SOSIAL
Polda Kalteng Gelar Gerakan Pangan Murah: Sinergi untuk Kesejahteraan Masyarakat
Polda Kalteng Gelar Gerakan Pangan Murah: Sinergi untuk Kesejahteraan Masyarakat

Palangka Raya, wartapenasatu.com – Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) menunjukkan komitmennya dalam melayani masyarakat dengan menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM), sebuah inisiatif yang bertujuan untuk menyediakan beras berkualitas dengan harga terjangkau. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi erat antara Polda Kalteng dan Perum Bulog Kalteng, yang bersama-sama berupaya meringankan beban ekonomi masyarakat.
Pelaksanaan GPM ini dipusatkan di depan Pos Lalu Lintas Bundaran Besar, Kota Palangka Raya, pada hari Rabu, 15 Oktober 2025. Lokasi strategis ini dipilih untuk memastikan aksesibilitas yang optimal bagi masyarakat yang membutuhkan.
Kapolda Kalteng, Irjen Pol Iwan Kurniawan, S.I.K., M.Si., melalui Kabidhumas Kombes Pol Erlan Munaji, S.IK., M.Si., menjelaskan bahwa penyaluran beras murah ini merupakan bagian dari upaya cooling system dalam rangka memperingati satu tahun kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Inisiatif ini mencerminkan sinergi antara Polri dan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui program GPM.

Kabidhumas menambahkan bahwa GPM kali ini menyediakan beras SPHP kemasan 5 kg dengan harga Rp60.000, yang akan dijual selama tiga hari berturut-turut, mulai dari hari Rabu hingga Jumat. Harga ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga beras di pasar atau toko, sehingga memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat.
Erlan menekankan bahwa kegiatan GPM ini diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok akan beras. Dengan tersedianya pasokan beras murah, diharapkan masyarakat dapat mengalokasikan sumber daya mereka untuk kebutuhan lain yang mendesak.
Inisiatif ini merupakan wujud nyata dari komitmen Polda Kalteng dalam mendukung program-program pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Melalui sinergi dan kolaborasi yang berkelanjutan, diharapkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah dapat terus ditingkatkan.

GPM ini bukan hanya sekadar penyediaan beras murah, tetapi juga simbol kepedulian dan kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat. Dengan semangat kebersamaan, diharapkan inisiatif ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah.
Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2025 sukses digelar
Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2025 sukses digelar

Jakarta, wartapenasatu.com – Digelar pada tanggal 8-12 Oktober 2025 di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran. Perhelatan akbar ini mencatat nilai transaksi business matching pembiayaan, perdagangan, dan omset penjualan senilai Rp3,1 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2 triliun.
ISEF 2025 mengusung tema “Sinergi Ekonomi dan Keuangan Syariah Memperkuat Kemandirian dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif” dan melibatkan lebih dari 700 pelaku usaha syariah, termasuk UMKM halal dan industri, lembaga keuangan syariah, pelaku industri kreatif, serta investor domestik dan internasional.
Dalam sambutannya, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, menyatakan bahwa ISEF 2025 menjadi bukti nyata meningkatnya kepercayaan dan partisipasi pelaku ekonomi syariah nasional maupun global terhadap pengembangan ekosistem syariah di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai, ISEF menjadi ajang strategis untuk memperkuat sinergi dan memperbesar kontribusi ekonomi syariah terhadap perekonomian nasional. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen dan seluruh potensi ekonomi perlu dioptimalkan, termasuk sektor syariah yang menjadi “engine” baru pertumbuhan.
Gubernur BI Perry Warjiyo yang memimpin acara ini, menyatakan bahwa Indonesia menempati posisi ketiga dalam State of Global Islamic Economy Report dan memiliki keunggulan pada industri modest fashion, pariwisata ramah muslim, serta farmasi dan kosmetik halal.
Dengan capaian yang signifikan ini, BI menargetkan Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah nomor satu di dunia. Sejumlah pelaku UMKM juga merasakan dampak positif dari gelaran ISEF, dengan penjualan produk-produk fesyen yang temyata moncer dan menargetkan pendapatan hingga ratusan juta rupiah.
Dalam peringatan ini, BI juga meluncurkan Master Plan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (MEKSI) 2025-2029, yang bertujuan untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global. Dengan demikian, ISEF 2025 menjadi langkah penting bagi Indonesia untuk meningkatkan perekonomian dan keuangan syariah demi kemajuan bangsa.(Eny K.)
ISEF 2025: Pilar Inklusi dan Akselerasi Usaha Syariah
ISEF 2025: Pilar Inklusi dan Akselerasi Usaha Syariah

