Kriminal
Kapolda Jatim Buru Dalang Demo Anarkis, 997 Perusuh Diamankan
WARTAPENASATUJATIM | Surabaya – Ratusan perusuh yang terlibat dalam aksi demo anarkis di berbagai wilayah Jawa Timur akhirnya berhasil ditangkap. Kini, Polda Jatim tengah memburu sosok dalang serta pihak yang diduga menjadi pendana di balik kerusuhan tersebut.
Kapolda Jatim, Irjen Pol Nanang Avianto, menegaskan bahwa pihaknya terus bekerja keras untuk mengungkap aktor intelektual di balik rentetan aksi rusuh yang pecah serentak di berbagai daerah.
“Dari semua yang kami proses akan kami dalami, dari situ kita cluster dari masing-masing perbuatan, lalu kami analisa dan evaluasi. Ini (aksi berakhir rusuh) kan serentak di Indonesia, berawal dari Jakarta lalu menyebar, kelihatan sekali ada yang menggerakkan,” ujar Nanang saat konferensi pers di Gedung Bidang Humas Polda Jatim, Kamis (18/9/2025).
Ia menegaskan penyelidikan masih membutuhkan bukti valid sebelum mengumumkan siapa pihak yang mengatur aksi tersebut. “Kami perlu pembuktian-pembuktian yang valid, kami akan terus bekerja dan bekerja untuk mengungkap,” tambahnya.
Aksi Demo Mahasiswa Disusupi Kelompok Anarko
Kapolda Jatim mencontohkan kasus unjuk rasa mahasiswa di depan Polrestabes Surabaya pada 30 Agustus 2025 lalu. Menurutnya, aksi mahasiswa sebenarnya berlangsung damai dan tertib. Namun, situasi berubah ketika kelompok anarko menyusup dan memprovokasi kericuhan.
“Seperti saat di depan Polrestabes Surabaya, adik-adik mahasiswa melakukan penyampaian pendapat depan Polres, lalu disusupi anarko, mereka melempari kemudian kami melindungi adik-adik mahasiswa. Saya yakin sebagai calon intelektual mereka memiliki aturan-aturan dalam penyampaian pendapat,” jelas Nanang.
Ia menambahkan, pihak kepolisian berusaha memastikan mahasiswa tidak menjadi korban tunggangan kelompok-kelompok tak bertanggung jawab.
“Mereka akhirnya diserang anarko dan dapat diselamatkan, kami tidak ingin mereka ditunggangi oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab, termasuk aksi dari ojek online, untung saja semua saling mengingatkan,” sambungnya.
997 Perusuh Ditahan, Didominasi Anak-Anak dan Gang Motor
Hingga kini, Polda Jatim mencatat sebanyak 997 orang telah ditahan akibat kerusuhan di akhir Agustus. Mayoritas dari mereka masih berusia belia dan mengaku hanya ikut-ikutan.
“Rata-rata (perusuh) di bawah umur karena ikut-ikutan, kemudian muncul gang-gang motor seperti mencari jati diri. Kalau kita lihat mereka gampang terprovokasi karena belum menemukan figur dalam kelompok itu, lalu dalam ponselnya ada daya tarik untuk melakukan kegiatan itu dan tidak ada yang mengingatkan,” beber Nanang.
Pihak kepolisian juga menegaskan bahwa data lengkap mengenai latar belakang usia, pendidikan, hingga pekerjaan para pelaku sudah terdokumentasi di Ditreskrimum Polda Jatim. “Jejak digital tidak akan pernah hilang. Dari jenis usia, latar belakang pendidikan, pekerjaan, semua progresnya ada dalam pendataan,” imbuhnya.
Di akhir pernyataannya, Irjen Nanang Avianto mengajak masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi isu-isu yang berpotensi memicu kerusuhan. Ia menekankan pentingnya partisipasi publik dalam menjaga stabilitas keamanan di Jawa Timur.
“Kepada masyarakat, apabila ada informasi yang penting segera disampaikan dan jangan ragu-ragu. Tujuan kita sama, jangan sampai harkamtibmas terganggu. Semoga bisa terungkap pelaku-pelaku yang mendesain bahkan yang mendanai kegiatan ini,” tandasnya.*** (Bgn)
Jurnalis: Bambang Gunawan
Diduga Inisial A/R inilah yang Memainkan Potongan Hibah Dana Pemerintah Provinsi Jawa Timur Untuk Masjid dan Pondok Pesantren
WARTAPENASATUJATIM | Surabaya – Dana Hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang turun untuk kepentingan Masjid dan Pondok Pesantren di wilayah Jawa Timur ditengarai menjadi ajang “bancakan” para oknum yang mengiringi turunnya dana hibah Pemprov Jatim tersebut.
Hal ini terungkap dengan jelas ketika tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim turun melakukan Pengumpulan Bahan Keterangan (Pulbaket) internal ke beberapa Masjid dan Pondok Pesantren terutama di wilayah Madura, persisnya di Sumenep Madura Jawa Timur.
