Dari Dapur Sederhana, Menjaga Masa Depan Bangsa: Transparansi Program Makan Bergizi di Sidoarjo Jadi Cermin Tata Kelola Nasional
WARTAPENASATUJATIM | SIDOARJO — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menjelma menjadi isu strategis nasional. Ia tidak lagi semata berbicara tentang makanan di piring anak-anak sekolah, melainkan menyangkut kesehatan generasi penerus, akuntabilitas pengelolaan anggaran publik, hingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan negara.
Di tengah sorotan tersebut, praktik yang dijalankan Yayasan Berkah Mukti Raharjo di Sidoarjo membuka gambaran bagaimana program makan bergizi dapat dikelola secara profesional, transparan, dan berorientasi pada mutu.
Melalui perannya sebagai pelaksana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makarya Binangun, yayasan ini telah menyalurkan ribuan porsi makanan bergizi ke berbagai satuan pendidikan, mulai dari TK Roudlotus Sa’adah, TK DWP Janti, TK Persada, TK Anak Ceria, SLB Putra Harapan, SDN Kureksari, MINU Waru 1, hingga MTs Darul Ulum di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya.
Program tersebut tidak hanya menjawab kebutuhan asupan gizi anak-anak, tetapi juga menunjukkan bagaimana tata kelola yang tertib mampu menjaga kualitas layanan publik secara berkelanjutan.
Di balik dapur produksi, aspek gizi menjadi perhatian utama. Ahli Gizi SPPG Makarya Binangun, Jihan Imtiyas, menegaskan bahwa tantangan terbesar program makan bergizi bukan terletak pada ketersediaan bahan pangan, melainkan pada proses pengolahan.
Berdasarkan evaluasi internal, penurunan zat gizi khususnya pada bahan pangan hewani seperti ayam dan daging lebih banyak terjadi saat proses memasak dibandingkan saat bahan diterima.
“Karena itu, dapur pelaksana terus melakukan evaluasi teknik pengolahan. Tujuannya agar makanan yang sampai ke anak-anak tetap memiliki nilai gizi optimal,” ujar Jihan.
Penyesuaian metode memasak, pengaturan waktu pemanasan, hingga teknik penyajian menjadi fokus utama agar kandungan gizi tidak hilang sebelum dikonsumsi.
Dari sisi pengadaan bahan baku, yayasan menegaskan tidak ada ketentuan kaku mengenai lokasi pembelian.
Seluruh proses dikoordinasikan bersama mitra, dengan prinsip utama memprioritaskan bahan pangan dari lingkungan sekitar dapur.
Kebijakan ini dinilai lebih efisien, mudah dikontrol, serta berdampak langsung pada penguatan ekonomi lokal.
Baca Juga: Dalam Peringatan Hakordia, MAKI NTB Siap Gelar Aksi Demo Akbar di Bumi Gora NTB
“Mengambil bahan dari sekitar dapur lebih terkontrol dan segar. Selain itu, roda ekonomi warga juga ikut bergerak,” kata Jihan.
Program ini dijalankan melalui alur kerja yang sistematis dan terdokumentasi dengan rapi.
Penyusunan menu dilakukan secara kolaboratif antara tim dapur dan pengelola yayasan, dengan mempertimbangkan keseimbangan gizi serta harga pasar.
Setelah menu dan harga disepakati, pengelola menyusun Purchase Order (PO) bahan pangan, mulai dari beras, ikan, sayuran, hingga bahan pendukung lainnya.
PO tersebut kemudian diverifikasi oleh tim akuntansi untuk memastikan kesesuaian dengan anggaran.
Baca Juga: Pangdam V/Brawijaya Periksa Kesiapan Satgas Gulbencal Yonzipur 5/ABW untuk Aceh Tengah
Setelah mendapat persetujuan bagian accounting dan kepala SPPG, dokumen pengadaan diajukan kepada mitra dan yayasan untuk proses pembelian.
Meski pembelian dilakukan oleh mitra, seluruh tahapan berada dalam pengawasan ketat sistem administrasi dan keuangan yayasan.
Pendiri Yayasan Berkah Mukti Raharjo, Bambang Kusumarijadi, mengungkapkan bahwa dapur produksi yang digunakan bukanlah bangunan baru.
Dapur tersebut merupakan bangunan lama yang ditata ulang pada bagian interior agar memenuhi standar produksi makanan sehat.
Proses persiapan dimulai sejak September 2025 dan rampung pada pertengahan November 2025, setelah seluruh perizinan dan persetujuan dari BKN diperoleh.
“Secara operasional dapur sebenarnya sudah siap di akhir November, tetapi pencairan dana baru terealisasi di awal Desember. Distribusi makanan perdana resmi dimulai pada 8 Desember 2025,” ujar Bambang.
Selama program berjalan, yayasan secara aktif memantau respons sekolah penerima manfaat. Hingga kini, tidak ditemukan keluhan berarti.
Bahkan, kondisi wadah makanan atau ompreng yang dikembalikan sebagian besar dalam keadaan bersih indikator sederhana namun bermakna bahwa makanan diterima dan dikonsumsi dengan baik oleh para siswa.
