjadi wadah edukasi konstitusional, tetapi juga berfungsi sebagai forum konsolidasi antara pengurus dan anggota PPAD di wilayah Jawa Timur.
Keterlibatan para purnawirawan dalam forum semacam ini mencerminkan tanggung jawab moral mereka terhadap keberlanjutan semangat kebangsaan, terutama dalam menanamkan kesadaran hukum dan konstitusi kepada generasi penerus.
PPAD melihat perlunya mengedukasi masyarakat secara berkala, agar konstitusi Indonesia tetap hidup dan menjadi pedoman dalam praktik kehidupan berbangsa, bukan sekadar teks hukum yang dihafalkan tanpa dipahami maknanya.
Sinergi Moral dan Intelektual dalam Menjaga Konstitusi
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, PPAD berharap wacana penguatan dan kaji ulang terhadap UUD 1945 tidak dipahami sebagai upaya merubah nilai dasar, melainkan sebagai refleksi intelektual dan moral untuk memastikan konstitusi tetap relevan, responsif, dan kontekstual di tengah arus perkembangan zaman.
Purnawirawan TNI yang tergabung dalam PPAD menegaskan kembali komitmennya untuk berdiri di garis depan dalam menjaga integritas bangsa, dengan terus mengingatkan bahwa kebebasan, demokrasi, dan konstitusi bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. (Yuyun)
PPAD Gelar Sosialisasi Kaji Ulang UUD 1945 di Malang, Tekankan Pentingnya Pemahaman Konstitusi di Era Digital
WARTAPENASATUJATIM | Malang, 18 Oktober 2025 — Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) menggelar acara Sosialisasi Naskah Akademik Kaji Ulang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang berlangsung di Aula Bela Negara Kota Malang. Kegiatan yang berlangsung pada Sabtu (18/10) ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, baik dari kalangan purnawirawan TNI maupun perwakilan dari jajaran militer aktif serta para tamu undangan dari berbagai daerah di Jawa Timur.
Acara sosialisasi ini menjadi momen penting dalam rangka memberikan pemahaman mendalam kepada masyarakat, khususnya anggota PPAD, mengenai pentingnya meninjau kembali relevansi dan pemahaman terhadap UUD 1945 dalam konteks kekinian.
Hadir dalam kesempatan tersebut beberapa tokoh nasional dan militer, di antaranya Jenderal TNI (Purn) Agustadi Sasongko, Mayjen TNI (Purn) Sunaryo, dan Pembicara Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono serta pejabat militer aktif seperti Danrindam V/Brawijaya dan Danrem 083/Baladhika Jaya.
Ketua PPAD Provinsi Jawa Timur, Mayjen TNI (Purn) Dr. Drs. Wibisono Poespitohadi M.Sc., M.Si. (Han) dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 100 peserta dari berbagai cabang PPAD di Jawa Timur.
Ia menyampaikan bahwa saat ini PPAD Jawa Timur memiliki 32 cabang yang tersebar di kabupaten dan kota, dan seluruhnya aktif menjalankan fungsi organisasi kemasyarakatan dengan baik serta menjaga hubungan harmonis di lingkungan masing-masing.
Lebih lanjut, Mayjen TNI (Purn) Wibisono menyoroti tantangan di era digital, di mana informasi mengenai UUD 1945 dan isu-isu konstitusional lainnya dapat diakses dengan sangat mudah.
Namun, ia mengingatkan bahwa kemudahan akses informasi tidak boleh membuat masyarakat menerima begitu saja semua informasi yang tersedia tanpa melakukan telaah kritis.
“Di era digitalisasi seperti saat ini kita sangat mudah mendapatkan informasi, termasuk tentang UUD NRI 1945. Namun informasi-informasi itu tidak bisa kita terima begitu saja, tetapi harus kita pelajari dengan seksama agar tidak salah dalam menentukan sikap,” tegasnya.
Dalam pemaparannya, Wibisono juga membahas nilai-nilai dasar yang terkandung dalam konstitusi Indonesia, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan nilai kebebasan yang saat ini sedang dinikmati masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa kemerdekaan yang diraih bangsa Indonesia harus tetap berpijak pada nilai-nilai kebangsaan dan tidak serta-merta mengikuti nilai-nilai universal secara mentah tanpa penyaringan yang sesuai dengan konteks kebudayaan Indonesia.
“Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, artinya kebebasan kita itu, kita letakkan pada nilai-nilai kebangsaan kita. Bukan berarti kita tidak menghormati nilai-nilai universal seperti yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB 1948. Tetapi kita harus paham, orang Indonesia bahkan lebih dulu merumuskan hak asasi manusia sebelum PBB. Jadi, jangan kita malah ikut-ikutan mereka secara membabi buta,” jelasnya.
Ia juga menyinggung fenomena kebebasan yang kini kerap disalahartikan oleh masyarakat, di mana menurutnya kebebasan individu seharusnya tidak melampaui batas dan mengganggu kebebasan orang lain.
“Kebebasan seseorang itu harus berakhir ketika sudah bersentuhan dengan kebebasan orang lain. Nah, kebebasan yang sedang kita nikmati sekarang itu apa? Ya kebebasan ‘sak karepe dewe’ (semau sendiri),” ucapnya mengkritik.
Acara sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya PPAD dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kajian ulang terhadap UUD 1945, agar konstitusi negara tetap relevan, kuat, dan mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri bangsa Indonesia.
Selain pemaparan materi sosialisasi, acara juga menjadi ajang silaturahmi dan konsolidasi antara pengurus PPAD tingkat provinsi dengan para anggota dari berbagai cabang.
Hal ini sejalan dengan semangat kebersamaan dan tanggung jawab moral PPAD dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara melalui jalur edukasi konstitusional.*** (Yuyun)
DPC HIPAKAD Bersama BNN Kota Surabaya Laksanakan Sosialisasi P4GN di SMPN 43 Surabaya
WARTAPENASATUJATIM | Surabaya, 16 Oktober 2025 – DPC Himpunan Putra Putri Keluarga Angkatan Darat (HIPAKAD) Kota Surabaya bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Surabaya melaksanakan kegiatan sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di SMPN 43 Surabaya.
Beberapa anggota DPC HIPAKAD Kota Surabaya dan BNN Kota Surabaya, sekitar pukul 07.40 WIB datang ke sekolah SMPN 43 Surabaya disambut oleh sekuriti kemudian diantar ke ruang kepala Sekolah
Pihak sekolah telah menunggu kedatangan DPC HIPAKAD bersama BNN Kota Surabaya yang sudah menjadwalkan atas giat pelaksanaan Sosialisasi P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba).
Pada kegiatan sosialisasi P4GN ini dihadiri kurang lebih 120 siswa siswi pilihan dari kelas 7 hingga 9 yang diselenggarakan di Aula Sekolah SMPN 43 Kota Surabaya.
Dengan sambutan ramah dari pihak sekolah terlihat tim guru BK dan tamu yang datang saling berdialog penuh kehangatan untuk memperkenalkan diri dan bercerita tentang kegiatan masing-masing.
Tepat pukul 08:15 WIB acara Sosisalisasi P4GN dimulai dan terlihat sudah berkumpul wajah-wajah remaja polos yang siap mengikuti acara Sosialisasi dan Edukasi Bahaya Narkoba dengan tema “Generasi Emas Tanpa Narkoba, Investasi Masa Depan Indonesia”.
Ketua DPC HIPAKAD Surabaya, Agung Wicaksono, S.E., mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu upaya HIPAKAD Kota Surabaya dalam membantu pemerintah mencegah penyebaran narkoba di kalangan generasi muda
“Tema tersebut kita pilih karena memang mereka adalah Generasi Emas dimana merekalah yang akan berperan di Tahun Indonesia Emas 2045,” ucap Agung selaku Ketua DPC Hipakad Kota Surabaya
Agung berharap kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat besar bagi siswa-siswi khususnya di Kota Surabaya.
Acara berlangsung hikmad dan hidup dengan Narasumber langsung dari anggota BNN Kota Surabaya yang diwakili oleh Toriq, yang menyampaikan materi-materi tentang Edukasi Bahaya Narkoba dari awal bagaimana orang bisa menggunakan narkoba, dampak resiko kesehatan fisik, kejiwaan dan hukum serta bgaimana cara menghindari serta contoh-contoh orang terdampak narkoba semua di jelaskan dengan datail melalui layar proyektor.