Jakarta, wartapenasatu.com – Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2025, sebuah inisiatif tahunan yang diinisiasi oleh Bank Indonesia (BI), kembali hadir dengan serangkaian agenda edukatif yang konstruktif. Salah satu agenda utama adalah talkshow bertajuk “Merajut Literasi, Menebar Solusi: Perencanaan Keuangan Syariah sebagai Pendorong Inklusi dan Pertumbuhan Usaha”. Acara ini merupakan bagian esensial dari ISEF 2025, yang mengusung tema sentral “Sinergi Ekonomi dan Keuangan Syariah Memperkuat Kemandirian Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif,” sebuah deklarasi komitmen BI dalam mempercepat laju pengembangan ekosistem ekonomi syariah di seluruh Indonesia.
Talkshow ini menjadi arena pertemuan bagi berbagai elemen masyarakat, mulai dari praktisi keuangan, akademisi, hingga masyarakat umum, yang hadir baik secara fisik maupun virtual. Fokus utama diskusi adalah esensi literasi dan inklusi keuangan syariah sebagai fondasi krusial bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam mencapai kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan. Para peserta diajak untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diimplementasikan secara efektif dalam perencanaan keuangan pribadi dan pengembangan strategi bisnis.
Para narasumber yang kompeten dalam bidangnya menyoroti data terkini yang menggambarkan Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Indonesia. Meskipun indeks ini menunjukkan tren positif, kesenjangan yang signifikan masih terlihat dibandingkan dengan keuangan konvensional. Kondisi ini memicu urgensi bagi semua pihak, termasuk BI dan Islamic Financial Planners Association (IFPA), untuk memperluas cakupan edukasi dan mempermudah akses terhadap produk keuangan syariah bagi seluruh lapisan masyarakat.
Salah satu solusi yang mengemuka adalah peran vital produk keuangan syariah, seperti pembiayaan dan investasi halal, dalam menopang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemahaman yang mendalam terhadap instrumen syariah memungkinkan UMKM untuk merencanakan pertumbuhan usaha secara terstruktur, aman, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga mampu bersaing secara efektif di pasar global. Hal ini sejalan dengan salah satu pilar utama ISEF 2025, yaitu penguatan pelaku usaha syariah dan industri halal.
Diskusi berlanjut dengan pembahasan strategi untuk memposisikan Indonesia sebagai pusat gravitasi ekonomi syariah dunia. Kunci utama untuk mewujudkan visi ini terletak pada sinergi yang solid antarlembaga dan inovasi yang berkelanjutan. Kolaborasi antara regulator, industri keuangan, komunitas, dan pesantren dianggap esensial dalam menciptakan ekosistem yang kuat, inklusif, dan berdaya saing internasional.
ISEF 2025, yang merupakan hasil kolaborasi antara Bank Indonesia dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), telah membuktikan dampak positifnya. Nilai transaksi business matching pembiayaan, perdagangan, dan omzet penjualan yang dihasilkan selama acara berlangsung mencapai angka triliunan rupiah, mencerminkan tingginya kepercayaan dan partisipasi dari pelaku ekonomi syariah nasional maupun global.
Kesuksesan talkshow ini diharapkan dapat menjadi momentum berkelanjutan dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya akan lebih cerdas dalam mengelola keuangan, tetapi juga memiliki bekal yang memadai untuk menjadikan prinsip syariah sebagai mesin penggerak pertumbuhan usaha yang tidak hanya menguntungkan secara materiil, tetapi juga membawa keberkahan dan kemaslahatan bagi seluruh umat.
Gubernur Khofifah Apresiasi 604 Pendonor Darah Sukarela di Jatim, Ajak Pelajar Aktif di PMR
WARTAPENASATUJATIM | Surabaya – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, memberikan penghargaan dan lencana kepada 604 warga Jawa Timur yang telah melakukan Donor Darah sebanyak 75 kali. Acara penghargaan ini berlangsung di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada Selasa (14/10/2025).
