Politik
Hadiri Musda X di Kantor Gubernur, Kapolda Kalteng Ajak FKPPI Perkuat Sinergi Dalam Pembangunan Daerah
Palangka Raya, wartapenasatu.com – Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Pol Iwan Kurniawan, menghadiri sekaligus mengapresiasi atas terlaksananya Musyawarah Daerah (Musda) X Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI) Prov. Kalteng, di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur. Sabtu (18/10/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Kalteng mengajak FKPPI untuk memperkuat sinergi dalam pembangunan daerah.
“Saya berharap FKPPI dapat menjadi mitra Polri dan pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kalimantan Tengah,” ungkapnya.
Irjen Iwan juga menekankan pentingnya kerjasama antara FKPPI dan Polri dalam membangun daerah yang lebih maju dan sejahtera.
“Semoga melalui Musda X FKPPI Kalteng ini, dapat dijadika momentum penting dalam meningkatkan peran dan kontribusi dalam pembangunan daerah, sekaligus menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara,” tandasnya.
Pinjaman PEN Tapteng: Klarifikasi dan Pemanfaatan untuk Infrastruktur
Pinjaman PEN Tapteng: Klarifikasi dan Pemanfaatan untuk Infrastruktur
Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatra Utara, wartapenasatu.com – di bawah kepemimpinan Bupati Bakhtiar Ahmad Sibarani, S.H., M.H., periode 2017–2022, baru-baru ini menjadi sorotan terkait informasi yang beredar mengenai pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dalam sebuah pernyataan resmi pada Rabu, 15 Oktober 2025, Bupati Sibarani menegaskan bahwa informasi yang beredar tidak berimbang dan cenderung menjurus pada fitnah. Klarifikasi ini dianggap penting untuk meluruskan pemahaman masyarakat dan mencegah disinformasi yang dapat merugikan citra daerah.
Bupati Sibarani menjelaskan bahwa pinjaman PEN merupakan program pemerintah pusat yang bertujuan untuk mempercepat pemulihan ekonomi daerah akibat dampak pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Program ini memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mendapatkan pinjaman dengan persyaratan yang relatif ringan, sehingga dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Landasan hukum dari pinjaman PEN ini adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105/PMK.07/2020 beserta perubahannya. Penyaluran pinjaman dilakukan oleh pemerintah pusat melalui lembaga keuangan di bawah naungan Kementerian Keuangan RI, yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI. Mekanisme ini memastikan bahwa pengelolaan dana dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Untuk Pemerintah Kabupaten Tapteng, pinjaman PEN yang disetujui adalah sebesar Rp 69.243.515.000,00. Dana ini dialokasikan untuk membiayai berbagai proyek peningkatan kualitas infrastruktur jalan yang bertujuan untuk mempercepat aksesibilitas dan distribusi hasil bumi, pertanian, perkebunan, serta barang-barang kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan terjadi peningkatan efisiensi dalam rantai pasok dan distribusi, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
Secara rinci, dana pinjaman PEN digunakan untuk membiayai 14 kegiatan peningkatan jalan dan normalisasi sungai, yang tersebar di berbagai kecamatan di Tapteng. Beberapa di antaranya adalah peningkatan jalan ruas Pasar Kamis – SP II Kec. Sirandorung, ruas Lobutua – Sitiris tiris Kec. Andam Dewi, ruas Manduamas Lama – Urug Baru Kec. Manduamas, dan ruas FL. Tobing – Jalan Junjungan Lubis Kec. Pandan. Selain itu, juga dilakukan normalisasi sungai dan pembuatan tanggul di Kelurahan Padang Masiang Kec. Barus untuk mencegah banjir dan erosi.
Bupati Sibarani juga menjelaskan bahwa pembayaran cicilan pinjaman PEN hanya sekitar Rp 10 miliar setiap tahunnya, yang relatif kecil dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tapteng yang mencapai sekitar Rp 1,1 triliun hingga Rp 1,2 triliun setiap tahunnya. Dengan demikian, pembayaran cicilan pinjaman tidak akan mengganggu program pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat Tapanuli Tengah.
