Politik
Sinergi TNI-Polri di Kalteng: Bakti Sosial Kodam XXII/Tambun Bungai dalam Semangat HUT ke-80 TNI
Sinergi TNI-Polri di Kalteng: Bakti Sosial Kodam XXII/Tambun Bungai dalam Semangat HUT ke-80 TNI
Palangka Raya, wartapenasatu.com Dalam semangat memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) Tahun 2025, Kodam XXII/Tambun Bungai menggelar kegiatan bakti sosial yang dihadiri oleh berbagai tokoh penting Kalimantan Tengah. Acara yang berlangsung di Aula Berkah Makodam, Palangka Raya, pada Kamis, 18 September 2025, ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara TNI dan Polri, serta meningkatkan kepedulian sosial terhadap masyarakat.
Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Pol Iwan Kurniawan, S.IK., M.Si., turut hadir dalam acara tersebut, didampingi oleh Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran, Pangdam XXII/Tambun Bungai, Mayjen TNI Zainul Arifin, serta sejumlah tokoh Forkopimda dan masyarakat umum. Kehadiran para pemimpin daerah ini menunjukkan komitmen bersama untuk membangun Kalimantan Tengah yang lebih baik.
Dalam sambutannya, Kapolda Kalteng menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada Kodam XXII/Tambun Bungai atas inisiatif bakti sosial ini. Beliau menekankan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata pengabdian TNI kepada masyarakat, serta diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi seluruh warga Kalimantan Tengah.
Lebih lanjut, Irjen Pol Iwan Kurniawan menjelaskan bahwa peringatan HUT TNI ke-80 bukan hanya sekadar momen untuk mengenang jasa para prajurit TNI, tetapi juga sebagai kesempatan untuk mempererat ikatan kemanusiaan dan kebersamaan dalam melayani masyarakat. Semangat gotong royong dan kepedulian sosial harus terus dipupuk dan ditingkatkan demi terciptanya masyarakat yang harmonis dan sejahtera.
Kehadiran Kapolda Kalteng dalam acara ini juga menjadi simbol penting dari sinergitas yang telah terjalin erat antara Polri dan TNI selama ini. Sinergi ini merupakan fondasi utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Bumi Tambun Bungai. Dengan kerja sama yang solid, kedua institusi ini dapat mengatasi berbagai tantangan dan ancaman yang ada, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan daerah.
Kapolda Kalteng juga menegaskan bahwa sinergitas antara Polri dan TNI merupakan hal yang sangat penting dan harus terus dijaga. Beliau mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh kedua institusi ini dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Dengan partisipasi aktif dari masyarakat, sinergi antara Polri dan TNI akan semakin kuat dan efektif.
Di akhir kesempatan, Kapolda Kalteng menyampaikan ucapan selamat Dirgahayu ke-80 kepada seluruh jajaran TNI. Beliau berharap agar TNI semakin kuat, hebat, dan profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Semoga TNI terus menjadi kebanggaan bangsa dan negara.
Resiliensi di Tengah Ekstrem: Kabaglog Polresta Palangka Raya Imbau Personel Jaga Kesehatan
Resiliensi di Tengah Ekstrem: Kabaglog Polresta Palangka Raya Imbau Personel Jaga Kesehatan
Palangka Raya, Wartapenasatu.com – Di tengah tantangan cuaca ekstrem yang melanda, Kepala Bagian Logistik (Kabaglog) Polresta Palangka Raya, Kompol Mangatur Tampubolon, menyampaikan amanat penting dalam apel pagi yang digelar di Mapolresta Palangka Raya, Jalan Tjilik Riwut Km. 3,5, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Kamis (18/9/2025). Amanat ini menjadi pengingat bagi seluruh personel akan pentingnya menjaga kesehatan dan resiliensi di tengah kondisi lingkungan yang tidak menentu.
