WARTAPENASATUJATIM | SURABAYA -Segenap pimpinan, pemimpin redaksi, dan wartawan Media Warta Pena Satu Jatim mengucapkan Selamat Hari Santri Nasional 22 Oktober 2025.

Semoga semangat perjuangan para ulama dan santri senantiasa menginspirasi kita untuk membangun Indonesia yang Berintegritas, Berkeadilan, dan Berperadaban Mulia.

Dalam memperingati Hari Santri Nasional ini, kita mengenang peristiwa bersejarah 22 Oktober 1945, ketika Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy’ari mengeluarkan Resolusi Jihad di Surabaya, dengan menggerakkan ribuan santri dan masyarakat untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Serta memperingati peran besar ulama pesantren dalam memperjuangkan dan mempertahankan Kemerdekaan Indonesia.

Mari kita terus merawat warisan perjuangan para santri dengan menjaga keikhlasan, menegakkan integritas, dan membangun peradaban mulia yang berlandaskan nilai-nilai keislaman dan kemanusiaan.*** (Red)

WARTAPENASATUJATIM | Malang, 18 Oktober 2025 — Dalam upaya memperkuat pemahaman konstitusional dan meneguhkan jati diri kebangsaan di tengah tantangan era digital, Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) menggelar Sosialisasi Naskah Akademik Kaji Ulang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Kegiatan strategis ini dilaksanakan di Aula Bela Negara, Rampal – Malang, Sabtu (18/10), dan dihadiri oleh lebih dari 100 peserta dari berbagai daerah di Jawa Timur.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen PPAD untuk turut menjaga ketahanan ideologis dan konstitusional bangsa, khususnya dalam menyikapi arus deras informasi di era digital yang kerap memunculkan interpretasi keliru terhadap dasar negara.

Hadir dalam forum ini sejumlah tokoh militer nasional dan daerah, antara lain Jenderal TNI (Purn) Agustadi Sasongko, Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono, Mayjen TNI (Purn) Sunaryo, serta unsur militer aktif seperti Danrindam V/Brawijaya dan Danrem 083/Baladhika Jaya. Acara juga melibatkan pengurus PPAD dari tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-Jawa Timur.

Ketua PPAD Jatim: Informasi Digital Harus Disaring Secara Kritis dan Kontekstual

Dalam sambutannya, Mayjen TNI (Purn) Dr. Drs. Wibisono Poespitohadi, M.Sc., M.Si. (Han) selaku Ketua PPAD Provinsi Jawa Timur menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya sistematis PPAD untuk melakukan telaah akademik terhadap UUD 1945, sebagai langkah adaptif atas perubahan sosial, politik, dan budaya yang terjadi dalam masyarakat.

Ia menegaskan bahwa saat ini PPAD Jatim memiliki 32 cabang aktif di tingkat kabupaten dan kota, yang seluruhnya berfungsi tidak hanya sebagai wadah silaturahmi purnawirawan, tetapi juga sebagai garda moral dalam menjaga semangat kebangsaan di daerah masing-masing.

“Di era digitalisasi seperti saat ini, kita sangat mudah mendapatkan informasi, termasuk tentang UUD 1945. Tapi informasi itu tidak bisa langsung diterima begitu saja. Kita harus pelajari, kita kaji dengan seksama, agar tidak salah dalam menentukan sikap,” ungkap Wibisono.

Menjaga Nilai Konstitusi agar Tidak Tergantikan oleh Narasi Global yang Tidak Kontekstual

Lebih lanjut, Mayjen TNI (Purn) Wibisono menyoroti pentingnya menyeimbangkan antara nilai-nilai universal Hak Asasi Manusia (HAM) dan nilai-nilai kebangsaan yang telah menjadi fondasi Indonesia sejak kemerdekaan. Ia mengingatkan bahwa Indonesia telah memiliki konsep hak asasi bahkan sebelum deklarasi resmi PBB pada 1948, dan oleh karena itu, masyarakat Indonesia tidak boleh sekadar menjadi pengikut arus global tanpa pemahaman kritis.

“Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, tapi kebebasan yang kita miliki harus berpijak pada nilai-nilai kebangsaan, bukan berarti kita menolak nilai-nilai internasional. Tapi kita harus cerdas menempatkan mana yang relevan dengan karakter bangsa kita,” tegasnya.

Ia juga memberikan kritik terhadap fenomena kebebasan yang kebablasan di masyarakat modern saat ini, yang menurutnya tidak selaras dengan prinsip tanggung jawab sosial sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Kebebasan seseorang harus berakhir ketika bersentuhan dengan kebebasan orang lain. Saat ini banyak yang menikmati kebebasan, tapi hanya untuk kepentingan sendiri, bukan untuk kemajuan bersama,” tuturnya dengan nada prihatin.

Upaya Strategis Memperkuat Kesadaran Konstitusional dan Persatuan Bangsa

Kegiatan sosialisasi ini tidak hanya menjadi wadah edukasi konstitusional, tetapi juga berfungsi sebagai forum konsolidasi antara pengurus dan anggota PPAD di wilayah Jawa Timur.

Keterlibatan para purnawirawan dalam forum semacam ini mencerminkan tanggung jawab moral mereka terhadap keberlanjutan semangat kebangsaan, terutama dalam menanamkan kesadaran hukum dan konstitusi kepada generasi penerus.