Kepala Sekolah SMPN 43 Surabaya, Dra. Sri Sulaminingsih, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di sekolahnya.
“Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini demi Edukasi pada anak-anak usia remaja agar memahami bahaya narkoba dan demi kebaikkan masa depan mereka”, ujar Dra. Sri Sulaminingsih
Beliau berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat besar bagi siswa-siswi untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap bahaya narkoba.*** (Agung)
Salah Sangka, Gudang Milik Warga Yang Digunakan Untuk Bengkel Truck dikira Gudang Penimbunan Solar Subsidi.
WARTAPENASATUJATIM | Probolinggo – Gudang yang dijadikan bengkel milik Sugiyanto, warga Desa Triwungan, Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Santer diduga sebagai tempat penimbunan solar subsidi.
Lebih miris lagi gudang tersebut dikira sebagai tempat penimbunan solar subsidi dan di beckingi oleh Anggota Polres Probolinggo.
Namun setelah diadakan pengecekan oleh Satreskrim dan Anggota Paminal Polres Probolinggo dengan mendatangi gudang yang diduga melakukan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut kini telah terbantahkan.
Kasatreskrim Polres Probolinggo AKP Putra Adi Fajar Winarsa mengatakan, kedatangan anggotanya untuk mengecek kebenaran informasi adanya dugaan penimbunan BBM bersubsidi jenis solar.
“Kami mendapat informasi melalui pemberitaan yang menyebut adanya dugaan penimbunan BBM jenis solar. Sehingga kami minta anggota untuk mengecek kebenarannya,” kata AKP Putra, Selasa (14/10/2025).
“Terlebih lagi, dalam pemberitaan itu juga menyebut anggota kami yang diduga membekingi penimbunan itu. Sehingga melalui video yang dikirim, kami langsung melacak lokasi yang diduga menimbun BBM itu,” imbuh AKP Putra.
Setelah didatangi, lanjut AKP Putra, pihaknya sama sekali tidak menemukan penimbunan BBM jenis apa pun seperti yang dilaporkan atau diberitakan sebelumnya.
“Memang saat anggota tadi datang ke gudang yang kini dijadikan bengkel memang ada truk tangki yang merupakan pengangkut BBM solar. Hanya saja truk itu sudah rusak usai mengirim BBM solar untuk keperluan pembangunan jalan tol,” ujar AKP Putra.
Pemilik gudang atau bengkel, menurut AKP Putra, juga sudah diminta keterangan dan mengaku tidak pernah menimbun BBM jenis apapun dan dipastikan tidak pernah kenal dengan anggota Polres Probolinggo yang disebut menjadi bekingnya.
“Yang bersangkutan bukan penjual atau penimbun. Hanya pernah truk tengki nya itu digunakan untuk mengangkut BBM jenis solar, tapi itu untuk keperluan pembangunan jalan tol, tidak dengan lain-lainnya,” ujar AKP Putra.
“Selain itu, pemilik gudang mengaku tidak pernah tahu dan kenal dengan anggota Polres Probolinggo yang disebut didalam pemberitaan menjadi beking pemilik gudang dalam menimbun BBM. Sehingga kami pastikan pemberitaannya tidak benar,” pungkasnya.
Dalam hal pengawasan pendistribusian BBM apalagi jenis BBM yang bersubsidi merupakan tanggungjawab bersama.
Namun Aparat Penegak Hukum (APH) utamanya anggota Kepolisian Resort Probolinggo akan lebih ketat mengawasi pendistribusian BBM utamanya BBM bersubsidi.
Dengan adanya dugaan penimbunan solar tersebut, telah diketahui komitmen besar yang diberikan oleh Anggota Satreskrim Polres Probolinggo. (Red)
Purnawirawan Tegaskan Pentingnya Pewarisan Jiwa Juang 1945 di Era Modern
WARTAPENASATUJATIM | Surabaya, 14 Oktober 2025 – Kantor Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) Pengurus Daerah (PD) Jawa Timur di Jalan Brawijaya Surabaya hari ini menjadi saksi berlangsungnya seminar bertajuk “Sosialisasi Sosial: Peran Purnawirawan dalam Membangun Ketahanan Sosial Masyarakat.”