Ada pula kisah kecil yang mencerminkan dampak emosional dari program ini. Suatu hari, petugas menemukan uang Rp10.000 di dalam ompreng titipan seorang siswa, yang diduga sebagai ungkapan terima kasih kepada petugas pencuci.
“Kami langsung berkoordinasi dengan guru agar hal seperti itu tidak perlu dilakukan. Semua biaya sudah ditanggung program,” tutur Bambang.
Dari sisi cakupan, program Makan Bergizi Gratis ini menunjukkan perkembangan pesat. Pada tahap awal, distribusi mencakup tujuh sekolah dengan sekitar 1.118 porsi per hari.
Dalam waktu singkat, meningkat menjadi delapan sekolah dengan 1.338 porsi. Yayasan menargetkan 2.000 porsi pada 5 Januari 2026, dan dalam satu hingga dua minggu berikutnya kapasitas diproyeksikan meningkat hingga 3.000 porsi per hari.
Untuk menopang peningkatan skala tersebut, pengelola tengah mempersiapkan berbagai sertifikasi keamanan pangan, termasuk sertifikasi chef dan sertifikasi sel melalui dinas terkait.
Kepercayaan pemerintah kepada Yayasan Berkah Mukti Raharjo menjadi penguat langkah mereka dalam memperluas jangkauan layanan.
Baca Juga: UPTD SMPN 1 Arosbaya Gelar Gebyar Pentas Seni Akhir Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2025/2026
“Bagi kami, ini bukan sekadar program, tapi amanah,” kata Bambang.
Motivasinya sederhana namun fundamental: berkontribusi nyata bagi masa depan anak-anak Indonesia. “Tujuan akhirnya anak-anak Indonesia sehat. Kita ingin kualitas anak-anak kita setara, paling tidak di level Asia.”
Ia mencontohkan kondisi atlet muda Indonesia yang kerap kehabisan stamina akibat asupan gizi yang kurang memadai, berbeda dengan anak-anak di Eropa yang sejak dini terbiasa mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Menurutnya, pembenahan gizi harus dimulai sejak usia sekolah.
Dari aspek keuangan, yayasan menegaskan komitmen penuh terhadap transparansi. Seluruh pengeluaran dicatat berdasarkan nota asli, dengan verifikasi langsung atas keaslian bukti transaksi.
Hingga kini, tidak ditemukan indikasi mark up harga. Mitra pelaksana disebut sangat kooperatif, bahkan aktif membantu ketika terjadi kendala administrasi.
Pencatatan keuangan dilakukan setiap hari oleh tim akuntansi, dengan pengeluaran dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama: bahan baku, operasional, serta insentif atau fasilitas mitra.
Dari ketiganya, bahan baku dan operasional menjadi komponen terbesar. Melalui pengecekan rutin harian, dua harian, hingga mingguan yayasan memastikan seluruh proses dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Baca Juga: Anggaran Acara Bakesbangpol Jatim Dipersoalkan, MAKI Nilai Kinerja Menyimpang dari Tupoksi
Dengan tata kelola yang transparan, pengawasan berlapis, dan komitmen kuat menjaga mutu gizi, Program Makan Bergizi Gratis di Sidoarjo ini diharapkan tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga menjadi model nasional.
Sebuah bukti bahwa dari dapur sederhana, masa depan generasi bangsa dapat dibangun dengan integritas, kepedulian, dan tanggung jawab. (Bgn)***
Ayunan Nurani dari Bukit Darmo Golf: Gobar Aku Cinta Papua Menyatukan Golf, Solidaritas, dan Perjuangan Keadilan Sosial
WARTAPENASATUJATIM | Surabaya – Perhelatan Golf Bareng (Gobar) Golf Basodara di Bukit Darmo Golf Surabaya, kembali menemukan maknanya yang lebih hakiki. Bukan semata soal skor, birdie, atau gengsi, melainkan tentang kepedulian dan keberpihakan. Jumat, 19 Desember 2025, ajang Golf Bareng (Gobar) Aku Cinta Papua akan kembali digelar sebagai agenda golf tahunan, menghadirkan perpaduan elegan antara silaturahmi, olahraga, dan aksi nyata membela kaum yang kerap tak terdengar suaranya.
Gobar Aku Cinta Papua tahun ini tampil dengan misi yang lebih kuat dan relevan. Turnamen ini bukan sekadar pertemuan komunitas golfer, melainkan charity for legal aid, sebuah gerakan kemanusiaan untuk mendukung LBH Surabaya Justice. Di tengah citra golf yang identik dengan kalangan elite dan eksklusivitas, Gobar hadir membalik stigma: fairway tak hanya menjadi arena kompetisi, tetapi juga jalan menuju keadilan sosial.
Sejak pagi hari, denyut turnamen akan langsung terasa. Tee off dan shotgun dijadwalkan tepat pukul 06.30 WIB, saat embun masih setia menempel di rumput lapangan. Panitia menyiapkan rangkaian kompetisi yang profesional sekaligus atraktif. Hadiah Hole in One menjadi sorotan utama 1 unit mobil Toyota Agya dan uang tunai Rp200 juta insentif bergengsi yang diyakini akan menyedot partisipasi golfer dari Surabaya, Jawa Timur, hingga berbagai daerah di Pulau Jawa.
