WARTAPENASATUJATIM | SIDOARJO — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menjelma menjadi isu strategis nasional. Ia tidak lagi semata berbicara tentang makanan di piring anak-anak sekolah, melainkan menyangkut kesehatan generasi penerus, akuntabilitas pengelolaan anggaran publik, hingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan negara.

Di tengah sorotan tersebut, praktik yang dijalankan Yayasan Berkah Mukti Raharjo di Sidoarjo membuka gambaran bagaimana program makan bergizi dapat dikelola secara profesional, transparan, dan berorientasi pada mutu.

Melalui perannya sebagai pelaksana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makarya Binangun, yayasan ini telah menyalurkan ribuan porsi makanan bergizi ke berbagai satuan pendidikan, mulai dari TK Roudlotus Sa’adah, TK DWP Janti, TK Persada, TK Anak Ceria, SLB Putra Harapan, SDN Kureksari, MINU Waru 1, hingga MTs Darul Ulum di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya.

Baca Juga: Ayunan Nurani dari Bukit Darmo Golf: Gobar Aku Cinta Papua Menyatukan Golf, Solidaritas, dan Perjuangan Keadilan Sosial

Program tersebut tidak hanya menjawab kebutuhan asupan gizi anak-anak, tetapi juga menunjukkan bagaimana tata kelola yang tertib mampu menjaga kualitas layanan publik secara berkelanjutan.

Di balik dapur produksi, aspek gizi menjadi perhatian utama. Ahli Gizi SPPG Makarya Binangun, Jihan Imtiyas, menegaskan bahwa tantangan terbesar program makan bergizi bukan terletak pada ketersediaan bahan pangan, melainkan pada proses pengolahan.

Berdasarkan evaluasi internal, penurunan zat gizi khususnya pada bahan pangan hewani seperti ayam dan daging lebih banyak terjadi saat proses memasak dibandingkan saat bahan diterima.

Baca Juga: MAKI Jatim Bongkar Skandal Dana Pendidikan di Jember: Dugaan Pungli PIP, Oknum Kepala SMAN 1 Arjasa Terancam Dilaporkan ke Kejati

“Karena itu, dapur pelaksana terus melakukan evaluasi teknik pengolahan. Tujuannya agar makanan yang sampai ke anak-anak tetap memiliki nilai gizi optimal,” ujar Jihan.

Penyesuaian metode memasak, pengaturan waktu pemanasan, hingga teknik penyajian menjadi fokus utama agar kandungan gizi tidak hilang sebelum dikonsumsi.

Dari sisi pengadaan bahan baku, yayasan menegaskan tidak ada ketentuan kaku mengenai lokasi pembelian.

Seluruh proses dikoordinasikan bersama mitra, dengan prinsip utama memprioritaskan bahan pangan dari lingkungan sekitar dapur.

Kebijakan ini dinilai lebih efisien, mudah dikontrol, serta berdampak langsung pada penguatan ekonomi lokal.

Baca Juga: Dalam Peringatan Hakordia, MAKI NTB Siap Gelar Aksi Demo Akbar di Bumi Gora NTB

“Mengambil bahan dari sekitar dapur lebih terkontrol dan segar. Selain itu, roda ekonomi warga juga ikut bergerak,” kata Jihan.

Program ini dijalankan melalui alur kerja yang sistematis dan terdokumentasi dengan rapi.

Penyusunan menu dilakukan secara kolaboratif antara tim dapur dan pengelola yayasan, dengan mempertimbangkan keseimbangan gizi serta harga pasar.

Setelah menu dan harga disepakati, pengelola menyusun Purchase Order (PO) bahan pangan, mulai dari beras, ikan, sayuran, hingga bahan pendukung lainnya.

PO tersebut kemudian diverifikasi oleh tim akuntansi untuk memastikan kesesuaian dengan anggaran.

Baca Juga: Pangdam V/Brawijaya Periksa Kesiapan Satgas Gulbencal Yonzipur 5/ABW untuk Aceh Tengah

Setelah mendapat persetujuan bagian accounting dan kepala SPPG, dokumen pengadaan diajukan kepada mitra dan yayasan untuk proses pembelian.

Meski pembelian dilakukan oleh mitra, seluruh tahapan berada dalam pengawasan ketat sistem administrasi dan keuangan yayasan.

