Politik
- AGAMA, Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, Internasional, Nasional, Opini, Pendidikan, Politik, SOSIAL
Hayya 3 Gaza: Ribuan Penonton di Bekasi Sambut Film Kemanusiaan Palestina
Hayya 3 Gaza: Ribuan Penonton di Bekasi Sambut Film Kemanusiaan Palestina
Jakarta,warta Pena satu, Film Hayya 3 Gaza sukses membangkitkan kepedulian publik terhadap isu kemanusiaan di Palestina. Acara nonton bareng (Nobar) dan meet & greet yang digelar di CGV Bekasi Trade Center pada Sabtu, 14 Juni 2025, dipadati ribuan penonton, membuktikan besarnya empati masyarakat Indonesia.
Antusiasme penonton terlihat dari penuhnya enam studio CGV Bekasi yang menayangkan film tersebut secara serentak. Salah satu studio bahkan dipesan khusus oleh komunitas Rescue Masyumi Peduli, berkolaborasi dengan Aktivis Alumni ISTN dan grup WhatsApp Palestina Merdeka. Ketiga komunitas ini secara spontan berinisiatif untuk menggelar acara nobar tersebut.
Ketua Panitia Nobar, Abdul Rojak, menjelaskan bahwa film Hayya 3 Gaza bukan sekadar hiburan, melainkan sebuah ajakan nyata untuk peduli terhadap penderitaan rakyat Palestina. Lebih dari 1.500 penonton memadati CGV Bekasi, dengan beberapa di antaranya bahkan membeli tiket hanya untuk berdonasi. Keberhasilan film ini juga terlihat dari jumlah penonton yang mencapai 40.000 orang di hari pertama penayangan.
Ir. Agung Mandala, pimpinan Rescue Masyumi Peduli, mengungkapkan awalnya acara nobar direncanakan di CGV Lagoon Bekasi pada tanggal 12 Juni, bertepatan dengan penayangan perdana. Namun, karena kendala teknis, acara tersebut dipindahkan ke CGV BTC Bekasi Timur. Ir. Agung Mandala juga memfasilitasi tiket gratis bagi 16 santri yatim dari Pesantren Terpadu Daarul Fikri dan 14 anak yatim dari Bendungan Hilir.
Nobar dan meet & greet ini tak hanya dihadiri penonton lokal, tetapi juga dari berbagai daerah di Indonesia bahkan luar negeri, seperti Singapura. Acara tersebut menjadi momen solidaritas yang luar biasa, ditandai dengan penyerahan donasi untuk Palestina Merdeka dari Ir. Agung Mandala kepada sutradara Jastis Arimba, disaksikan oleh aktor Husein Alatas dan para inisiator nobar. Kenang-kenangan berupa kaos juga diberikan kepada Jastis Arimba, Husein Alatas, dan penulis Asma Nadia.
Film Hayya 3 Gaza sendiri mengisahkan Abdullah Gaza, anak yatim piatu berusia 8 tahun yang tinggal di panti asuhan. Kisah menjadi emosional ketika Gaza diculik oleh ayah kandungnya, Beni (diperankan Husein Alatas), yang berniat menjualnya. Karakter Beni yang tragis menjadi sorotan utama dalam film ini.
Sutradara Jastis Arimba, yang berkolaborasi dengan Asma Nadia dan Hayati Ayatillah, mengatakan bahwa film ini, bagian ketiga dari trilogi Hayya yang diproduksi oleh Warna Pictures, dikemas sebagai drama keluarga yang menyentuh dan reflektif. Ia berharap penonton dapat merenungkan sejauh mana keterlibatan mereka dalam memperjuangkan nasib saudara-saudara di Palestina.
Dukungan terhadap film ini datang dari berbagai pihak, termasuk tokoh nasional dan organisasi seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI). Menteri Kebudayaan Fadli Zon bahkan menyebutnya sebagai karya penting dalam melawan propaganda genosida. Dalam dua hari pertama penayangan, film ini telah ditonton lebih dari 50.000 orang dan masih terus tayang di bioskop seluruh Indonesia.
Jastis Arimba mengajak masyarakat untuk menyebarluaskan pesan film ini dan mengajak keluarga dan kerabat untuk menonton, mengingat 40 persen keuntungan tiket akan disumbangkan untuk rakyat Palestina. Ia menekankan pentingnya dukungan berkelanjutan dari publik untuk menjaga agar film ini tetap tayang.