Namun di balik kemilau hadiah, ruh utama Gobar Aku Cinta Papua justru terletak pada tujuannya. Yuliyanto, SH, MH, Ketua Panitia Golf Basodara, menegaskan bahwa turnamen ini lahir dari kegelisahan panjangnya sebagai praktisi hukum. Selama bertahun-tahun berkecimpung di dunia advokasi, ia menyaksikan langsung bagaimana akses terhadap keadilan masih menjadi barang mahal bagi masyarakat kecil.
“Dua tahun lalu kami menggelar golf di Bukit Darmo Golf Surabaya. Kini kami kembali, masih di BDG, dengan misi charity untuk Perkumpulan Bantuan Hukum Surabaya Justice,” ujar Yuliyanto. Ia menuturkan, semakin banyak masyarakat miskin yang tak mampu berkonsultasi hukum, bahkan sekadar untuk memahami hak-hak dasarnya. Dari realitas itulah, gagasan mendirikan LBH tumbuh dan akhirnya diwujudkan.
LBH Surabaya Justice resmi berdiri pada 10 November 2025, bertepatan dengan Hari Pahlawan sebuah momentum simbolik yang sarat makna. Jika dahulu perjuangan dilakukan dengan bambu runcing, maka hari ini perjuangan berlanjut melalui pena, argumentasi hukum, dan keberanian berdiri di sisi mereka yang lemah di hadapan sistem.
“Kami bersyukur, ada rekan-rekan golfer yang memiliki kepedulian. Mereka menyediakan tempat kantor untuk kami gunakan. Dari situ, sembari berjalan, LBH ini kami bangun,” kata Yuliyanto. Menurutnya, Gobar menjadi jembatan untuk memperkenalkan gerakan ini kepada komunitas golfer yang secara ekonomi lebih mapan, agar turut berkontribusi dalam misi kemanusiaan tersebut.
Bagi Yuliyanto, golf dan kepedulian sosial bukan dua dunia yang bertolak belakang. Justru sebaliknya. “Karena saya hobi golf, maka dari golf pula saya mencurahkan energi dan jejaring saya. Olahraga ini kami arahkan agar memberi manfaat yang lebih luas,” ujarnya.
Model LBH berbasis jejaring ini bukanlah hal baru baginya. Di sejumlah kota tempat ia memiliki kantor seperti Jakarta dan Bali pola serupa pernah diterapkan. Namun seiring dinamika dan kebutuhan, Surabaya dipilih sebagai pusat gerakan baru, dengan Jawa Timur sebagai wilayah pengabdian yang luas, kompleks, dan membutuhkan perhatian serius.
Harapan besar pun disematkan pada Gobar Aku Cinta Papua 2025. Yuliyanto mengajak para golfer, khususnya dari Jawa dan Jawa Timur, untuk turut ambil bagian. “Mari kita meriahkan Golf Bareng (Gobar) pada 19 Desember 2025 di Bukit Darmo Golf Surabaya. Ini bukan sekadar turnamen, ini adalah panggilan nurani,” ucapnya.
Pada akhirnya, Gobar Aku Cinta Papua bukan hanya tentang siapa yang keluar sebagai juara. Ia adalah pernyataan sikap. Bahwa di balik setiap ayunan stik, ada komitmen untuk berbagi. Bahwa dari lapangan golf, solidaritas bisa bergulir jauh, menembus batas sosial, dan menjangkau mereka yang selama ini tersisih dari keadilan.
Di Bukit Darmo Golf Surabaya, 19 Desember 2025, fairway tak hanya mencatat birdie dan eagle. Ia akan merekam jejak solidaritas sebuah ayunan kecil yang diharapkan mampu mengubah hidup banyak orang.
Bagi yang berminat melakukan reservasi turnamen, dapat menghubungi panitia di nomor 0811 482 345. (Bgn)
MAKI Jatim Bongkar Skandal Dana Pendidikan di Jember: Dugaan Pungli PIP, Oknum Kepala SMAN 1 Arjasa Terancam Dilaporkan ke Kejati
WARTAPENASATUJATIM | Jember — Dunia pendidikan Jawa Timur kembali diguncang. Dugaan praktik pungutan liar (pungli) terhadap dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) yang menyasar siswa tidak mampu di SMAN 1 Arjasa, Kabupaten Jember, mencuat ke permukaan dan memicu reaksi keras Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur. Kasus ini dinilai bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan berpotensi menjadi skandal serius yang mencederai hak dasar siswa miskin dan mencoreng integritas institusi pendidikan negeri.
Selama lebih dari sepekan, tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) secara intensif di lapangan. Tim mendatangi langsung para wali murid penerima bantuan PIP yang seharusnya menerima dana sebesar Rp1,8 juta. Namun, dari keterangan yang dihimpun, bantuan tersebut diduga dipotong hingga Rp500 ribu per siswa.
Pengakuan para wali murid menyebutkan, praktik pemotongan dana PIP tersebut telah berlangsung sejak tahun 2022 dan bahkan diduga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Kepada wali murid, pemotongan itu disebut-sebut untuk kepentingan perbaikan sekolah. Namun, hasil pendalaman MAKI Jatim justru mengungkap indikasi penyalahgunaan yang jauh lebih serius.