Pendiri Yayasan Berkah Mukti Raharjo, Bambang Kusumarijadi, mengungkapkan bahwa dapur produksi yang digunakan bukanlah bangunan baru.

Dapur tersebut merupakan bangunan lama yang ditata ulang pada bagian interior agar memenuhi standar produksi makanan sehat.

Proses persiapan dimulai sejak September 2025 dan rampung pada pertengahan November 2025, setelah seluruh perizinan dan persetujuan dari BKN diperoleh.

“Secara operasional dapur sebenarnya sudah siap di akhir November, tetapi pencairan dana baru terealisasi di awal Desember. Distribusi makanan perdana resmi dimulai pada 8 Desember 2025,” ujar Bambang.

Selama program berjalan, yayasan secara aktif memantau respons sekolah penerima manfaat. Hingga kini, tidak ditemukan keluhan berarti.

Baca Juga: PRCONNECT 2025: Himpunan Humas Hotel (H3) Surabaya Sebuah Wadah Kolaborasi dan Solidaritas Bagi Para Profesional Humas Perhotelan

Bahkan, kondisi wadah makanan atau ompreng yang dikembalikan sebagian besar dalam keadaan bersih indikator sederhana namun bermakna bahwa makanan diterima dan dikonsumsi dengan baik oleh para siswa.

Ada pula kisah kecil yang mencerminkan dampak emosional dari program ini. Suatu hari, petugas menemukan uang Rp10.000 di dalam ompreng titipan seorang siswa, yang diduga sebagai ungkapan terima kasih kepada petugas pencuci.

“Kami langsung berkoordinasi dengan guru agar hal seperti itu tidak perlu dilakukan. Semua biaya sudah ditanggung program,” tutur Bambang.

Dari sisi cakupan, program Makan Bergizi Gratis ini menunjukkan perkembangan pesat. Pada tahap awal, distribusi mencakup tujuh sekolah dengan sekitar 1.118 porsi per hari.

Dalam waktu singkat, meningkat menjadi delapan sekolah dengan 1.338 porsi. Yayasan menargetkan 2.000 porsi pada 5 Januari 2026, dan dalam satu hingga dua minggu berikutnya kapasitas diproyeksikan meningkat hingga 3.000 porsi per hari.

Untuk menopang peningkatan skala tersebut, pengelola tengah mempersiapkan berbagai sertifikasi keamanan pangan, termasuk sertifikasi chef dan sertifikasi sel melalui dinas terkait.

Kepercayaan pemerintah kepada Yayasan Berkah Mukti Raharjo menjadi penguat langkah mereka dalam memperluas jangkauan layanan.

Baca Juga: UPTD SMPN 1 Arosbaya Gelar Gebyar Pentas Seni Akhir Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2025/2026

“Bagi kami, ini bukan sekadar program, tapi amanah,” kata Bambang.

Motivasinya sederhana namun fundamental: berkontribusi nyata bagi masa depan anak-anak Indonesia. “Tujuan akhirnya anak-anak Indonesia sehat. Kita ingin kualitas anak-anak kita setara, paling tidak di level Asia.”

Ia mencontohkan kondisi atlet muda Indonesia yang kerap kehabisan stamina akibat asupan gizi yang kurang memadai, berbeda dengan anak-anak di Eropa yang sejak dini terbiasa mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Menurutnya, pembenahan gizi harus dimulai sejak usia sekolah.

Dari aspek keuangan, yayasan menegaskan komitmen penuh terhadap transparansi. Seluruh pengeluaran dicatat berdasarkan nota asli, dengan verifikasi langsung atas keaslian bukti transaksi.

Hingga kini, tidak ditemukan indikasi mark up harga. Mitra pelaksana disebut sangat kooperatif, bahkan aktif membantu ketika terjadi kendala administrasi.

Pencatatan keuangan dilakukan setiap hari oleh tim akuntansi, dengan pengeluaran dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama: bahan baku, operasional, serta insentif atau fasilitas mitra.

Dari ketiganya, bahan baku dan operasional menjadi komponen terbesar. Melalui pengecekan rutin harian, dua harian, hingga mingguan yayasan memastikan seluruh proses dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Baca Juga: Anggaran Acara Bakesbangpol Jatim Dipersoalkan, MAKI Nilai Kinerja Menyimpang dari Tupoksi

Dengan tata kelola yang transparan, pengawasan berlapis, dan komitmen kuat menjaga mutu gizi, Program Makan Bergizi Gratis di Sidoarjo ini diharapkan tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga menjadi model nasional.