Sesuai dengan pengakuan beberapa pengurus Masjid dan Lembaga Pondok Pesantren, diketahui bahwa dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diberikan kepada Masjid dan Pondok pesantren di wilayah Sumenep Madura Jawa Timur, di tahun 2023 mereka menerima bantuan anggaran dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur sampai ratusan juta rupiah.
Timbul permasalahan ketika Dana hibah tersebut dicairkan, datanglah oknum inisial UBD dari Sumenep yang mengaku sebagai orang yang membantu mereka untuk mendapatkan dana hibah tersebut dan mereka diminta menyerahkan 30 – 50% dari total pencairan tersebut untuk diserahkan kepada UBD dan apabila tidak menyerahkan dana potongan tersebut , para pengurus Masjid dan Pondok Pesantren di wilayah Kabupaten Sumenep diancam tidak akan pernah lagi menerima dana hibah untuk tahun-tahun berikutnya.
Potongan dana hibah sebesar 30 – 50% dari total pencairan dana hibah yang turun ke Masjid dan Pondok Pesantren tersebut disalurkan inisial UBD kepada inisial FR di Pamekasan, sebelum akhirnya mengalir kepada oknum inisial A/R di Surabaya.
Dalam penelusuran yang sangat mendalam selanjutnya dari tim Litbang dan Investjgasi MAKI Jatim, inisial A/R tersebut ditengarai sebagai orang yang memang sangat dekat dengan penguasa di Jawa Timur, sehingga mereka dirasa bebas memainkan perannya termasuk dugaan menerima uang Cash back dari inisial FR di Pamekasan.
Ditengarai juga, bukan hanya diduga memaksa dan meminta fee sebesar 30 – 50% dari total pencairan dana hibah yang masuk, para oknum tersebut juga mengarahkan kepada pihak penerima hibah, bahwa untuk pekerjaan sesuai proposal pembangunan yang ada, harus dikerjakan oleh CV atau kontraktor pelaksana yang diduga telah disiapkan oleh oknum tersebut.
Dari hasil penelusuran yang telah dilakukan Tim Litbang dan investigasi MAKI Jatim, Alhamdulillah telah berhasil mengantongi sejumlah fakta hukum yang layak untuk menjadi materi pelaporan hukum dalam persiapan berkas pelaporan yang akan dilakukan MAKI Jatim kepada KPK.
“Setelah berkeliling hampir seminggu di wilayah Sumenep dan Madura, tim Litbang dan investigasi MAKI Jatim sekarang mulai bergerak menyisir beberapa Masjid dan Pondok Pesantren di wilayah Jawa Timur bagian Timur, dan saya dengar, praktik dugaan setor fee potongan dana hibah Pemprov Jatim tersebut ternyata terjadi juga dengan sistem yang sama,” ungkap Heru MAKI, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koorwil Provinsi Jawa Timur dan Indonesia Bagian Timur.
Heru MAKI menyampaikan bahwa proses pulbaket internal dari tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim sekarang masih berjalan sampai beberapa pekan ke depan dikarenakan ada potensi bahwa kuat dugaan besaran fee potongan dana hibah yang dinikmati oleh segelintir orang tersebut masuk dalam kategori “Mega Korupsi”.
Dalam penegasannya, Heru MAKI menyampaikan dengan tegas bahwa sesuai hasil penelusuran tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim, praktik dugaan korupsi berbasis Cash back atau fee proyek dari pencairan dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang masuk ke Masjid dan Pondok Pesantren tersebut TIDAK ADA KORELASI ATAU HUBUNGANNYA DENGAN IBUNDA GUBERNUR JAWA TIMUR.
“Ini harus menjadi catatan bahwa Ibunda Gubernur Jawa Timur sama sekali tidak mengetahui praktik dugaan korupsi tersebut dan tidak juga ada satu SEN PUN dari dana fee proyek 30 – 50% tersebut yang diketahui atau masuk ke Ibunda Gubernur Jawa Timur, MOHON INI DIGARIS BAWAHI,” tegas Heru MAKI kepada kontributor media.
Heru MAKI menambahkan bahwa keberadaan inisial A/R yang diduga menjadi aktor utama dalam penerimaan fee proyek berbasis dana hibah yang turun ke Pondok Pesantren tersebut tidak ada hubungan kejadian atau irisannya sama sekali dengan Ibunda Gubernur Jawa Timur, terutama dalam hal dugaan “SETORAN”.
Tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim juga sedang “menunggu” aksi dari sang aktor, berkaitan dengan aliran dan ke siapa saja yang diduga akan menerima fee proyek tersebut setelah diserahkan FR ke A/R.*** (Bgn)
Jurnalis: Bambang Gunawan
Harmoni Tambun Bungai: Sinergi Kapolda, Pangdam, dan Gubernur dalam Menjaga Kedamaian Kalimantan Tengah
Palangka Raya, Wartapenasatu.com – Di jantung Kalimantan Tengah, sebuah sinergi erat terjalin antara Kapolda Kalteng, Pangdam XXII/Tambun Bungai, dan Gubernur, menandai komitmen bersama untuk menjaga kedamaian dan stabilitas wilayah. Irjen Pol Iwan Kurniawan, S.I.K., M.Si., Kapolda Kalteng, dengan hangat menyambut kunjungan Mayjen TNI Zainul Arifin, Pangdam XXII/Tambun Bungai, beserta Gubernur H. Agustiar Sabran, di Mapolda Kalteng, Jl. Tjilik Riwut Km.1, Kota Palangka Raya, pada Rabu, 17 September 2025.
Kunjungan ini bukan sekadar seremonial, melainkan sebuah manifestasi nyata dari soliditas yang terjalin antara TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah. Kebersamaan yang terpancar dalam penyambutan tersebut mencerminkan kesadaran akan pentingnya kerja sama lintas sektoral dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan dan pembangunan di Kalimantan Tengah.
Diskusi santai yang berlangsung di Lobi Mapolda menjadi wadah untuk bertukar pikiran, berbagi informasi, dan merumuskan strategi bersama dalam menjaga kondusivitas wilayah. Suasana yang akrab dan penuh kehangatan menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif menjadi kunci utama dalam membangun sinergi yang kokoh.
Kapolda Kalteng, Irjen Pol Iwan Kurniawan, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kunjungan Pangdam XXII/Tambun Bungai dan Gubernur. Ia menekankan bahwa kunjungan ini menjadi momentum penting untuk mempererat tali silaturahmi dan memperkuat soliditas antara TNI, Polri, dan pemerintah.
“Saya berharap kunjungan ini menjadi momentum memperkuat soliditas dan silaturahmi TNI, Polri bersama pemerintah, sebagai upaya mewujudkan kamtibmas yang kondusif,” ujar Kapolda dengan penuh semangat. Pernyataan ini mencerminkan komitmen yang kuat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat Kalimantan Tengah.
Irjen Iwan juga menyoroti bahwa kunjungan ini merupakan bukti nyata sinergi yang telah terjalin dengan baik selama ini. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini bukan hanya sekadar forum silaturahmi, tetapi juga sarana untuk memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mendukung pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah.
“Saya juga sangat berterima kasih atas kerja sama yang luar biasa bersama Pangdam dan Gubernur. Kami merasakan Polda Kalteng banyak dibantu beliau beserta jajaran, baik di Palangka Raya maupun di seluruh kabupaten dan kota. Semua ini demi menciptakan situasi Kalteng yang aman dan kondusif,” imbuhnya dengan rasa syukur.
Pangdam XXII/Tambun Bungai, Mayjen TNI Zainul Arifin, dalam kesempatan yang sama, menegaskan pentingnya kebersamaan dalam menjaga kedamaian di Bumi Tambun Bungai. Ia menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terjalin dengan baik antara TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah.
“Terima kasih, dengan sinergi dan harapan pasti akan sejalan. Bersama-sama kita akan membangun Kalimantan Tengah dengan damai,” tegas Pangdam dengan keyakinan. Pernyataan ini mencerminkan optimisme bahwa dengan kerja sama yang solid, Kalimantan Tengah akan terus maju dan berkembang.
Kunjungan ini menjadi simbol harapan bagi masyarakat Kalimantan Tengah, bahwa dengan sinergi yang kuat antara TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah, kedamaian dan kesejahteraan akan terus terjaga. Harmoni Tambun Bungai akan terus berkumandang, menginspirasi seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun Kalimantan Tengah yang lebih baik.
“Perang Semesta Melawan Narkoba: BNN Ungkap Jaringan, Selamatkan Generasi”
“Perang Semesta Melawan Narkoba: BNN Ungkap Jaringan, Selamatkan Generasi”
jakarta, Media, wartapenasatu.com
Badan Narkotika Nasional (BNN) sekali lagi membuktikan komitmennya dalam “War on Drugs for Humanity” dengan membongkar 11 jaringan narkoba dan menyita ratusan kilogram barang bukti. Operasi ini tidak hanya mengungkap kejahatan narkotika, tetapi juga tindak pidana pencucian uang dan keberadaan laboratorium narkoba ilegal, menandai pendekatan komprehensif dalam pemberantasan narkoba.Kepala BNN, Komjen.Pol. Suyudi Ario Seto, M.Si, mengungkapkan bahwa dalam operasi yang berlangsung selama 18 hari dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, 11 jaringan narkoba berhasil dilumpuhkan. Operasi ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, menunjukkan sinergi antarlembaga dalam menghadapi ancaman narkoba. Dari 53 tersangka yang ditangkap, termasuk warga negara asing, terungkap dimensi internasional dari permasalahan ini.
