Jakarta, Wartapena Satu, 16 April 2026.

Ketua DPP GAKORPAN LBH PERS PRIMA PRESISI POLRI Dr Bernard BBBBI Siagian SH.MAkp,David Sianipar SH.MH Praktisi Hukum GAKORPAN bersama 500 Peserta Aktivis Anti Rasuah “FORUM DIALOG KEBANGSAAN & BELA NEGARA”, membuka Bedah Kasus Kasus krusial dengan tajuk trending topik “DEVISIT ANGGARAN “.

Momentum acara akbar ini diselenggarakan di Cirendeu Permai 4 /30 Kec.Ciputat Timur Kota Tangsel, Pada hari Selasa, 7 April 2026.

TOPIK PERMASALAHAN TERPURUKNYA EKONOMI

1. Program unggulan prioritas Presiden Prabowo, adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), menjadi salah satu problematika krusial tentang trending topik pendorong utama kenapa ada kenaikan belanja pemerintah sehingga APBN mencatat defisit Rp 240,1 triliun (0,93% PDB) di kuartal I-2026. Defisit ini melonjak 140,5% dibanding kuartal I-2025 yang Rp 99,8 triliun (0,41% PDB). Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio K mengatakan, lonjakan itu karena belanja pemerintah tereksekusi dengan baik, terutama faktor prioritas MBG. Dibanding 2025, belanja MBG sekarang jauh lebih cepat, rata-rata Rp 20 triliun sebulan.

Menkeu kita kemarin melaporkan, belanja negara melonjak lebih tinggi 31,4% (yoy) menjadi Rp 815 triliun, jauh di atas pertumbuhan belanja kuartal I-2025 yang hanya 1,4%. Ia menjelaskan, lonjakan itu merupakan strategi agar penyerapan anggaran lebih merata di sepanjang tahun.

2. Pemerintah mengubah skema pendanaan untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 15/2026, menggantikan PMK No. 49/2025. Beleid itu mengatur pemerintah bisa mengambil alih pembayaran cicilan kredit KDMP/KKMP menggunakan Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil untuk koperasi tingkat kelurahan, serta Dana Desa untuk tingkat desa. Deputi Bidang Pengawasan Koperasi Kemenkop H.Siagian menyatakan, kebijakan ini merupakan langkah yg strategi mempercepat pembangunan KDMP/KKMP.

Ketua Umum DPP Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Junaedi Mulyono mengatakan, desa memang tak lagi mencicil langsung ke bank. Namun, sebagian anggaran desa sengaja tetap dialihkan untuk pembiayaan itu. Artinya, beban tetap ada hanya bentuknya berubah. Tantangan jargon juga muncul dalam pengelolaan aset koperasi yang nantinya jadi milik warga desa. Tiduak semua desa punya kesiapan yang sama, baik potensi ekonomi, kapasitas pengelolaan, maupun kemampuan menyusun rencana strategis bisnis.

Pengamat koperasi David Sianipar SH MH dan Marcel Gerungan Phd mengingatkan adanya potensi kearah _moral hazard_ dalam skema ini, terutama jika pengawasan melekat maupun protokol di lapangan tidak berjalan secara optimal. Menurut Bunda Nelly Pardede,Bunda Tiur Sinamora,Bunda Marliana aktivis anti rasuah Kasus Deli Serdang dan Sumatera utara Tokoh tokoh lansia ,emak emak RPG.08 yan uzur dan gaek perempuan Relawan RPG.08, GAKORPAN PPWI , dikupas tuntas faktor perbedaan kemampuan kapasitas pengurus koperasi di tiap daerah polemik krusial dan mendasar dan bisa menjadi titik lemah dalam implementasi kebijakan publik .

Direktur Ekonomi DPP. SARJANA PANCASILA Johan Tampubolon mengatakan, karena pada tahap awal pengelolaan koperasi dilakukan PT Agrinas Pangan Nusantara, membuat seluruh desa desa tidak mendapatkan manfaat optimal dari aset signifikan tersebut. Selain itu, skema pembayaran ini justru fluktuatif membatasi kemandirian desa dalam kedaulatan mengelola Dana Desa karena ikut serta menjadi bagian dari skema pembiayaan koperasi yang rancu serta ironis. Bunda Roslenny News pun angkat bicara mengatakan jika kapasitas bisnisnya tidak sesuai kebutuhan masyarakat, yang terjadi justru percepatan kolaps menuju kehancuran massive pemborosan uang.

3. Video yang menampilkan ribuan sepeda motor listrik untuk proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) viral di medsos. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membantah informasi bahwa jumlahnya 70.000 unit. Menurut dia, realisasi total motor listrik itu 21.801 unit dari 25.000 unit yang dipesan di tahun 2025 untuk operasional kepala SPPG. Video viral di Instagram memperlihatkan bagian dalam dan luar gudang yang penuh sepeda motor dibungkus plastik berlogo BGN.

