Beredar Video Klarifikasi Karyawan MBG Alas Kembang, Pihak Pengelola Terkesan Bungkam Saat Dikonfirmasi
WARTAPENASATUJATIM – Bangkalan – Polemik dugaan penyimpangan honor karyawan di MBG (Makan Bergizi Gratis) Alas Kembang, Kecamatan Burneh, Bangkalan kembali memantik perhatian publik. Setelah kabar soal honor Rp 50 ribu per hari yang diduga tidak sesuai prosedur mencuat, salah satu karyawan bernama Murni akhirnya memberikan klarifikasi melalui rekaman video di media sosial.
Dalam keterangannya, Murni menyebut bahwa pernyataannya sebelumnya yang memicu dugaan penyimpangan honor, tidak benar. Ia mengatakan bahwa saat memberikan pernyataan pertama, dirinya sedang dalam kondisi lelah.
“Saya Murni, salah satu karyawan MBG Alas Kembang Burneh. Terkait rekaman saya sebelumnya itu tidak benar karena waktu itu saya sedang capek. Alhamdulillah, sekarang honor karyawan sudah dikeluarkan sesuai prosedur. Saya mohon maaf atas beredarnya berita tersebut,” ujarnya dalam video yang beredar, Sabtu (22/11).
Sebelumnya di hari yang sama, tim investigasi media telah mencoba mengonfirmasi langsung ke lapangan. Salah satu karyawan lain di dapur MBG memberikan penjelasan bahwa program tersebut baru berjalan sekitar tiga minggu.
Ia menyebut bahwa honor Rp 50 ribu per hari sudah disampaikan sejak awal oleh pihak pengelola dan disepakati sebagai bagian dari tahap awal pelaksanaan program.
“Mungkin masalahnya karyawan itu tidak paham dengan penjelasan pengelola. Memang dari awal diberi tahu kalau honornya lima puluh ribu per orang karena ini masih tahap awal dan masih belajar,” jelas salah satu karyawan.
Namun di tengah upaya konfirmasi, pengelola MBG yang disebut-sebut bernama SL justru belum memberikan pernyataan resmi. Upaya konfirmasi melalui telepon maupun pesan WhatsApp telah dilakukan tim investigasi. Pesan terlihat sudah dibaca, namun tidak mendapat balasan apa pun hingga berita ini diturunkan.
Kondisi ini menimbulkan dugaan bahwa pihak pengelola terkesan tertutup terkait mekanisme dan alur pemberian honor dalam program SPPG yang seharusnya dikelola secara transparan dan akuntabel.
Situasi semakin keruh ketika muncul seseorang yang mengaku wartawan, menuding pemberitaan awal tidak profesional karena menganggap narasumber bukan bagian dari pengelola. Tudingan ini justru membuat persoalan semakin melebar, mengingat pengelola utama, SL, tidak kunjung memberikan klarifikasi resmi.
Tim investigasi berharap pihak pengelola MBG Alas Kembang dapat lebih transparan, terutama karena program SPPG merupakan program pemerintah yang mengutamakan keterbukaan mekanisme serta akuntabilitas penggunaan anggaran.
Keterbukaan dinilai menjadi kunci agar polemik seperti ini tidak berkembang semakin menjadi opini publik.*** (Tim)
Gaji Pekerja Dapur MBG Milik Yayasan As-Saidiyah Desa Alas Kembang Diduga Tidak Mematuhi UMK Bangkalan
WARTAPENASATUJATIM | BANGKALAN – Pekerja dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) Keluhkan Satuan Pengelola Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik Yayasan As-Saidiyah, yang berlokasi di Dusun Kampek, Desa Alas Kembang, Kecamatan Burneh tidak mematuhi Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bangkalan.
Hal itu bertentangan dengan isi Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya (PP No. 36 Tahun 2021), pengusaha wajib membayar upah pekerjanya paling sedikit sebesar upah minimum yang berlaku di wilayah tersebut.
Dalam hal ini UMK di Kabupaten Bangkalan tahun 2025 yang sudah di sahkan oleh Gubernur Jawa Timur, diketahui berkisar Rp. 2.397.550 per bulan, namun fakta dilapangan gaji pekerja dapur MBG milik yayasan As-Saidiyah, pihak pengelola membayar para pekerja dibawah standar UMK Bangkalan.