Dalam penutupnya, Bupati Sibarani mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang tidak jelas sumbernya dan selalu melakukan verifikasi dari sumber-sumber terpercaya. Ia juga menyampaikan keyakinannya bahwa informasi yang menjurus pada fitnah berasal dari pihak-pihak yang tidak menginginkan kemajuan Tapteng atau hanya ingin membuat kegaduhan. Bupati Sibarani mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendoakan agar Kabupaten Tapteng semakin maju dan sejahtera di masa depan.
Kombes Pol Irwan Jaya Kukuhkan Kompol Tri Wibowo sebagai Komandan Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Kalteng
Palangka Raya, wartapenasatu.com – Suasana khidmat menyelimuti Lapangan Markas Komando Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah di Jalan Tjilik Riwut Km.32, Kota Palangka Raya, saat Komandan Satuan Brimob Polda Kalteng, Kombes Pol. Irwan Jaya, S.I.K., secara resmi mengukuhkan Kompol Tri Wibowo, S.E., S.I.K., M.H. sebagai Komandan Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Kalimantan Tengah, pada Kamis (16/10/2025).
Kompol Tri Wibowo sebelumnya menjabat sebagai Wakapolres Kotawaringin Timur dan kini dipercaya memimpin Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Kalteng. Prosesi pengukuhan berlangsung dengan penuh khidmat dan dihadiri oleh para pejabat utama Satbrmob, Bhayangmariserta seluruh personel Satbrimob Polda Kalteng.
Usai kegiatan pengukuhan, acara dilanjutkan dengan ramah tamah dan penyampaian sambutan dari Dansatbrimob Polda Kalteng serta Komandan Batalyon B Pelopor yang baru.Dalam sambutannya, Kombes Pol. Irwan Jaya, S.I.K. menyampaikan bahwa mutasi dan pergantian jabatan merupakan hal yang wajar dalam organisasi Polri sebagai bentuk penyegaran serta upaya peningkatan kinerja satuan.
“Pergantian jabatan bukan hanya seremonial, tetapi momentum untuk meningkatkan semangat pengabdian. Saya berharap kepada Kompol Tri Wibowo agar mampu melanjutkan berbagai program dan inovasi yang telah berjalan, serta membawa Batalyon B Pelopor semakin solid, profesional, dan dicintai masyarakat,” ujar Dansatbrimob.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kompol Tri Wibowo, S.E., S.I.K., M.H. mengungkapkan rasa syukur dan komitmennya untuk menjalankan amanah baru tersebut.
“Tugas ini merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar. Saya siap melanjutkan dan mengembangkan apa yang telah dibangun para pendahulu. Dengan dukungan seluruh personel, saya bertekad menjadikan Batalyon B Pelopor semakin tangguh, disiplin, dan responsif terhadap setiap tantangan tugas,” tegas Danyon B Pelopor yang baru.
Kegiatan diakhiri dengan doa bersama dan sesi foto, menandai awal kepemimpinan baru di lingkungan Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Kalimantan Tengah yang diharapkan dapat terus menjaga stabilitas keamanan dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Partai Ummat Gelar Rakernas Gaya Baru : Akan Road Show Seluruh Indonesia, Serap Aspirasi Akar Rumput.
Jogjakarta, wartapenasatu.com – Press Release Partai Ummat Jum’at, 17 Oktober 2025, Seiring dengan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Syura Pimpinan Prof. Dr. M. Amien Rais, MA pada awal Desember 2024 yang lalu, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Ummat memulai konsep baru berorganisasi yang sangat fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan organisasi di lapangan yang tidak ribet, lebih hemat dan sangat aspiratif.