Pertengahan Maret lalu, organisasi inisiatif nirlaba Project Multatuli menurunkan laporan tentang MBG. Dalam laporan itu disebutkan, pembelian motor listrik merek Emmo Mobility senilai Rp 1,2 triliun, pada 2025. Motor dibeli dari PT Yasa Artha Trimanunggal, perusahaan yang baru berdiri tahun 2025 dengan alamat perusahaan sepeda motor lain, yakni PT Kaisar Motorindo Industri. Hak paten desain motor itu didaftarkan pada 17 Oktober 2025, tiga hari setelah proses pembelian oleh BGN yang dilakukan pada 14 Oktober 2025.

4. Menkeu mengatakan, langkah pemotongan gaji menteri tengah dipertimbangkan sebagai bagian dari strategi efisiensi APBN menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Ia mengaku tak keberatan jika kebijakan tersebut diterapkan. Namun, keputusan akhir tetap di tangan Bapak Presiden.

Jika pun terjadi, ia memprediksi pemotongan itu sebesar 25%. Dalam rapat paripurna kabinet, 13 Maret lalu, Presiden Prabowo mencontohkan Pakistan yang menerapkan pengurangan hari kerja hingga pemangkasan gaji pejabat dalam menghadapi dampak perang Timur Tengah.

SOSIAL

Sebanyak 3 karung berisi uang logam pecahan Rp 500 dan Rp 1.000 diserahkan kepada Bupati Indramayu oleh warga petambak yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) di Pendopo Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, kemarin. Uang itu, kata Koordinator Umum KOMPI , untuk mengganti kerusakan di alun-alun akibat dari unjuk rasa penolakan KOMPI terhadap Proyek Revitalisasi Tambak Pantura yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) pada Kamis (2/4/2026).

Mereka menolak PSN tersebut karena akan menyebabkan sekitar 2.000 warga kehilangan sumber penghidupan. Warga menyalahkan Bupati karena memberi izin proyek tersebut. Demonstrasi berakhir ricuh setelah Bupati tidak menemui para pendemo.

Bupati menyatakan, dia tidak mempunyai kewenangan karena proyek tersebut merupakan PSN ketahanan pangan Presiden Prabowo yang dijalankan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Bupati tidak mau menerima uang receh dari warga dengan alasan bisa masuk kategori gratifikasi. Oleh warga 3 karung uang receh yang didapat dari saweran warga itu ditumpahkan di pendopo, kemudian mereka pergi.

Beredar kabar santer bahwa Bapak Presiden Prabowo akan melakukan perombakan kabinet lagi. Merespons kabar tersebut, Sekretaris Kabinet hanya mengatakan “tunggu saja”. Prabowo terakhir kali melakukan _reshuffle_ pada 5 Februari 2026, yaitu mengangkat Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan, menggantikan posisi Thomas Djiwandono yang berpindah ke kursi Deputi Gubernur Bank Indonesia.

TRENDING TOPIK

1. “Jakarta Kondusif Indonesia Aman” _trending_ di X bersama tagar # Kawal Terus Sampai 2029, dengan Narasi ajakan untuk mendukung kepemimpinan Prabowo sampai tuntas. Para pendengung mengajak agar masyarakat tidak terbawa emosi sesaat sehingga mengorbankan hari esok.

2. “Harga plastik” menjadi salah satu topik yang dicari di Google. Harga plastik di pasar melonjak dua kali lipat dipicu sulitnya pasokan bahan baku akibat perang di Timur Tengah.

3. “Sepeda motor MBG” juga menjadi salah satu topik yang dicari di Google. Video viral di media sosial, Instagram dan TikTok, memperlihatkan deretan sepeda motor listrik terbungkus logo BGN memenuhi suatu gudang yang diduga berada di Jawa Barat. Sepeda motor tersebut akan didistribusikan ke SPPG guna mendukung program mercusuar MBG.

DEFISIT ANGGARAN

1. Defisit APBN pada kuartal I-2026 yang mencapai Rp 420,1 triliun ditengarai karena lonjakan signifikan belanja yang tak seimbang dibanding penerimaan. Belanja kuartal I-2026 tercatat Rp 815 triiun, tumbuh 31,4% (yoy) dibanding kuartal I-2025 sebesar Rp 620,3 triliun. Menkeu Purbaya beralasan, APBN memang didesain dengan akselerasi belanja K/L sejak awal tahun. Desain itu dibuat agar dampak belanja pemerintah dirasakan sepanjang tahun, bukan menumpuk PR di akhir tahun.

Namun, ada risiko jika tak diimbangi penerimaan negara. Penerimaan negara kuartal I-2026 cuma tumbuh 10,5% (yoy) sebesar Rp 574,9 triliun. Pertumbuhan penerimaan negara masih didorong pajak yang tumbuh 20,7% neto dan bruto 9,9%, sementara penerimaan kepabeanan dan cukai terkontraksi. Dengan begitu, agak riskan untuk bergantung pada penerimaan dalam menyeimbangkan neraca APBN. Apalagi, jika dampak perang di Timur Tengah berlanjut lama.