Hasil Operasi yang Mencengangkan
Dalam rentang waktu Agustus hingga September, BNN berhasil menyita sejumlah besar barang bukti narkoba, yang meliputi:
– Sabu: 503,715,65 gram
– Ganja: 441,376,17 gram
– Ekstasi: 2.138 butir
– Kokain: 1.321 gram
– Ganja sintetis: 30 mililiter
– Sabu cair: 352 mililiter
– Bahan kimia padat: 4.674,37 gram
– Bahan kimia cair: 9.483 mililiterSelain itu, BNN juga mengungkap pabrik narkoba rumahan (Clandestine Laboratory) dan kasus pencucian uang (TPPU) senilai lebih dari Rp 52,7 miliar di Palembang, Sumatera Selatan, menunjukkan bahwa kejahatan narkoba memiliki akar ekonomi yang dalam dan terorganisir.
Rehabilitasi dan Pencegahan sebagai Pilar Strategis
Suyudi Ario Seto menekankan bahwa BNN tidak hanya fokus pada tindakan represif, tetapi juga memperkuat program rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba. Program ini bertujuan untuk memulihkan mereka dan mengintegrasikan kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif. Selain itu, BNN mengampanyekan program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) sebagai upaya pencegahan berbasis komunitas yang melibatkan pemerintah daerah, aparat desa, tokoh masyarakat, dan pemuda.
“Kami menegaskan bahwa BNN tidak hanya bergerak pada aspek represif. Kami juga memperkuat program rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba, agar mereka dipulihkan dan dikembalikan menjadi bagian produktif dari masyarakat,” ujar Suyudi, menegaskan pentingnya pendekatan holistik dalam penanggulangan narkoba.
Perang Melawan Narkoba: Bela Negara dan Tanggung Jawab Kolektif
Melalui operasi ini, BNN juga memusnahkan barang bukti narkoba sebanyak 48.794,78 gram ganja dan 2.086 butir ekstasi. Suyudi menekankan bahwa perang melawan narkoba adalah perjuangan kolektif yang membutuhkan partisipasi seluruh masyarakat.
“Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk terus mendukung upaya ini. Perang melawan narkoba adalah perjuangan kolektif. Tidak ada satu pun institusi yang bisa melakukannya sendirian,” tegasnya, mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu dalam melawan ancaman narkoba.
Memandang bahaya narkoba lebih dari sekadar kasus kriminal, BNN melihatnya sebagai ancaman nyata terhadap masa depan bangsa. Narkoba bukan hanya merusak individu, tetapi juga mengikis ketahanan sosial, ekonomi, dan keamanan negara. Oleh karena itu, setiap upaya pemberantasan narkoba adalah bentuk pengorbanan dan perjuangan kolektif untuk melindungi generasi penerus.
“Perang melawan narkoba adalah perang kita bersama. Ini adalah wujud nyata bela negara untuk menjaga keselamatan dan masa depan Indonesia,” tegas Suyudi, menekankan pentingnya peran serta seluruh elemen masyarakat dalam mendukung BNN.
@Eny K. (Jakarta, 15 September 2025)
#warOnDrugsforHumanity
#BelaNegara
#GerakanBelaNegaraTanpaNarkoba
#IndonesiaEmas2045
#HidupSehatTanpaNaroba
#DesaBersinarBersihNarkoba
#IndonesiaBersinar
Polres Gresik Ungkap 16 Kasus Narkoba Selama 12 Hari, Amankan 20 Tersangka
WARTAPENASATUJATIM | GRESIK – Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Gresik berhasil mengungkap 16 kasus tindak pidana narkotika selama pelaksanaan Operasi Tumpas Narkoba Semeru 2025. Operasi ini berlangsung selama 12 hari, mulai 30 Agustus hingga 10 September 2025.
Dari hasil operasi, sebanyak 20 tersangka berhasil diamankan dengan barang bukti berupa 37,854 gram sabu-sabu dan 843 butir pil dobel L.
Press Conference hasil ungkap kasus ini dipimpin langsung Wakapolres Gresik Kompol Danu Anindhito Kuncoro, didampingi Kasat Resnarkoba Polres Gresik AKP Ahmad Yani, dan Kasi Humas Polres Gresik Ipda Hepi Muslih Riza, Selasa (16/9/2025).
Kapolres Gresik melalui Wakapolres Kompol Danu menyebutkan, kasus terbanyak terjadi di Kecamatan Manyar dan Menganti. Adapun rincian hasil ungkap yaitu Manyar: 5 kasus, 8 tersangka, Sidayu: 3 kasus, 3 tersangka, Bungah: 1 kasus, 1 tersangka, Menganti: 6 kasus, 7 tersangka, Driyorejo: 1 kasus, 1 tersangka.
Beberapa kasus menonjol di antaranya di Sidayu dan Bungah: 5 tersangka dengan barang bukti sabu 2,05 gram, 590 butir pil dobel L, dan uang tunai Rp354 ribu.