Sebuah bukti bahwa dari dapur sederhana, masa depan generasi bangsa dapat dibangun dengan integritas, kepedulian, dan tanggung jawab. (Bgn)***

WARTAPENASATUJATIM | Surabaya Metropolitan – Hari Jumat (28/11/2025) bertempat di Gedung Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Provinsi Jawa Timur telah dilakukan mediasi mengenai rencana operasional dapur SPPG Kota Surabaya Dukuh Pakis yang berada di Cluster Jepang perumahan Villa Bukit Mas Surabaya, yang menampung aspirasi sekelompok warga perumahan itu yang melakukan penolakan, sehingga operasional dapur ditunda.

Kali ini mediasi yang difasilitasi oleh Badan Gizi Nasional dengan menampilkan narasumber Kusmayanti S.Hut, M.Si selaku Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Surabaya, juga mengundang Kepala Kantor Kecamatan Dukuh Pakis, Lurah Dukuh Pakis, Kapolsek Dukuh Pakis, Danramil Karang Pilang dan perangkat RT, RW serta warga Cluster Jepang Perumahan Villa Bukit Mas Surabaya.

Namun sayang, selintas pantauan awak media, dari para pihak yang diharapkan datang untuk duduk bersama membahas permasalahan yang ada yang mana dikeluh dan dikawatirkan warga berkenaan dengan keberadaan dan rencana operasional Dapur SPPG, hanya terlihat Kepala KPPG Surabaya, Lurah Dukuh Pakis dan Danramil Karang Pilang yang hadir.

Kelompok warga yang melakukan penolakan beserta RT, RW setempat tidak datang dengan berbagai alasan. Sedangkan Kapolsek dan Camat mengirimkan perwakilan dikarenakan acara berbarengan dengan tugas kedinasan yang lain.

Dari acara yang dimulai sekitar jam 09.00 dilakukan pemaparan oleh Kusmayanti mengenai visi misi dan dasar hukum program MBG yang merupakan program unggulan pemerintah melalui Peraturan Presiden RI dalam memberikan bantuan sosial kepada anak anak sekolah sebagai generasi penerus bangsa menyongsong Indonesia Emas 2045.

Sebenarnya acara mediasi itu cukup menarik, karena Kusmayanti memaparkan tahapan tahapan awal mulai dari penentuan titik, persyaratan persyaratan pokok pendirian dapur SPPG, termasuk dijelaskan hubungan dapur SPPG dengan pemilik lahan sampai persyaratan keamanan dan kebersihan lingkungan juga pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah sampai rekayasa alur lalu lintas barang dan kendaraan serta urusan parkir kendaraan sudah dipersiapkan dengan matang sesuai standar dan aturan umum yang berlaku.

Telah dijelaskan dengan penekanan berulang ulang oleh Kusmayanti, bahwa proyek dapur pendukung program MBG sepenuhnya adalah milik pemerintah, sedangkan Joko Dwitanto pemilik lahan, adalah murni sebagai pihak yang menyewakan bukan pemilik usaha.

Kusmayanti menjelaskan bahwa Peraturan Urusan Dalam (PUD) perumahan yang dipakai sebagai rujukan kelompok warga yang menolak keberadaan dan operasional dapur SPPG tidak berdasar, karena faktanya dapur SPPG pendukung program MBG bukan merupakan bentuk/tempat usaha perorangan melainkan murni bagian dari program pemerintah non profit karena memberikan bantuan sosial kepada anak anak sekolah sebagai generasi penerus bangsa untuk cita cita bangsa menuju era Indonesia Emas.

Namun sayang mediasi menjadi terasa timpang dan tidak membuahkan sebuah keputusan karena Camat sebagai pemegang wilayah dan wakil pemerintah tidak hadir, maka tidak bisa dilakukan keputusan apapun yang bisa dipakai sebagai acuan atau solusi dari permasalahan yang dibahas dalam mediasi itu.