Acara dibuka secara resmi oleh Ketua PPAD PD Jawa Timur, Mayjen TNI (Purn) Wibisono Poespitohadi, yang dalam sambutannya menegaskan pentingnya kewaspadaan terhadap ancaman narkoba yang kini banyak menyasar generasi muda. Ia mengingatkan bahwa bahaya narkoba bukan hanya merusak individu, tetapi juga menghancurkan sendi-sendi sosial dan moral bangsa.
“Penyalahgunaan narkoba itu bukan sekadar masalah pribadi, tapi ancaman terhadap ketahanan nasional,” tegas Wibisono, yang juga mengapresiasi peran aktif para purnawirawan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
Usai pembukaan, Kolonel (Purn) Soeryadi Setiawan, salah satu tokoh PPAD PD Jawa Timur, memberikan sambutan yang sarat makna. Ia mengingatkan kembali pentingnya menanamkan Jiwa dan Semangat Nilai-nilai 1945 atau yang dikenal sebagai JSN-45 kepada generasi muda Indonesia.
“Nilai juang yang lahir di masa 1945 tidak boleh sekadar jadi cerita sejarah. Itu adalah energi moral bangsa yang harus terus kita hidupkan,” ujar Soeryadi dalam pidatonya yang disambut tepuk tangan hangat peserta seminar.
Soeryadi menegaskan, nilai seperti percaya diri, teguh pada cita-cita, semangat gotong royong, dan pantang menyerah adalah kekuatan utama bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Nilai-nilai itu, katanya, kini harus disesuaikan penerapannya dengan kondisi zaman yang serba cepat dan penuh persaingan global.
Menurutnya, tanpa semangat juang yang tangguh, bangsa ini akan mudah goyah menghadapi tantangan modern seperti dekadensi moral, disinformasi digital, dan ketimpangan sosial.
Ia menekankan bahwa purnawirawan TNI memiliki peran strategis dalam membina karakter masyarakat agar tetap berakar pada nilai kebangsaan.
“Bangsa yang besar bukanlah bangsa yang hanya bangga dengan sejarahnya, tapi bangsa yang bisa mengambil pelajaran dari sejarah itu untuk menghadapi masa depan,” ujarnya tegas.
Lebih lanjut, Soeryadi menyoroti bahwa pewarisan JSN-45 bukan tugas satu pihak, melainkan tanggung jawab kolektif antara pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat sipil.
“Kita harus menanamkan nilai juang itu dalam pendidikan, dalam keluarga, dan dalam lingkungan sosial agar generasi muda tidak kehilangan arah,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga menegaskan kembali bahwa kemerdekaan yang dinikmati bangsa Indonesia saat ini merupakan hasil dari pengorbanan tanpa pamrih. Maka, tugas utama generasi kini adalah menjaga semangat itu agar tidak padam oleh kemajuan zaman yang cenderung materialistis.
“Jangan biarkan semangat gotong royong, setia kawan, dan keikhlasan berkorban terkikis oleh egoisme modern. Jiwa 45 harus tetap menyala dalam setiap langkah bangsa ini,” tutup Soeryadi penuh keyakinan.
Seminar diakhiri dengan sesi tanya jawab interaktif dan ajakan bersama untuk terus menguatkan ketahanan sosial melalui nilai kebersamaan dan semangat nasionalisme yang diwariskan para pejuang kemerdekaan.*** (Wawan)
Jurnalis: Hiermawuan Prambudhi
Ketegangan Kembali Pecah di Stasiun Papar Kediri, Asosiasi Ojol Garda Kediri Sesalkan Pelanggaran Kesepakatan Damai
WARTAPENASATUJATIM | Kediri – Ketegangan antar pelaku transportasi daring (Ojek Online/Ojol) dengan Ojek Konvensional (Ojek Pangkalan/Opang) kembali terjadi Minggu malam sekitar pukul 24.00 WIB atau Senin dinihari (13/10/2025) di kawasan Stasiun Papar, Kabupaten Kediri.