Apel pagi tersebut dihadiri oleh para Pejabat Utama, Perwira, Bintara, dan PNS Polri, menunjukkan komitmen seluruh jajaran Polresta Palangka Raya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Kehadiran lengkap ini mencerminkan disiplin dan kesadaran akan pentingnya koordinasi dalam menghadapi berbagai tantangan.
Kompol Mangatur Tampubolon menyampaikan amanat berdasarkan atensi dari Kapolresta, Kombes Pol Dedy Supriadi, S.I.K., M.H., yang menekankan pentingnya menjaga kesehatan di tengah cuaca ekstrem. Amanat ini menjadi prioritas utama mengingat potensi ancaman penyakit yang dapat timbul akibat perubahan cuaca yang drastis.
“Di tengah cuaca ekstrem saat ini, kita harus semakin sadar terhadap kondisi kesehatan diri sendiri maupun keluarga, sebab sangat banyak potensi penyakit yang dapat menjangkit apabila kita tidak menjaga kesehatan secara benar,” jelasnya. Pernyataan ini menjadi alarm bagi seluruh personel untuk lebih peduli terhadap kesehatan diri dan keluarga.
Mangatur Tampubolon memberikan sejumlah langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk menjaga kondisi kesehatan, seperti menerapkan pola makan sehat dan bergizi, menjaga kebersihan diri serta lingkungan, hingga beristirahat secara cukup. Langkah-langkah ini menjadi panduan praktis bagi personel dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
“Selain itu, selalu perhatikan kondisi tubuh kita maupun keluarga, terutama bagi anak-anak dan lansia. Apabila memang mulai muncul gejala terserang penyakit, maka jangan ragu untuk memeriksakannya ke rumah sakit atau puskesmas,” tuturnya. Imbauan ini menekankan pentingnya deteksi dini dan penanganan cepat terhadap penyakit.
Garda Terdepan: Polresta Palangka Raya Siaga Amankan Aksi Damai AMUK di Mapolda Kalteng
Garda Terdepan: Polresta Palangka Raya Siaga Amankan Aksi Damai AMUK di Mapolda Kalteng
Palangka Raya, Wartapenasatu.com – Polresta Palangka Raya menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan turut serta dalam apel kesiapan pengamanan aksi damai yang digelar oleh Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK) di Mapolda Kalteng, Rabu (17/9/2025). Kesiapsiagaan ini mencerminkan profesionalisme dan tanggung jawab aparat kepolisian dalam mengawal aspirasi masyarakat secara damai dan konstitusional.
Apel yang dilaksanakan di Lapangan Barigas Mapolda Kalteng tersebut dipimpin langsung oleh Karoops Polda Kalteng, Kombes Pol Dr. Sugeng Riyadi, S.I.K., S.H., M.Si. Kehadiran personel dari berbagai satuan, termasuk Polresta Palangka Raya, menunjukkan soliditas dan koordinasi yang baik dalam menghadapi potensi gangguan keamanan.
Kapolresta Palangka Raya, Kombes Pol Dedy Supriadi, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa pihaknya telah menyiagakan personel di pintu masuk Mapolda Kalteng sebagai bagian dari rencana pengamanan aksi damai. Langkah ini merupakan antisipasi strategis untuk memastikan kelancaran arus kegiatan dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
“Pengamanan dilakukan secara humanis dengan mengedepankan langkah persuasif, agar kegiatan masyarakat dapat berjalan tertib, aman, dan kondusif,” tegas Kapolresta. Pendekatan humanis ini menunjukkan bahwa Polresta Palangka Raya mengutamakan dialog dan komunikasi yang baik dengan peserta aksi damai.
Aksi damai AMUK rencananya akan berlangsung di sekitar Mapolda Kalteng dengan melibatkan sejumlah elemen masyarakat. Aparat keamanan telah menyiapkan pola pengamanan yang komprehensif untuk mengantisipasi potensi kerawanan sekaligus memastikan arus kegiatan tetap lancar.