Akhirnya diputuskan bahwa akan dilakukan mediasi secara tertulis kepada warga Cluster Jepang Perumahan Villa Bukit Mas yang akan dipersiapkan oleh Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Surabaya Badan Gizi Nasional. Sedangkan Lurah Dukuh Pakis memberikan dukungan dengan menyiapkan petugas kelurahan dalam mendistribusikan bahan mediasi tertulis tersebut. Sedangkan Polsek Dukuh Pakis dan Koramil Karang Pilang sebagai aparat keamanan akan mengawal dan menjaga kondusifitas keamanan warga dan operasional dapur SPPG sebagai pendukung keberlangsungan program pemerintah MBG.

Dengan tidak bisa beroperasinya dapur SPPG Dukuh Pakis, maka ada sebanyak 2.862 anak sekolah calon penerima manfaat yang terdampak.(Houget***)

WARTAPENASATUJATIM | Surabaya Metropolitan – Seperti diberitakan sebelumnya, keberadaan dapur SPPG di wilayah Dukuh Pakis tepatnya di Cluster Jepang – Perumahan Villa Bukit Mas mengalami hambatan operasional, yang dijadwalkan beroperasi sejak hari Senin (24/11/2025) sampai dengan hari ini Jumat (28/11/2025) belum juga bisa beroperasi untuk melayani sebanyak 2.862 calon penerima manfaat, yang notabene adalah para anak-anak sekolah generasi penerus bangsa yang tersebar dalam 15 sekolah di seputaran wilayah Kecamatan Dukuh Pakis.

Ironisnya ketika awak media menghubungi Joko Dwitanto, selaku mitra program pemerintah MBG dengan merelakan rumah pribadinya untuk dijadikan dapur pendukung SPPG, mengatakan bahwa belum beroperasinya dapur SPPG Dukuh Pakis karena adanya penolakan warga terhadap keberadaan dapur tersebut, seperti adanya surat penolakan yang ditanda tangani oleh lebih dari 20 orang warga, juga terlihat dengan banyaknya spanduk/banner penolakan yang dipasang di pagar rumah warga layaknya masa kampanye pemilu.

Namun ketika awak media mencermatinya isi surat penolakan warga dan isi banner tersebut, banyak hal bertentangan dengan kondisi dilapangan.

Misalnya, surat penolakan yang ditanda tangani oleh lebih dari 20 orang warga berisi keberatan atas, penumpukan sampah, tidak dikelolanya limbah dengan baik, kegaduhan dan bising atas operasional dapur, dan banyaknya warga luar perumahan yang hilir mudik.

Saat awak media melakukan kunjungan ke lokasi dapur, oleh Joko ditunjukkan bahwa pada kenyataannya dapur pendukung SPPG sama sekali belum beroperasi, jadi semua unsur bahan penolakan warga tidak terbukti.

Kepada awak media Joko mengatakan bahwa sudah membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, baik limbah cair maupun limbah padat dan sampah dapur.

Joko juga menunjukkan surat persetujuan dari tetangga/warga terdekat dapur yaitu warga depan, belakang, kanan dan kiri dengan ditanda tangani oleh Ketua RT setempat. Ada hal janggal dirasakan oleh Joko ketika diketahui adanya lebih dari 20 orang warga melakukan penolakan, padahal jumlah rumah dari pintu masuk Cluster Jepang sampai dapur tidak lebih dari 15 unit rumah.

Dengan adanya ketidaksesuaian antara keberatan warga dengan bukti-bukti dilapangan Joko meminta bantuan para pihak yang berwenang termasuk kepada Kusmayanti S.Hut, M.Si selaku Kepala KPPG Kota Surabaya untuk memberikan sosialisasi kepada warga terkait program pemerintah dalam MBG.

Terkait dengan banyaknya spanduk/banner yang terpasang di pagar pagar rumah warga, awak media mendapatkan informasi bahwa diduga yang melakukan pemasangan adalah pihak keamanan lingkungan Cluster Jepang sendiri dan banyak warga yang pagarnya dipasang banner tidak berani menolaknya.

Diduga telah terjadi semacam persekongkolan antara segelintir provokator dengan pengurus lingkungan setempat di Cluster Jepang itu sendiri. Mari kita tunggu cerita selanjutnya. (Houget***)

WARTAPENASATUJATIM | Surabaya – Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah inisiatif sosial yang hadir untuk memperluas akses pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kini menjadi pusat perhatian di Perumahan Villa Bukit Mas, tepatnya di Cluster Jepang RT 01 RW 07, Kelurahan dan Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya.