Kemudian di Menganti: 1 tersangka residivis dengan barang bukti sabu seberat 2,662 gram dan uang tunai Rp300 ribu. Di wilayah Manyar: 2 tersangka dengan barang bukti sabu seberat 8,42 gram dan uang tunai Rp1,2 juta.
Dalam pengembangan di beberapa lokasi, polisi menangkap para pengedar dengan modus yang berbeda. Di antaranya, Manyar dan Sidayu: pengedar ditangkap saat bertransaksi di jalan raya dengan barang bukti sabu dan pil dobel L.
Di wilayah Menganti seorang residivis narkoba diamankan di rumahnya dengan barang bukti sabu yang disimpan dalam bungkus rokok. Kemudian di Manyar dua tersangka pengedar sabu ditangkap dengan barang bukti 14 paket sabu.
Wakapolres Gresik Kompol Danu menegaskan, pihaknya akan terus memberantas peredaran narkoba di Kabupaten Gresik.
“Kami mengimbau kepada warga, khususnya generasi muda, mari bersama-sama menjaga Gresik. Jauhi narkoba, perangi bersama, dan segera laporkan bila mengetahui informasi yang valid kepada Satresnarkoba Polres Gresik. Karena narkoba dapat merusak moral dan masa depan generasi,” tegas Kompol Danu.
Para tersangka dijerat dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Ancaman hukuman mulai dari 5 hingga 20 tahun penjara, serta denda hingga Rp10 miliar, sesuai dengan perannya masing-masing.***(Bgn)
Jurnalis: Bambang Gunawan
Polres Pelabuhan Tanjung Perak Tetapkan Empat Remaja Tersangka Tawuran di Jalan Kalilom Lor
WARTAPENASATUJATIM | Tanjung Perak – Tawuran dua kelompok remaja di Jalan Kalilom Lor, Surabaya, terus diselidiki Unit Jatanras Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Hasilnya empat remaja ditetapkan sebagai tersangka. Dua di antaranya masih di bawah umur, dua remaja dewasa diketahui membawa molotov dan melemparkannya ke lokasi.
Keempat remaja ini, MFM, 19, warga Jalan Sukodono, Surabaya, MIA, 18, warga Jalan Indrapura Jaya, Surabaya, sementara dua Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) MRW, 14, warga Tuban, dan AS, 16, warga Pabean Cantikan, Surabaya.
“Dua tersangka dewasa terbukti membawa molotov saat tawuran. Sementara dua ABH diduga membawa sajam saat itu. Mereka dari kelompok geng Allstar,” kata Kasi Humas Polres Pelabuhan Tanjung Perak Iptu Suroto, Selasa (16/9).
Ia mengungkapkan, kejadian tawuran di Jalan Kalilom Lor, Surabaya, Senin (8/9/2025) malam itu terekam oleh ponsel warga. Dua kelompok remaja saling serang tidak hanya menggunakan sajam, namun juga ada lemparan bom molotov.
Unit Jatanras Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak langsung menyelidiki dan akhirnya menemukan empat tersangka ini. MRW diamankan di rumahnya dengan barang bukti celurit. Begitu juga dengan tersangka AS. “Keduanya ABH dan saat kejadian terekam membawa sajam,” tuturnya.
Setelah menangkap dua tersangka ini, polisi mengembangkan lagi dan menangkap dua tersangka dewasa MFM dan MIA. Keduanya ditangkap melemparkan molotov di lokasi Jalan Kalilom Lor III, Surabaya.
“Dua tersangka ini melempar molotov di lokasi. Kami amankan pecahan botol molotov di lokasi. Saat ini masih kami kembangkan lagi,” katanya.
Keempat tersangka ini dijerat pasal 2 ayat (1) Undang – undang Darurat No. 12 tahun 1951 dan Pasal 187 ayat 1 KUHP dan atau Pasal 187 bis ayat 1 KUHP dan atau Pasal 187 ter KUHP.***(Bgn)
Jurnalis: Bambang Gunawan
Polres Malang Berhasil Amankan Tersangka Jambret Kalung Emas Nenek 85 Tahun di Wonosari
WARTAPENASATUJATIM | MALANG – Polres Malang Polda Jatim berhasil mengungkap kasus penjambretan kalung emas yang menimpa seorang nenek di Kecamatan Wonosari.
Pelaku berinisial M (55) asal Kecamatan Tajinan, berhasil diamankan berikut barang bukti hasil kejahatannya.
Peristiwa itu terjadi Sabtu (13/9/2025) siang. Korban, Aptinem (85), tengah memberi makan kambing di kandang ketika pelaku mendekat dengan dalih meminta sayuran dan plastik.
Namun, pelaku bukannya meminta justru menarik paksa kalung emas seberat 6 gram yang melingkar di leher korban.