Film yang juga dibintangi oleh Cut Syifa, Amna Shahab, Oki Setiana Dewi, dan lainnya ini, dengan lagu tema “Surga Menanti” oleh Melly Goeslaw dan Mostafa Atef, mengusung pesan kemanusiaan yang universal, melewati batas agama, generasi, dan negara.
IPKI Gelar Musyawarah Cabang di Jakarta Barat, usung Tema “Memajukan Kehidupan Bangsa”
Jakarta, Warta Pena Satu, 12 Juni 2025 – Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) menyelenggarakan Musyawarah Cabang (Muscab) pada hari Kamis, 12 Juni 2025, bertempat di Kantor Walikota Jakarta Barat.Muscab ini dilakukan untuk membentuk kepengurusan baru yaitu DPC IPKI Jakarta Barat. Acara ini mengusung tema “Memajukan Kehidupan Bangsa”, sebagai bentuk komitmen IPKI dalam memperkuat peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional dan pelestarian nilai-nilai perjuangan kemerdekaan.Musyawarah Cabang ini dihadiri oleh pengurus IPKI tingkat pusat, perwakilan daerah, tokoh masyarakat, serta jajaran pemerintah kota Jakarta Barat.
Dalam sambutannya, Ketua Umum yang diwakili Sekjen IPKI menekankan pentingnya konsolidasi organisasi di tingkat cabang guna menjaga relevansi IPKI di tengah dinamika sosial dan politik bangsa.
Pada kesempatan terpisah, ketua terpilih Albert Siagian mengatakan bahwa “TemaMemajukan Kehidupan Bangsa bukan hanya slogan, tetapi panggilan bagi kita semua untuk turut aktif membangun masyarakat yang adil, makmur, dan berdaulat berdasarkan semangat perjuangan kemerdekaan” dan IPKI Jakarta Barat akan menekankan penguatan ekonomi masyarakat khususnya ekonomi berbasis UMKM.
Musyawarah ini juga menjadi momentum penting untuk pemilihan kepengurusan cabang yang baru, pembahasan program kerja strategis, serta penguatan sinergi antar anggota dalam mewujudkan visi IPKI sebagai wadah patriotisme modern.
Setelah Muscab selesai dilakukan, dilanjutkan acara Pelantikan DPC IPKI Jakarta Barat yang dilakukan secara simbolis penyerahan Pataka Organisasi dari Ketua Harian DPW IPKI DK Jakarta kepada Albert Siagian sebagai Ketua DPC IPKI Jakarta Barat yang baru terpilih.
Walikota Jakarta Barat, dalam sambutannya yang diwakili Bagian Pemerintahan, menyampaikan apresiasi atas kiprah IPKI dalam merawat semangat kebangsaan dan mendorong pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal maupun nasional.
IPKI terus berkomitmen untuk menjadi jembatan antara nilai-nilai sejarah perjuangan kemerdekaan dengan tantangan dan peluang zaman kini, serta mengajak generasi muda untuk terlibat aktif dalam gerakan kebangsaan yang inklusif dan progresif.
- AGAMA, Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, Internasional, Kesehatan, Nasional, Pendidikan, Politik, SOSIAL
Geger Vaksin TBC: Mantan Menkes Kritik Keras Kebijakan Menkes Budi Sadikin
Geger Vaksin TBC: Mantan Menkes Kritik Keras Kebijakan Menkes Budi Sadikin
Jakarta, warta pena satu.
15 Juni 2025 – Seminar Nasional Uji Klinis Vaksin TBC yang digelar KB APTSI di Gedung STOVIA, Jakarta Pusat, Sabtu (14/6), menciptakan gelombang protes terhadap kebijakan Menteri Kesehatan Budi Sadikin. Seminar yang dihadiri ratusan peserta, didominasi perempuan, diwarnai pertanyaan kritis dan kecaman terhadap program vaksinasi TBC.
Mantan Menteri Kesehatan, DR. dr. Siti Fadilah Supari, Sp., menjadi sorotan utama. Dalam paparannya, beliau menjelaskan secara ilmiah tentang vaksin TBC dan menekankan pentingnya pemahaman publik agar terhindar dari kesalahpahaman. Siti Fadilah secara tegas mengkritik kebijakan Menkes Budi Sadikin yang dianggap memaksakan uji klinis vaksin TBC kepada masyarakat.“Vaksin melatih tubuh untuk melawan penyakit, tetapi pemaksaan uji klinis bukanlah tindakan profesional,” tegas Siti Fadilah. Beliau juga menyoroti tudingan terhadap Menkes Budi Sadikin sebagai agen asing dan mempertanyakan kebijakan “Health Care – Health Industry”-nya. Siti Fadilah khawatir kebijakan tersebut akan menguntungkan industri farmasi global dan merugikan rakyat Indonesia.