Pemerintah perlu menyesuaikan belanja agar tak terlalu besar dibandingkan penerimaan. Bahkan, seandainya harus menyesuaikan harga BBM yang saat ini ditahan anggaran hingga akhir tahun.

2. Akselerasi belanja negara terutama melalui MBG yang mendorong defisit melonjak lebih dari dua kali lipat dalam satu tahun, menunjukkan arah kebijakan yang semakin bertumpu pada ekspansi fiskal tanpa fondasi penerimaan yang sepadan. Ketika belanja tumbuh 31% sementara penerimaan hanya 10%, narasi “percepatan dampak” berisiko menjadi justifikasi bagi ketidakseimbangan struktural. Skema pembiayaan KDMP yang membebankan Dana Desa dan DAU/DBH, ditambah indikasi _moral hazard_ dan lemahnya kesiapan perangkat desa, memperlihatkan bagaimana beban fiskal dipindahkan ke level lokal tanpa penguatan kapasitas. Di sisi lain, polemik pengadaan motor listrik MBG menambah rumit lapisan persoalan tata kelola MBG.

Ia menguji transparansi, akuntabilitas, dan integritas kebijakan publik. Ketegangan sosial seperti kejadian di Indramayu memperlihatkan konsekuensi nyata dari bobroknya kebijakan ekonomi yang tidak pro rakyat ,dan tidak sensitif terhadap keberlanjutan penghidupan rakyat kecil , sementara ketidakpastian politik (issue_reshuffle_) Dr Bernard Katakan bahwa, kita memperkuat persepsi volatilitas arah kebijakan. Mungkin masih ada ruang untuk koreksi: wacana efisiensi, bahkan simbolik seperti pemotongan gaji pejabat, dapat menjadi pintu gerbang untuk masuk keinginan menata ulang prioritas belanja; dan jika diarahkan dengan disiplin, program besar seperti MBG sebenarnya memiliki potensi dampak sosial-ekonomi yang signifikan. David Sianipar SH.MH pun menambahkan tentang kuncinya terletak pada keberanian mengoreksi introspeksi diri tentang desain, yakni setara & menyeimbangkan ambisi politik dengan kapasitas fiskal dan kualitas tata kelola, agar ekspansi hari ini tidak menjadi beban krisis lndonesia di hari esok. Dr Bernard BBBBI Siagian SH.MAkp Ketua DPP.GAKORPAN #LBH PERS Prima Presisi Polri# LBH Rumah Besar Relawan RPG.08 Suara Rakyat untuk keadilan dan HAM menambahkan bahwa Hidup ini bukan tentang mengikuti semua perubahan yang signifikan tentang suatu “PEMBOROSAN ANGGARAN NEGARA, APBN” Tetapi tentang mekanisme tetap utuhnya tata kelola massive Negara NKRI,Pancasila,UUD.45,Bhineka Tunggal lka sejati tentang bagaimana konsep memakmurkan dan meminimalisir rakyat miskin dan terlantar dengan semangat DPP GAKORPAN untuk Gerakan Anti Korupsi Nasional dan Penyelamatan Aset Negara yang serius ,serta penghematan uang negara dari hasil pajak rakyat demi.kemakmuran dan keutuhan bangsa ditengah polemik carut marut paska perang dingin lran ,lsrael yang diboncengi oleh USA dan sekutunya berdampak preseden buruk di selat Hormuz akibat keterpurukan ekonomi setiap negara dampak suatu globalisasi dan kedamaian dunia yang meradang serta ditebgah perubahan dunia yang signifikan serta infeksius rudal rydal balistik ancaman perang nuklir kehancuran alam raya ini .Sebuah pandangan yang filisofis .lntinya asah asih asuh lntegritas jati diri kita agar lebih penting mengurus sesuatu yang efektif untuk rakyat miskin dan terlantar dari pada,sekadar menyelenggarakan program-program pemborosan anggaran yang mercusuar dan sofisticated,sekadar pencitraan reaktif tanpa mutu kualitas yang jelas semacam yayasan untuk niar ingsun pemborosan anggaran mekanisme unjuk diri The Abuse Power kekuasaan dan cawe cawe para pejabat bancakan korupsi kolusi dan nepotisme (KKN Berjamaah ) yang sangat di laknat oleh para mahasiswa dan segenap rakyat lndonesia ketika konon timbulnya kisah kisah cerita tentang lahirnya kedaulatan rakyat terhadap orde baru saat gejolak kerusuhan krusial tragis “REFORMASI MARET “98 ” SALAM REFORMASl , GAKORPAN ASTA CITA, Bersinergi untuk kemakmuran Rakyat lndonesia, Menuju lndonesia Emas 2045, Macan Asia yang Merdeka, Adil dan makmur (Redaksi : Tim Investigasi GAKORPAN. Marcel Gerungan, David Siabipar SH.MH)