Menurut pengakuan salah satu pekerja yang enggan disebut namanya, Sebut saja (N), Gaji pekerja dapur Program MBG Desa Alas Kembang yang dibayar oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang disalurkan melalui yayasan tersebut, Pasalnya para pekerja dibayar hanya sebesar Rp 50.000 perhari.
“Kami di gaji sebesar Rp 50.000,00 per hari, Namun setelah 1 minggu kami tidak di gaji dan gaji diberikan pada Minggu ke 2 sedangkan untuk 1 Minggu yang lalu, gaji kami tidak diberikan atau digantung. tidak sesuai dengan kesepakatan dari awal yang mau menggaji sebesar Rp 100.000,00 per hari,” ungkap (N) kepada awak media, Kamis, 20/11/25.
Menindak lanjut hal itu, Awak Media melalui pesan WhatsApp nya menghubungi Pengelola MBG dapur Alas Kembang untuk dimintai keterangan namun tidak ada respon dari pihak pengelola yang diketahui berinisial (S). Selain itu awak media juga menghubungi HRS yang merupakan salah satu bagian dari tim penyedia dapur MBG Alas kembang.
Kemudian HRS menemui awak media dan membantah adanya isu tersebut, “Orang yang bekerja disana itu tidak tau mekanismenya terkait gaji yang di berikan memang benar pada waktu perjanjian kontrak kerja kedua belah pihak ada kesepakatan dibayar Rp 100.000,00 perhari, sedangkan pada saat ini yang terjadi di lapangan, karyawan sementara di gaji sebesar Rp 50.000,00 karena target yang awalnya mencapai 3500 porsi sedangkan sekarang tinggal 1000 porsi,” kilah HRS pada Awak media, Kamis (20/11/2025).
Tidak berhenti disitu saja, awak media terus menghubungi (S) Namun tidak membuahkan hasil. Berselang Beberapa jam kemudian, ada salah satu mediator yang mengatasnamakan famili dari (S) mendatangi awak media untuk memberikan penjelasan dan membantah adanya keluh-kesah para pekerja nya.
“Pernyataan itu tidak benar adanya, sebab gaji yang diberikan itu sesuai dengan kesepakatan dari awal, untuk sementara waktu emang di gaji sebesar Rp 50.000,00 per hari selama 2 Minggu dan untuk minggu ke-3 gaji diberikan yaitu sebesar Rp 100.000,00 per hari,” jelas RSD pada saat menemui awak media.
Melihat kontroversi antara Pekerja MBG dengan pihak pengelola. Awak media dan Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Aspirasi dan Advokasi Masyarakat (LSM FAAM) akan terus mengawal kasus tersebut baik secara persuasif maupun secara hukum yang berlaku.
Hingga berita ini ditayangkan pihak pengelola dapur MBG yayasan As-Saidiyah Desa Alas kembang, Kecamatan Burneh belum memberikan pernyataan secara resmi.*** Penulis ( Tim).
Enam Santri Pondok Pesantren Tewas di Genangan Air Bekas Galian Bukit Jaddih.
WARTAPENASATUJATIM | BANGKALAN – Duka mendalam menyelimuti Pondok Pesantren Jabal Qur’an di kawasan desa Jaddih, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, setelah enam santrinya tewas tenggelam di genangan air bekas galian batu bata di Bukit Jeddih pada Kamis sore, (20/11).
Informasi yang dihimpun menyebutkan, tragedi itu terjadi saat para santri memanfaatkan hari libur Kamis untuk bermain dan berolahraga di kawasan perbukitan yang tak jauh dari pondok.
Salah satu tokoh masyarakat setempat, H. Mustofa atau akrab disapa Haji Mus, mengungkapkan bahwa aktivitas santri di area tersebut sebenarnya telah menjadi kebiasaan setiap pekan.
“Seperti biasa, pada hari Kamis kegiatan di pondok libur. Tetapi sore tadi sedang ada jadwal olahraga untuk salah satu kelas. Ada guru yang mengawasi, namun namanya anak-anak, meski dilarang mereka tetap bermain di genangan air itu,” jelas H. Mus, Kamis (20/11).