Berdasarkan temuan investigasi, dana potongan sebesar Rp500 ribu per siswa tersebut diduga mengalir ke kantong pribadi oknum kepala sekolah SMAN 1 Arjasa secara rutin setiap bulan. Dugaan ini diperkuat oleh pengakuan masyarakat yang kemudian diverifikasi dan divalidasi oleh tim Litbang MAKI Jatim.
“Kami pastikan tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim telah mengantongi bukti dan fakta hukum. Potongan dana PIP sebesar Rp500 ribu untuk siswa tidak mampu itu diduga kuat masuk ke kantong pribadi oknum kepala sekolah. Seluruh keterangan saksi telah kami validasi,” tegas Heru MAKI, Ketua MAKI Koorwil Jawa Timur.
Kasus ini menjadi perhatian serius MAKI Jatim karena menyangkut dana negara yang secara khusus diperuntukkan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Menurut MAKI, dugaan praktik pungli ini bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga kejahatan moral yang merampas hak anak-anak untuk mengakses pendidikan secara layak.
Lebih jauh, hasil penelusuran MAKI Jatim mengungkap dugaan lain yang tak kalah menghebohkan. Oknum kepala sekolah tersebut disinyalir juga berperan sebagai makelar jabatan di lingkungan pendidikan Jawa Timur. Ia diduga menawarkan jasa “pengaturan” mutasi kepala sekolah ke sekolah-sekolah favorit, serta memfasilitasi guru yang ingin menduduki jabatan kepala sekolah, dengan imbalan setoran uang.
Dalam praktiknya, oknum tersebut disebut aktif menjalin komunikasi dengan sejumlah guru dan kepala sekolah, menawarkan perpindahan ke sekolah yang lebih besar dan strategis. Dugaan ini semakin menguat dengan indikasi adanya relasi lama antara oknum kepala sekolah tersebut dengan sejumlah petinggi di Dinas Pendidikan Jawa Timur.
Indikasi praktik makelar jabatan tersebut tercermin dari pola mutasi pasca-rotasi di lingkungan Dinas Pendidikan Jawa Timur. Sejumlah kepala sekolah dari SMA negeri di wilayah pinggiran atau jauh dari pusat kota disebut berhasil dimutasi menjadi kepala sekolah di SMA negeri yang berada di jantung Kota Jember. Ironisnya, sebagian mutasi tersebut diduga dilakukan tanpa melalui mekanisme usulan resmi dari Kantor Cabang Dinas (Kacabdin) setempat.
“Atas seluruh temuan ini, MAKI Jatim memastikan dalam waktu dekat akan melaporkan oknum kepala sekolah tersebut ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Berkas laporan hukum sedang kami siapkan dan akan segera kami serahkan. Catat itu,” ujar Heru dengan nada tegas.
Heru menegaskan, langkah hukum yang akan ditempuh MAKI Jatim bersifat final. Pihaknya mengklaim telah mengantongi sedikitnya dua alat bukti yang cukup kuat untuk menjerat oknum tersebut dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
Tak hanya berhenti pada dugaan pungli dana PIP, MAKI Jatim juga tengah memperdalam temuan lain yang tak kalah serius. Tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim masih berada di Kabupaten Jember untuk menajamkan validasi dugaan pemotongan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp100 ribu per siswa, yang dikalikan dengan jumlah siswa SMA dan SMK negeri se-Kabupaten Jember.
Dana BOS tersebut diduga dikumpulkan untuk menutup isu adanya dugaan kasus hukum yang disebut-sebut menjerat para kepala sekolah SMA dan SMK negeri di Jember. Namun, MAKI Jatim menilai isu tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan cenderung direkayasa.
“Kami menemukan indikasi adanya oknum aparat penegak hukum yang diduga meminta potongan dana BOS sebesar Rp100 ribu per siswa, dikalikan jumlah siswa SMA dan SMK negeri se-Kabupaten Jember. Permintaan itu diduga dikabulkan para kepala sekolah. Fakta ini sedang kami dalami dan validasi secara serius,” pungkas Heru.
MAKI Jatim menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh temuan ini hingga tuntas. Organisasi tersebut menilai, pembiaran terhadap praktik semacam ini hanya akan memperparah krisis integritas di dunia pendidikan dan mengorbankan masa depan siswa tidak mampu yang seharusnya dilindungi oleh negara. (Bgn)
PRCONNECT 2025: Himpunan Humas Hotel (H3) Surabaya Sebuah Wadah Kolaborasi dan Solidaritas Bagi Para Profesional Humas Perhotelan
WARTAPENASATUJATIM | Surabaya Metropolitan – Bertempat di Rhythm Lounge & Bar, Grand Whiz Hotel Praxis – Surabaya, hari Jumat (12/12/2025) lalu Himpunan Humas Hotel Surabaya (H3 Surabaya) menggelar acara PRCONNECT: Networking – The Shortcut to Bigger Opportunities.
Acara ini bertujuan untuk mempertemukan para profesional humas perhotelan, media, dan influencer untuk berbagi pengalaman, memperluas jaringan, dan membuka peluang kolaborasi.
Acara yang dihadiri oleh sekitar 30 orang anggota H3 Surabaya, termasuk para marcomm dan humas berbagai hotel di Surabaya. Tujuan utama mereka berkumpul adalah untuk saling mengenal, belajar, dan memperluas jangkauan kolaborasi diantara mereka.
