MBG
Kemendukbangga/BKKBN Jatim Siap Masuki Era Baru: Media Gathering Tegaskan Transformasi Kelembagaan dan Akselerasi Stunting 2025
WARTAPENASATUJATIM | Mojokerto, 27–28 November 2025 — Babak baru kebijakan kependudukan nasional resmi dimulai di Jawa Timur. Media Gathering BKKBN Provinsi Jawa Timur yang berlangsung selama dua hari di Aryana Hotel & Resort, Mojokerto, menjadi ajang strategis bagi pemerintah dan insan pers untuk memperkuat pemahaman publik mengenai transformasi besar BKKBN menjadi kementerian serta percepatan agenda nasional penurunan stunting pada 2025.
Puluhan jurnalis dari berbagai platform media hadir, menciptakan diskusi yang dinamis dan penuh semangat. Acara dibuka oleh Sukamto, S.E., M.Si., Plh. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya peran media dalam menyebarluaskan kebijakan dan program strategis pemerintah.
“Media gathering ini bukan hanya sebuah pertemuan, tetapi ruang konsolidasi untuk memperkuat sinergi kita dalam menyampaikan program pembangunan keluarga kepada masyarakat,” ujarnya.
Transformasi Kelembagaan: BKKBN Beralih Menjadi Kementerian
Salah satu pokok bahasan utama yang menyita perhatian peserta adalah perubahan nomenklatur BKKBN menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Transformasi ini dipandang sebagai langkah monumental yang memberi BKKBN ruang dan kewenangan lebih luas dalam merumuskan arah pembangunan keluarga di Indonesia.
Sejumlah dampak strategis dari perubahan tersebut di antaranya:
Penguatan otoritas dalam penyusunan kebijakan pembangunan keluarga
Peningkatan struktur kelembagaan hingga tingkat daerah
Perluasan cakupan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga
Tanggung jawab lebih besar dalam menyiapkan generasi menuju Indonesia Emas 2045
Menurut Sukamto, tahun 2025 menjadi fase transisi yang sangat menentukan sebelum implementasi penuh pada tahun berikutnya.
“Perubahan ini membawa konsekuensi besar. Seluruh perangkat, kebijakan, dan tata kelola harus disesuaikan dengan mandat baru kementerian,” tegasnya.
2025: Tahun Percepatan Penurunan Stunting dan Penguatan Quick Win
Agenda percepatan penurunan stunting tetap menjadi prioritas nasional. Lewat edukasi masif yang diperkuat oleh dukungan media, BKKBN berharap masyarakat semakin memahami bahwa pencegahan stunting dimulai dari keluarga dan harus dilakukan sejak dini.
Program-program unggulan dalam Quick Win 2025 mendapat penekanan khusus, di antaranya:
Genting (Gerakan Cegah Stunting), Kendiri, Tamasya, Sidaya, Aplikasi Super Air.Distribusi MBG (Makanan Bergizi) untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta non-PAUD
Tahun 2025 menjadi tahap awal distribusi MBG di sejumlah kabupaten/kota di Jawa Timur. Meskipun cakupan masih terbatas, pelatihan pendamping keluarga, SPPG, dan kader terus diperkuat sebagai persiapan menuju implementasi berskala besar.
“Jatim terus bergerak. Kualitas pendamping menjadi fokus kami untuk memastikan layanan berjalan optimal,” jelas Sukamto.
Pendamping Keluarga: Garda Terdepan Pembangunan Keluarga
Dalam pelaksanaan program Bangga Kencana, pendamping keluarga memiliki peran vital. Mereka bertugas memantau kondisi gizi ibu dan anak, memberikan edukasi, memastikan layanan program pemerintah tepat sasaran, hingga mengawal pertumbuhan anak agar terhindar dari risiko stunting.
Pemerataan jumlah serta peningkatan kapasitas pendamping keluarga menjadi salah satu strategi kunci yang terus didorong oleh BKKBN Jatim sepanjang masa transisi.
Seruan Nasional: Cegah Pernikahan Usia Dini
Pada sesi penutup, BKKBN menggarisbawahi kembali bahaya pernikahan usia dini yang berdampak pada kesehatan reproduksi dan peningkatan risiko stunting. Standar usia ideal menikah kembali ditegaskan: 21 tahun untuk perempuan, 25 tahun untuk laki-laki.
Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi nasional membangun keluarga sehat, stabil, dan berkualitas.
Media: Mitra Penting dalam Membangun Literasi Keluarga
BKKBN menegaskan bahwa keberhasilan transformasi kelembagaan maupun program percepatan pencegahan stunting tidak akan tercapai tanpa dukungan media. Peran media dianggap sebagai salah satu kekuatan utama dalam menyampaikan informasi secara masif dan akurat kepada masyarakat.