Program yang sedianya dirancang sebagai jembatan kepedulian sosial ini justru harus berhadapan dengan dinamika yang tidak terduga, menyusul adanya keberatan dari sebagian warga yang mempertanyakan aktivitas dapur MBG yang akan berjalan di lingkungan mereka.

Ketua Inspirasi Nusantara Aman Makmur (Ina Makmur) Dukuh Pakis, Joko Dwitanto, menegaskan bahwa MBG hadir dari niat tulus untuk memberikan manfaat kepada masyarakat luas, sekaligus menjadi elemen pendukung bagi pemerintah dalam memperkuat jaring pengaman sosial. Ia menyebutkan bahwa gerakan ini tidak pernah ditujukan untuk kepentingan pihak tertentu.

Joko memaparkan bahwa sejak awal pihaknya telah mengikuti seluruh proses, mulai dari pencarian lokasi, komunikasi dengan warga, hingga mediasi yang dilakukan secara terbuka, bertahap, dan tanpa ada satu pun rekayasa. Ia dan tim bahkan turun langsung ke rumah-rumah warga untuk meminta persetujuan, sebuah langkah yang ia sebut sebagai bukti kesungguhan mereka menjaga etika sosial.

“Program ini tidak hanya untuk kami atau kelompok tertentu. Ini bagian dari upaya membantu masyarakat. Kami pun tidak selamanya berada di sini, karena ada rencana relokasi ke lokasi lain setelah berjalan beberapa waktu,” ujar Joko dengan penuh keyakinan.

Sebelum dapur MBG menjalankan aktivitasnya, tim pengelola telah melewati survei teknis dari BGN. Pemeriksaan meliputi ketentuan tata ruang, kelayakan konstruksi bangunan, hingga sistem pembuangan limbah. Semua aspek tersebut, menurut Joko, telah dinyatakan memenuhi standar dan mendapatkan lampu hijau. Selain itu, alokasi anggaran juga telah resmi masuk ke rekening dapur sebagai legalitas formal.

Namun penolakan mulai mencuat dari sebagian warga. Menariknya, Joko melihat bahwa dinamika tersebut tidak mewakili keseluruhan suara masyarakat. Ia menduga adanya tekanan atau framing yang membuat sebagian warga memilih bungkam meski sebenarnya mendukung program ini.

“Ada warga yang sebenarnya mendukung, tapi mereka takut disalahkan. Ketika sudah ada provokasi, apa pun yang kami lakukan dianggap salah,” tegas Joko, menyoroti atmosfer sosial yang mulai tidak kondusif.

Isu kemudian berkembang ke peralihan fungsi rumah menjadi dapur MBG, serta persoalan izin PUD (Peraturan Umum Dalam). Joko menjelaskan bahwa pihak lingkungan tidak pernah menyampaikan larangan atau keberatan dari awal, dan informasi terkait aturan tersebut justru baru muncul ketika program hendak berjalan.

“Seandainya sejak awal ada pemberitahuan resmi, tentu kami patuhi. Kami siap mengikuti aturan. Bahkan desain bangunan sudah kami sesuaikan agar tetap menyerupai rumah tinggal dan tidak mengganggu estetika lingkungan,” tambahnya.

Di tengah polemik yang bergulir, Joko menegaskan bahwa dapur MBG tetap membuka tangan selebar-lebarnya untuk berdialog. Aktivitas dapur akan tetap berlangsung sementara sambil menunggu keputusan final, dengan tenggat relokasi maksimal tiga bulan sesuai rencana awal program.

Joko juga menekankan bahwa fondasi utama MBG adalah semangat berbagi, keberlanjutan aksi sosial, dan upaya nyata membantu masyarakat mulai dari program Jumat Berkah hingga edukasi untuk ibu dan anak.

“Jika bukan kami yang menjalankan program ini, siapa lagi? Tidak semua orang punya kesempatan dan kemauan untuk membantu,” pungkasnya.

Menutup pernyataannya, Joko mengajak seluruh pihak untuk menurunkan tensi ego dan mengedepankan kepentingan kemanusiaan. Ia berharap pemerintah dapat turut hadir sebagai penengah sehingga dinamika yang terjadi tidak berujung pada perpecahan, melainkan menjadi pintu menuju solusi terbaik bagi semua pihak. (Red)