Acara dibuka dengan sambutan oleh Marlene Danusutedjo, Advisory Board Member of H3 Indonesia, dan Yulia Maria selaku Chairwoman H3 Indonesia.
Salah satu agenda dalam acara ini adalah dilakukan pengukuhan Komite H3 Surabaya untuk periode masa bakti 2025-2027.
Dalam sambutannya, Kus Andi selaku Ketua Komite H3 Surabaya menyampaikan bahwa acara ini bertujuan untuk memperkuat peran humas perhotelan di Surabaya dan diharapkan terbentuklah sebuah kolaborasi yang baik bagi perkembangan industri perhotelan.
Dalam acara ini juga dibahas sebuah gerakan solidaritas sosial yang memberikan dukungan akan sebuah inisiatif “Buka Donasi untuk Sumatera”, sebuah gerakan kemanusiaan yang diinisiasi para Jurnalis Surabaya. Dana yang terkumpul akan disalurkan langsung ke wilayah terdampak melalui platform kemanusiaan U Save Children (USC).
Dengan terselenggaranya PRCONNECT 2025 ini, H3 Surabaya kembali menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan program dan kegiatan yang memperkuat kompetensi, jejaring, dan kolaborasi para profesional humas perhotelan. (Houget)***
Pangdam V/Brawijaya Periksa Kesiapan Satgas Gulbencal Yonzipur 5/ABW untuk Aceh Tengah
WARTAPENASATUJATIM | MALANG – Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Rudy Saladin, M.A. memeriksa langsung kesiapan personel dan materil Satgas Gulbencal Yonzipur 5/ABW. Kegiatan ini menarik perhatian karena melibatkan 350 personel pimpinan pejabat tinggi Kodam V/Brw. “Satgas ini amanah luar biasa untuk bantu saudara di Aceh Tengah pasca bencana,” tegas Pangdam V/Brawijaya.
Pemeriksaan berlangsung Senin, 15 Desember 2025, di Mako Yonzipur 5/ABW, Jl. Saptamarga No. 1, Panggungrejo, Kepanjen, Kabupaten Malang. Hadir Kolonel Inf Kohir (Danrem 083/BDJ), Kolonel Czi Rielman N. Yudha Trianandha (Aslog Kasdam V/Brawijaya), Kolonel Czi Rinaldo Rusdy (Kazidam V/Brawijaya), dan pejabat lainnya termasuk Bpk. Isa Anshari (BPBD Kab. Malang).
Susunan Satgas Gulbencal berjumlah 310 personel dari Kesdam, Yonif 512/QY, Komlekdam, Bekangdam, Paldam, Yonarmed 8/UY, dan Yonzipur 5/ABW. Pangdam V/Brawijaya menegaskan seluruh unsur BP berada dalam satu komando, dipimpin Dansatgas Danyonzipur 5/ABW, Letkol Czi Wahyu Wuhono Widhi Nugroho.
Materil meliputi 1 Ran Hilux, 1 truk angkut velbed-tenda, 1 truk almatzi dengan penjernih air portable dan genset 5-50 KVA, 1 truk toolkit-alkom-BBM, 3 SPM, excavator CAT 320, PC 135, dozer D65, backhoe loader, transporter, crane Kato 130R, dump truck, truk RO, truk tangki solar.
Pangdam V/Brawijaya memberikan pengarahan tegas. Satgas di bawah komando Danyonzipur 5/ABW, tugas mulia bantu Aceh Tengah seperti Sumbar-Sumut. Tekankan amanah, pengalaman prajurit muda, taati perintah, jaga solidaritas, koordinasi BNPB, utamakan keamanan serpas Malang-Surabaya-Lhokseumawe, hindari pelanggaran hukum.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh personel Satgas Gulbencal Yonzipur 5/ABW dapat menjalankan tugas dengan optimal, profesional, dan penuh tanggung jawab, sebagai wujud nyata pengabdian prajurit TNI AD terhadap kemanusiaan dan negara. (Bgn)
Dalam Peringatan Hakordia, MAKI NTB Siap Gelar Aksi Demo Akbar di Bumi Gora NTB
WARTAPENASATUJATIM | NTB – Dinas Pendidikan NTB dan beberapa OPD di lingkungan Pemprov NTB serta Kantor Gubernur NTB dipastikan akan menjadi lokasi sasaran Aksi.
Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2025 yang jatuh pada tanggal 9 Desember 2025 akan menjadi hari bersejarah bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Dipastikan MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) Koorwil Provinsi NTB akan menggelar aksi demo akbar untuk memperingati Hakordia.
Aksi demo akbar saat ini sedang dalam masa persiapan internal MAKI NTB mengingat jumlah peserta aksi demo akbar sementara sudah diperkirakan hampir 500 lebih peserta, baik dari pengurus dan anggota MAKI NTB maupun dari simpatisan.
Aksi Demo Akbar ini akan mengangkat tema “sudah waktunya untuk tidak korupsi, waktunya ingat MATI” dimana narasi tema diatas diharapkan akan menjadi momentum munculnya kesadaran tinggi untuk menghilangkan perilaku koruptif terutama bagi Abdi Negara.