Dalam acara tersebut, Gubernur Khofifah didampingi oleh Ketua PMI Jatim, Imam Utomo, dan Ketua Dewan Kehormatan PMI Jatim, Emil Elestianto Dardak. Sebagai simbolis, penghargaan dan penyematan lencana dilakukan kepada sepuluh orang perwakilan.
Gubernur Khofifah secara khusus mengajak para pelajar SMA/SMK dan MA untuk aktif mendonorkan darah melalui Palang Merah Remaja (PMR). Hal ini dipandang sebagai upaya penting untuk meningkatkan jumlah donor darah sukarela sekaligus membangkitkan rasa kemanusiaan dan kesetiakawanan di kalangan generasi muda.
Menurut Gubernur Khofifah, jumlah donor darah sukarela di Jawa Timur saat ini baru mencapai 2–3% dari total penduduk potensial. Angka ini masih jauh dari ideal, di mana seharusnya minimal mencapai 4%.
“Insyaallah setelah ini kita akan melakukan pemetaan bagaimana memaksimalkan SMA/SMK dan Aliyah untuk Palang Merah Remaja supaya target 4 persen terpenuhi,” ujarnya.
PMI Provinsi Jawa Timur saat ini memiliki program untuk menambah Unit Donor Darah (UDD) berstandar melalui Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) oleh Palang Merah Indonesia (PMI). Program ini bertujuan untuk memastikan mutu dan keamanan layanan transfusi darah.
Di sisi lain, Jawa Timur memiliki modal besar dalam penyediaan darah dengan dukungan 42 Unit Pengelolah Darah (UPD). UPD tersebut terdiri atas 37 UPD PMI dan 5 UPD Rumah Sakit, yang tersebar di 37 kabupaten/kota se-Jawa Timur.
“Ini akan menjaga kekuatan penting dalam menjaga ketersediaan darah di seluruh wilayah,” kata Khofifah.
Gubernur Khofifah berharap para pendonor darah sukarela dapat menjadi pemacu semangat untuk berkorban terhadap sesama yang membutuhkan. Beliau juga berharap, setetes darah yang diberikan dapat menyelamatkan nyawa serta menjadikan para pendonor sebagai pejuang kesehatan yang mampu berkontribusi untuk program kesehatan Provinsi Jawa Timur.
“Saya berharap kegiatan ini bisa menginspirasi masyarakat luas untuk turut serta dalam gerakan kemanusiaan ini. Mari kita jadikan semangat Setetes Darah, Sejuta Harapan,” ungkap Khofifah.
Ketua PMI Jatim, Imam Utomo, menyampaikan bahwa jumlah donor darah sukarela harus terus ditingkatkan, mengingat saat ini jumlahnya baru mencapai 1.035 ribu. Jumlah ini dinilai belum cukup untuk memenuhi kebutuhan 700 pack darah dalam satu tahun.
“PMI terus mensosialisasikan kepada mereka yang tingkat SMA/SMK untuk menambah jumlah donor darah sukarela,” ujarnya.
Sementara itu, Perdana Seryawan (32), perwakilan dari UDD Tulungagung yang merupakan pendonor darah sukarela termuda, menceritakan awal mula dirinya mendonorkan darah pada tahun 2010 di SMA Kedungwaru Tulungagung.
“Dipaksa sama guru-guru dan teman namun berlanjut sampai hari ini karena setetes darah sangat bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan,” ungkapnya.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Khofifah atas penghargaan yang diberikan. Menurutnya, penghargaan ini akan mendorong generasi muda untuk terus mendonorkan darah.
“Terima kasih penghargaan yang diberikan serta memberi motivasi kami khususnya generasi z agar berperan aktif membangun negeri ini melalui aksi donor darah,” pungkasnya. (Bgn)
Judul: Tapteng Berbenah: Kolaborasi Atasi Krisis Sampah
Judul: Tapteng Berbenah: Kolaborasi Atasi Krisis Sampah
Tapanuli Tengah, wartapenasatu.com – (Tapteng) menghadapi tantangan multidimensional berupa tiga krisis yang semakin mendesak: perubahan iklim, degradasi alam dan hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan penumpukan limbah. Ketiga krisis ini saling terkait dan mengancam keseimbangan ekosistem global, merusak miliaran hektar lahan, serta berdampak signifikan pada hampir separuh populasi dunia. Lebih jauh lagi, krisis ini berpotensi menggerogoti pendapatan domestik bruto global secara keseluruhan.