Juga disampaikan oleh salah satu warga pondok pesantren bahwa kegiatan olahraga di area perbukitan sudah lazim dilakukan. Ia mengaku sudah memberikan larangan keras kepada santri untuk tidak bermain di genangan bekas galian yang dalam tersebut.
“Kami sudah melarang anak-anak agar tidak bermain di genangan itu. Bahkan sudah dipasang tanda-tanda larangan. Tapi mereka tetap melanggar,” ujarnya.
Ia juga menerangkan kronologi awal kejadian. Para santri diduga bermain dengan cara menyelam lama-lamaan di dalam air. Namun beberapa di antaranya tidak muncul kembali ke permukaan.
“Yang terlihat hanya sandalnya saja. Teman-temannya mencoba menolong, tetapi malah ikut tenggelam,” ungkapnya.
Peristiwa nahas itu terjadi sekitar pukul 16.00 WIB. Para pengurus pondok segera melaporkan kejadian tersebut dan melakukan evakuasi ke Puskesmas Jedih.
Sementara itu Kepala Puskesmas Jaddih, Purwanti, membenarkan bahwa enam santri telah dibawa ke fasilitas kesehatan dalam kondisi meninggal dunia. Awalnya hanya satu korban yang datang, kemudian menyusul lima korban lain.
“Mereka sudah kehilangan oksigen. Wajahnya tampak bengkak dan membiru,” ujar Purwanti.
Ia juga menjelaskan bahwa para korban berasal dari berbagai daerah, yakni dua santri dari Kabupaten Sampang, satu dari Sidoarjo, dua dari Surabaya, dan satu dari Desa Parseh Bangkalan.
“Atas permintaan keluarga, keenam korban tidak dilakukan autopsi karena mereka masih anak-anak. Dengan ambulans, kami langsung mengantarkan jenazah ke rumah duka masing-masing,” tambahnya.
Usai kejadian, Tim Kepolisian bersama Koramil dan Wakapolres Bangkalan langsung melakukan olah TKP di lokasi genangan air tersebut. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terkait penyebab pasti dan potensi kelalaian yang terlibat dalam insiden tersebut.***(Azis).
Gunung Gambir: Permata Hijau Jember yang Menjadi Kunjungan MAKI Jatim Pasca Deklarasi Anti-Bullying
WARTAPENASATUJATIM | Jember, 16 November 2025 – Di balik kabut tipis yang membelai lembut lereng Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru, berdirilah Wisata Agro Rengganis Kebun Teh Gunung Gambir, sebuah destinasi yang tak hanya memanjakan mata, tetapi juga menyegarkan jiwa. Berada di ketinggian 593 MDPL, kawasan ini menawarkan perpaduan lanskap bergelombang, tanah Latosol subur, serta iklim tipe B ala Schmidt-Ferguson yang menghadirkan suasana sejuk sepanjang hari. Gunung Gambir adalah harmoni alam yang tercipta dengan keindahan tak terbantahkan sebuah hadiah bagi Kabupaten Jember.
Pesona inilah yang menjadi magnet bagi MAKI Jatim untuk singgah setelah melaksanakan Roadshow Deklarasi Anti-Bullying di Jember. Kehijauan kebun teh, udara segar yang menyapa, serta ketenangan yang meresap ke relung hati menjadi ruang refleksi yang sempurna untuk memperkuat semangat kepedulian, keberanian, dan anti-kekerasan.
Di balik wajah cantik Gunung Gambir, terdapat sosok penggerak yang bekerja dalam diam namun penuh dedikasi: Dodo Eko Wahyudi, sang pengelola wisata. Baginya, Gunung Gambir adalah potensi besar yang perlu dirawat bersama. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Jember, para stakeholder, dan masyarakat lokal untuk mendorong perkembangan wisata secara berkelanjutan.
“Kunjungan wisatawan paling ramai saat weekend. Hari Sabtu sekitar 200–300 pengunjung, sedangkan Minggu bisa mencapai 600 orang. Bahkan ada yang datang dari Tangerang,” ungkapnya bangga.
Tak sekadar ramai dikunjungi, Gunung Gambir juga pernah meraih nominasi sebagai wajib pajak teladan, bukti nyata bahwa wisata ini berjalan profesional dan memberi kontribusi positif bagi daerah.