Dalam pernyataan sementara,Heru MAKI, Koordinator MAKI NTB menyampaikan bahwa pastinya kantor Gubernur NTB dan kantor Dinas Pendidikan dan kebudayaan NTB akan menjadi sasaran lokasi utama pada giat aksi demo akbar tersebut.
Selain itu, dipastikan juga ada beberapa OPD yang akan disasar MAKI NTB sesuai dengan hasil temuan tim Litbang dan investigasi MAKI NTB berkenaan dengan dugaan perilaku koruptif pada OPD Pemprov NTB tersebut.
Saya pastikan aksi demo akbar yang persiapannya sudah hampir 70% ini akan menyasar pada beberapa kantor OPD Pemprov NTB, Dikbud NTB serta kantor Gubernur NTB,” jelas Heru MAKI NTB.
Heru MAKI NTB juga memastikan bahwa perlengkapan untuk Aksi demo akbar seperti kaos MAKI NTB sementara sesuai info sudah dalam perjalanan ke Mataram NTB.
Dalam giat Aksi Demo Akbar tersebut, MAKI NTB juga akan membagikan celengan MAKI NTB atau tabung pekak sebagai simbol narasi “apabila mau kaya, raihlah kekayaan itu dengan giat menabung, bukan dengan melakukan Korupsi”.
Selain itu, MAKI NTB akan membagikan sticker perjuangan MAKI NTB dan akan menggelar juga Aksi DEKLARASI ANTI BULLYING yang akan dilaksanakan berbarengan dengan giat aksi demo akbar MAKI NTB.
Yang pasti, aksi demo akbar MAKI NTB dan ragam kegiatan yang menyertainya akan menjadi Mega Aksi Akbar terbesar yang pernah terjadi di Bumi Gora NTB dengan daya tekan yang sangat luar biasa,” ungkap Heru MAKI NTB.
Heru MAKI NTB juga memastikan bahwa tim hukum MAKI NTB juga sudah mempersiapkan berkas pelaporan hukum MAKI NTB untuk Dikbud NTB dan beberapa OPD Pemprov NTB, dimana berkas pelaporan hukum tersebut akan diserahkan kepada Kantor Kejati NTB pada saat aksi demo akbar. (Bgn)
DPC HIPAKAD Kota Surabaya Gelar Sosialisasi Pencegahan Narkoba di SMP Kartika IV-10 Surabaya
WARTAPENASATUJATIM | Surabaya Metropolitan – Hari Kamis (11/ 12/ 2025) Dewan Pengurus Cabang (DPC) Himpunan Putra Putri Keluarga Angkatan Darat (HIPAKAD) Surabaya menggelar sosialisasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di SMP Kartika IV-10 Surabaya.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang bahaya narkotika dan dampaknya terhadap masa depan mereka.
DPC HIPAKAD Kota Surabaya berkomitmen untuk terus menerus melakukan sosialisasi P4GN sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap Asta Cita Presiden RI, dimana pada poin Cita ke-7 disebutkan negara memerangi dan memberantas segala bentuk narkoba demi masa depan anak bangsa.
Sebagai langkah awal, DPC HIPAKAD Kota Surabaya telah melakukan Pendidikan Dasar di BNNK Kota Surabaya dan melakukan Perjanjian Kerja Sama dalam sosialisasi P4GN di sekolah sekolah, yang pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
Dalam sambutannya, Purwanityas, selaku Kepala Sekolah SMP Kartika IV-10 Surabaya, menyampaikan apresiasi atas kehadiran HIPAKAD dan menekankan pentingnya edukasi tentang bahaya narkotika.
“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada bapak ibu dari HIPAKAD atas kepedulian dan silaturahminya. Ini baru pertama kalinya, dan kami sangat bersyukur,” ujarnya.
Dalam kegiatan sosialisasi P4GN di SMP Kartika IV-10, dihadirkan narasumber yang berkompeten, diantaranya Thoriq dari BNNK Kota Surabaya yang memaparkan tentang bahaya narkoba dan dampak hukum, dan Anneke yang membahas tentang rehabilitasi bagi korban narkoba.
Sedangkan Aditya Prayoga dari HIPAKAD membawakan simulasi praktis tentang cara menolak ajakan narkoba.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut dua orang mahasiswa dari Unesa yang sedang melakukan Kerja Magang di BNNK serta Adi Mata Empat dan Ary Wibawa dari DPC HIPAKAD Kota Surabaya.
Ketua DPC HIPAKAD Surabaya, Agung Wicaksono, SE., menekankan bahwa gerakan ini adalah bentuk dukungan nyata terhadap pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
“Pada tahun 2045 nanti, kami sudah tua. Penerusnya adalah kalian, para siswa yang ada di SMP ini. Jadi, cita-cita tersebut janganlah dirusak karena narkoba,” tegas Agung.
Acara ditutup dengan pembagian souvenir dari PT Radiant Sentral Nutrindo untuk siswa yang aktif dalam acara tersebut, dan dilanjutkan dengan pembacaan deklarasi tolak narkoba yang dipandu langsung oleh Agung Wicaksono, sebagai komitmen bersama untuk menjaga generasi muda yang bersih dan berprestasi. (Houget)***
MAKI Jatim Siap Demo Akbar Jilid II Bidik OPD “Zona Merah” Korupsi
WARTAPENASATUJATIM | Surabaya — Massa Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur memastikan akan kembali menggelar aksi demo akbar lanjutan bertajuk Jilid II dalam waktu dekat. Aksi ini menjadi kelanjutan dari demonstrasi besar sebelumnya, dengan strategi dan sasaran yang diperluas guna menjangkau organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum tersentuh pada aksi terdahulu.