“Media adalah jembatan yang menghubungkan kebijakan pemerintah dengan kesadaran masyarakat. Kami berharap sinergi ini terus berlanjut dan semakin kuat,” tutur Sukamto.
Sinergi antara BKKBN, pemerintah daerah, dan media diyakini mampu mempercepat pemahaman publik mengenai arah baru pembangunan keluarga di Indonesia.
Menguatkan Kolaborasi Menuju Indonesia Emas 2045
Media Gathering BKKBN Jawa Timur tahun ini menandai penguatan kolaborasi antara pemerintah dan insan pers dalam menyongsong era baru pembangunan keluarga di Indonesia. Transformasi kelembagaan, penguatan program Quick Win 2025, hingga peningkatan peran pendamping keluarga menjadi fondasi penting menuju keluarga Indonesia yang lebih sehat dan berdaya.
Dengan sinergi yang solid, Indonesia bergerak semakin mantap menuju 2045 mewujudkan keluarga sehat, generasi unggul, dan bangsa yang berdaya saing tinggi.*** (Bgn)
Danrem Untoro Ajak Jaga Kepercayaan Rakyat dan Tingkatkan Pengabdian
WARTAPENASATUJATIM | Madiun – Peringatan HUT ke-62 Korem 081/DSJ tahun ini mengusung tema “Bersama Rakyat, Korem 081/DSJ Mengabdi untuk Negeri.” Danrem 081/DSJ Kolonel Arm Untoro Hariyanto menyampaikan bahwa tema tersebut merefleksikan jati diri TNI yang lahir dari rakyat dan mengabdikan diri untuk kepentingan rakyat.
“Tema ini mencerminkan jati diri TNI, bahwa kekuatan kita bersumber dari rakyat, bekerja untuk rakyat, dan berjuang bersama rakyat,” kata Pamen TNI AD itu dalam sambutannya pada acara syukuran HUT ke-62 Korem 081/DSJ di Aula Jenderal Sudirman, Makorem, Jl. Pahlawan No. 50 Kota Madiun, Rabu (26/11/2025).
Baca Juga: Pasiter Kodim 0829/Bangkalan Tinjau Survei Lokasi KDKMP di Wilayah Koramil Geger
Dalam kesempatan tersebut, ia mengimbau agar momentum syukuran ini menjadi pengingat atas perjalanan panjang Korem 081/DSJ yang terbangun dari sejarah pengabdian, kerja keras, serta dukungan penuh masyarakat.
Danrem Untoro juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh prajurit dan PNS Korem 081/DSJ atas dedikasi, profesionalisme, dan loyalitas yang senantiasa ditunjukkan dalam setiap pelaksanaan tugas.
Ia pun mengajak untuk selalu bersyukur, karena hingga usia ke-62, Korem 081/DSJ masih memegang kepercayaan rakyat dan tetap berada di garis depan dalam menghadapi berbagai tantangan tugas.
Baca Juga: MAKI Jatim Menatap Terangnya Keadilan: “Dukungan Menguat Untuk Ira Puspadewi di Sidang Tipikor 2025”
Mulai dari penanganan bencana alam, pembinaan teritorial, peningkatan ketahanan pangan, hingga menjaga kondusivitas wilayah.
Menutup sambutannya, ia menekankan pentingnya menjaga kepercayaan tersebut dan terus meningkatkan pengabdian di tengah masyarakat.
“Mari kita pelihara kepercayaan ini dengan menjaga nama baik satuan, meningkatkan kemampuan, memperkuat disiplin, dan mengedepankan sikap humanis dalam berinteraksi dengan masyarakat. TNI harus terus hadir sebagai solusi untuk mengatasi berbagai kesulitan rakyat,” pungkasnya.(dyah)***
Ketua Bhayangkari Tinjau SPPG 1 Polres Toba dan Program Makan Bergizi di Sekolah
Ketua Bhayangkari Tinjau SPPG 1 Polres Toba dan Program Makan Bergizi di Sekolah
Toba, wartapenasatu.com – Ketua Bhayangkari Cabang Toba, Ny Mira V.J Parapaga didampingi Wakapolres Toba Kompol Kompol Marluddin S.Ag.,M.H beserta pengurus Bhayangkari Polres Toba meninjau langsung SPPG 1 Polres Toba yang berlokasi di Jalan Patuan Nagari No. 101 Balige Kebupaten Toba Provinsi Sumatera Utara, Senin (24/11/2025)
Turut hadir Wakapolres Toba Kompol Marluddin S.Ag.,M.H, Kasiwas AKP I. Manik, Kasikeu Ipda Pandy Siahaan, Ps. Kanit Tipikor Aipda Bobby Tambunan, Bhayangkari Cabang Toba, Ka SPPG dan Asisten Lapangan SPPG
Kegiatan peninjauan ini merupakan tindak lanjut dari launching perdana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sebelumnya telah diresmikan oleh Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto SIK MH, di lokasi yang sama.