Namun, di balik semua pencapaian, ada satu harapan besar yang masih ingin diwujudkan: perbaikan akses jalan menuju lokasi wisata. Dodo menilai, akses yang lebih baik akan membuka peluang yang lebih besar bagi pertumbuhan kunjungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.
“Saya berharap adanya kesinambungan dari dinas terkait untuk memperbaiki akses jalan yang sering dikeluhkan wisatawan. Jika akses lancar, Gunung Gambir akan menjadi tujuan utama para pelancong,” tuturnya penuh optimisme.
Gunung Gambir bukan sekadar destinasi rekreasi. Ia adalah ruang yang memadukan keindahan alam, kesejukan udara, dan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan dukungan gerakan positif seperti Deklarasi Anti-Bullying dan kerja sama lintas pihak, Gunung Gambir layak disebut sebagai kebanggaan Jember yang terus tumbuh dan bersinar.
Jember memiliki banyak kisah indah dan Gunung Gambir adalah salah satu yang terindah di antaranya.
MAKI Jatim Menyalakan Revolusi Anti Bullying dari Jawa Timur untuk Indonesia
WARTAPENASATUJATIM | Jember, 16 November 2025 — Cahaya baru tengah menyinari perjalanan generasi muda di Jawa Timur. Seusai sukses menggelar Deklarasi Anti Bullying di Fairway Ninemall Surabaya pada 1 November 2025 dan di Alun-Alun Jember pada 15 November 2025, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jatim meraih sambutan yang mengalir deras dari berbagai lapisan masyarakat. Mulai dari para siswa-siswi yang penuh semangat, para guru yang peduli, para orang tua yang berharap akan masa depan yang lebih aman, hingga sejumlah instansi pemerintah yang memberikan dukungan penuh.
Gelombang apresiasi ini menjelma menjadi energi luar biasa bagi MAKI Jatim untuk memperluas gaung gerakan anti bullying. Tidak sekadar menjadi kampanye sesaat, MAKI Jatim berkomitmen menjadikannya sebagai gerakan moral yang berkelanjutan. Melalui edukasi, pendekatan kreatif, aksi lapangan, serta peran aktif di media sosial, MAKI Jatim bertekad menjadi motor penggerak kesadaran publik akan bahaya bullying.
Hero Satriyo, Ketua MAKI Jatim, menegaskan bahwa komitmen ini bukan hanya program, melainkan panggilan jiwa yang lahir dari keprihatinan mendalam.
“Ini bukan sekadar agenda, namun sebuah amanah moral,” ujar Heru penuh ketegasan. “MAKI memang berfokus pada pengawasan korupsi, tetapi fenomena bullying datang sebagai peringatan hati nurani. Kami merasa diberi petunjuk untuk mengawal isu ini, menjaga anak-anak bangsa dari luka sosial yang sering tersembunyi namun begitu melukai.”
Tidak berhenti pada deklarasi di dua kota, MAKI Jatim telah menyusun roadmap besar untuk melakukan roadshow anti bullying di berbagai daerah. Dalam waktu dekat, Sidoarjo dan Banyuwangi menjadi target berikutnya yang siap disambangi guna menyuarakan pesan keberanian, empati, dan solidaritas.
“Agenda besar ini Insya Allah terus berjalan,” ujar Heru. “Kita ingin memastikan bahwa semangat anti bullying sampai ke setiap sudut Jawa Timur, bahkan menjadi inspirasi bagi provinsi lain.”
Dengan gerakan yang konsisten dan dukungan masyarakat yang terus mengalir, MAKI Jatim kini berdiri sebagai simbol perubahan nyata. Mereka menyalakan obor harapan bahwa Indonesia bisa tumbuh menjadi bangsa yang lebih berempati, lebih peduli, dan lebih berani melawan segala bentuk perundungan. Masa depan tanpa bullying bukan lagi angan-angan MAKI Jatim telah memulainya, dan seluruh masyarakat diajak menjadi bagian dari perjalanan mulia ini.
Deklarasi Anti Bullying di Jember Jadi Contoh: MAKI Jatim Robek Ketidakadilan, Buka Hotline Pengaduan !
WARTAPENASATUJATIM | Jember — Deklarasi Anti Bullying yang digelar Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur di Alun-Alun Jember pada Sabtu (15/11/2025) menjadi tonggak penting bagi dunia pendidikan. Gerakan ini diharapkan menjadi cermin dan inspirasi bagi seluruh Dinas Pendidikan di Jawa Timur, bahkan di Indonesia, mengingat kasus perundungan masih terus muncul dan mengancam perkembangan anak didik.