Peserta seminar yang berasal dari berbagai latar belakang, termasuk alumni perguruan tinggi, LSM, Ormas, dan tokoh masyarakat, mengungkapkan ketidakpercayaan mereka kepada Menkes Budi Sadikin. “Kita tidak percaya kepada Menteri Kesehatan sekarang,” ungkap Ibu Hany, mantan diplomat di Amerika.
Ketua Umum KB APTSI, Drs. H. Hendra Zon, S.Kt., MM., menyatakan harapannya agar Presiden Prabowo Subianto mengganti Menkes dengan sosok yang lebih pro-rakyat dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Seminar ini menghasilkan rekomendasi untuk Presiden Prabowo agar mempertimbangkan pendapat para pakar kedokteran yang meragukan kebijakan Menkes saat ini.
Presiden Prabowo, yang dikenal dengan komitmennya pada kedaulatan kesehatan Indonesia, telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perlindungan Produsen Obat-Obat Tradisional. Kebijakan ini diharapkan dapat memberdayakan petani dan produsen obat tradisional di Indonesia.
Ketua Panitia, DR. Hasbi Wahidi, menyimpulkan seminar dengan menekankan pentingnya kehati-hatian dalam program vaksinasi TBC. “Kami tidak menolak vaksin, tetapi pemaksaan kepada masyarakat adalah tindakan yang tidak tepat,” ujarnya. Seminar ini menjadi bukti nyata keresahan publik terhadap kebijakan kesehatan yang dinilai kurang berpihak pada rakyat.
DPC PDI-P jakarta utara melaksanakan pemotongan hewan qurban 2025
PDI-P Jakarta Utara Sembelih 6 hewan qurban, Bagi-bagi Daging ke Seluruh Jajaran
Jakarta warta pena satu…6 juni 2025 DPC PDI Perjuangan Jakarta Utara melaksanakan penyembelihan hewan kurban tahun ini dengan jumlah yang cukup signifikan. Sebanyak enam ekor sapi disembelih dan dagingnya didistribusikan kepada seluruh jajaran partai, mulai dari tingkat pengurus DPC hingga ranting di seluruh Jakarta Utara. Kegiatan ini sebagai wujud kepedulian dan berbagi di Hari Raya Idul Adha.
Ketua DPC PDI Perjuangan Jakarta Utara, [Nama Ketua DPC], mengatakan bahwa pembagian daging kurban ini merupakan tradisi tahunan yang selalu dilakukan oleh partai. “Ini bentuk nyata kepedulian kami kepada seluruh kader dan masyarakat Jakarta Utara,” ujarnya. Ia berharap kegiatan ini dapat mempererat tali silaturahmi antar kader dan semakin mendekatkan PDI Perjuangan dengan masyarakat.
Proses pemotongan hewan kurban dilakukan dengan tertib dan lancar. Daging yang telah dipotong kemudian dibagikan secara merata kepada seluruh penerima manfaat. Suasana penuh kekeluargaan dan kebersamaan terlihat selama proses pembagian berlangsung. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi antar kader dan pengurus di berbagai tingkatan.
Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat semakin memperkuat soliditas internal partai dan meningkatkan citra positif PDI Perjuangan di mata masyarakat Jakarta Utara. Semoga semangat berbagi dan kepedulian ini dapat terus terjaga dan menjadi inspirasi bagi partai-partai politik lainnya.
Berdayakan Ormas dan LSM Pemprov DKI Jakarta : Hilangkan Citra Negatif
JAKARTA,WARTAPENA.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas organisasi kemasyarakatan (ormas) pada Selasa, 3 Juni 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran ormas dalam pembangunan daerah dan memperbaiki persepsi publik terhadap peran mereka di masyarakat.
Bapak Chiko Hakim, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memperhatikan kebutuhan masyarakat. Beliau menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi berkelanjutan terhadap program-program pembangunan untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutannya.
“Bapak Gubernur senantiasa mengutamakan tindakan nyata daripada sekadar wacana. Oleh karena itu, saya secara konsisten diamanahkan untuk menyampaikan informasi penting kepada publik,” jelas Bapak Chiko.