Program MBG merupakan program pemerintah dalam mendukung peningkatan kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak dan ibu hamil, melalui penyediaan makanan bergizi secara gratis.
Dalam kunjungan tersebut, Ny. Mira V.J Parapaga menekankan pentingnya menjaga kebersihan dapur, kualitas bahan makanan, serta memastikan setiap porsi makanan memiliki nilai gizi yang seimbang sesuai kebutuhan penerima manfaat.
“Program ini bukan hanya tentang memberikan makanan, tetapi juga memastikan setiap warga yang menerima benar-benar mendapatkan asupan bergizi yang aman dan berkualitas,” ujarnya. Ketua Bhayangkari bersama rombongan juga menyempatkan diri berdialog dengan para relawan dan tim produksi dapur.
Ketua Bhayangkari juga melaksanakan pemantauan langsung Program Makan Bergizi (MBG) di SMP Mutiara Balige dan SMKN 1 Balige
Dalam kunjungan tersebut, Ny.Mira V.J Parapaga berinteraksi langsung dengan para siswa. Suasana hangat dan penuh keceriaan terlihat ketika anak-anak menyambut antusias kedatangannya
Kegiatan peninjauan berlangsung dengan tertib, lancar, dan penuh semangat kebersamaan. Melalui program ini, Bhayangkari bersama Polres Toba terus menunjukkan komitmennya untuk hadir di tengah masyarakat, memperkuat sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan warga dalam mewujudkan Kabupaten Toba yang sehat dan sejahtera.
(Kaperwil MWPS Sumut; t.rait)Diduga Ada Provokasi, Warga Villa Bukit Mas Cluster Jepang Mendukung Program MBG Tapi Menolak Dapur MBG di Pemukiman
WARTAPENASATUJATIM | Surabaya – Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah inisiatif sosial yang hadir untuk memperluas akses pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kini menjadi pusat perhatian di Perumahan Villa Bukit Mas, tepatnya di Cluster Jepang RT 01 RW 07, Kelurahan dan Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya.
Program yang sedianya dirancang sebagai jembatan kepedulian sosial ini justru harus berhadapan dengan dinamika yang tidak terduga, menyusul adanya keberatan dari sebagian warga yang mempertanyakan aktivitas dapur MBG yang akan berjalan di lingkungan mereka.
Ketua Inspirasi Nusantara Aman Makmur (Ina Makmur) Dukuh Pakis, Joko Dwitanto, menegaskan bahwa MBG hadir dari niat tulus untuk memberikan manfaat kepada masyarakat luas, sekaligus menjadi elemen pendukung bagi pemerintah dalam memperkuat jaring pengaman sosial. Ia menyebutkan bahwa gerakan ini tidak pernah ditujukan untuk kepentingan pihak tertentu.
Joko memaparkan bahwa sejak awal pihaknya telah mengikuti seluruh proses, mulai dari pencarian lokasi, komunikasi dengan warga, hingga mediasi yang dilakukan secara terbuka, bertahap, dan tanpa ada satu pun rekayasa. Ia dan tim bahkan turun langsung ke rumah-rumah warga untuk meminta persetujuan, sebuah langkah yang ia sebut sebagai bukti kesungguhan mereka menjaga etika sosial.
“Program ini tidak hanya untuk kami atau kelompok tertentu. Ini bagian dari upaya membantu masyarakat. Kami pun tidak selamanya berada di sini, karena ada rencana relokasi ke lokasi lain setelah berjalan beberapa waktu,” ujar Joko dengan penuh keyakinan.
Sebelum dapur MBG menjalankan aktivitasnya, tim pengelola telah melewati survei teknis dari BGN. Pemeriksaan meliputi ketentuan tata ruang, kelayakan konstruksi bangunan, hingga sistem pembuangan limbah. Semua aspek tersebut, menurut Joko, telah dinyatakan memenuhi standar dan mendapatkan lampu hijau. Selain itu, alokasi anggaran juga telah resmi masuk ke rekening dapur sebagai legalitas formal.
Namun penolakan mulai mencuat dari sebagian warga. Menariknya, Joko melihat bahwa dinamika tersebut tidak mewakili keseluruhan suara masyarakat. Ia menduga adanya tekanan atau framing yang membuat sebagian warga memilih bungkam meski sebenarnya mendukung program ini.
“Ada warga yang sebenarnya mendukung, tapi mereka takut disalahkan. Ketika sudah ada provokasi, apa pun yang kami lakukan dianggap salah,” tegas Joko, menyoroti atmosfer sosial yang mulai tidak kondusif.