Deklarasi tersebut bukan sekadar seruan moral, tetapi sebuah karya besar yang membuka jalan bagi terciptanya ruang pendidikan yang aman, manusiawi, dan berkeadilan. MAKI Jatim menegaskan bahwa proses belajar hanya dapat berjalan optimal ketika setiap anak merasa terlindungi, dihargai, dan terbebas dari ketakutan. Dalam suasana seperti itulah prestasi dan cita-cita generasi muda dapat tumbuh dan berkembang.
Ketua MAKI Jatim, Heru Satriyo, dinilai berhasil “merobek ketidakadilan” yang dialami para korban bullying melalui langkah nyata yang berdampak luas. Salah satu terobosan tersebut adalah peluncuran hotline pengaduan bullying di nomor *0813 3746 3972* saluran khusus bagi siswa yang merasa terancam atau mengalami tindak perundungan dalam bentuk apa pun, baik fisik, verbal, sosial, maupun cyberbullying.
“Gagasan membuka nomor hotline untuk pengaduan menjadi perhatian penting, terutama bagi siswa yang merasakan ancaman atau tekanan akibat bullying,” ungkap MAKI.
Keberadaan hotline ini diharapkan mampu menumbuhkan keberanian para korban untuk bersuara dan mencari perlindungan. Lebih jauh, saluran pengaduan ini juga menjadi pengingat bagi sekolah, guru, dan pemangku kebijakan agar lebih responsif dan proaktif dalam menangani setiap laporan yang masuk.
Dengan langkah progresif ini, MAKI Jatim tidak hanya mengampanyekan anti-bullying, tetapi juga menghadirkan mekanisme perlindungan yang nyata. Sebuah tanda bahwa perjuangan melawan perundungan tidak berhenti pada deklarasi, melainkan bergerak menuju tindakan konkret yang melindungi masa depan anak bangsa.
HUT ke-80 Korps Brimob Polri Kapolda Jatim Tegaskan Profesionalisme dan Humanisme
WARTAPENASATUJATIM | SURABAYA – Peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Korps Brimob Polri digelar di Mako Kompi 3 Batalyon A Pelopor Satbrimob Polda Jawa Timur, Jumat (14/11/2025).
Kegiatan yang dirangkaikan dengan upacara dan syukuran ini dipimpin Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Drs. Nanang Avianto, M.Si., dan dihadiri Wakapolda Jatim Brigjen Pol Dr. Pasma Roice, Dansat Brimob, PJU Polda Jatim, Ketua Bhayangkari Daerah Jatim, unsur forkopimda, tokoh masyarakat, hingga mitra kamtibmas.
Dalam momentum 80 tahun pengabdian Brimob, Kapolda Jatim menyampaikan apresiasi atas kinerja seluruh personel Brimob Jatim yang dinilai konsisten menjaga stabilitas keamanan daerah.
“Selamat Hari Ulang Tahun ke-80 Korps Brimob Polri. Semoga Brimob, khususnya di Jawa Timur, semakin profesional, modern, dan dicintai masyarakat,” ujar Kapolda Jatim.
Kapolda Jatim menegaskan bahwa tema tahun ini, “Brimob Presisi untuk Masyarakat”, bukan sekadar slogan, melainkan komitmen nyata untuk menghadirkan pasukan elite Polri yang presisi secara taktis, adaptif terhadap ancaman, sekaligus humanis dalam setiap layanan.
Sepanjang tahun, Brimob Jatim menjadi kekuatan utama dalam berbagai operasi seperti Operasi Aman Nusa I, pengamanan Pemilu dan Pilpres termasuk penanganan unjuk rasa bereskalasi tinggi.
Operasi Aman Nusa II, memperlihatkan sisi humanis Brimob dalam penanggulangan bencana seperti erupsi Semeru, banjir, dan tanah longsor.
Operasi Aman Nusa III, menjadi power on hand Kapolda dalam menghadapi situasi kontinjensi kamtibmas.
Selain itu, menjelang HUT ke-80, Brimob Jatim juga melaksanakan kegiatan sosial seperti donor darah dan khitanan massal sebagai implementasi nilai Setia, Berani, dan Peduli.