Bapak Chiko juga menekankan pentingnya menghilangkan stigma negatif yang kerap dialamatkan kepada ormas. “Tidaklah adil jika seluruh ormas disamakan dengan kelompok yang melakukan tindakan melanggar hukum. Perlu adanya upaya untuk mengapresiasi kontribusi positif ormas dalam pembangunan daerah,” tegasnya. Diharapkan, kegiatan peningkatan kapasitas ini dapat meningkatkan efektivitas peran ormas dan memperkuat sinergi antara pemerintah dan ormas dalam membangun Jakarta yang lebih maju dan sejahtera.
Bapak Chiko Hakim dan peserta forum LSM BP2MP (Biro Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir) yang diwakili oleh Ketua, Syaifuddin, dan anggota, Dzulfadhli, mengungkapkan rasa bangga dan apresiasi kepada Bapak Chiko Hakim telah membuka ruang bagi siapa saja yang ingin menyampaikan keluh kesah jika ada masalah diruang publik terkait masyarakat Jakarta, apalagi beliau bersedia diundang jika diperlukan dalam forum, kami BP2MP segera merespon hal baik tersebut
Pemprov DKI Jakarta Berdayakan Ormas dalam Pembangunan, Dorong Partisipasi Aktif Masyarakat
JAKARTA, — Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi DKI Jakarta menggelar kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dalam Pembangunan Angkatan I tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung pada Selasa (3/6/2025) di Jakarta, bertujuan untuk meningkatkan peran serta ormas dalam pembangunan di DKI Jakarta dan mendorong partisipasi aktif masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, Anggota DPRD Komisi A, Inggard Joshua, memberikan arahan dan dukungan penuh kepada ormas-ormas yang hadir. Ia menekankan kesiapannya untuk membantu masyarakat dan memfasilitasi penggunaan anggaran secara baik dan transparan.
“Saya selalu siap membantu masyarakat menfasilitasi penggunaan anggaran secara baik. Silahkan laporkan kegiatannya, kami selalu membuka ruang diskusi untuk masyarakat Jakarta,” ujar Inggard dalam narasinya.
LSM BP2MP (Biro Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir) yang berkesempatan hadir Syaifuddin (Ketua) dan Dzulfadhli (Anggota) menyampaikan trimkasih kepada Bapak Inggard Joshua atas apresiasinya dan membuka ruang aspirasi bagi kami, kami berharap bisa bertemu beliau kembali untuk membicarakan tentang rentannya masyarakat pesisir terhadap persoalan yang di sekitarnya.
BP2MP bersama Komisi A DPRD Kegiatan ini difokuskan pada peningkatan kapasitas ormas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring program pembangunan. Dengan pemberdayaan yang tepat, diharapkan ormas dapat berkontribusi lebih optimal dalam berbagai program pembangunan di Ibu Kota, khususnya dalam hal pengawasan dan penyampaian aspirasi masyarakat. Kesbangpol DKI Jakarta berkomitmen untuk terus mendukung dan memfasilitasi ormas dalam menjalankan perannya. Harapannya, sinergi antara pemerintah dan ormas akan semakin kuat untuk mewujudkan Jakarta yang lebih maju dan sejahtera.
Editorial: Presiden Prabowo dan Tanggung Jawab Menegakkan Hukum yang Berkeadilan
Jakarta, 2 Juni 2025 – Sebuah surat terbuka yang ditulis oleh pemerhati sosial Nurdin Taba kepada Presiden Prabowo Subianto layak mendapat perhatian serius. Di tengah derasnya arus politik dan kebisingan narasi pembangunan, suara rakyat yang menuntut tegaknya keadilan seharusnya tidak diabaikan. Surat ini bukan sekadar kritik, tetapi sebuah peringatan keras bahwa fondasi moral bangsa—yakni hukum yang adil dan independen—sedang berada di ujung tanduk.
Isi surat tersebut mengangkat isu yang selama ini menjadi kegelisahan publik: hukum yang cenderung tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Nurdin dengan lantang menyoroti ketimpangan perlakuan hukum antara masyarakat biasa dan mereka yang berada dalam lingkaran elite politik atau kekuasaan. Tuduhan bahwa aparat penegak hukum cenderung berpihak, serta adanya praktik pembelokan hukum demi melindungi kepentingan tertentu, bukan lagi hal baru—namun tetap sangat mengkhawatirkan.
Editorial ini meyakini bahwa keadilan adalah pilar utama sebuah negara demokrasi. Tanpa penegakan hukum yang imparsial, demokrasi hanya akan menjadi formalitas kosong. Ketika masyarakat menyaksikan bahwa pelaku korupsi besar justru dilindungi, sementara pengkritik kekuasaan dikriminalisasi, maka mereka akan berhenti percaya pada sistem. Dan ketika kepercayaan itu hilang, yang tersisa hanyalah ketakutan, apatisme, atau bahkan perlawanan diam-diam.