Isu kemudian berkembang ke peralihan fungsi rumah menjadi dapur MBG, serta persoalan izin PUD (Peraturan Umum Dalam). Joko menjelaskan bahwa pihak lingkungan tidak pernah menyampaikan larangan atau keberatan dari awal, dan informasi terkait aturan tersebut justru baru muncul ketika program hendak berjalan.
“Seandainya sejak awal ada pemberitahuan resmi, tentu kami patuhi. Kami siap mengikuti aturan. Bahkan desain bangunan sudah kami sesuaikan agar tetap menyerupai rumah tinggal dan tidak mengganggu estetika lingkungan,” tambahnya.
Di tengah polemik yang bergulir, Joko menegaskan bahwa dapur MBG tetap membuka tangan selebar-lebarnya untuk berdialog. Aktivitas dapur akan tetap berlangsung sementara sambil menunggu keputusan final, dengan tenggat relokasi maksimal tiga bulan sesuai rencana awal program.
Joko juga menekankan bahwa fondasi utama MBG adalah semangat berbagi, keberlanjutan aksi sosial, dan upaya nyata membantu masyarakat mulai dari program Jumat Berkah hingga edukasi untuk ibu dan anak.
“Jika bukan kami yang menjalankan program ini, siapa lagi? Tidak semua orang punya kesempatan dan kemauan untuk membantu,” pungkasnya.
Menutup pernyataannya, Joko mengajak seluruh pihak untuk menurunkan tensi ego dan mengedepankan kepentingan kemanusiaan. Ia berharap pemerintah dapat turut hadir sebagai penengah sehingga dinamika yang terjadi tidak berujung pada perpecahan, melainkan menjadi pintu menuju solusi terbaik bagi semua pihak. (Red)
Beredar Video Klarifikasi Karyawan MBG Alas Kembang, Pihak Pengelola Terkesan Bungkam Saat Dikonfirmasi
WARTAPENASATUJATIM – Bangkalan – Polemik dugaan penyimpangan honor karyawan di MBG (Makan Bergizi Gratis) Alas Kembang, Kecamatan Burneh, Bangkalan kembali memantik perhatian publik. Setelah kabar soal honor Rp 50 ribu per hari yang diduga tidak sesuai prosedur mencuat, salah satu karyawan bernama Murni akhirnya memberikan klarifikasi melalui rekaman video di media sosial.
Dalam keterangannya, Murni menyebut bahwa pernyataannya sebelumnya yang memicu dugaan penyimpangan honor, tidak benar. Ia mengatakan bahwa saat memberikan pernyataan pertama, dirinya sedang dalam kondisi lelah.
“Saya Murni, salah satu karyawan MBG Alas Kembang Burneh. Terkait rekaman saya sebelumnya itu tidak benar karena waktu itu saya sedang capek. Alhamdulillah, sekarang honor karyawan sudah dikeluarkan sesuai prosedur. Saya mohon maaf atas beredarnya berita tersebut,” ujarnya dalam video yang beredar, Sabtu (22/11).
Sebelumnya di hari yang sama, tim investigasi media telah mencoba mengonfirmasi langsung ke lapangan. Salah satu karyawan lain di dapur MBG memberikan penjelasan bahwa program tersebut baru berjalan sekitar tiga minggu.
Ia menyebut bahwa honor Rp 50 ribu per hari sudah disampaikan sejak awal oleh pihak pengelola dan disepakati sebagai bagian dari tahap awal pelaksanaan program.
“Mungkin masalahnya karyawan itu tidak paham dengan penjelasan pengelola. Memang dari awal diberi tahu kalau honornya lima puluh ribu per orang karena ini masih tahap awal dan masih belajar,” jelas salah satu karyawan.
Namun di tengah upaya konfirmasi, pengelola MBG yang disebut-sebut bernama SL justru belum memberikan pernyataan resmi. Upaya konfirmasi melalui telepon maupun pesan WhatsApp telah dilakukan tim investigasi. Pesan terlihat sudah dibaca, namun tidak mendapat balasan apa pun hingga berita ini diturunkan.
Kondisi ini menimbulkan dugaan bahwa pihak pengelola terkesan tertutup terkait mekanisme dan alur pemberian honor dalam program SPPG yang seharusnya dikelola secara transparan dan akuntabel.
Situasi semakin keruh ketika muncul seseorang yang mengaku wartawan, menuding pemberitaan awal tidak profesional karena menganggap narasumber bukan bagian dari pengelola. Tudingan ini justru membuat persoalan semakin melebar, mengingat pengelola utama, SL, tidak kunjung memberikan klarifikasi resmi.
Tim investigasi berharap pihak pengelola MBG Alas Kembang dapat lebih transparan, terutama karena program SPPG merupakan program pemerintah yang mengutamakan keterbukaan mekanisme serta akuntabilitas penggunaan anggaran.