Korban yang kaget langsung berteriak minta tolong hingga warga sekitar mengetahui kejadian itu.
Informasi tersebut segera diteruskan kepada aparat Polsek Wonosari yang kemudian bergerak ke lokasi untuk melakukan pengamanan.
Kasihumas Polres Malang AKP Bambang Subinajar mengatakan, begitu mendapat laporan, Polisi segera menindaklanjuti.
“Anggota berhasil mengamankan pelaku M beserta barang bukti berupa kalung emas dan sepeda motor yang digunakan,” ujarnya, Minggu (14/9/2025).
AKP Bambang menjelaskan, pelaku sempat terjatuh saat berusaha kabur dan mengalami luka di kepala serta tubuhnya.
Polisi kemudian membawanya ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan medis dengan pengawasan petugas.
“Meski dalam perawatan, proses hukum tetap berjalan sesuai aturan,” kata AKP Bambang.
Menurutnya, modus yang digunakan pelaku cukup sederhana, yakni berpura-pura meminta barang kepada korban yang sedang lengah.
“Saat korban lengah, kalung emas ditarik paksa hingga putus. Tindakan ini jelas membahayakan keselamatan korban,” tuturnya.
Atas perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Penyidik juga sudah mengamankan barang bukti untuk proses lebih lanjut.
“Kasus ini akan kami sidik tuntas, dan berkas perkara segera kami limpahkan,” tegas AKP Bambang.
Polres Malang Polda Jatim juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada dalam beraktivitas, terutama kelompok rentan seperti lansia.
“Kami akan terus meningkatkan patroli dan pengawasan di wilayah rawan kejahatan untuk menjaga situasi tetap kondusif,” pungkasnya. (Bgn)
Jurnalis: Bambang Gunawan
Dengan dalih UU PPA dan Kemanusiaan
Warta pena satu-Banten
Dengan Dalih Dilindungi UU PPA Dan Kemanusian Pihak Polsek Rajeg Enggan Tangkap Dan Tahan Tersangka 170 KUHP (Pengeroyokan/Penganiayaan).
Dalam kasus tindak pidana 170 KUHP yang sedang berproses di polsek rajeg harus mendapat perhatian khusus baik oleh Polda Banten atau pun Mabes polri.
Hampir 6 bulan lamanya perkara ini berjalan namun tak pernah ada kepastian hukum atau pun keadilan untuk pihak korban 170 KUHP.
Dalam prosesnya keluarga korban berupaya agar tersangka 170 KUHP dapat ditahan namun hal itu tidak dilakukan aparat kepolisian polsek rajeg.
Kanit reskrim polsek Rajeg IPDA Doni S.H menyampaikan “bukan pihak kami tidak mau melakukan penangkapan,mengingat tersangkanya sedang sakit dan bukan orang jauh,terus koperatif masih bisa dihadirkan oleh kuasa hukumnya,rasa kemanusian,dan dilindungi UU PPA,jadi untuk apa dilakukan penahanan”,jelasnya pada rabu malam (10/09/2025) dikantornya.
Selain itu dirinya juga menambahkan akan turun langsung kelapangan guna menemui tokoh-tokoh masyarakat,kepala desa dan lain-lain agar bisa dilakukan mediasi,imbuhnya.
Namun para pakar hukum tidak sependapat dengan kanit reskrim polsek rajeg mengingat intimidasi yang dilakukan secara lisan oleh tersangka berpotensi dapat mengulang kejadian yang sama.
Menurut ahli hukum pidana internasional Mochamad Moro Asih, S.H., M.H., C.I.H., C.I.L., C.L.A menyampaikan melalui pesan whatsapp “Dalam proses penyidikan tindak pidana Pasal 170 KUHP, kondisi kesehatan tersangka memang dapat menjadi pertimbangan penyidik untuk tidak melakukan penahanan sementara waktu. Namun, pertimbangan tersebut wajib dibuktikan secara sah melalui dokumen resmi berupa surat keterangan dokter, hasil diagnosa, rekam medis, maupun surat jaminan dari pihak keluarga atau penasihat hukum tersangka,
Apabila pihak kepolisian hanya menyampaikan alasan sakit tanpa menyertakan bukti medis, maka hal tersebut tidak memiliki kekuatan formil untuk menunda proses penahanan. Sebaliknya, kondisi ini justru berpotensi menimbulkan keraguan publik terhadap profesionalitas dan independensi penyidik”,ungkapnya.
Selain itu dirinya menambahkan Adapun terhadap tersangka kedua, yakni NH, yang dalam keadaan sehat walafiat, seharusnya tidak ada alasan hukum untuk tidak dilakukan penahanan sepanjang syarat subjektif maupun objektif Pasal 21 KUHAP terpenuhi. Hal ini penting agar proses penyidikan tidak dianggap tebang pilih dan tetap menjamin rasa keadilan bagi korban,harus melihat profesionalitas penyidik,dan tidak ada kejahatan pembiaran,imbuhnya.