Masyarakat pedesaan, petani kecil, dan kelompok masyarakat miskin adalah pihak yang paling rentan dan merasakan dampak paling berat dari krisis ini. Kerentanan ini diperparah oleh keterbatasan akses terhadap sumber daya, teknologi, dan informasi yang diperlukan untuk beradaptasi dan mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dan degradasi lingkungan.
Plt. Sekdakab Tapteng, Dra. Nurjalilah, menyampaikan sambutan Bupati Tapteng dalam acara Sosialisasi Pengelolaan Sampah tingkat OPD se-Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatra Utara, yang diselenggarakan di Aula Dinas Pendidikan Tapteng pada Senin, 13 Oktober 2025. Acara ini dihadiri oleh Kabid Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas, Yupiter L. Manurung, ST, M.Si, serta pimpinan OPD Tapteng.
Dalam sambutannya, Dra. Nurjalilah menekankan bahwa sampah merupakan salah satu faktor utama penyebab krisis yang dihadapi saat ini. “Sampah telah menjadi masalah global yang mendunia, terutama di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Pengelolaan sampah yang belum ramah lingkungan menjadi masalah krusial bagi keberlangsungan hidup manusia di bumi,” ujarnya.
Pada tahun 2025, Menteri Lingkungan Hidup menerbitkan Surat Keputusan kepada 343 Kabupaten dan Kota yang dinilai belum optimal dalam pengelolaan sampah di TPA. Tapteng termasuk dalam daftar tersebut dan menerima sanksi administratif berupa paksaan Pemerintah Penghentian seluruh kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah TPA Aek Nabobar, berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI No. 743 Tahun 2025.
Menyadari urgensi permasalahan ini, Pemerintah Kabupaten Tapteng berupaya melakukan perbaikan pengelolaan sampah dengan mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk Dinas, Bagian, Kantor, Sekolah, pelaku usaha, dan masyarakat, untuk berkolaborasi aktif. Sosialisasi pengelolaan sampah tingkat OPD Tapteng merupakan salah satu langkah konkret dalam upaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi seluruh elemen masyarakat.
Dra. Nurjalilah mengajak seluruh peserta sosialisasi untuk serius dalam pengelolaan sampah di kantor masing-masing. “Tugas ini adalah beban kita bersama, bukan hanya Dinas Lingkungan Hidup. Mari wujudkan Kabupaten Tapanuli Tengah yang lebih ramah sampah dan ramah lingkungan,” pungkasnya.
Dukungan Konkret Anggota DPR RI Sabam Raja Guk-Guk: Memperkuat Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Masyarakat Toba
Dukungan Konkret Anggota DPR RI Sabam Raja Guk-Guk: Memperkuat Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Masyarakat Toba