“Insya Allah, pada hari Sabtu nanti (18/10) kami akan memulai rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang akan diadakan di seluruh wilayah Indonesia dengan acara Kick Off Meeting” Ujar Ridho Rahmadi Ketua Umum Partai Ummat di sela sela persiapan acara. Ridho menambahkan, dalam terminologi manajemen modern, istilah Kick Off Meeting merupakan rapat perdana yang berusaha untuk menyatukan persepsi, energi, dan emosi untuk sama-sama menyusun langkah-langkah program kerja yang akan dijalankan pada tahun 2026 nanti. Menurut rundown acara Kick Off dari Panitia, Majelis Syura dan DPP Partai Ummat juga akan memberikan pernyataan sikap terkait satu tahun kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai evaluasi dari Partai Ummat
“Kita tidak ingin acara terlalu banyak seremonial tapi malah menghilangkan substansi rapat yang sesungguhnya, Insya Allah kita akan turun ke 38 Provinsi seluruh Indonesia dan menyerap aspirasi dari akar rumput, sehingga tidak perlu lagi seperti Rakerwil dan Rakerda yang memakan waktu dan banyak drama, dengan Rakernas model baru ini, dilaksanakan dalam satu paket (All in One – Red.) sesuai apa yang dibutuhkan Partai Ummat saat ini” jelas Ridho.
Menurut Sekjen Partai Ummat Taufik Hidayat, selepas Kick Off Meeting di Yogya, maka seluruh pengurus Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dan pimpinan Dewan Pengurus Daerah (DPD) akan dikunjungi oleh DPP satu per satu dengan jadwal secara berkala hingga pada puncaknya nanti akan ada Closing Meeting (Summit – Puncak Acara Rakernas) yang akan memutuskan dan menetapkan program kerja Partai Ummat untuk tahun 2026. “Pada Acara Summit Rakernas nanti, Pengurus DPP dan Pimpinan DPW akan mensortir masukan-masukan dari akar rumput, mana yang realistis dan bisa dikerjakan menyesuaikan dengan kondisi Partai Ummat saat ini” jelas Taufik.
“Kita ingin membuat Program Kerja yang betul-betul datang dari kebutuhan lapangan, sehingga langkah-langkah menyusun program kerja untuk kemenangan 2029 benar benar bisa dijalankan, bukan hanya sekedar harapan-harapan yang jauh dari kondisi lapangan” tambah Taufik.
Rencananya, pada pertengahan bulan Desember 2025 akan dilaksanakan juga Silaturrahim Akbar dalam Musyawarah Nasional 2025 yang mengundang para tokoh nasional untuk memberikan motivasi dan dukungan kepada para seluruh kader Partai Ummat se-Indonesia. “Dalam Munas 2025 nanti, kita fokus untuk bersilaturrahim dan konsolidasi dengan pihak-pihak internal maupun pihak-pihak eksternal agar Partai Ummat bisa menjadi salah satu kekuatan untuk perubahan bangsa dan negara kita. Semuanya akan diundang hadir, pokoknya acaranya terbuka, agenda pokoknya silaturrahim, konsolidasi, penambahan wawasan kader dan pengenalan pengurus DPP yang baru kepada kader dan masyarakat seluruh Indonesia” Pungkas Ridho Rahmadi optimis. (TH)
Sekretariat DPP Partai Ummat.
Metland Cileungsi Tolak Tuntutan Debitur, Relokasi sepihak diwarnai Aksi Premanisme ; “Sebut Kejanggalan Eksekusi secara hukum.
Warta Penasatu, Jakarta,15 Oktober 2025
Proses relokasi sepihak oleh pihak pengembang PT.Metropolitan Land Tbk (Metland) Cileungsi dilakukan secara paksa terhadap debitur bernama Eko Nuryanto [EN] berbuntut panjang. Peristiwa tersebut menimbulkan kegaduhan dan menganggu kenyamanan warga setempat yang terjadi di Perumahan Metland Cileungsi Sektor 6 Blok FD5, Kabupaten Bogor,Kamis,9 Oktober 2025.
Pemilik rumah EN yang merasa menjadi korban relokasi menuntut uang kerohiman atas kerugian materiil dan immateril yang dialaminya,menurut EN pihak pengembang tidak transparan dalam hal ini terjadi kejanggalan dalam proses hukum. Metland sepihak mengambil alih eksekusi paksa dan memasang banner tanpa surat putusan pengadilan disertai aksi premanisme yang mewarnai relokasi tersebut.