Kesiapan aparat keamanan dalam mengawal aksi damai ini menunjukkan bahwa negara hadir untuk melindungi hak-hak warga negara dalam menyampaikan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab. Polresta Palangka Raya berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama aksi damai berlangsung.
Dengan adanya apel kesiapan ini, diharapkan seluruh rangkaian aksi damai dapat berlangsung sesuai aturan dan tanpa mengganggu ketertiban umum. Polresta Palangka Raya siap menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan dan kondusivitas Kota Palangka Raya.
Harmoni Tambun Bungai: Sinergi Kapolda, Pangdam, dan Gubernur dalam Menjaga Kedamaian Kalimantan Tengah
Palangka Raya, Wartapenasatu.com – Di jantung Kalimantan Tengah, sebuah sinergi erat terjalin antara Kapolda Kalteng, Pangdam XXII/Tambun Bungai, dan Gubernur, menandai komitmen bersama untuk menjaga kedamaian dan stabilitas wilayah. Irjen Pol Iwan Kurniawan, S.I.K., M.Si., Kapolda Kalteng, dengan hangat menyambut kunjungan Mayjen TNI Zainul Arifin, Pangdam XXII/Tambun Bungai, beserta Gubernur H. Agustiar Sabran, di Mapolda Kalteng, Jl. Tjilik Riwut Km.1, Kota Palangka Raya, pada Rabu, 17 September 2025.
Kunjungan ini bukan sekadar seremonial, melainkan sebuah manifestasi nyata dari soliditas yang terjalin antara TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah. Kebersamaan yang terpancar dalam penyambutan tersebut mencerminkan kesadaran akan pentingnya kerja sama lintas sektoral dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan dan pembangunan di Kalimantan Tengah.
Diskusi santai yang berlangsung di Lobi Mapolda menjadi wadah untuk bertukar pikiran, berbagi informasi, dan merumuskan strategi bersama dalam menjaga kondusivitas wilayah. Suasana yang akrab dan penuh kehangatan menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif menjadi kunci utama dalam membangun sinergi yang kokoh.
Kapolda Kalteng, Irjen Pol Iwan Kurniawan, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kunjungan Pangdam XXII/Tambun Bungai dan Gubernur. Ia menekankan bahwa kunjungan ini menjadi momentum penting untuk mempererat tali silaturahmi dan memperkuat soliditas antara TNI, Polri, dan pemerintah.
“Saya berharap kunjungan ini menjadi momentum memperkuat soliditas dan silaturahmi TNI, Polri bersama pemerintah, sebagai upaya mewujudkan kamtibmas yang kondusif,” ujar Kapolda dengan penuh semangat. Pernyataan ini mencerminkan komitmen yang kuat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat Kalimantan Tengah.
Irjen Iwan juga menyoroti bahwa kunjungan ini merupakan bukti nyata sinergi yang telah terjalin dengan baik selama ini. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini bukan hanya sekadar forum silaturahmi, tetapi juga sarana untuk memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mendukung pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah.
“Saya juga sangat berterima kasih atas kerja sama yang luar biasa bersama Pangdam dan Gubernur. Kami merasakan Polda Kalteng banyak dibantu beliau beserta jajaran, baik di Palangka Raya maupun di seluruh kabupaten dan kota. Semua ini demi menciptakan situasi Kalteng yang aman dan kondusif,” imbuhnya dengan rasa syukur.
Pangdam XXII/Tambun Bungai, Mayjen TNI Zainul Arifin, dalam kesempatan yang sama, menegaskan pentingnya kebersamaan dalam menjaga kedamaian di Bumi Tambun Bungai. Ia menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terjalin dengan baik antara TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah.