Keterbukaan dinilai menjadi kunci agar polemik seperti ini tidak berkembang semakin menjadi opini publik.*** (Tim)
Gaji Pekerja Dapur MBG Milik Yayasan As-Saidiyah Desa Alas Kembang Diduga Tidak Mematuhi UMK Bangkalan
WARTAPENASATUJATIM | BANGKALAN – Pekerja dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) Keluhkan Satuan Pengelola Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik Yayasan As-Saidiyah, yang berlokasi di Dusun Kampek, Desa Alas Kembang, Kecamatan Burneh tidak mematuhi Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bangkalan.
Hal itu bertentangan dengan isi Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya (PP No. 36 Tahun 2021), pengusaha wajib membayar upah pekerjanya paling sedikit sebesar upah minimum yang berlaku di wilayah tersebut.
Dalam hal ini UMK di Kabupaten Bangkalan tahun 2025 yang sudah di sahkan oleh Gubernur Jawa Timur, diketahui berkisar Rp. 2.397.550 per bulan, namun fakta dilapangan gaji pekerja dapur MBG milik yayasan As-Saidiyah, pihak pengelola membayar para pekerja dibawah standar UMK Bangkalan.
Menurut pengakuan salah satu pekerja yang enggan disebut namanya, Sebut saja (N), Gaji pekerja dapur Program MBG Desa Alas Kembang yang dibayar oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang disalurkan melalui yayasan tersebut, Pasalnya para pekerja dibayar hanya sebesar Rp 50.000 perhari.
“Kami di gaji sebesar Rp 50.000,00 per hari, Namun setelah 1 minggu kami tidak di gaji dan gaji diberikan pada Minggu ke 2 sedangkan untuk 1 Minggu yang lalu, gaji kami tidak diberikan atau digantung. tidak sesuai dengan kesepakatan dari awal yang mau menggaji sebesar Rp 100.000,00 per hari,” ungkap (N) kepada awak media, Kamis, 20/11/25.
Menindak lanjut hal itu, Awak Media melalui pesan WhatsApp nya menghubungi Pengelola MBG dapur Alas Kembang untuk dimintai keterangan namun tidak ada respon dari pihak pengelola yang diketahui berinisial (S). Selain itu awak media juga menghubungi HRS yang merupakan salah satu bagian dari tim penyedia dapur MBG Alas kembang.
Kemudian HRS menemui awak media dan membantah adanya isu tersebut, “Orang yang bekerja disana itu tidak tau mekanismenya terkait gaji yang di berikan memang benar pada waktu perjanjian kontrak kerja kedua belah pihak ada kesepakatan dibayar Rp 100.000,00 perhari, sedangkan pada saat ini yang terjadi di lapangan, karyawan sementara di gaji sebesar Rp 50.000,00 karena target yang awalnya mencapai 3500 porsi sedangkan sekarang tinggal 1000 porsi,” kilah HRS pada Awak media, Kamis (20/11/2025).
Tidak berhenti disitu saja, awak media terus menghubungi (S) Namun tidak membuahkan hasil. Berselang Beberapa jam kemudian, ada salah satu mediator yang mengatasnamakan famili dari (S) mendatangi awak media untuk memberikan penjelasan dan membantah adanya keluh-kesah para pekerja nya.
“Pernyataan itu tidak benar adanya, sebab gaji yang diberikan itu sesuai dengan kesepakatan dari awal, untuk sementara waktu emang di gaji sebesar Rp 50.000,00 per hari selama 2 Minggu dan untuk minggu ke-3 gaji diberikan yaitu sebesar Rp 100.000,00 per hari,” jelas RSD pada saat menemui awak media.
Melihat kontroversi antara Pekerja MBG dengan pihak pengelola. Awak media dan Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Aspirasi dan Advokasi Masyarakat (LSM FAAM) akan terus mengawal kasus tersebut baik secara persuasif maupun secara hukum yang berlaku.
Hingga berita ini ditayangkan pihak pengelola dapur MBG yayasan As-Saidiyah Desa Alas kembang, Kecamatan Burneh belum memberikan pernyataan secara resmi.*** Penulis ( Tim).
MAKI Jatim Telisik Penggunaan APBD Sidoarjo Rp20 Miliar untuk SPPG MBG: Potensi Konflik Kepentingan Disorot
WARTAPENASATUJATIM | Sidoarjo, 14 November 2025 — Alokasi dana Rp20 miliar dari APBD Kabupaten Sidoarjo untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menimbulkan tanda tanya besar terkait transparansi dan tata kelola anggaran. Program yang merupakan mandat Pemerintah Pusat melalui Badan Gizi Nasional ini sejatinya ditujukan untuk memperkuat layanan gizi di sekolah afirmasi, kawasan pinggiran, serta wilayah dengan masalah gizi kronis. Namun, mekanisme bisnis berbasis profit yang melekat pada operasional SPPG justru membuka ruang potensi penyimpangan.