Sebelum peristiwa ini terjadi EN beserta kuasa hukumnya sudah mengajukan tuntutan ini ke pihak Management Metland Tbk. Dengan kedatangan teamnya dua kali antara pukul 10.00 wib dan 16.00 wib ke lokasi peristiwa tetapi pihak management Metland berseteru tidak menyetujuinya dengan alasan debitur sudah lalai dengan kewajibannya membayar cicilan dan tunggakan rumah serta mengusir paksa EN dari rumahnya secara tanpa memberikan kesempatan untuk bernegosiasi sampai mendapat putusan pengadilan.
“Dengan didampingi kuasa hukumnya EN juga dibantu oleh rekan-rekan DLR (Dakwah Lepas Riba) melakukan pendekatan persuasif secara baik-baik tetapi menemui jalan buntu.Bahkan pihak TNI pun ikut menengahi hal ini dan akhirnya bentrokan antara pihak Metland dan pemilik rumah tidak bisa dibendung aksi adu mulut di kedua belah pihak, sampai dorong mendorong untuk memasuki area rumah secara paksa. Korban diusir paksa dari rumahnya sendiri walaupun EN dan kawan kawan berjumlah sekitar 35 orang sudah berusaha melakukan pertahanan untuk menghalau eksekusi paksa tersebut.Mereka juga mengklaim bahwa proses relokasi diwarnai dengan intimidasi dan kekerasan oleh sekelompok orang yang diduga preman suruhan sehingga terjadi bentrokan fisik berupa luka di pergelangan tangan dan kaki pada dua orang awak media serta pengrusakan rumah di area pintu dan pagar.
Kuasa hukum Debitur, [Heri], dari firma Lepas Dakwah Riba menjelaskan bahwa pihaknya telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses hukum relokasi ini. “Kami menduga ada pelanggaran prosedur dan penyalahgunaan wewenang dalam proses pengambilan keputusan relokasi ini,” tegasnya. Selain itu, kuasa hukum (Heri) juga mengecam tindakan premanisme yang diduga dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dengan relokasi ini. “Kami memiliki bukti-bukti yang menunjukkan adanya intimidasi dan kekerasan terhadap debitur serta kliennya,” ungkapnya.
Atas dasar itu, EN bersama kuasa hukum hanya menuntut satu hal agar diberikan dana kerohiman atas ganti rugi yang dialaminya akibat relokasi paksa ini. Jika permintaan itu bisa terealisasi maka dengan lapang dada EN akan segera mengosongkan rumahnya.
Kasus ini telah menjadi perhatian publik dan memicu berbagai reaksi dari masyarakat dan media dikarenakan tindakan ini melanggar hukum pasal 1365 KUH Perdata. Banyak pihak yang mengecam tindakan relokasi paksa yang dilakukan secara sepihak dan mendesak pejabat pemerintah dan semua pihak yang terkait dalam kasus ini untuk turun tangan menyelesaikan masalah ini secara adil dan transparan.
Hingga berita ini diturunkan dana kerohiman dan pihak Metland belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan debitur. Pihak EN dan kuasa hukumnya bersedia menindaklanjuti sampai pengadilan agar pihak Metland mengabulkan tuntutannya dan memberikan keadilan.
Demokrat DPRD Jatim Soroti Anggaran Pendidikan Rp9,2 Triliun, Fokus Mutu dan Pemerataan
WARTAPENASATUJATIM | Surabaya – Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Timur, Rasiyo, menyoroti besarnya alokasi anggaran belanja pendidikan Jawa Timur yang mencapai Rp9,2 triliun untuk tahun 2026. Angka tersebut setara dengan sekitar 31-32 persen dari total belanja daerah.
“Besarnya anggaran ini harus difokuskan pada peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan akses pendidikan yang terukur, bukan sekadar capaian seremonial,” ujar Rasiyo saat ditemui wartawan di ruang Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Timur, Surabaya, Senin (13/10/2025).
Mantan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur ini menyatakan, kegiatan yang berorientasi pada pemecahan rekor MURI seperti memanjangkan bendera kurang relevan.
“Rekor MURI itu dengan memanjangkan bendera itu wajar, tetapi yang paling penting adalah peningkatan mutu yang terukur dan akses pemerataan. Seperti hasil karya siswa terkait ilmu pengetahuan dan teknologi serta cerdas cermat. Saya kira itu sangatlah bagus,” ujarnya.