Keputusan tersebut diambil dalam rapat internal seluruh pengurus MAKI Jatim yang digelar pada Jumat sore (12/12). Dalam rapat itu, disepakati bahwa aksi lanjutan akan tetap melibatkan massa dalam jumlah besar, meski tanpa penggunaan truk trailer 40 feet seperti pada demonstrasi sebelumnya.
Berbeda dari aksi perdana, demo akbar jilid II akan menggunakan kendaraan komando jenis double cabin yang dinilai lebih fleksibel dan efektif untuk menjangkau sejumlah kantor OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang sebelumnya tak terakses akibat keterbatasan jalur.
Jumlah peserta aksi diperkirakan tetap berada pada kisaran 700 hingga 800 orang, bahkan berpotensi meningkat. MAKI Jatim mencatat, banyak pengurus, anggota, serta simpatisan dari luar Surabaya yang belum sempat bergabung pada aksi sebelumnya dan telah menyatakan kesiapan untuk turun dalam aksi lanjutan ini.
Sejumlah OPD dipastikan menjadi sasaran aksi, di antaranya Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jatim, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim, BPBD Jatim, Dinas PU Sumber Daya Air, Badan Kesbangpol Jatim, Dinas Pendidikan Jatim, serta beberapa OPD lainnya.
Koordinator MAKI Jatim, Heru, menegaskan bahwa demo akbar jilid II akan mengusung materi yang lebih variatif dan berbasis data. Seluruh isu yang diangkat, kata dia, merupakan dugaan tindak pidana korupsi yang telah melalui proses pengumpulan dan validasi oleh tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim.
“Ini bukan tudingan kosong. Semua yang kami suarakan berbasis temuan data valid dan sah secara hukum,” ujar Heru, Jumat (12/12).
Menurut Heru, persiapan aksi saat ini telah mencapai sekitar 80 persen. Tahapan berikutnya adalah pengiriman surat pemberitahuan resmi kepada Kapolda Jawa Timur dan Kapolrestabes Surabaya, sekaligus finalisasi validasi jumlah peserta dari MAKI daerah.
Ia memastikan, meski mengusung konsep yang relatif sama, aksi jilid II akan lebih menekankan optimalisasi tekanan publik terhadap OPD yang menjadi sasaran, dengan kekuatan massa yang diyakini lebih besar dibandingkan aksi sebelumnya.
“Daya tekan akan kami maksimalkan. Basisnya jelas: jumlah massa dan substansi data,” tegasnya.
Dalam momentum peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, MAKI Jatim menegaskan komitmennya untuk menyampaikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terkait dugaan penyimpangan tata kelola anggaran tahun 2025 di lingkungan Pemprov Jatim.
Heru memastikan, OPD yang menjadi target aksi merupakan instansi dengan “catatan merah” dugaan korupsi berdasarkan hasil investigasi internal MAKI Jatim.
“Prinsipnya jelas, MAKI Jatim tidak pernah main-main. Kami akan datangi Anda. Catat itu,” pungkas Heru. (Bgn)
Anggaran Acara Bakesbangpol Jatim Dipersoalkan, MAKI Nilai Kinerja Menyimpang dari Tupoksi
WARTAPENASATUJATIM | Surabaya, Sabtu (13 Desember 2025) —
Pengelolaan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jawa Timur kembali menuai sorotan. Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Provinsi Jawa Timur, Heru, menyampaikan kritik keras terhadap penggunaan anggaran lembaga tersebut yang dinilai menyimpang dari tugas pokok dan fungsi utamanya.Heru menyoroti adanya anggaran lebih dari Rp6 miliar yang bersumber dari APBD I Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan digunakan Bakesbangpol Jatim hanya untuk pengadaan jasa penyelenggaraan acara.
Menurutnya, pola penggunaan anggaran tersebut membuat Bakesbangpol Jatim terkesan lebih berperan sebagai Event Organizer (EO) ketimbang lembaga strategis yang bertugas menjaga integritas, ideologi, dan kesatuan bangsa.
“Anggaran sebesar itu hanya untuk jasa penyelenggaraan acara, sementara kegiatan-kegiatan seremonial penting sudah memiliki anggaran tersendiri. Ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah Bakesbangpol masih berjalan sesuai tupoksinya,” ujar Heru.
Ia menegaskan, anggaran Rp6 miliar tersebut berada di luar alokasi untuk peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Hari Veteran Nasional, Hari Lahir Pancasila, Hari Kebangkitan Nasional, serta kebutuhan Tim Paskibraka. Kondisi ini dinilai tidak wajar dan perlu diklarifikasi secara terbuka kepada publik.
Lebih lanjut, Heru mengungkapkan bahwa MAKI Jatim telah memantau pelaksanaan berbagai kegiatan Bakesbangpol sepanjang tahun 2025.
Dari hasil pemantauan tersebut, pihaknya menemukan indikasi adanya manipulasi dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan.