“Terima kasih, dengan sinergi dan harapan pasti akan sejalan. Bersama-sama kita akan membangun Kalimantan Tengah dengan damai,” tegas Pangdam dengan keyakinan. Pernyataan ini mencerminkan optimisme bahwa dengan kerja sama yang solid, Kalimantan Tengah akan terus maju dan berkembang.
Kunjungan ini menjadi simbol harapan bagi masyarakat Kalimantan Tengah, bahwa dengan sinergi yang kuat antara TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah, kedamaian dan kesejahteraan akan terus terjaga. Harmoni Tambun Bungai akan terus berkumandang, menginspirasi seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun Kalimantan Tengah yang lebih baik.
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Nasional, Opini, Pendidikan, Politik, SOSIAL
Purbaya Tegur Direksi Perbankan, Ingatkan Dana Rp200 T Harus Jadi Bahan Bakar Ekonomi
Jakarta wartapenasatu.com
Menkeu Purbaya Sentil Direksi Perbankan, Dorong Penyaluran Kredit ke Sektor Produktif
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan kritik tajam terhadap jajaran direksi perbankan nasional. Ia menilai para pemimpin bank terlalu nyaman dengan kondisi likuiditas saat ini, sehingga enggan mendorong penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif. Kritik ini disampaikan Purbaya usai memimpin rapat di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Selasa (16/9).
Menurut Purbaya, perilaku perbankan yang cenderung memilih jalan aman hanya dengan menaruh dana pada instrumen berisiko rendah membuat potensi pertumbuhan ekonomi tidak maksimal. “Pada dasarnya saya suruh mereka berpikir sendiri. Mereka kan orang-orang pintar. Cuma selama ini males karena bisa naruh di tempat yang aman, nggak ngapain-ngapain, dapat spread cukup, untung yang gede. Jadi mereka setiap Sabtu Minggu main golf kali,” ujarnya dengan nada sindiran.
Ia menekankan, pemerintah telah menempatkan dana hingga Rp200 triliun di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dengan tujuan mendorong penyaluran kredit produktif. Penempatan dana besar ini diharapkan bisa menjadi bahan bakar bagi perbankan untuk menggerakkan pembiayaan di sektor riil.
Namun, Purbaya menyayangkan bahwa langkah tersebut belum dimanfaatkan optimal. Bank masih terkesan pasif dan hanya menikmati keuntungan dari instrumen aman, alih-alih mencari proyek pembiayaan yang bisa memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. “Seharusnya bank lebih aktif mencari proyek pembiayaan yang aman sekaligus produktif,” tegasnya.
Sikap tegas Purbaya ini mencerminkan gaya kepemimpinan yang diharapkan Presiden Prabowo Subianto, yakni seorang menteri yang berani mengkritik sekaligus memberikan solusi, bukan sekadar menjadi “ngebossy”. Dengan cara ini, kebijakan pemerintah dapat berjalan lebih efektif dan selaras dengan target pembangunan.
Kritik tersebut juga menjadi pengingat bagi dunia perbankan bahwa fungsi intermediasi harus dijalankan secara seimbang. Tidak hanya fokus pada keuntungan semata, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyaluran kredit ke sektor produktif, terutama UMKM, industri, dan infrastruktur.
Dengan sindiran tajam sekaligus dorongan konstruktif dari Menkeu Purbaya, diharapkan perbankan nasional segera berbenah. Jika bank mampu menyalurkan kredit lebih agresif ke sektor produktif, maka efek ganda terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta kesejahteraan masyarakat dapat lebih cepat tercapai.