Rasiyo menekankan pentingnya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan di Jawa Timur. Ia membandingkan Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMP sudah mencapai 98 persen, sedangkan APK SMA/SMK baru mencapai sekitar 68 persen.
“Hal ini perlu kita dorong, dengan tentu memberikan bantuan kepada anak-anak yang tidak diterima sekolah negeri senilai Rp1 juta. Itu sudah bagus,” kata dia.
Rasiyo menyebut, anggaran tahun 2026 akan diberikan kepada siswa sebanyak 50.000 orang.
“Artinya, anak-anak yang seusia SMA/SMK harus sekolah. Jangan sampai ada yang putus sekolah,” tegas Politisi Partai Demokrat Jawa Timur ini.
Dari sisi kualitas, Rasiyo menjelaskan bahwa mutu Pendidikan Jawa Timur sudah sangat bagus, terbukti dari capaian siswa Jawa Timur yang menjuarai sebagai provinsi dengan anak-anak terbanyak diterima di perguruan tinggi negeri secara nasional.
“Itu mutu pendidikan. Mutu itu ukurannya anak-anak yang ikut tes di perguruan tinggi diterima dan prestasinya juga bagus,” imbuhnya.
Sebagai anggota dewan, Rasiyo menuturkan bahwa pihaknya juga akan melakukan fungsi pengawasan dan anggaran.
“Saya berharap penyusunan perencanaan pembangunan daerah (Perda) terkait pendidikan dapat melibatkan peran serta masyarakat secara luas,” pungkasnya. (Bgn)
Reses DPRD Sumut: Aspirasi Sibadihon untuk Kemajuan Toba
Reses DPRD Sumut: Aspirasi Sibadihon untuk Kemajuan Toba
Toba, wartapenasatu.com – Desa Sibadihon, yang terletak di Kecamatan Bonatua Lunasi, Kabupaten Toba, menjadi saksi bisu pelaksanaan kegiatan Reses Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun Sidang II/2025. Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi masyarakat setempat untuk menyampaikan aspirasi dan harapan mereka kepada wakil rakyat.
Drs. Pintor Sitorus, anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Fraksi Partai Gerindra, memimpin langsung kegiatan reses yang dilaksanakan pada Kamis, 9 Oktober 2025, pukul 10.00 WIB. Kehadirannya bersama rombongan pengurus DPD Partai Gerindra Provinsi Sumatera Utara dan pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Toba menunjukkan keseriusan dalam menjalin komunikasi dan menyerap aspirasi masyarakat.
Dalam arahannya, Drs. Pintor Sitorus menyampaikan komitmennya untuk memperjuangkan bantuan bagi masyarakat Desa Sibadihon. Bantuan yang dijanjikan meliputi handtraktor besar, penerangan lampu jalan, dan bantuan lainnya yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Harapan kita, supaya masyarakat di Desa Sibadihon dapat tersalurkan secepatnya dari pemerintah provinsi Sumatera Utara,” ujarnya.
Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Toba, Charles Sihotang, turut menyampaikan informasi mengenai program Makan Bergizi (MBG) yang sedang digalakkan oleh Partai Gerindra di setiap kecamatan di Kabupaten Toba. Program ini diharapkan dapat membantu meningkatkan gizi masyarakat, terutama anak-anak.
Selain itu, Charles Sihotang juga mengajak masyarakat Desa Sibadihon untuk bergabung menjadi anggota Partai Gerindra. Ia menunjuk Richard Sirait, mantan kepala desa Sibadihon, sebagai Ketua Pimpinan Ranting (PRT) di Desa Sibadihon, sebagai bentuk dukungan dan kepercayaan kepada tokoh masyarakat setempat.
Kegiatan reses ini menjadi wadah bagi masyarakat Desa Sibadihon untuk menyampaikan berbagai permasalahan dan kebutuhan mereka. Aspirasi yang disampaikan meliputi perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan sektor pertanian, dan peningkatan pelayanan kesehatan.
Dengan adanya kegiatan reses ini, diharapkan pemerintah provinsi Sumatera Utara dapat lebih memahami kebutuhan masyarakat Desa Sibadihon dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Sinergi antara wakil rakyat dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan kemajuan dan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Toba.