Berdasarkan perhitungan biaya teknis, satu unit SPPG dengan dapur dan peralatan lengkap membutuhkan anggaran Rp1,2 hingga Rp1,5 miliar. Dengan demikian, suntikan dana Rp20 miliar dari APBD Sidoarjo diperkirakan mampu membiayai pembangunan sedikitnya 13 hingga 14 unit SPPG. Setiap unit nantinya akan menerima pendapatan dari dua sumber: penggantian biaya penyediaan makanan MBG per siswa dan biaya sewa resmi yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat.
Skema pendanaan ganda inilah yang dinilai memerlukan perhatian khusus. Pasalnya, meski bersifat program publik, operasional SPPG membuka peluang profit bagi pihak pengelola. Pertanyaan mendasar pun muncul: siapa yang akan ditunjuk sebagai pengelola 13–14 SPPG tersebut, bagaimana mekanisme pembagian keuntungan, dan apakah ada potensi konflik kepentingan dalam proses penunjukannya?
Tanpa pengawasan yang memadai, ruang untuk praktik KKN, penyimpangan anggaran, hingga tumpang tindih kepentingan sangat mungkin terjadi. Apalagi jika keuntungan dari SPPG yang dibiayai dana publik justru mengalir ke kelompok tertentu atau tidak kembali kepada pemerintah daerah sebagaimana prinsip dasar pengelolaan keuangan negara.
Ketua MAKI Koorwil Jawa Timur, Heru, menegaskan bahwa lembaganya telah menyiapkan langkah investigasi awal. Tim Litbang dan investigasi MAKI Jatim resmi ditugaskan untuk menelaah secara mendalam struktur anggaran, proses perencanaan, serta potensi kerawanan dalam proyek pembangunan SPPG di Sidoarjo.
“Telaah terhadap Pemkab Sidoarjo akan menjadi entry point bagi MAKI Jatim untuk menelusuri kabupaten dan kota lain yang juga mengalokasikan APBD untuk pembangunan SPPG MBG. CATAT ITU,” tegas Heru.
MAKI Jatim menekankan bahwa program pemerintah yang memadukan tujuan sosial dan unsur profit, seperti SPPG MBG, harus memiliki standar transparansi yang jauh lebih ketat agar tidak menjadi celah praktik koruptif. Lembaga tersebut memastikan pemantauan akan terus dilakukan demi menjamin bahwa setiap rupiah APBD digunakan sesuai koridor akuntabilitas dan kepentingan publik.
Polri dan Strategi “Community Policing” dalam Mengamankan Program Makan Bergizi Gratis
Jakarta, wartapenasatu.com – Wartawan senior Bambang Harimurti (BHM) menyoroti peran strategis Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam mengawal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Menurut BHM, keterlibatan Polri bukan sekadar soal distribusi makanan, melainkan untuk mengantisipasi risiko kesehatan yang bisa menjadi bumerang bagi program ambisius ini.
Dalam pemaparannya, BHM mengungkapkan kekhawatirannya terhadap potensi kegagalan eksekusi program yang dinilainya baik.
“Mimpi buruk saya adalah kalau program yang baik ini, gara-gara dalam eksekusi ada masalah, malah berbalik menjadi bumerang,” ujar BHM, Rabu 12 November 2025, dalam diskusinya di program INANEWS.
Ia mencontohkan kasus di India, negara yang menjadi inspirasi program ini, di mana satu sekolah pernah mengalami tragedi 22 anak meninggal akibat keracunan makanan. “Ada waktu yang nyuci alat masak, ada zat kimia. Wah, skandal besar,” kenang BHM.
BHM juga mengingatkan soal karakteristik fisiologis masyarakat Indonesia. “Mayoritas orang Indonesia itu alergi susu. Jadi kalau tahu-tahu dipaksain minum susu, diare dia,” tegasnya.Pengalaman pribadi BHM memperkuat peringatan ini. Ketika ia membantu Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di rumahnya dan memberikan susu, banyak anak yang mengalami diare. “Akhirnya kita ganti kacang hijau,” katanya.
Masalah serupa juga terjadi dengan alergi kacang yang bisa berakibat fatal. “Sekarang misalnya alergi kacang itu, anak-anak bisa mati kalau makan kacang,” peringatannya.BHM menilai keterlibatan Polri dalam program MBG saat ini masih bersifat transisi.
“Polisi ini sekarang transisi. Karena ini hal yang baru, kalau dilaksanakan tidak dengan benar bisa mengakibatkan masalah keamanan, makanya intel harus masuk,” jelasnya.
Kendati begitu, BHM menyinggung keunggulan Polri dalam mengelola SPPG yang menurutnya, terletak pada kemampuan menyusun Standard Operating Procedure (SOP) yang ketat.