Presiden Prabowo Subianto kini memikul beban sejarah. Dengan kemenangan yang besar dan mandat politik yang kuat, ia memiliki peluang emas untuk memulai reformasi hukum yang sungguh-sungguh. Bukan sekadar membenahi lembaga, tetapi membersihkannya dari pengaruh oligarki dan intervensi politik. Sebab, tanpa keberanian memutus mata rantai kekuasaan yang mengendalikan hukum, tidak akan ada keadilan yang nyata.
Sebagai editorial, kami tidak memihak pada nama atau partai. Kami berpihak pada prinsip: bahwa hukum harus berdiri tegak di atas semua golongan, bahwa demokrasi harus dibela dari kemunduran, dan bahwa suara rakyat—seperti yang disuarakan oleh Nurdin Taba—harus didengar, bukan dibungkam.
Kami menyerukan agar Presiden Prabowo tidak melihat surat ini sebagai serangan, tetapi sebagai masukan tulus dari rakyat yang mencintai negerinya. Reformasi hukum yang sejati adalah warisan kepemimpinan yang jauh lebih abadi dibanding proyek infrastruktur manapun.
Karena keadilan bukan sekadar janji politik. Ia adalah bukti dari keberanian pemimpin dalam memegang amanah.
SEKWAN HARUS TEGAS DAN BERPRINSIP
JAKARTA WARTA PENA SATU, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD DKI Jakarta bukanlah posisi yang ringan. Tugasnya berat, menuntut kepemimpinan yang kuat dan konsisten dalam menjaga tata tertib dan kelancaran proses legislasi. Augustinus, SE., MM., yang baru dilantik Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, mengatakan hal tersebut membutuhkan ketegasan dan prinsip.
“Kita harus tegas dan berprinsip, serta memegang teguh integritas dan komitmen dalam menjalankan tugas dan fungsi Sekwan,” ujar Augustinus—sapaan akrabnya—kepada Warta Pena Satu di kantornya.
Ketegasan dan prinsip, lanjutnya, diperlukan untuk memastikan semua proses berjalan sesuai aturan dan etika, serta untuk mengambil keputusan yang tepat dan adil. Baginya, ketegasan bukan berarti otoriter, melainkan bentuk tanggung jawab untuk memastikan efektivitas dan efisiensi kinerja DPRD. Prinsip-prinsip yang dipegangnya menjadi landasan moral dan etika dalam menjalankan tugas, sehingga dapat membangun kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
Agusta chaniago
Polsek Kembangan Tertibkan Atribut Ormas di Jakarta Barat
Jakarta, Warta Satu Pena– Kepolisian Sektor Kembangan bersama Tiga Pilar Kecamatan Kembangan menggelar operasi penertiban atribut organisasi kemasyarakatan (ormas) di sejumlah titik strategis wilayah Jakarta Barat, Kamis (22/5/2025).
Operasi yang berlangsung sejak pukul 09.30 hingga 11.30 WIB ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Kembangan, Kompol Moch. Taufik Iksan, S.H., M.H., dan melibatkan 10 personel gabungan. Mereka terdiri dari enam anggota Polsek Kembangan dan empat anggota Satpol PP Kelurahan Meruya Utara.
Sejumlah pejabat turut hadir dalam kegiatan ini, di antaranya Wakapolsek Kembangan AKP Widiyantoro, Kanit Provos IPTU M. Yunus, Panit IK IPTU Ade Dindin, serta Kasatpol PP Kelurahan Meruya Utara, Haris.
Dari hasil operasi, petugas berhasil menurunkan sedikitnya 25 bendera ormas yang terpasang di fasilitas umum. Penertiban dilakukan di sejumlah lokasi, antara lain Jalan Meruya Utara, Jalur 15 dan 20, Jalan Kavling DKI, Jalan Raden Saleh, Jalan Kembang Kerep, Jalan Aries Utama, Jalan Sanggrahan, hingga Jalan Meruya Ilir.
Kapolsek Kembangan menyatakan, kegiatan ini dilakukan untuk menjaga ketertiban umum dan mencegah potensi konflik horizontal di masyarakat. “Situasi selama operasi berlangsung berjalan aman dan kondusif,” ujar Kompol Taufik Iksan.
Seluruh kegiatan terdokumentasi dan dilaporkan sebagai bentuk transparansi serta pertanggungjawaban kepada publik.