Kapolda Jatim juga menegaskan bahwa tantangan Brimob semakin kompleks, mulai dari dinamika politik pascapemilu, ancaman keamanan kontemporer, kejahatan transnasional, hingga kesiapsiagaan menghadapi bencana alam.
Untuk itu, Kapolda memberikan tujuh penekanan strategis agar personel Brimob mewujudkan tema “Brimob Presisi untuk Masyarakat” melalui tindakan profesional dan humanis.
Kapolda Jatim juga meminta agar memperkuat soliditas internal dan sinergi dengan TNI, BNPT, BNPB, dan Pemda, menjaga integritas, menghindari sikap arogan, dan menjaga kepercayaan publik serta meneguhkan loyalitas kepada NKRI, Pancasila, dan UUD 1945.
“Dorong modernisasi peralatan dan optimalisasi PRC serta Jeep Maung, asah kemampuan tempur urban warfare, jungle warfare, dan RASI serta sukseskan pengamanan Pilkada Serentak 2026,” tegas Kapolda Jatim.
Kapolda Jatim juga mengatakan bahwa Brimob adalah garda terdepan yang menjadi harapan masyarakat.
“Jaga kehormatan Korps dan teruslah mengabdi untuk bangsa dan negara,” tutup Kapolda Jatim.
Sementara itu Dansat Brimob Polda Jatim Kombes Pol. Suryo Sudarmadi, S.I.K., M.H juga menegaskan makna historis Korps Brimob yang telah delapan dekade berbakti kepada bangsa.
Ia mengawali sambutan dengan mengulas makna yel-yel Brimob:
“‘Selama Merah Darahku Kujamin Tetap Tegaknya NKRI’ bukan sekadar seruan, melainkan simbol bahwa kesetiaan Brimob tidak pernah berkhianat kepada bangsa dan negara,” tegas Kombes Suryo.
Ia memaparkan bahwa peringatan HUT tahun ini dilaksanakan dalam bentuk syukuran sesuai arahan Presiden RI H. Prabowo Subianto.
Meski demikian, kegiatan dilakukan di lapangan dengan kapasitas sekitar 1.000 personel.
Ia menegaskan kembali makna tema “Brimob Presisi untuk Masyarakat”, yang bukan hanya tentang kemampuan taktis, tetapi juga kontribusi nyata dalam program strategis pemerintah seperti ketahanan pangan nasional.
“Brimob hadir tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga menanam harapan bagi ketahanan bangsa,” ujarnya.
Kombes Suryo juga mengajak seluruh personel untuk terus adaptif, memegang nilai Satya Haprabu, dan menjalankan pesan Presiden Prabowo Subianto agar Polri selalu berada di tengah masyarakat.
“Sekali melangkah pantang menyerah, sekali tampil harus berhasil. Jadilah Bhayangkara Brimob yang setia tanpa ragu, berbakti tanpa henti,” pesannya.
Pada kesempatan itu, Kombes Suryo juga menyampaikan terima kasih kepada Kapolda Jatim atas tingginya kelulusan personel dalam seleksi PAG dan SBP (10 personel lulus PAG dan 69 personel lulus SBP), serta pemberian lahan 5 hektare di Jember untuk pembangunan Mako Kompi Brimob baru.
Pada rangkaian acara HUT, Korps Brimob memberikan penghargaan Warga Kehormatan kepada Kabidkum Polda Jatim Kombes Pol Dr. Sugeng Riyadi, atas pendampingan hukum tragedi Kanjuruhan.
Penghargaan juga diberikan untuk Wali Kota Madiun Dr. Drs. H. Maidi, atas hibah sarana dan prasarana Mako Batalyon C Pelopor.
Selain itu penghargaan juga diberikan kepada Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra, atas hibah bangunan untuk Kompi 4 Batalyon B Pelopor.
Jember Menggemparkan Nusantara: 10 Ribu Lebih Pelajar Siap Deklarasikan Gerakan Anti Bullying Terbesar 2025!
WARTAPENASATUJATIM | JEMBER — Gelombang semangat melawan perundungan (bullying) tengah menguat di Kabupaten Jember. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur, berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Jember dan SCTV, akan menggelar Deklarasi Anti Bullying Akbar pada Sabtu, 15 November 2025, di Alun-Alun Jember sebuah momentum besar yang diproyeksikan menjadi salah satu gerakan anti bullying terbesar di Indonesia tahun ini, Jumat (14/11/2025).