“Polri termasuk Indonesia yang jagoan dalam soal standar operasional, apalagi SPPG POLRI itu kemarin mendapat apresiasi Presiden Prabowo yang pengelolaannya paling baik,” katanya.
Ia mengusulkan beberapa protokol penting dalam hal pelaksanaan program MBG ini diantaranya ; Sekolah harus mencatat siswa yang memiliki alergi makanan tertentu. Sebelum pemberian makanan, harus dikonfirmasi dulu potensi alergi. Guru-guru harus dilatih mengenali gejala dan respons cepat jika ada masalah kesehatan. Prosedur cuci tangan dan penanganan darurat harus diajarkan dengan jelas.
“Jika perlu tambahan suplemen makanan untuk anak-anak seperti vitamin yang fungsinya untuk menekan angka stunting,” ujar Bambang mantan Pemred Tempo.
Data terbaru menunjukkan program ini telah menjangkau 29,6 juta penerima manfaat, dengan 9.406 dapur SPPG beroperasi di 514 kabupaten/kota. Yang lebih mengesankan, model SPPG yang dikelola POLRI berhasil mencatat tingkat keamanan pangan 99,1% dengan waktu distribusi rata-rata hanya 2,3 jam.
BHM membandingkan keterlibatan Polri dengan konsep “community policing” (kepolisian warga) yang ia pelajari di Jepang.
Disana, polisi tidak hanya menjaga keamanan tetapi juga terlibat dalam kehidupan masyarakat, termasuk membantu anak-anak mengerjakan PR.
Menurutnya di Jepang, keamanan itu bukan hanya tugas Polisi, tapi juga peran serta aktif masyarakat membantu menciptakan keamanan untuk seluruh masyarakat.
“Jadi sama halnya dengan Program MBG yang ditujukan untuk keperluan masyarakat ini. Masyarakat harus bisa berkontribusi untuk mewujudkan program MBG yang aman dan bermanfaat,” katanya.
BHM menekankan pentingnya pengelolaan narasi publik untuk program MBG yang menyentuh 80 juta anak dan lebih dari 100 juta orang tua.
“Dari sisi narasi, kan bahaya 100 juta orang ini kalau tidak dimanage soal isu MBG yang berkembang, tugas Polisi itu menjadi katup pengaman agar tidak meledak akibat dari isu negatif yang muncul, pertama SPPG POLRI ini menjadi contoh bagi SPPG lainnya, kemudian menjadi pembimbing setelahnya posisi POLRI bisa menjadi pengawas,” katanya.
Ia menggunakan analogi film India yang durasinya 3 jam. “Mungkin 2 jam 45 menit jagoan kalah terus, tapi 15 menit terakhir menang. Dan ketika orang selesai nonton, yang diingat ya 15 menit terakhir,” jelasnya.
Strategi komunikasi yang diusulkan BHM adalah jujur mengakui masalah yang terjadi, lalu menunjukkan solusi dan pembelajaran dari setiap insiden.
“Kalau ada anak keracunan atau masuk rumah sakit, kita beritakan. Tapi ketika anak itu sudah sembuh dan pulih, kita angkat lagi ceritanya, dan jadikan momen edukasi,” ujarnya.
BHM menegaskan bahwa MBG bukan sekadar program pemberian makan, melainkan investasi kesehatan jangka panjang.
Ia mengutip data World Food Organization (lembaga PBB) yang menyebutkan bahwa investasi 1 USD dalam program makan bergizi menghasilkan return 9 USD bagi generasi penerima manfaat MBG ini di tahun 2045 nanti.
“Kalau kita investasi ke orang sampai dapat sarjana, baru produktif berapa tahun, kena serangan jantung, biaya BPJS serangan jantung bisa ratusan juta. Negara rugi,” paparnya, menyoroti masalah obesitas dan penyakit degeneratif yang kini menyerang usia produktif.
Harymurti mengungkapkan, SPPG POLRI berhasil mencapai efisiensi 15-20% lebih tinggi dibandingkan model konvensional.
“Biaya per porsi hanya Rp 12.500, sementara model Kemenkes Rp 15.200. Dalam skala miliar porsi, ini penghematan yang sangat signifikan,” paparnya.
Perbedaan ini terjadi karena sistem berlapis yang dilakukan Satuan Pelaksana (SPPG) lain, di mana banyak “kuarteg” (perantara) mengambil keuntungan sebelum makanan sampai ke anak-anak.
BHM berharap pengalaman Polri dalam mengawal MBG dapat menjadi pembelajaran bagi SPPG lainnya, sehingga program yang digadang-gadang dapat mengubah masa depan generasi Indonesia ini benar-benar terlaksana dengan baik dan aman.