“Dari hasil pengamatan kami, terdapat dugaan rekayasa laporan kegiatan. Karena itu, kami akan menempuh jalur resmi dengan mengajukan Surat Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Publik Jawa Timur agar seluruh LPJ pengadaan jasa acara dengan anggaran Rp6 miliar tersebut dibuka secara transparan,” tegasnya.
Sebagai bentuk kritik simbolik, Heru juga mengusulkan agar papan nama kantor Bakesbangpol Jatim diganti menjadi “Kantor EO Jatim”.
Menurutnya, usulan tersebut mencerminkan realitas kegiatan Bakesbangpol selama satu tahun terakhir yang lebih didominasi oleh penyelenggaraan acara.
Tidak hanya sebatas wacana, MAKI Jatim juga merencanakan aksi demonstrasi dalam waktu dekat di kantor Bakesbangpol Jatim.
Dalam aksi tersebut, massa berencana menutup papan nama kantor Bakesbangpol dan menggantinya dengan papan nama “Kantor EO Jatim” sebagai bentuk protes.
“Kami akan tetap melanjutkan aksi ini. Kendala teknis kemarin sudah kami evaluasi, dan ke depan kami akan menggunakan armada yang lebih kecil agar bisa menjangkau lokasi kantor OPD,” kata Heru.
Heru menegaskan, MAKI Jatim berkomitmen untuk terus mengawal penggunaan anggaran publik di Jawa Timur.
Ia memastikan pihaknya tidak akan berhenti mendorong transparansi dan akuntabilitas demi mencegah penyalahgunaan dana negara.
“Anggaran publik harus digunakan sesuai peruntukannya dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” pungkasnya. (Bgn)
Anggaran Rp17,5 Miliar Disbudpar Jatim Jadi Sorotan, MAKI Pastikan Laporan ke Kejati
WARTAPENASATUJATIM | Surabaya, Sabtu (13 Desember 2025) —
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Provinsi Jawa Timur kembali mengangkat isu dugaan penyimpangan anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.Fokus sorotan kali ini mengarah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim yang diduga bermasalah dalam pengelolaan anggaran jasa penyelenggaraan acara sepanjang tahun 2025.
Ketua MAKI Koorwil Jatim, Heru Satriyo, mengungkapkan bahwa hasil penelusuran Tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim menemukan alokasi anggaran hampir Rp17,5 miliar dari APBD I Pemprov Jatim yang digunakan khusus untuk kegiatan jasa penyelenggaraan acara.
Nilai tersebut dinilai terlalu besar dan rawan disalahgunakan apabila tidak dibarengi pengawasan dan transparansi yang ketat.
Menurut Heru, tim Litbang MAKI Jatim telah melakukan kajian menyeluruh terhadap struktur anggaran, sekaligus meneliti Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari berbagai kegiatan yang diselenggarakan Disbudpar Jatim selama tahun anggaran berjalan. Dari kajian tersebut, muncul indikasi kuat adanya penyimpangan dalam sejumlah kegiatan.
“Hingga penutupan tahun anggaran APBD dan PAPBD I Pemprov Jatim, kami menemukan sedikitnya tiga event Disbudpar Jatim yang mengarah pada dugaan praktik koruptif,” ujar Heru.
Meski demikian, MAKI Jatim memilih belum membeberkan secara terbuka nama maupun detail kegiatan yang dimaksud.
Heru menegaskan bahwa seluruh temuan tersebut telah masuk dalam materi pelaporan hukum dan akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
“Seluruh berkas laporan kami siapkan secara lengkap dan berbasis data. Setelah resmi kami serahkan ke Kejati Jatim, barulah hasilnya akan kami sampaikan ke publik,” tegasnya.
Heru menjelaskan, keputusan menahan informasi ini diambil untuk mencegah kemungkinan adanya perubahan atau manipulasi laporan pertanggungjawaban oleh pihak internal Disbudpar Jatim.
Menurutnya, membuka data sebelum proses hukum berjalan justru berpotensi menghilangkan jejak penyimpangan yang telah teridentifikasi.
Dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025, MAKI Jatim memastikan Disbudpar Jatim akan menjadi salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jatim yang dilaporkan secara resmi ke aparat penegak hukum.
Terkait kepemimpinan Disbudpar Jatim, Heru mengakui adanya perubahan positif dalam tata kelola anggaran sejak dinas tersebut dipimpin oleh Evi. Namun demikian, ia menilai masih terdapat celah yang dimanfaatkan oleh oknum tertentu.
“Masih ada indikasi oknum yang mempertahankan pola lama dengan menggunakan penyelenggara acara tertentu secara berulang dan diduga melakukan praktik cash back atau gratifikasi. Ini terjadi karena lemahnya verifikasi terhadap rekam jejak penyelenggara kegiatan,” ungkap Heru.
Saat ini, seluruh temuan Tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim telah diserahkan ke bidang hukum MAKI untuk dilakukan finalisasi berkas pelaporan berdasarkan fakta dan data yang telah dikompilasi.
Heru memastikan bahwa pelaporan resmi ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur merupakan keputusan final organisasi.
“Insya Allah, dalam satu minggu ke depan laporan tersebut akan kami sampaikan secara resmi ke Kejati Jatim,” pungkasnya. (Bgn)