Toba, wartapenasatu.com – Pada hari Senin, 13 Oktober 2025, pukul 12.00 WIB, Kantor Sekretariat Partai Gerindra Kabupaten Toba menjadi titik awal kunjungan kerja Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Komisi I Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Utara (Sumut) II, Sabam Raja Guk-Guk. Kunjungan ini merupakan manifestasi komitmen beliau dalam menyerap aspirasi dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Rombongan turut dihadiri oleh Wakil Bupati Kabupaten Toba, perwakilan Dinas Pertanian Kabupaten Toba, Kodim Kabupaten Toba, serta fungsionaris pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Toba.Agenda pertama kunjungan kerja tersebut berpusat di Desa Tambunan, Kecamatan Tambunan, Kabupaten Toba. Di hadapan masyarakat dan kelompok tani setempat, Sabam Raja Guk-Guk menyerahkan 1.000 bibit tanaman pohon berbuah. Penyerahan bibit ini bukan sekadar bantuan material, melainkan simbol upaya konkret untuk mendorong kemandirian ekonomi dan ketahanan pangan di tingkat lokal.

Dalam sambutannya, Sabam Raja Guk-Guk menegaskan bahwa bantuan bibit pohon ini merupakan wujud nyata dari perjuangan aspirasinya sebagai wakil rakyat. Beliau menyatakan kesiapannya untuk senantiasa menerima masukan dan arahan dari masyarakat Kabupaten Toba, demi memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang diusung benar-benar relevan dengan kebutuhan konstituennya.
Lebih lanjut, Anggota DPR RI dari Komisi I tersebut berpesan agar bibit-bibit tanaman pohon berbuah ini didistribusikan secara merata kepada kelompok tani dan masyarakat yang membutuhkan. Beliau juga menekankan pentingnya untuk tidak menjual bibit tersebut, melainkan menanam dan merawatnya dengan sungguh-sungguh hingga menghasilkan buah, sebagai investasi jangka panjang bagi kesejahteraan keluarga dan komunitas.

Menanggapi inisiatif ini, Wakil Bupati Kabupaten Toba, Murphy O. Sitorus, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Bapak Sabam Raja Guk-Guk atas kepeduliannya terhadap masyarakat Desa Tambunan. Murphy O. Sitorus juga turut berpesan agar bibit pohon yang telah diterima dapat dirawat dengan baik sehingga kelak dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh warga.
Setelah penyerahan bibit pohon di Desa Tambunan, rombongan Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Komisi I melanjutkan perjalanan ke Desa Sigumpar, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba. Di lokasi kedua ini, Sabam Raja Guk-Guk bersama jajaran turut serta dalam pembagian sembako kepada masyarakat. Paket sembako tersebut meliputi 10 kg beras, 1 kg minyak goreng, satu kaleng susu, dan satu botol sirup markisa, yang langsung diserahkan kepada warga Desa Sigumpar.
Kegiatan ini secara keseluruhan mencerminkan sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui program-program seperti ini, diharapkan dapat tercipta fondasi yang lebih kuat bagi pembangunan pertanian berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup, sejalan dengan visi pembangunan nasional yang inklusif dan merata.
Pelayanan Humanis Satpas Polres Barito Utara: Kemudahan dan Kenyamanan bagi Pemohon SIM
Pelayanan Humanis Satpas Polres Barito Utara: Kemudahan dan Kenyamanan bagi Pemohon SIM

Muara Teweh, wartapenasatu.com – Polres Barito Utara terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pelayanan humanis di Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas). Petugas piket pemandu pelayanan secara aktif memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang mengajukan permohonan Surat Izin Mengemudi (SIM), baik untuk perpanjangan maupun pembuatan baru. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa, 14 Oktober 2025.Dalam pelaksanaannya, petugas memberikan informasi dan arahan yang jelas kepada para pemohon mengenai prosedur dan tahapan yang harus dilalui. Mulai dari proses pendaftaran, verifikasi data, hingga pelaksanaan ujian teori dan praktik, semuanya dijelaskan secara rinci agar masyarakat merasa terbantu dan proses pelayanan berjalan lancar serta tertib.
Inisiatif ini merupakan wujud nyata komitmen Polres Barito Utara dalam menghadirkan pelayanan yang humanis, cepat, dan transparan. Hal ini sejalan dengan prinsip Polri Presisi yang menekankan pelayanan publik yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Dengan pendekatan ini, diharapkan masyarakat dapat merasakan kemudahan dan kenyamanan dalam setiap proses yang dijalani.
Kapolres Barito Utara, AKBP Singgih Febiyanto, S.H., S.I.K., melalui Kasatlantas AKP Dwi Susanto, S.E., M.M., menyampaikan bahwa kegiatan pelayanan humanis ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri, khususnya dalam hal pelayanan administrasi seperti penerbitan SIM.
“Petugas di lapangan terus diingatkan untuk melayani dengan ramah, membantu dengan tulus, dan memberikan informasi yang jelas agar masyarakat merasa nyaman selama berada di Satpas,” ujar Kasatlantas. Dengan memberikan pelayanan yang ramah dan informatif, diharapkan masyarakat merasa dihargai dan terbantu dalam setiap proses yang mereka jalani.
Selain itu, pelayanan humanis ini juga bertujuan untuk menghilangkan kesan birokrasi yang rumit dan berbelit-belit. Dengan memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami, masyarakat dapat mempersiapkan diri dengan baik sebelum datang ke Satpas. Hal ini akan mengurangi potensi kesalahan atau kekurangan dokumen yang dapat menghambat proses permohonan SIM.
Dengan adanya pelayanan humanis ini, diharapkan masyarakat semakin percaya dan mendukung kinerja Polri dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Polres Barito Utara berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik demi mewujudkan Polri yang profesional, modern, dan terpercaya.
Ketahanan Pangan: Sinergi Polresta Palangka Raya dan SSDM Polri Menuju Indonesia Emas 2045
Ketahanan Pangan: Sinergi Polresta Palangka Raya dan SSDM Polri Menuju Indonesia Emas 2045