Konflik AS-Venezuela: Perang Diam-Diam di Karibia
Konflik AS-Venezuela: Perang Diam-Diam di Karibia
Oplus_131072 wartapenasatu.com – Macanegara – Ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Venezuela telah mencapai titik didih, memicu konflik berskala rendah yang melibatkan serangkaian tindakan provokatif. Sanksi ekonomi, ancaman militer, dan operasi di Laut Karibia menjadi manifestasi nyata dari perseteruan yang semakin dalam. Konflik ini diperparah oleh ketidakstabilan politik internal Venezuela, klaim tentang keterlibatan kartel narkoba, dan persepsi intervensi asing yang semakin kuat.
Konflik ini tidak dapat dikategorikan sebagai perang konvensional, melainkan lebih tepat disebut sebagai “perang diam-diam” atau kampanye tekanan intensif. Strategi ini melibatkan kombinasi sanksi ekonomi yang melumpuhkan, demonstrasi kekuatan angkatan laut yang mengintimidasi, dan operasi antinarkotika yang mematikan di perairan Laut Karibia. Esensi dari konflik ini terletak pada upaya kedua belah pihak untuk memaksakan kehendak mereka tanpa memicu konfrontasi militer langsung.
Venezuela, di bawah kepemimpinan Presiden Nicolás Maduro, menuduh AS melakukan serangkaian tindakan intervensi militer dan ekonomi ilegal. Tujuan dari intervensi ini, menurut pemerintah Venezuela, adalah untuk merampas cadangan minyak negara dan menggulingkan rezim sosialis yang berkuasa. Tuduhan ini mencerminkan kekhawatiran mendalam tentang kedaulatan nasional dan hak untuk menentukan nasib sendiri tanpa campur tangan eksternal.
AS, di pihak lain, membenarkan tindakan militernya dengan alasan memerangi kartel narkoba yang beroperasi di wilayah tersebut. Selain itu, AS mengklaim bahwa sanksi ekonomi yang diterapkan adalah respons terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis dan kurangnya demokrasi di Venezuela. Pembenaran ini menyoroti perbedaan mendasar dalam nilai-nilai dan prioritas antara kedua negara.
Meskipun tidak ada pertempuran darat yang terjadi di wilayah Venezuela, konflik ini memiliki dampak yang signifikan di berbagai lokasi. Laut Karibia menjadi arena utama di mana AS mengerahkan kapal perang dan melancarkan serangan terhadap kapal-kapal yang dituduh menyelundupkan narkoba, yang mengakibatkan hilangnya nyawa warga Venezuela. Di dalam Venezuela sendiri, sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh AS telah memperburuk krisis ekonomi dan politik yang sedang berlangsung.
Ketegangan antara AS dan Venezuela telah berlangsung selama bertahun-tahun, terutama sejak terpilihnya Nicolás Maduro sebagai presiden. Namun, eskalasi terbaru terjadi sejak tahun 2025, ketika AS meningkatkan operasi angkatan lautnya di lepas pantai Venezuela. Peningkatan ini memicu tuduhan “perang diam-diam” dari pemerintah Venezuela, yang melihat tindakan AS sebagai ancaman langsung terhadap kedaulatan dan keamanan nasional mereka.
Konflik AS-Venezuela melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan dan agenda yang berbeda. Venezuela, di bawah kepemimpinan Presiden Nicolás Maduro, berupaya untuk mempertahankan kekuasaan dan menentang tekanan dari AS. Amerika Serikat, di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, berusaha untuk menekan rezim Maduro dan memerangi kartel narkoba. Selain itu, kartel narkoba itu sendiri memainkan peran penting dalam konflik ini, dengan AS mengklaim bahwa operasi militernya di lepas pantai Venezuela adalah untuk memerangi aktivitas mereka.
Kasdam Brawijaya Sambut Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI
WARTAPENASATUJATIM | Surabaya – Kasdam V/Brawijaya, Brigjen TNI Zainul Bahar, S.H, M.Si, menyambut kunjungan kerja yang dilakukan oleh Komisi I DPR RI di Makodam V/Brawijaya pada Rabu (08/10/2025).