Kejadian kali ini menimpa seorang mitra pengemudi Grab Bike bernama Asrul Aziz, pria 33 tahun, seorang warga Ngronggot Kabupaten Nganjuk.
Kepada awak media yang menemuinya, Paksi Joko Waseso, Sekretaris Asosiasi Ojol DPW Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Kediri, mengatakan bahwa dia mendapatkan laporan perihal tindakan penghadangan dan intimidasi yang menimpa Asrul Aziz tadi malam, yang dilakukan oleh sejumlah orang yang mengaku sebagai ojek pangkalan (Opang).
Diceritakan bahwa saat Aziz melakukan tugas penjemputan penumpang di sebelah Selatan SMPN 1 Papar, titik kesepakatan penjemputan penumpang oleh Ojol, dia dihadang, diintimidasi dan diusir oleh 3 orang Opang, karena saking takutnya penumpang terpaksa membatalkan orderannya.
Paksi juga mengatakan bahwa kejadian serupa telah beberapa kali dialami oleh beberapa Ojol Kediri. Dia mengatakan dengan adanya insiden ini, memperlihatkan bahwa masih adanya pelanggaran terhadap kesepakatan damai yang difasilitasi oleh pemerintah setempat.
Kesepakatan damai pernah dilaksanakan pada 4 Maret 2024 di Pendopo Kecamatan Papar, yang dihadiri oleh perwakilan ojek pangkalan, komunitas ojek online Kediri, dan disaksikan oleh aparat keamanan dan lembaga masyarakat lokal.
Dalam pertemuan tersebut telah disepakati pembagian wilayah operasional dengan penentuan titik aman penjemputan penumpang oleh Ojol (zona hijau).
Juga disepakati dan disetujui pelarangan bagi kedua pihak untuk melakukan intervensi terhadap calon penumpang, serta sanksi administratif berupa denda sebesar Rp25.000 bagi pihak yang melanggar setelah melewati proses peringatan resmi.
Namun ternyata dalam praktek di lapangan ditemukan beberapa pelanggaran terhadap kesepakatan bersama tersebut.
Menurut keterangan Paksi, upaya sosialisasi dan pendekatan persuasif telah dilakukan secara berulang ulang, namun karena lemahnya pengawasan dan absennya sanksi tegas dari pihak berwenang terhadap pelanggaran yang terjadi.
Asosiasi Ojol Garda Kediri menilai bahwa pelanggaran berulang terhadap kesepakatan damai menunjukkan lemahnya pengawasan bersama oleh perwakilan kedua pihak, pemerintah maupun aparat keamanan. (Houget)***
Jurnalis: Teguh Ary
Lomba Mewarnai Dan Presentasi Food For The Future Menyambut Hari Pangan Sedunia 2025
WARTAPENASATUJATIM | Surabaya – Dalam rangka menyambut Hari Pangan Sedunia 2025 yang jatuh pada tanggal 16 Oktober setiap tahunnya, Dream Weaver Production menyelenggarakan lomba mewarnai untuk tingkat TK dan SD kelas 1 dan 2 dan lomba presentasi untuk anak SD kelas 1-6.
Lomba mewarnai dan presentasi ini digelar di Royal Plasa lantai UG dimulai tepat pukul 17.00 WIB pada Minggu (12/10/25) dan diikuti oleh peserta sebanyak 30 orang anak, sedangkan untuk lomba presentasi diikuti 4 orang anak tingkat SD.
Antusiasme yang tinggi ditunjukkan para orang tua dan keluarga peserta lomba mewarnai, terlihat satu orang peserta bisa di antar sampai lebih dari 4 sampai 5 orang, mulai dari orang tua, kakak dan adik peserta lomba.
Bahkan tidak ketinggalan ada beberapa peserta lomba mewarnai mengajak kakek dan nenek ikut mendampingi cucunya mengikuti lomba mewarnai tingkat TK dan SD kelas 1-2 tersebut.
Ada beberapa kejadian menarik saat pelaksanaan lomba mewarnai, yang pesertanya kebanyakan anak anak setingkat TK dan SD kelas 1 dan 2 ada yang sibuk mewarnai tetapi banyak juga yang bingung tanya ke panitia, orang tua atau ke sesama peserta lomba.