Persiapan intensif telah berlangsung sejak Jumat, 14 November 2025.
Himawan, perwakilan panitia dari MAKI Jatim, menyampaikan bahwa seluruh elemen panitia telah bekerja maksimal memastikan acara berlangsung lancar, tertib, dan penuh makna.“Kami ingin deklarasi ini menjadi tonggak penting bagi masyarakat Jember untuk bangkit dan bersatu melawan segala bentuk bullying,” ujarnya di sela kesibukan persiapan.
Antusiasme masyarakat, terutama dunia pendidikan, tampak luar biasa. Diperkirakan sekitar 10.000 pelajar dari berbagai jenjang mulai PAUD, SD, SMP, hingga SMA/SMK akan memadati Alun-Alun Jember. Mereka akan hadir sebagai duta perubahan, membawa suara lantang untuk menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan bebas dari intimidasi maupun kekerasan.
Alun-Alun Jember akan menjadi panggung bersejarah bagi komitmen kolektif generasi muda. Deklarasi ini bukan sekadar seremonial, tetapi diharapkan menjadi awal dari revolusi budaya yang menumbuhkan sikap saling menghormati, empati, dan kepedulian di lingkungan sekolah maupun masyarakat luas.
Selain pembacaan deklarasi, acara akan diwarnai beragam kegiatan edukatif dan inspiratif, seperti pentas seni, orasi anti bullying, hingga penandatanganan komitmen bersama. Rangkaian kegiatan tersebut dirancang untuk memperkuat pemahaman publik mengenai bahaya bullying serta mendorong tindakan nyata dalam pencegahannya.
Dengan dukungan penuh pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan media nasional, Deklarasi Anti Bullying Akbar di Jember diharapkan mampu menjadi model inspiratif bagi daerah-daerah lain di seluruh Indonesia.
Kini saatnya Jember berdiri di barisan terdepan gerakan nasional anti bullying.
Bersama, kita wujudkan Indonesia yang aman, ramah, dan bebas perundungan mulai dari Jember, untuk seluruh negeri!.“MAKI Jatim Minta Evaluasi Total Mutasi Ponorogo: Soroti Dugaan Suap, Gratifikasi, dan Ketidakpatuhan Prosedur”
WARTAPENASATUJATIM | Ponorogo — Polemik menghangat pasca pelaksanaan mutasi pejabat eselon 2, 3, dan 4 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Mutasi yang digelar berdekatan dengan operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Bupati dan Sekretaris Daerah Ponorogo pada 6 November 2025 itu kini memicu atensi serius dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur, terutama terkait adanya dugaan suap dan gratifikasi dalam prosesnya.
Hasil penelusuran Tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim mengungkap sejumlah keterangan dari sumber yang dinilai valid, yang menyebut bahwa mutasi tersebut diduga tidak melalui prosedur assessment maupun open bidding yang semestinya menjadi standar profesional. Prinsip meritokrasi dianggap terabaikan, sementara proses seleksi diduga lebih diwarnai preferensi personal hingga membuka ruang bagi “pemesan jabatan” beserta indikasi pemberian sesuatu.
MAKI Jatim mengonfirmasi telah menerima surat kuasa hukum dari individu yang merasa menjadi korban dalam proses mutasi tersebut. Kondisi ini membuka potensi gugatan ke PTUN, terlebih karena hingga kini SK mutasi belum diterbitkan, sehingga penempatan pejabat belum dapat dijalankan dan menimbulkan ketidakpastian administrasi.
Ketua MAKI Jatim, Heru MAKI, mendesak PLT Bupati Ponorogo yang sebelumnya menjabat Wakil Bupati untuk menunda bahkan membatalkan sementara seluruh proses mutasi hingga pemeriksaan dan evaluasi mendalam dilakukan.
“Akan muncul persoalan baru bila SK mutasi ditandatangani PLT Bupati. Kewenangan PLT itu ada batasnya. Jangan sampai ada langkah yang justru memperkeruh keadaan,” tegas Heru MAKI.