Kunjungan yang diketuai oleh Dr. Dave Akbarshan Fikarno, M.E, itu, mendapat sambutan hangat dari Kasdam, beserta para PJU di lingkungan Kodam.
“Kehadiran Komisi I DPR RI merupakan suatu kehormatan sekaligus kebanggaan bagi kami, karena Komisi I merupakan mitra strategis TNI dalam bidang pertahanan, keamanan, komunikasi dan diplomasi yang memiliki peran penting dalam memperkuat kebijakan pertahanan negara,” kata Kasdam.
Kunjungan kerja itu, kata Brigjen TNI Zainul, memiliki makna yang sangat istimewa bagi pihak Kodam. Pasalnya, kunjungan itu bertepatan pada HUT ke-80 TNI yang baru saja dirayakan oleh TNI.
“Sebagaimana amanat yang di sampaikan oleh Bapak Presiden dalam Upacara tersebut, TNI harus terus melakukan transformasi menyeluruh dengan membangun kepemimpinan yang profesional dan berbasis kompetensi, mereformasi organisasi agar lebih efisien dan adaptif, memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional serta menguasai teknologi modern, termasuk kecerdasan buatan (AI), siber dan sistem pertahanan digital,” jelas Kasdam.
Selain menjalankan fungsi pertahanan, Kasdam berujar, Kodam V/Brawijaya juga berperan aktif dalam mendukung percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kerjasama dengan Pemprov Jatim.
“Program tersebut meliputi TMMD, Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), ketahanan pangan, pompanisasi, pipanisasi serta program unggulan Kasad seperti TNI Manunggal Air, penanaman pohon dan penanggulangan stunting,” tegasnya.
“Langkah ini merupakan bagian dari upaya TNI untuk memperkuat kemandirian pangan nasional dalam membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” imbuh Kasdam. (Bgn)
TOBA : Ir.Pidel Hutahaean MM Optimis Siap Maju Calon Bupati Toba Untuk Lima Tahun Yang Akan Datang
Warta Pena Satu.Com
Walaupun Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) khusus Pemilihan Calon Bupati Kabupaten Toba lima tahun lagi, Ir. Pidel Hutahaean MM optimis dan insya allah siap maju dan bertarung di Pemilihan Calon Bupati Kabupaten Toba untuk lima tahun yang akan datang.
Tim Sahabat Ir. Pidel Hutahaean MM Calon Bupati Kabupaten Toba (FS) siap mendukung Ir Pidel Hutahaean MM sebagai Calon Bupati Kabupaten Toba untuk lima tahun yang akan datang, saat menghubungi via seluler wa pada 7/10/2025.
Itu masih rencana dari Bapak Ir. Pidel Hutahaean MM dan kita sudah siap dari Tim Sahabat Ir. Pidel Hutahaean MM menuju Toba BB 1 untuk lima tahun yang akan datang.
FS saat dikonfirmasi dari tim media mengatakan “Kita tengok aja situasinya, maksudnya kalau Parpol yang kita pegang sekarang ini lolos dan bisa ikut peserta Pemilu pada tahun 2029 yang akan datang kita sebagai pengurus Parpol sudah siaplah kita untuk mendukung Bapak Ir. Pidel Hutahaean MM sebagai Calon Bupati Kabupaten Toba untuk lima tahun yang akan datang” tuturnya.
Sekarang tergantung dari Bapak Ir. Pidel Hutahaean MM apakah beliau sudah siap maju sebagai Calon Bupati Kabupaten Toba,dan permintaan dari kita-kita sebagai tim sahabat Ir. Pidel Hutahaean MM kalau bisa janganlah setengah-setengah bermain maju sebagai Calon Bupati Kabupaten Toba,maksudnya diawal beliau serius maju sebagai Calon Bupati Kabupaten Toba dan diujung terakhirnya beliau mundur pula sebagai Calon Bupati Kabupaten Toba.Kalau bisa harapan kita dari tim sahabat Ir. Pidel Hutahaean MM janganlah sampai terjadi.
(Kaperwil MWPS Sumut: t.rait)