“Nok Srie”Melaporkan
Magang Nasional hingga Revitalisasi Tambak, Ini Rangkaian Program Ekonomi 2025
Jakarta wartapenasatu.com
Pemerintah Luncurkan Paket Ekonomi 2025 untuk Dorong Pertumbuhan dan Serap Tenaga Kerja
Pemerintah resmi meluncurkan Paket Ekonomi 2025 yang berisi sejumlah program strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas penyerapan tenaga kerja. Program ini menyasar berbagai sektor mulai dari pendidikan, pariwisata, padat karya, hingga perlindungan sosial bagi pekerja informal. Paket tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Dalam paket ini, terdapat delapan program akselerasi yang dirancang untuk tahun 2025. Salah satunya adalah program magang nasional bagi lulusan perguruan tinggi yang baru lulus maksimal satu tahun. Pemerintah menilai, program ini akan membantu fresh graduate memperoleh pengalaman kerja sekaligus mempercepat transisi menuju dunia kerja. Selain itu, terdapat kebijakan perluasan PPh pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) untuk 552 ribu pekerja di sektor pariwisata, yang mencakup industri hotel, restoran, dan kafe.
Dukungan terhadap pekerja informal juga menjadi perhatian penting. Pemerintah memberikan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja sektor transportasi online atau ojol, termasuk ojek pangkalan, sopir, kurir, hingga pekerja logistik, selama enam tahun. Ada pula program manfaat layanan tambahan (MLT) perumahan melalui BPJS Ketenagakerjaan yang diharapkan dapat membantu pekerja memperoleh akses hunian yang layak.
Selain itu, pemerintah menggulirkan program padat karya tunai (cash for work) yang melibatkan Kementerian Perhubungan serta Kementerian Pekerjaan Umum. Program ini diproyeksikan menyerap tenaga kerja secara langsung di berbagai daerah. Kebijakan deregulasi implementasi PP 28/2025 juga dimasukkan untuk menyederhanakan prosedur, sementara program perkotaan berupa pilot project di DKI Jakarta diarahkan pada perbaikan kualitas pemukiman dan penyediaan platform pemasaran serta gigs bagi UMKM.
Paket ekonomi 2025 juga mencakup lima program penyerapan tenaga kerja, di antaranya operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), replanting di perkebunan rakyat, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak Pantura, serta modernisasi kapal nelayan. Kelima program ini diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sektor perikanan, perkebunan, hingga desa-desa.
Tidak hanya fokus pada 2025, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan program hingga tahun 2026. Beberapa kebijakan yang akan diperpanjang antara lain PPh Final 0,5% bagi UMKM, PPh 21 DTP untuk sektor pariwisata, insentif perpajakan bagi industri padat karya, serta program diskon iuran JKK dan JKM bagi seluruh pekerja bukan penerima upah (BPU). Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberikan keberlanjutan insentif sekaligus kepastian bagi dunia usaha.
Dengan berbagai langkah ini, pemerintah berharap Paket Ekonomi 2025 mampu menjadi motor penggerak pemulihan dan akselerasi ekonomi nasional. Program-program tersebut tidak hanya berorientasi pada stimulus fiskal, tetapi juga diarahkan untuk memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan memperkuat fondasi ekonomi Indonesia menghadapi tantangan global.
“Nok Srie”Melaporkan
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Loker, Nasional, Opini, Pendidikan, Politik, SOSIAL
Presiden Prabowo Matangkan Skema Magang Nasional bagi Lulusan Baru
Jakarta wartapenasatu.com
Pemerintah Matangkan Program Magang Nasional Bagi Fresh Graduate
Pemerintah tengah memfinalisasi program magang nasional yang ditujukan khusus bagi lulusan perguruan tinggi dengan masa kelulusan maksimal satu tahun atau fresh graduate. Program ini menjadi salah satu prioritas nasional untuk menjembatani dunia pendidikan dengan dunia kerja.
Usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/9/2025), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa penyusunan detail program tersebut sedang dimatangkan. Program ini dikerjakan bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dengan target dapat segera diimplementasikan.
Airlangga menjelaskan, magang nasional ini akan terbuka bagi seluruh perusahaan, baik swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN). Pelaksanaannya akan berbasis kerja sama antara perguruan tinggi dengan dunia usaha, sehingga lulusan baru dapat memperoleh pengalaman nyata sesuai bidang yang dipelajari.