Ditemui di kediamannya M.Abdulloh selaku pelapor menyampaikan” saya setiap menanyakan ke Kanit Polsek Rajeg cuma di suruh sabar dan minta waktu terus menerus sementara perkara ini sudah mau 6 bulan,terus kita sebagai korban mau minta keadilan kemana lagi bang”,jelasnya pada (14/09/2025).
- Hingga berita ini di terbitkan awak media masih menunggu penjelasan humas Polda Banten dan Polresta Tangerang guna menyelesaikan permasalahan ini.
Aspirasi Indonesia: Menggugat Status Quo, Menuju Indonesia yang Berdaulat dan Berkeadilan”
“Aspirasi Indonesia: Menggugat Status Quo, Menuju Indonesia yang Berdaulat dan Berkeadilan”
Jakarta, 10 September 2025 – Komunitas Aspirasi Emak-emak Indonesia menggelar serangkaian acara di Posko Aspirasi, Jakarta Pusat, yang mencakup diskusi tentang isu-isu krusial bangsa, sosialisasi anti-islamofobia, hingga kegiatan arisan yang mempererat tali silaturahmi antar anggota. Acara ini dihadiri oleh sejumlah aktivis pergerakan, pendukung, dan simpatisan dari berbagai daerah di Jakarta dan sekitarnya.
Dalam tausiahnya, Ishak Rafik menyoroti kebijakan pemerintah terkait pengambilalihan tanah adat yang dianggap terlantar. Ia berpendapat bahwa kebijakan ini tidak hanya merugikan masyarakat adat, tetapi juga mengindikasikan adanya praktik pengelolaan sumber daya yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
Lebih lanjut, Ishak Rafik menyoroti keberadaan 17 anggota Kabinet Merah Putih titipan Joko Widodo yang dianggap menghambat program pemulihan ekonomi dan penanganan masalah-masalah mendesak lainnya. Ia mendesak agar Presiden Prabowo Subianto segera melakukan reshuffle kabinet untuk memastikan efektivitas pemerintahan.
Darmo Larsono menambahkan bahwa sudah saatnya Indonesia memberlakukan syariat Islam sebagai bagian dari sistem pemerintahan. Ia berpendapat bahwa sistem pemerintahan dapat diubah, tetapi esensi dan identitas bangsa harus tetap dipertahankan. Oleh karena itu, ia menyerukan untuk kembali memberlakukan UUD 1945 yang asli sebagai landasan konstitusi.
Wati Salam, Ketua Aspirasi, menekankan pentingnya menggabungkan jiwa dan esensi dari pasal 33 UUD 1945 dalam setiap aktivitas pergerakan. Pasal ini mengatur tentang perekonomian nasional yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong, serta pengelolaan sumber daya alam yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Diskusi juga menyinggung tentang aksi dan unjuk rasa yang terjadi pada 25-28 Agustus 2025 di berbagai daerah. Aksi ini merupakan bentuk ekspresi kekecewaan masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil dan tidakTransparan.
Terkait dengan 17 anggota kabinet titipan Joko Widodo, Ishak Rafik menuding mereka terlibat dalam berbagai tindak kejahatan pada rezim pemerintahan sebelumnya. Ia juga menyoroti upaya penguasaan lahan strategis di sepanjang pantai oleh pengusaha asing, yang menurutnya merugikan pengusaha pribumi dan kepentingan nasional.
Darmo Karsono menjelaskan bahwa untuk memberlakukan pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 secara efektif, perlu mencabut terlebih dahulu ayat 4 dan 5 dari pasal tersebut. Ia juga menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan peninjauan kembali UUD 1945 hasil amandemen tahun 2002.
Selain isu-isu politik dan ekonomi, acara Aspirasi juga membahas tentang pentingnya menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Dalam konteks ini, para peserta sepakat untuk menjadikan tanggal 15 Maret sebagai Hari Anti-Islamofobia, sebagai momentum untuk melawan segala bentuk diskriminasi dan kebencian terhadap umat Islam.
Acara Aspirasi ini tidak hanya menjadi ajang diskusi dan sosialisasi, tetapi juga menjadi wadah untuk mempererat solidaritas dan kebersamaan antar anggota. Melalui kegiatan arisan dan pasar makanan serba serbi produk anggota, para peserta dapat saling mendukung dan memberdayakan satu sama lain.
Semangat kebersamaan dan gotong royong ini diharapkan dapat menjadi modal sosial yang kuat untuk menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan bangsa. Aspirasi Indonesia berkomitmen untuk terus berjuang demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur bagi seluruh rakyat.
Dengan semangat perubahan dan harapan akan masa depan yang lebih baik, Komunitas Aspirasi Emak-emak Indonesia terus bergerak dan menginspirasi. Mereka adalah garda terdepan dalam menyuarakan aspirasi rakyat dan memperjuangkan keadilan sosial.