Pangdam V/Brawijaya Dampingi Wakasad Tinjau Dapur SPPG MBG Preneur di Kota Malang
WARTAPENASATUJATIM | MALANG – Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin mendampingi Wakasad Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa, S.I.P., M.M., dalam peninjauan Dapur SPPG MBG Preneur Yayasan Prokids Anak Indonesia di Sawojajar, Kota Malang, Jumat (07/11/2025).
Kegiatan ini menegaskan komitmen TNI dalam memperkuat peran sosial dan kemanusiaan di tengah masyarakat.
Turut hadir dalam rombongan Wairjenad Mayjen TNI Muhamad Muchidin, Pa Sahli Kasad Mayjen TNI Anton Yulianto, Waaster Kasad Brigjen TNI Boemi Ario Bimo, serta jajaran pejabat Kodam V/Brawijaya dan Forkopimda Kota Malang.
Ketua Yayasan Prokids Anak Indonesia, H. Arie Aripin, menyampaikan bahwa dapur tersebut merupakan fasilitas modern berbasis teknologi yang digunakan untuk memproduksi makanan bergizi bagi anak-anak sekolah. Sistem digitalnya mampu menghitung kebutuhan kalori hingga proses distribusi secara otomatis.
Wakasad bersama Pangdam dan rombongan meninjau seluruh fasilitas dapur, mulai dari ruang penerimaan bahan, pengolahan, pengepakan, hingga pemuatan makanan siap saji. Dalam kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan prasasti, pengguntingan pita, serta makan bersama.
Menurut Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa, TNI tidak hanya berperan dalam pertahanan negara, tetapi juga aktif mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini.
“Kehadiran TNI harus selalu memberi manfaat bagi rakyat,” tegasnya.
Kegiatan tersebut menjadi bukti nyata sinergi TNI, pemerintah daerah, dan lembaga sosial dalam memperkuat ketahanan pangan serta kesejahteraan masyarakat.
Kolaborasi ini diharapkan memperkuat semangat kebersamaan dan membangun fondasi sosial yang kokoh di wilayah Malang Raya. (Bgn)
Tim Dokkes Polres Magetan Uji Food Safety di SPPG Poncol
WARTAPENASATUJATIM | MAGETAN – Polres Magetan Polda Jatim melalui Seksi Kedokteran dan Kesehatan (Si Dokkes) melaksanakan pengecekan kesiapan pelayanan SPPG Polres Magetan 2 Yayasan Kemala Bhayangkari Magetan yang berlokasi di Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan.
Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Polres Magetan Polda Jatim dalam memastikan makanan yang disajikan kepada anak-anak penerima manfaat benar-benar layak konsumsi dan bergizi.
Dalam kegiatan food safety tersebut, tim Dokkes Polres Magetan Polda Jatim melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap bahan maupun makanan yang diolah di SPPG Polres Magetan 2 Yayasan Kemala Bhayangkari.
“Pemeriksaan dilakukan oleh Tim Dokkes secara menyeluruh mulai dari standar operasional proses pengolahan makanan, penanganan bahan mentah, hingga hasil masakan siap saji,” kata Kasi Humas Polres Magetan Ipda Indra S, Rabu (5/11).
Tim juga melakukan uji organoleptis dan chemis terhadap beberapa jenis makanan dan buah yang disajikan.
Adapun menu yang diperiksa antara lain nasi kuning, rendang daging sapi, kering tempe, urap sayur kubis, wortel, tauge, dan daun bayam, sambal krawu (kelapa), serta buah pisang.
Berdasarkan hasil pemeriksaan organoleptis, seluruh makanan memiliki bentuk, warna, bau, dan rasa yang normal.
Sedangkan hasil pemeriksaan chemis menunjukkan hasil negatif terhadap kandungan arsenik, sianida, dan formalin.
“Tim Dokkes memastikan seluruh bahan makanan yang digunakan memenuhi standar kebersihan dan kesehatan sehingga aman dikonsumsi anak-anak penerima manfaat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Ipda Indra S. berharap kegiatan pengecekan dan pemantauan rutin ini dapat menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas pelayanan SPPG.
“Diharapkan dengan adanya pengecekan awal dan pemantauan berkelanjutan, SPPG Polres Magetan 2 siap memberikan menu bergizi, sehat dan aman untuk mendukung tumbuh kembang anak-anak di wilayah Poncol dan sekitarnya,” tuturnya.
Kegiatan ini juga menjadi bentuk perhatian Polres Magetan Polda Jatim bersama Yayasan Kemala Bhayangkari dalam mendukung program Makanan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo yang sehat dan aman.
Dengan adanya sinergi antara tim Dokkes, pengelola SPPG, dan pihak sekolah, diharapkan program penyediaan Makanan Bergizi Gratis (MBG) dapat berjalan optimal dan berkelanjutan di Kabupaten Magetan.*** (Bgn)