Palangka Raya, wartapenasatu.com – Kepolisian Resor Kota (Polresta) Palangka Raya turut serta dalam video conference (vicon) yang diselenggarakan oleh SSDM Polri. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan analisa dan evaluasi (anev) terhadap pelaksanaan Program Ketahanan Pangan, yang berlangsung pada hari Selasa, 14 Oktober 2025, siang hari.Vicon ini dilaksanakan di Aula Rupatama Mapolresta Palangka Raya, yang berlokasi di Jalan Tjilik Riwut Km. 3,5, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Acara ini dihadiri oleh Wakapolresta, AKBP Moch. Isharyadi Fitriawan, beserta jajaran Pejabat Utama dan Perwira Polresta Palangka Raya.
AKBP Moch. Isharyadi Fitriawan menjelaskan bahwa vicon ini diadakan untuk menyampaikan berbagai arahan terkait pelaksanaan Program Ketahanan Pangan kepada seluruh jajaran Polri. Program ini merupakan bagian dari upaya untuk mendukung dan mengimplementasikan misi Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, SSDM Polri menyampaikan hasil anev Program Ketahanan Pangan yang telah dilaksanakan oleh seluruh jajaran. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Program Ketahanan Pangan ini diharapkan dapat menjadi salah satu pilar penting dalam memantapkan sistem pertahanan keamanan negara. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat mendorong kemandirian bangsa dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Dengan adanya sinergi antara Polresta Palangka Raya dan SSDM Polri, diharapkan pelaksanaan Program Ketahanan Pangan dapat berjalan lebih optimal. Dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan di Indonesia.
Melalui program ini, diharapkan Indonesia dapat mencapai kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor. Hal ini akan berdampak positif pada stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang mandiri dan berdaulat.
SPPG Kemala Presisi Polda Kalteng Terima Inspeksi Dinkes Kota Palangka Raya, Pastikan MBG Aman dan Higenis

Palangka Raya, wartapenasatu.com – SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) Kemala Presisi Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah (Polda Kalteng) menerima inspeksi dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Palangka Raya, sebagai bagian dari upaya memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) aman dan berkualitas.
Dalam inspeksi kali ini, Karoops Polda Kalteng yang juga sebagai ketua pelaksana SPPG Kemala Presisi Polda Kalteng Kombes Pol Dr. Sugeng Riyadi, turut mendampingi tim yang dipimpin oleh Magdalena Danisia, selaku pemeriksa sanitasi Dinkes Kota Palangka Raya, bersama sejumlah staffnya.
Pada pelaksanaan inspeksi tersebut, tim melakukan pengambilan sampel makanan pada ke lima jenis bahan yang disediakan di dapur atau ompreng SPPG, seperti nasi, sayuran, tempe, dan ayam serta buah.

“Sampel-sampel ini akan kami bawa ke laboratorium yang telah terakreditasi dan ditunjuk oleh pemerintah. Kami akan mengirim ke Laboratorium Kesehatan Daerah (Latusda) Provinsi Kalimantan Tengah di Jalan Suprapto,” jelas Magdalena, usai melakukan inspeksi.
Magdalena mengatakan bahwa untuk proses pengujian sampel sendiri nantinya akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu mikrobiologi dengan lama waktu diperkirakan selesai dalam tiga sampai empat hari, dan uji kimia dengan perkiraan selesai selama hingga dua minggu.
Pengambilan sampel ini yang jadi syarat utama, untuk memastikan kelayakan higienis dan sanitasi SPPG sebelum diterbitkannya SLHS.
“Jadi kami tidak mungkin mengeluarkan sertifikat SLHS tanpa mengetahui kualitas makanan yang disajikan. Jika hasil uji menunjukkan bahwa makanan aman dan layak, maka SPPG akan menerima sertifikat tersebut dan dapat beroperasi secara penuh,” tandasnya.