PPAD melihat perlunya mengedukasi masyarakat secara berkala, agar konstitusi Indonesia tetap hidup dan menjadi pedoman dalam praktik kehidupan berbangsa, bukan sekadar teks hukum yang dihafalkan tanpa dipahami maknanya.

Sinergi Moral dan Intelektual dalam Menjaga Konstitusi

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, PPAD berharap wacana penguatan dan kaji ulang terhadap UUD 1945 tidak dipahami sebagai upaya merubah nilai dasar, melainkan sebagai refleksi intelektual dan moral untuk memastikan konstitusi tetap relevan, responsif, dan kontekstual di tengah arus perkembangan zaman.

Purnawirawan TNI yang tergabung dalam PPAD menegaskan kembali komitmennya untuk berdiri di garis depan dalam menjaga integritas bangsa, dengan terus mengingatkan bahwa kebebasan, demokrasi, dan konstitusi bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. (Yuyun)

WARTAPENASATUJATIM | Malang, 18 Oktober 2025 — Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) menggelar acara Sosialisasi Naskah Akademik Kaji Ulang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang berlangsung di Aula Bela Negara Kota Malang. Kegiatan yang berlangsung pada Sabtu (18/10) ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, baik dari kalangan purnawirawan TNI maupun perwakilan dari jajaran militer aktif serta para tamu undangan dari berbagai daerah di Jawa Timur.

Acara sosialisasi ini menjadi momen penting dalam rangka memberikan pemahaman mendalam kepada masyarakat, khususnya anggota PPAD, mengenai pentingnya meninjau kembali relevansi dan pemahaman terhadap UUD 1945 dalam konteks kekinian.

Hadir dalam kesempatan tersebut beberapa tokoh nasional dan militer, di antaranya Jenderal TNI (Purn) Agustadi Sasongko, Mayjen TNI (Purn) Sunaryo, dan Pembicara Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono serta pejabat militer aktif seperti Danrindam V/Brawijaya dan Danrem 083/Baladhika Jaya.

Ketua PPAD Provinsi Jawa Timur, Mayjen TNI (Purn) Dr. Drs. Wibisono Poespitohadi M.Sc., M.Si. (Han) dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 100 peserta dari berbagai cabang PPAD di Jawa Timur.

Ia menyampaikan bahwa saat ini PPAD Jawa Timur memiliki 32 cabang yang tersebar di kabupaten dan kota, dan seluruhnya aktif menjalankan fungsi organisasi kemasyarakatan dengan baik serta menjaga hubungan harmonis di lingkungan masing-masing.

Lebih lanjut, Mayjen TNI (Purn) Wibisono menyoroti tantangan di era digital, di mana informasi mengenai UUD 1945 dan isu-isu konstitusional lainnya dapat diakses dengan sangat mudah.

Namun, ia mengingatkan bahwa kemudahan akses informasi tidak boleh membuat masyarakat menerima begitu saja semua informasi yang tersedia tanpa melakukan telaah kritis.

“Di era digitalisasi seperti saat ini kita sangat mudah mendapatkan informasi, termasuk tentang UUD NRI 1945. Namun informasi-informasi itu tidak bisa kita terima begitu saja, tetapi harus kita pelajari dengan seksama agar tidak salah dalam menentukan sikap,” tegasnya.

Dalam pemaparannya, Wibisono juga membahas nilai-nilai dasar yang terkandung dalam konstitusi Indonesia, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan nilai kebebasan yang saat ini sedang dinikmati masyarakat.

Ia mengingatkan bahwa kemerdekaan yang diraih bangsa Indonesia harus tetap berpijak pada nilai-nilai kebangsaan dan tidak serta-merta mengikuti nilai-nilai universal secara mentah tanpa penyaringan yang sesuai dengan konteks kebudayaan Indonesia.

“Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, artinya kebebasan kita itu, kita letakkan pada nilai-nilai kebangsaan kita. Bukan berarti kita tidak menghormati nilai-nilai universal seperti yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB 1948. Tetapi kita harus paham, orang Indonesia bahkan lebih dulu merumuskan hak asasi manusia sebelum PBB. Jadi, jangan kita malah ikut-ikutan mereka secara membabi buta,” jelasnya.

Ia juga menyinggung fenomena kebebasan yang kini kerap disalahartikan oleh masyarakat, di mana menurutnya kebebasan individu seharusnya tidak melampaui batas dan mengganggu kebebasan orang lain.

“Kebebasan seseorang itu harus berakhir ketika sudah bersentuhan dengan kebebasan orang lain. Nah, kebebasan yang sedang kita nikmati sekarang itu apa? Ya kebebasan ‘sak karepe dewe’ (semau sendiri),” ucapnya mengkritik.

Acara sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya PPAD dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kajian ulang terhadap UUD 1945, agar konstitusi negara tetap relevan, kuat, dan mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri bangsa Indonesia.

Selain pemaparan materi sosialisasi, acara juga menjadi ajang silaturahmi dan konsolidasi antara pengurus PPAD tingkat provinsi dengan para anggota dari berbagai cabang.

Hal ini sejalan dengan semangat kebersamaan dan tanggung jawab moral PPAD dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara melalui jalur edukasi konstitusional.*** (Yuyun)