Program magang nasional ini ditargetkan mulai berjalan pada kuartal keempat tahun 2025 dan akan digelar serentak di seluruh wilayah Indonesia. Melalui pola terintegrasi, pemerintah berharap program ini bisa menjangkau ribuan perusahaan dan ratusan ribu lulusan baru di berbagai sektor.
Untuk memberikan jaminan kesejahteraan, para peserta magang akan memperoleh upah selama enam bulan sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) masing-masing daerah. Biaya tersebut sepenuhnya akan ditanggung pemerintah sebagai bentuk dukungan terhadap transisi lulusan baru memasuki dunia kerja.
Airlangga menambahkan, program ini juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing tenaga kerja muda Indonesia. Dengan bekal keterampilan, pengalaman, dan jejaring profesional, lulusan perguruan tinggi diharapkan lebih siap menghadapi tantangan global maupun kebutuhan industri dalam negeri.
Pemerintah optimistis bahwa magang nasional akan menjadi terobosan strategis dalam menekan angka pengangguran terdidik sekaligus memperkuat kolaborasi antara dunia pendidikan dan dunia usaha. Dengan langkah ini, generasi muda Indonesia diharapkan dapat lebih cepat terserap ke dunia kerja dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional.
“Nok Srie”Melaporkan
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Nasional, Opini, Pendidikan, Politik, Seni dan Budaya, SOSIAL
Prabowo Sambung Semangat Robert Owen: Revolusi Pembangunan Dimulai dari Anak Bangs
Jakarta wartapenasatu.com
Prabowo dan Semangat Robert Owen: Membangun Peradaban dari Akar Rakyat
Dalam sejarah industrialisasi Eropa, nama Robert Owen (1771–1858) tercatat sebagai tokoh yang berani melawan arus. Ia dikenal sebagai “sosialis utopis” karena di tengah kapitalisme awal abad ke-19, Owen memilih jalan berbeda: menuntut jam kerja manusiawi, pendidikan bagi anak buruh, serta perumahan dan koperasi yang menjadi fondasi kekuatan ekonomi. Gagasan itu menjadikannya simbol keberanian untuk menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan.
Kini, semangat yang diwariskan Owen seolah menemukan relevansinya di Indonesia. Di tengah ketimpangan sosial, kemiskinan struktural, dan persoalan gizi anak bangsa, Presiden Prabowo Subianto hadir dengan jawaban sederhana namun fundamental: memastikan anak-anak mendapatkan hak gizi, pendidikan, dan akses ekonomi kerakyatan melalui sekolah rakyat dan koperasi desa.
Di pabrik tekstil New Lanark, Owen memperkenalkan kebijakan progresif: buruh hanya bekerja 8 jam, sementara anak-anak bisa bersekolah. Semboyannya yang legendaris—“Eight hours labour, eight hours recreation, eight hours rest”—menjadi tonggak perjuangan hak-hak pekerja. Semangat itu kini diterjemahkan Prabowo dalam bentuk nyata: revolusi pembangunan tidak boleh berhenti pada angka pertumbuhan, tetapi harus menyentuh sendi-sendi kehidupan rakyat kecil.
Indonesia memang berbeda konteks dengan Eropa abad ke-19. Namun, persoalan mendasarnya tetap serupa: ketidakadilan, kesenjangan, dan kebutuhan mendesak untuk membangun peradaban yang berkeadilan. Di sinilah gagasan Prabowo menjadi relevan—negara hadir di meja makan anak-anak, di ruang kelas sekolah rakyat, dan di koperasi desa.
Program Makan Bergizi Gratis yang digagas pemerintah, misalnya, bukan sekadar kebijakan teknis. Ia merupakan jawaban radikal atas kondisi anak bangsa yang sering kehilangan fokus belajar akibat perut kosong. Dengan gizi yang cukup, jutaan anak Indonesia memiliki kesempatan tumbuh sehat, cerdas, dan siap menghadapi masa depan.