Partai Ummat tegakkan keadilan
Partai Ummat tegakkan keadilan
Ummat Berduka, Aparat Diminta Bertanggung Jawab Kematian Affan Di Jakarta
jakarta media wartapenasatu.com Partai Ummat tegakkan keadilan berduka atas meninggalnya Affan Kurniawan dalam peristiwa tragis pada demonstrasi yang terjadi di gerbang gedung MPR/DPR RI, Kamis kemarin (28/8).
Partai Ummat menyayangkan terjadinya tragedi tersebut dan berharap tidak terulang kembali. serta meminta aparat bertanggung jawab atas kematian Affan yang terlindas oleh kenderaan dinas petugas.
“Kami dari Partai Ummat ikut berduka atas meninggal saudara kita Affan Kurniawan, dan mendoakan segala amal kebaikannya diterima oleh Allah SWT, diampuni kesalahannya serta diganjar ” ucap Ridho Rahmadi, Ketua Umum DPP Partai Ummat.
Dan kepada keluarganya, lanjut Ridho diberikan kesabaran dan ketabahan.Partai Ummat mengungkapkan demonstrasi dalam pekan ini, cermin nyata dari kegelisahan rakyat, buruh, mahasiswa, pelajar, dan lapisan masyarakat banyak bersuara lantang agar hak-hak mereka didengar.
Teriakan di jalanan bukanlah tindakan kriminal, melainkan panggilan nurani bangsa yang mendambakan keadilan. Partai Ummat menyayangkan bahwa penyampaian aspirasi rakyat berulang kali berujung dengan kekerasan. Negara semestinya menjadi pelindung rakyat, bukan pihak yang menakut-nakuti rakyatnya.
“Rakyat tidak boleh dihadapkan pada intimidasi ketika menuntut keadilan. Suara rakyat adalah amanat konstitusi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun1945.
“Partai Ummat berdiri di sisi rakyat, menolak segala bentuk kezaliman seperti penggunaan kekerasan kepada demonstran, dan menyerukan agar aspirasi rakyat didengar dan disikapi dengan bijaksana.” ujar Ridho.
Partai Ummat juga menolak keras segala bentuk stigmatisasi. Mahasiswa dan pelajar adalah bagian dari nurani bangsa. Sejarah Indonesia membuktikan bahwa gerakan mahasiswa selalu hadir dalam momen-momen penting perjuangan bangsa, dari 1908, 1928, 1945, hingga 1998.
Ancaman
“Aspirasi buruh, mahasiswa, dan rakyat kecil bukan ancaman bagi negara, melainkan peringatan bahwa kebijakan yang dibuat harus berpihak kepada keadilan. Mengkriminalisasi suara rakyat sama saja dengan mengkhianati amanat reformasi dan demokrasi.” ujar Ridho.
Demonstrasi adalah tanda bahwa kanal formal penyampaian aspirasi tidak berjalan dengan baik. Ketika rakyat memilih turun ke jalan, itu berarti suara mereka tidak didengar di ruang-ruang resmi kekuasaan.
Partai Ummat mendorong agar pemerintah dan DPR membuka Dialog Nasional yang jujur, terbuka, dan bermartabat dengan perwakilan rakyat—khususnya buruh, mahasiswa, dan kelompok masyarakat sipil.
Isu-isu utama yang disuarakan oleh demonstrasi harus ditanggapi secara serius seperti keharusan para pejabat baik legislatif maupun eksekutif untuk lebih memiliki empati dengan kesulitan rakyat saat ini.
Sederhana
Selain itu, kata Ridho dengan hidup sederhana di tengah penderitaan rakyat termasuk penghapusan tunjangan yang memberatkan anggaran negara penghapusan outsourcing dan kerja kontrak yang merugikan buruh.
Perlindungan dan upah yang adil serta layak bagi seluruh pekerja, reformasi sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, penguatan kedaulatan ekonomi nasional agar tidak tergantung pada modal asing. Kebijakan pendidikan yang membebaskan generasi muda dari beban biaya yang mencekik sehingga menimbulkan pengangguran dimana mana ?.
Partai Ummat mengajak seluruh elemen bangsa—pemerintah, aparat keamanan, penyelenggara aksi, media, dan masyarakat luas—untuk menjaga persatuan, mengedepankan dialog, dan menolak segala bentuk kekerasan Dan pelanggaran HAM.
Demonstrasi adalah hak rakyaty yang dilandasi oleh kepedulian masa depansnak cucu cicit kita. Demokrasi merupakan tanda cinta rakyat pada bangsanya. Tugas negara, mendengar , merangkul, dan menjawab aspirasi itu dengan kebijakan yang adil.
Hanya dengan keadilan, bangsa Indonesia akan berdiri tegak. Hanya dengan keberpihakan pada rakyat, Indonesia akan menjadi bangsa yang maju dengan berkeadilan, dan bermartabat
