WARTAPENASATUJATIM | Surabaya – MAKI Jatim mendesak Kepala BKD Jatim untuk melakukan evaluasi menyeluruh terkait histori kejadian dan urutan kebijakan yang berkaitan mutasi di lingkungan Dindik Jatim

Setelah berita tentang crowd dan munculnya perlawanan yang terjadi di SMKN 1 Ponorogo pasca mutasi di lingkungan Dinas Pendidikan Jawa Timur, tim Litbang dan investigasi MAKi Jatim menemukan beberapa kejanggalan yang signifikan.

Kejanggalan yang utama adalah adanya mutasi dari Kepala UPT atau Kepala Sekolah sebagai Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdin) ditengah fakta bahwa Kepala Sekolah tersebut ternyata 6 bulan lagi, mulai per Januari 2026 sudah akan pensiun atau purna tugas.

Kenyataan diatas tentunya memantik beragam pertanyaan ada apakah dibalik pengangkatan KS tersebut menjadi Kacabdin? padahal sudah sangat jelas bahwa 6 bulan lagi akan purna tugas.

Dasar kebijakan yang diduga “nyleneh” dan mutasi yang diduga sarat dengan “pesanan”7 tersebut menjadi ikhtiar MAKI Jatim untuk mengurai “ada apa dibalik mutasi” tersebut.

Ditemukan juga fakta bahwa adanya usulan mutasi yang tidak diketahui oleh Kacabdin wilayah tersebut dan dipastikan mutasi tersebut tanpa sepengetahuan Kacabdin, ini juga merupakan sumber kebijakan yang nyleneh.

Dianggap nyeleneh karena ternyata ada kekuatan besar di tubuh Dinas Pendidikan Jawa Tinur yang menjadi “raja kecil” dan dipastikan bisa mengutak atik proses mutasi walaupun diluar sepengetahuan Kacabdin yang seharusnya merupakan representasi kebijakan Kepala Dinas Pendidikan pada wilayah tersebut.

MAKI jatim juga sudah mengantongi beberapa fakta hukum pengakuan yang berhasil diperoleh bahwa “ada udang dibalik wajan” dengan wujud oknum pasca mutasi terbaru 5 Kepala sekolah yang diangkat menjadi Kacabdin.

Diduga sang oknum tersebut juga berhasil mengotak atik usulan yang bersifat “pesanan” tanpa sepengetahuan Kacabdin dan oknum tersebut diduga juga menjadi salah satu sumber representasi pengaruh dalam kebijakan mutasi di lingkungan Dinas Pendidikan Jawa Timur.

Heru MAKI, Ketua MAKI Koorwil Provinsi Jawa Timur, lewat tim Litbang MAKI Jatim sedang mengkompulir kejanggalan kejanggalan dan hal yang “nyleneh” pasca mutasi yang sudah terjadi.

“Saya mendesak Kepala BKD Jatim untuk melakukan Reevaluasi kembali pasca mutasi yang terjadi di lingkungan Dinas Pendidikan Jawa Timur berbasis data dan fakta kejanggalan dan hal nyleneh yang terjadi, dan Ibunda Gubernur Jawa Timur juga harus mengetahui bagaimana tata kelola mutasi di lingkungan Dindik Jatim yang diduga sifatnya hanya memenuhi pesanan,” ungkap Heru MAKI.

Ketika narasi “memenuhi pesanan” tersebut bisa dibuktikan nantinya, pastinya akan terungkap berapa saweran yang harus dipenuhi untuk bisa melakukan “pesanan” tersebut dan ini akan menjadi pintu masuk dugaan perilaku koruptif didalamnya.

Selain menerima penunjukan sebagai kuasa hukum untuk memasukkan gugatan PTUN dari korban mutasi, tim bidang hukum MAKI Jatim saat ini tengah fokus mempelajari berbagai masukan berkaitan dengan kejanggalan kejanggalan pasca mutasi di lingkungan Dindik Jatim.

Heru MAKI memastikan bahwa membuka kotak paradok dugaan perilaku koruptif di lingkungan dinas pendidikan Jawa Timur yang berkaitan dengan dugaan “permainan” anggaran BOS dan BPOPP itu mudah, walaupun butuh perjuangan yang tidak mudah karena menyangkut pembuktian LPJ.

Tetapi ketika membuka “aroma busuk” yang menyertai kebijakan nyleneh pasca mutasi itu sangat tidak mudah, tetapi bukannya tidak bisa, menurut Heru MAKI.

Saat ini tim Litbang MAKI Jatim sudah masuk pada status internal “WASKAT” berkenaan dengan pemantauan dugaan sang oknum yang sementara dianggap powerful dan mempunyai kekuatan otak atik pasca mutasi tersebut.