Sementara itu, ditempat yang sama Karoops Polda Kalteng mewakili Kapolda Irjen Pol Iwan Kurniawan, menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Polda Kalteng dengan berkolaborasi bersama Dinkes dalam menjaga standar kesehatan lingkungan, terutama di instansi pelayanan publik seperti SPPG.
“Kami apresiasi atas inspeksi ini, sebagai langkah untuk mempercepat perolehan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi SPPG, sehingga program MBG dapat terus berjalan dengan aman dan lancar tanpa adanya kendala kedepannya,” tutupnya.
Tinjauan MBG di Toba: Sinergi Pemerintah dan DPR RI untuk Generasi Emas
Tinjauan MBG di Toba: Sinergi Pemerintah dan DPR RI untuk Generasi Emas

Kabupaten Toba, Sumatera Utara, wartapenasatu.com – menjadi fokus perhatian dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan bagian dari agenda pembangunan nasional. Wakil Bupati Toba, Audi Murphy O. Sitorus, mendampingi Anggota Komisi I DPR RI, Sabam Rajagukguk, melakukan tinjauan langsung terhadap pelaksanaan program MBG pada Senin, 13 Oktober 2025. Kunjungan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dan pusat dalam memastikan keberhasilan program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya generasi muda.
Kehadiran Sabam Rajagukguk tidak hanya terbatas pada inspeksi fasilitas dapur, tetapi juga melibatkan interaksi langsung dengan para penerima manfaat program MBG di SMA Negeri 1 Balige. Langkah ini menunjukkan pendekatan holistik dalam evaluasi program, yang tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis dan administratif, tetapi juga dampak sosial dan penerimaan masyarakat terhadap program tersebut.
Wakil Bupati Toba, Audi Murphy O. Sitorus, menyampaikan apresiasi mendalam atas perhatian dan kepedulian Sabam Rajagukguk yang bersedia turun langsung meninjau pelaksanaan program MBG di Kabupaten Toba. Menurutnya, kunjungan ini memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi potensi perbaikan dan penyempurnaan program di masa mendatang. “Beliau ingin melihat plus-minus program ini, untuk selanjutnya menjadi masukan bagi pemerintah sehingga ada perbaikan-perbaikan ke depan,” ujarnya di hadapan ratusan siswa SMA Negeri 1 Balige.
Program MBG merupakan salah satu pilar dari Astacita Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang bertujuan untuk mewujudkan generasi emas Indonesia pada tahun 2045. Selain memberikan asupan gizi yang memadai bagi para pelajar, program ini juga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat lokal melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah di sektor pangan.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Toba memberikan motivasi kepada para pelajar dengan menyampaikan perbandingan kondisi pendidikan dan ekonomi antara generasi saat ini dan masa lalu. “Sekarang kalian sulit memilih sekolah, buku, makanan, dan yang lain. Sementara di masa kami, kami kesulitan mencari, sedangkan kalian sekarang sudah sulit memilih,” ujarnya, menekankan pentingnya memanfaatkan kesempatan yang ada untuk meraih prestasi setinggi mungkin.
Sabam Rajagukguk dalam sambutannya menjelaskan bahwa kehadirannya di Kabupaten Toba adalah untuk memastikan program MBG berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Mengingat anggaran yang dialokasikan untuk program ini cukup besar, pengawasan dan evaluasi yang ketat sangat diperlukan untuk menghindari penyimpangan dan memastikan efektivitas program. “Program ini menggunakan anggaran yang cukup besar, jadi harus benar-benar dipantau. Di beberapa sekolah ada yang sampai keracunan, jadi harus benar-benar dipantau untuk bisa terus diperbaiki,” tegasnya.
Secara khusus, Sabam Rajagukguk memberikan pesan kepada para pengelola dapur agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan pribadi, tetapi juga mengutamakan keamanan dan kenyamanan para penerima manfaat. “Kepada para pemilik dapur ini memang ada keuntungan rupiah. Tetapi jangan karena keuntungan rupiah kalian tidak memikirkan perut generasi muda. Jangan korbankan generasi muda demi keuntungan rupiah,” pungkasnya, mengingatkan akan tanggung jawab moral dan sosial dalam menjalankan program MBG.