Sejarah telah membuktikan, peradaban besar hanya lahir dari rakyat yang sehat dan berpendidikan. Friedrich Engels, sahabat Karl Marx, pernah menulis bahwa kondisi kelas pekerja adalah ukuran sesungguhnya dari sebuah peradaban. Jika ditarik ke konteks Indonesia, kondisi anak-anak sekolah adalah cermin arah bangsa.
Dengan demikian, semangat Robert Owen dan kebijakan Prabowo saling berkelindan: menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan. Di tengah arus kapitalisme global yang kian rakus, Indonesia memilih jalan berbeda—membangun kekuatan dari desa, dari piring anak sekolah, dan dari koperasi rakyat. Inilah revolusi yang sesungguhnya: dimulai dari akar, untuk tumbuh menjadi pohon peradaban yang kokoh.
“Nok Srie”
Aspirasi Indonesia: Menggugat Status Quo, Menuju Indonesia yang Berdaulat dan Berkeadilan”
“Aspirasi Indonesia: Menggugat Status Quo, Menuju Indonesia yang Berdaulat dan Berkeadilan”
Jakarta, 10 September 2025 – Komunitas Aspirasi Emak-emak Indonesia menggelar serangkaian acara di Posko Aspirasi, Jakarta Pusat, yang mencakup diskusi tentang isu-isu krusial bangsa, sosialisasi anti-islamofobia, hingga kegiatan arisan yang mempererat tali silaturahmi antar anggota. Acara ini dihadiri oleh sejumlah aktivis pergerakan, pendukung, dan simpatisan dari berbagai daerah di Jakarta dan sekitarnya.
Dalam tausiahnya, Ishak Rafik menyoroti kebijakan pemerintah terkait pengambilalihan tanah adat yang dianggap terlantar. Ia berpendapat bahwa kebijakan ini tidak hanya merugikan masyarakat adat, tetapi juga mengindikasikan adanya praktik pengelolaan sumber daya yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
Lebih lanjut, Ishak Rafik menyoroti keberadaan 17 anggota Kabinet Merah Putih titipan Joko Widodo yang dianggap menghambat program pemulihan ekonomi dan penanganan masalah-masalah mendesak lainnya. Ia mendesak agar Presiden Prabowo Subianto segera melakukan reshuffle kabinet untuk memastikan efektivitas pemerintahan.
Darmo Larsono menambahkan bahwa sudah saatnya Indonesia memberlakukan syariat Islam sebagai bagian dari sistem pemerintahan. Ia berpendapat bahwa sistem pemerintahan dapat diubah, tetapi esensi dan identitas bangsa harus tetap dipertahankan. Oleh karena itu, ia menyerukan untuk kembali memberlakukan UUD 1945 yang asli sebagai landasan konstitusi.
Wati Salam, Ketua Aspirasi, menekankan pentingnya menggabungkan jiwa dan esensi dari pasal 33 UUD 1945 dalam setiap aktivitas pergerakan. Pasal ini mengatur tentang perekonomian nasional yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong, serta pengelolaan sumber daya alam yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Diskusi juga menyinggung tentang aksi dan unjuk rasa yang terjadi pada 25-28 Agustus 2025 di berbagai daerah. Aksi ini merupakan bentuk ekspresi kekecewaan masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil dan tidakTransparan.
Terkait dengan 17 anggota kabinet titipan Joko Widodo, Ishak Rafik menuding mereka terlibat dalam berbagai tindak kejahatan pada rezim pemerintahan sebelumnya. Ia juga menyoroti upaya penguasaan lahan strategis di sepanjang pantai oleh pengusaha asing, yang menurutnya merugikan pengusaha pribumi dan kepentingan nasional.