“Oknumnya sudah kita identifikasi, statusnya di internal sudah “waskat”, kita tunggu titik cerobohnya nanti dan pasti yang namanya aroma busuk akan tetap berbau Busuk, tinggal pertanyaannya apakah kemudian pimpinan dindik Jatim juga larut dan menikmati aroma tersebut, padahal jelas berbau busuk,” pungkas Heru MAKI. (Bgn)

WARTAPENASATUJATIM |Surabaya – Di negeri yang saban hari diterjang Bencana Tanda Tangan, ada satu badai yang tak pernah berhenti berputar, badai kecewa publik terhadap KPK.

Bulan ini, masyarakat merasa seperti tinggal di tengah pusaran angin topan yang menelan harapan.

KPK, lembaga super body yang dibiayai APBN triliunan rupiah dengan gedung merah putih yang gagah seperti patung penjaga gerbang keadilan, kini justru lebih mirip mercusuar mati. Tinggi, mahal, tapi tak lagi memberi cahaya.

Kasus Ira Puspadewi7 baru mereda seperti gempa utama, tapi datanglah gempa susulan yang lebih dahsyat.

Publik sudah mendidih, lalu mendidih lagi seperti gunung api yang lupa matikan mode erupsi.

Dari tengah reruntuhan kepercayaan itu, muncullah MAKI, yang seolah berkata, “Kalau ini terus dibiarkan, yang tersisa nanti hanya puing-puing.”

Maka mereka menggugat KPK ke PN Jakarta Selatan. Gugatan untuk memaksa KPK menuntaskan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara, proyek Rp 975 miliar yang mendadak naik jadi Rp1 triliun tanpa pembahasan normal. Anggaran naik seperti ombak pasang, tapi penyidikannya justru surut.

Sidang perdana digelar Jumat, 5 Desember 2025. Boyamin Saiman hadir sebagai pemohon, hakim hadir, wartawan hadir, bahkan petugas AC pun hadir dengan hembusan anginnya yang dramatis. Tapi KPK ? Tidak ! Mereka hanya mengirim surat minta penundaan sidang karena “masih siapkan berkas,” seperti nelayan yang minta badai menunggu karena jaringnya belum kering.

Hakim pun menunda ke 12 Desember 2025.

Di tengah suasana menegangkan itu, dunia luar justru menghadirkan ironi yang indah, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menerima penghargaan perdamaian FIFA pada drawing Piala Dunia 2026 di Miami, Jumat (5/12/2025). Di satu sisi dunia merayakan perdamaian, di sisi lain kita di Indonesia justru sedang menyaksikan lembaga antikorupsi sibuk menunda sidang.

Ironi ini seperti pelangi muncul di tengah asap kebakaran hutan, cantik, tapi tetap saja panas.

MAKI menegaskan, inti gugatan dengan Nomor 157/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL adalah memaksa KPK bekerja. Karena ada satu nama yang belum disentuh penyidik, padahal hakim Tipikor Medan sudah meminta, Bobby Nasution.

Atasan para terdakwa, pemegang jejak kebijakan, sosok yang diduga mengetahui alasan Topan Ginting dipindah dari Pemkot Medan ke Pemprov Sumut bak pion catur melompat tanpa aturan.

Tapi entah mengapa, setiap kali namanya muncul, KPK seperti diterpa angin dingin, diam, menunggu, dan tidak memanggil.

Lebih dramatis lagi, uang tunai Rp 2,8 miliar hasil OTT 26 Juni 2025 tiba-tiba hilang dari surat dakwaan.

Hilang seperti perahu kecil ditelan gelombang laut gelap. Padahal itu bukti inti, jantung perkara, nadi kebenaran. Kok bisa lepas ?

MAKI menegaskan, “Sampai kapan pun kalau Bobby belum diperiksa, ya kita gugat lagi.”
Ini bukan ancaman. Ini seperti sirene peringatan tsunami yang terus berbunyi sampai semua orang sadar, ada bahaya, dan KPK tidak boleh diam.

Dalam bencana tanda tangan yang terus bergulung ini, publik tahu satu hal, kalau menunggu KPK bergerak sendiri, mungkin jalan Sumut sudah bolong lagi, musim hujan berganti tiga kali, dan uang Rp 2,8 miliar masih menjadi legenda urban.

Di tengah badai itu, MAKI hadir sebagai satu-satunya perahu yang tetap melawan arus. Publik yang sudah terlalu lama kehujanan, akhirnya ikut naik ke perahu itu sambil berteriak bersama, “KPK, jangan berlindung dari badai.

Hadapilah ! Atau biar MAKI yang menyeret kalian ke tengah gelombang pengadilan !”

Bang, badai Topan sepertinya membuat jagoan kita, KPK, seperti diterpa angin semilir. Membuatnya ngantuk dan ingin tidur.”

“Benar, wak. Saya hanya khawatir abang jagoan kita, MAKI rumahnya terbakar. Udahlah, yok kita seruput Koptagul agar otak selalu encer dan waras.” (Bgn)