Heru juga menyampaikan bahwa Koordinator Bidang Hukum MAKI Jatim, Jayim, bersama tim advokat, dalam waktu dekat akan turun langsung ke Ponorogo untuk melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) terkait dugaan suap dan gratifikasi tersebut. Ia menambahkan bahwa MAKI telah mengantongi sejumlah data awal terkait pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik tersebut.
“Kami sudah berkomunikasi dengan PLT Bupati Ponorogo. Harapan kami Beliau tidak tergesa-gesa menyetujui mutasi ini. Tunda dahulu, evaluasi bersama BKD dan Biro Hukum, dan lakukan identifikasi siapa saja yang diduga memberikan suap. MAKI Jatim siap bersinergi,” ujarnya.
Meski mempersiapkan langkah hukum, MAKI Jatim menegaskan bahwa gugatan PTUN belum akan diajukan sebelum SK mutasi resmi diterbitkan, karena dokumen itu menjadi dasar legal formal untuk pengajuan gugatan.
Dalam penutup pernyataannya, Heru MAKI menyampaikan harapan agar terjalin komunikasi yang konstruktif dengan PLT Bupati Ponorogo. Ia menilai penundaan dan evaluasi mutasi menjadi langkah penting menjaga integritas administrasi pemerintahan, sambil mengawal proses transisi jabatan hingga Lisdyarita nantinya dilantik sebagai Bupati definitif.
Warga Kelurahan Kraton Protes, Pemasangan Tiang Wi-Fi Tanpa Koordinas
WARTAPENASATUJATIM | Bangkalan – Pemasangan tiang jaringan Wi-Fi oleh salah satu pengelola di wilayah Kelurahan Kraton Kecamatan Kota Bangkalan menuai protes warga. Salah seorang warga sekitar sebut saja HZ, menilai proyek tersebut dilakukan tanpa melibatkan masyarakat setempat yang terdampak langsung.
Menurut HZ, tiang jaringan yang semula dipasang tepat di depan pagar rumahnya itu dianggap sangat mengganggu.
“Ini jelas merugikan kami, karena tiang itu berdiri tepat di depan rumah saya meski di luar pagar. Dalam hal ini saya tidak pernah mendapatkan informasi atau diajak rembukan oleh pihak RT, RW, maupun kelurahan,” ujar HZ, Senin (10/11).
Sebelumnya, warga sempat menanyakan kepada para pekerja di lapangan terkait dasar izin pemasangan tersebut. Para pekerja mengaku bahwa proyek jaringan Wi-Fi itu sudah mendapat izin dari pihak kelurahan.“Katanya sudah dapat izin dari kelurahan,” ucap warga lainnya, Sabtu (8/11).
Namun, setelah mendapat protes langsung dari HZ, tiang tersebut akhirnya dipindahkan ke perbatasan antara rumah HZ dan lahan milik warga lainnya.
HZ menegaskan, seharusnya pihak kelurahan maupun pengelola jaringan sebelumnya melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan melibatkan warga sekitar, terutama yang terdampak langsung.
“Warga seharusnya dilibatkan agar ada kesepakatan bersama, termasuk soal kompensasi dari pengelola yang juga harus jelas,” tambahnya.
Sementara itu, Lurah Kraton, Imam Hanafi, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa pemasangan tiang jaringan tersebut telah mendapat izin dari pihak kelurahan, RW, dan RT setempat.
“Sudah ada izin dari kelurahan, RW, dan RT. Semua kelurahan sudah terpasang, hanya Kraton yang baru. Kalau ada yang komplain itu hal biasa, mungkin karena kurang koordinasi antara RT, RW, dan warga,” jelas Imam melalui sambungan seluler, Selasa (11/11).
Pernyataan tersebut justru menimbulkan tanda tanya di kalangan warga, mengingat tidak semua pihak merasa dilibatkan dan terkesan tertutup.
Lemahnya koordinasi antar unsur pemerintahan di lingkungan Kraton khususnya RW 7 menjadi sorotan, terlebih proyek yang memanfaatkan ruang publik seperti pemasangan tiang jaringan seharusnya transparan dan disepakati bersama warga.
Terkait perijinan lain yang melibatkan pihak berwenang, media akan terus menggali keterangan untuk memberikan informasi kepada publik. *** (Aziz)
Jurnalis: Abdul Aziz