Darmo Karsono menjelaskan bahwa untuk memberlakukan pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 secara efektif, perlu mencabut terlebih dahulu ayat 4 dan 5 dari pasal tersebut. Ia juga menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan peninjauan kembali UUD 1945 hasil amandemen tahun 2002.
Selain isu-isu politik dan ekonomi, acara Aspirasi juga membahas tentang pentingnya menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Dalam konteks ini, para peserta sepakat untuk menjadikan tanggal 15 Maret sebagai Hari Anti-Islamofobia, sebagai momentum untuk melawan segala bentuk diskriminasi dan kebencian terhadap umat Islam.
Acara Aspirasi ini tidak hanya menjadi ajang diskusi dan sosialisasi, tetapi juga menjadi wadah untuk mempererat solidaritas dan kebersamaan antar anggota. Melalui kegiatan arisan dan pasar makanan serba serbi produk anggota, para peserta dapat saling mendukung dan memberdayakan satu sama lain.
Semangat kebersamaan dan gotong royong ini diharapkan dapat menjadi modal sosial yang kuat untuk menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan bangsa. Aspirasi Indonesia berkomitmen untuk terus berjuang demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur bagi seluruh rakyat.
Dengan semangat perubahan dan harapan akan masa depan yang lebih baik, Komunitas Aspirasi Emak-emak Indonesia terus bergerak dan menginspirasi. Mereka adalah garda terdepan dalam menyuarakan aspirasi rakyat dan memperjuangkan keadilan sosial.
Ferry Juliantoro Nakhodai Kementrian Koperasi : Estafet Pembangunan UMKM Berkelanjutan
Ferry Juliantoro Nahkodai Kementerian Koperasi: Estafet Pembangunan UMKM Berkelanjutan
Jakarta, 9 September 2025 – Auditorium Kementerian Koperasi menjadi saksi bisu serah terima jabatan Menteri Koperasi Republik Indonesia pada Selasa siang. Ferry Juliantoro secara resmi menggantikan Budi Ari Setiadi, menandai babak baru dalam upaya memajukan koperasi dan UMKM di Indonesia.
Suasana khidmat meliputi acara yang dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi kementerian, perwakilan lembaga negara, dan tamu undangan. Karangan bunga ucapan selamat dari berbagai perusahaan BUMN menghiasi halaman depan, menjadi simbol dukungan dan harapan terhadap kepemimpinan Ferry Juliantoro.Budi Ari Setiadi dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan keyakinannya kepada Ferry Juliantoro. Ia menyatakan bahwa pengalaman Ferry sebagai Wakil Menteri Koperasi selama 10 bulan terakhir telah membekalinya dengan pemahaman mendalam tentang tugas dan tanggung jawab yang diemban.
Ferry Juliantoro, dalam pidato perdananya sebagai Menteri Koperasi, menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Budi Ari Setiadi atas fondasi kuat yang telah dibangun. Ia berjanji untuk melanjutkan program-program yang telah berjalan, termasuk inisiatif Koperasi Desa / Kelurahan yaitu koperasi Merah Putih, dengan semangat akselerasi dan inovasi.
“Seluruh capaian yang telah diwariskan akan menjadi fondasi kokoh bagi kebijakan berikutnya,” tegas Ferry, menekankan komitmennya untuk mempercepat pembangunan koperasi ke arah yang lebih maju dan relevan dengan kebutuhan zaman.Momentum serah terima jabatan ini bukan hanya sekadar pergantian kepemimpinan, tetapi juga simbol kesinambungan visi dan misi Kementerian Koperasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkeadilan. Semangat kebersamaan dan kekeluargaan yang terpancar selama acara menjadi modal penting dalam mewujudkan tujuan tersebut.
Dengan nahkoda baru, Kementerian Koperasi diharapkan dapat semakin fokus pada penguatan kelembagaan koperasi, perluasan akses pembiayaan bagi UMKM, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro dan kecil. Langkah-langkah strategis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan merata.