Beruntung dewan juri cepat tanggap, dengan lemah lembut para juri menanyakan ke anak-anak peserta lomba apakah hasil kerja sudah benar-benar selesai atau belum sambil berkeliling area lomba.
Sedangkan untuk lomba presentasi yang sedianya diikuti oleh 4 orang peserta, informasi terakhir ternyata diikuti oleh 3 orang peserta.
Sampai berita ini ditulis lomba mewarnai dan lomba presentasi dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia masih berlangsung. (Houget***)
Yogyakarta Jadi Tuan Rumah Rakornas IV Forum Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota Se-Indonesia
WARTAPENASATUJATIM | Yogyakarta – Yogyakarta menjadi pusat perhatian para pemangku kepentingan pendidikan dari seluruh Indonesia dengan digelarnya Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) IV Forum Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota Se-Indonesia.
Acara penting ini menjadi wadah bagi para anggota dewan pendidikan dari berbagai daerah untuk bertukar pikiran, berbagi pengalaman, dan merumuskan strategi peningkatan kualitas pendidikan di tingkat kabupaten/kota.
Rakornas IV ini dihadiri oleh Wakil Ketua DPD RI Drs.Tamsil Linrung dan Staff Kementerian Dikdasmen Arif Jamali S.pd. M.pd serta perwakilan dewan pendidikan dari berbagai kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, serta para pakar pendidikan, praktisi, dan pemangku kebijakan terkait.
Acara ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi berbagai program dan kebijakan pendidikan yang telah berjalan, serta merumuskan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan.
Berbagai isu strategis dibahas dalam Rakornas IV ini, mulai dari peningkatan kualitas guru, pemerataan akses pendidikan, pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja, hingga pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran.
Para peserta juga berdiskusi mengenai peran dewan pendidikan dalam mengawasi dan mengawal implementasi kebijakan pendidikan di daerah masing-masing.
Ketua Forum Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota Se-Indonesia, Joko Riyanto menyampaikan bahwa Rakornas IV ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan-rumusan yang konkret dan aplikatif, yang dapat menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat kabupaten/kota.
“Kami berharap melalui Rakornas ini, para anggota dewan pendidikan dapat saling belajar dan berbagi pengalaman, sehingga dapat menghasilkan inovasi-inovasi yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan di daerah masing-masing,” ujarnya.
Selain sesi diskusi dan presentasi, Rakornas IV ini juga diisi dengan kegiatan kunjungan ke Istana Yogyakarta.
Pemerintah Kota Yogyakarta menyambut baik penyelenggaraan Rakornas IV Forum Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota Se-Indonesia ini.
Walikota Yogyakarta Dr. (H.C.) dr. H. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) menyampaikan bahwa pendidikan merupakan salah satu prioritas utama pembangunan di Kota Yogyakarta.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan soft skill maupun hard skill agar pencapaian human capital indek maksimal terkait kualitas pendidikan di Kota Yogyakarta, dan kami berharap melalui Rakornas ini, kami dapat memperoleh masukan dan inspirasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah kami,” ujarnya.
Rakornas IV Forum Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota Se-Indonesia ini diharapkan dapat menjadi momentum penting untuk memperkuat peran dewan pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Dengan sinergi dan kerjasama yang baik antara dewan pendidikan, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan, diharapkan kualitas pendidikan di Indonesia dapat terus meningkat dan mampu menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan berdaya saing.
Sementara Juli Poernomo Ketua Bidang Advokasi dan Sosialisasi menyampaikan disamping program program atau isu strategis pemerintah.
Juli juga menyampaikan terkait permasalahan yang ada di masing-masing Kab/Kota secara all out/menyeluruh terhadap keberadaan Dewan Pendidikan.
Saat ini apakah sudah bersinergi dengan pemangku kepentingan dan pejabat setempat, baik anggaran maupun keterlibatan Dewan Pendidikan dalam mendesainkan/merumuskan pendidikan dimasing-masing Kab/Kota, karena keberadaan Dewan Pendidikan saat ini masih diharapkan oleh masyarakat.*** (Red)
