MAKI Jatim Tak Main-Main! Siapkan Langkah Hukum Bongkar Dugaan ‘Permainan’ Pansus BUMD”

WARTAPENASATUJATIM | Surabaya, 22 April 2026 – Kinerja Pansus BUMD Jatim yang telah terbentuk mulai bulan Oktober 2025 dengan rapat paripurna awal tanggal 03 November 2025 mulai menjadi sorotan tajam MAKI Jatim.

Hal ini berkaitan dengan fakta kejadian bahwa anggaran yang telah digunakan Pansus BUND Jatim tidaklah sedikit, dan terkesan seperti menghambur hamburkan anggaran APBD 1 Pemprov Jatim.

Giat studi banding yang telah dilakukan pada lintas Provinsi seperti kunjungan pada Provinsi Jawa Tengah,Jawa Barat, DKI Jakarta serta Yogyakarta dirasakan seperti melegalkan prosedur jalan jalan saja tanpa membuahkan hasil yang maksimal.

Keberadaan anggaran Pansus BUMD yang diketuai Dr Agung dan Wakil Pak Nasih serta keberadaan 24 anggota Pansus BUMD diduga hanya sebagai kamuflase untuk melegalkan Laporan Pertanggungjawaban anggaran saja tanpa kejelasan hasil yang jelas, profesional dan terukur.

“Belum lagi mereka menyelenggarakan6 Rapat Pansus BUMD pada salah satu hotel ternama di Kota Batu Malang selama beberapa hari, diduga terkesan hanya menghambur hamburkan anggaran dengan hasil evaluasi yang tidak jelas juga.

“Salah satu parameter MAKI Jatim, tolong dicatat dengan besar dan benar, adalah adanya laporan valid berbasis Fakta dari masyarakat yang sengaja kemudian tidak dibahas serta tidak menjadi bahan evaluasi oleh Pansus BUMD Jatim,” jelas Heru MAKI,Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Koorwil Provinsi Jawa Timur.

Heru MAKI menegaskan bahwa keberadaan pembentukan Pansus BUMD DPRD Jatim ini sebenarnya menjadi instrumen penting dan utama sebagai upaya pembenahan dan program evaluasi kinerja BUMD yang kondisinya sekarang dirasakan morat marit serta menunjukkan trend penurunan kwalitas kinerja positif.

Heru MAKI dengan tegas menyampaikan rasa pesimisnya ketika melihat kinerja Pansus BUMD DPRD Jatim ini seperti hanya jalan ditempat tanpa tujuan yang jelas.

Kalau kinerja Pansus BUMD DPRD Jatim kemudian mengarah kepada pentingnya pembentukan Biro khusus untuk menangani keberadaan BUMD Jatim saja, saya mewakili masyarakat juga bisa mengeluarkan saran rekomendasi tersebut, gak usah Pansus, tolong diingat, bahwa anggaran yang sudah dikeluarkan untuk kepentingan operasional anggaran Pansus BUMD DPRD Jatim, HARUS SELARAS DAN SEIMBANG dengan kwalitas hasil akhir rekomendasi Pansus BUMD, CATAT ITU dan MAKI Jatim secara kelembagaan menunggu itu,” tegas Heru MAKI.

Tidak main main,tim Litbang dan investigasi MAKI Jatim yang tercatat pernah mengawal langsung secara diam diam kunjungan berbasis kinerja Pansus BUMD DPRD Jatim ketika studi banding ke Yogyakarta dan rapat di Batu Malang, telah menemukan beberapa potensi dugaan “rembukan gak jelas”.

Heru MAKI juga menegaskan sudah bersiap meminta transparansi LPJ anggaran yang digunakan Pansus BUMD DPRD Jatim dan menyatakan kesiapan juga untuk melakukan sengketa informasi pada Komisi Informasi Publik ketika permohonan data transparansi LPJ Pansus BUMD DPRD Jatim itu tidak diberikan oleh Sekwan DPRD Jatim.

“Yang pasti, catatan mereka, ketua dan anggota Pansus BUMD DPRD Jatim ketika studi banding ke Yogyakarta dan rapat di Batu Malang sudah menjadi catatan temuan awal, dan data ini akan menjadi data awal dugaan pengungkapan hal yang diduga nyleneh didalamnya, CATAT ITU,” pungkas Heru MAKI.

Terakhir Heru MAKI menegaskan bahwa upaya keras MAKI Jatim ini dipastikan akan membuahkan hasil maksimal dan terukur dalam kerangka konstruksi hukum yang jelas dan transparan. (Bgn)***