Deklarasi Anti Bullying di Jember Jadi Contoh: MAKI Jatim Robek Ketidakadilan, Buka Hotline Pengaduan !
WARTAPENASATUJATIM | Jember — Deklarasi Anti Bullying yang digelar Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur di Alun-Alun Jember pada Sabtu (15/11/2025) menjadi tonggak penting bagi dunia pendidikan. Gerakan ini diharapkan menjadi cermin dan inspirasi bagi seluruh Dinas Pendidikan di Jawa Timur, bahkan di Indonesia, mengingat kasus perundungan masih terus muncul dan mengancam perkembangan anak didik.
Deklarasi tersebut bukan sekadar seruan moral, tetapi sebuah karya besar yang membuka jalan bagi terciptanya ruang pendidikan yang aman, manusiawi, dan berkeadilan. MAKI Jatim menegaskan bahwa proses belajar hanya dapat berjalan optimal ketika setiap anak merasa terlindungi, dihargai, dan terbebas dari ketakutan. Dalam suasana seperti itulah prestasi dan cita-cita generasi muda dapat tumbuh dan berkembang.
Ketua MAKI Jatim, Heru Satriyo, dinilai berhasil “merobek ketidakadilan” yang dialami para korban bullying melalui langkah nyata yang berdampak luas. Salah satu terobosan tersebut adalah peluncuran hotline pengaduan bullying di nomor *0813 3746 3972* saluran khusus bagi siswa yang merasa terancam atau mengalami tindak perundungan dalam bentuk apa pun, baik fisik, verbal, sosial, maupun cyberbullying.
“Gagasan membuka nomor hotline untuk pengaduan menjadi perhatian penting, terutama bagi siswa yang merasakan ancaman atau tekanan akibat bullying,” ungkap MAKI.
Keberadaan hotline ini diharapkan mampu menumbuhkan keberanian para korban untuk bersuara dan mencari perlindungan. Lebih jauh, saluran pengaduan ini juga menjadi pengingat bagi sekolah, guru, dan pemangku kebijakan agar lebih responsif dan proaktif dalam menangani setiap laporan yang masuk.
Dengan langkah progresif ini, MAKI Jatim tidak hanya mengampanyekan anti-bullying, tetapi juga menghadirkan mekanisme perlindungan yang nyata. Sebuah tanda bahwa perjuangan melawan perundungan tidak berhenti pada deklarasi, melainkan bergerak menuju tindakan konkret yang melindungi masa depan anak bangsa.
HUT ke-80 Korps Brimob Polri Kapolda Jatim Tegaskan Profesionalisme dan Humanisme
WARTAPENASATUJATIM | SURABAYA – Peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Korps Brimob Polri digelar di Mako Kompi 3 Batalyon A Pelopor Satbrimob Polda Jawa Timur, Jumat (14/11/2025).
Kegiatan yang dirangkaikan dengan upacara dan syukuran ini dipimpin Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Drs. Nanang Avianto, M.Si., dan dihadiri Wakapolda Jatim Brigjen Pol Dr. Pasma Roice, Dansat Brimob, PJU Polda Jatim, Ketua Bhayangkari Daerah Jatim, unsur forkopimda, tokoh masyarakat, hingga mitra kamtibmas.
Dalam momentum 80 tahun pengabdian Brimob, Kapolda Jatim menyampaikan apresiasi atas kinerja seluruh personel Brimob Jatim yang dinilai konsisten menjaga stabilitas keamanan daerah.
“Selamat Hari Ulang Tahun ke-80 Korps Brimob Polri. Semoga Brimob, khususnya di Jawa Timur, semakin profesional, modern, dan dicintai masyarakat,” ujar Kapolda Jatim.
Kapolda Jatim menegaskan bahwa tema tahun ini, “Brimob Presisi untuk Masyarakat”, bukan sekadar slogan, melainkan komitmen nyata untuk menghadirkan pasukan elite Polri yang presisi secara taktis, adaptif terhadap ancaman, sekaligus humanis dalam setiap layanan.
Sepanjang tahun, Brimob Jatim menjadi kekuatan utama dalam berbagai operasi seperti Operasi Aman Nusa I, pengamanan Pemilu dan Pilpres termasuk penanganan unjuk rasa bereskalasi tinggi.
Operasi Aman Nusa II, memperlihatkan sisi humanis Brimob dalam penanggulangan bencana seperti erupsi Semeru, banjir, dan tanah longsor.
Operasi Aman Nusa III, menjadi power on hand Kapolda dalam menghadapi situasi kontinjensi kamtibmas.
Selain itu, menjelang HUT ke-80, Brimob Jatim juga melaksanakan kegiatan sosial seperti donor darah dan khitanan massal sebagai implementasi nilai Setia, Berani, dan Peduli.
Kapolda Jatim juga menegaskan bahwa tantangan Brimob semakin kompleks, mulai dari dinamika politik pascapemilu, ancaman keamanan kontemporer, kejahatan transnasional, hingga kesiapsiagaan menghadapi bencana alam.
Untuk itu, Kapolda memberikan tujuh penekanan strategis agar personel Brimob mewujudkan tema “Brimob Presisi untuk Masyarakat” melalui tindakan profesional dan humanis.
Kapolda Jatim juga meminta agar memperkuat soliditas internal dan sinergi dengan TNI, BNPT, BNPB, dan Pemda, menjaga integritas, menghindari sikap arogan, dan menjaga kepercayaan publik serta meneguhkan loyalitas kepada NKRI, Pancasila, dan UUD 1945.
“Dorong modernisasi peralatan dan optimalisasi PRC serta Jeep Maung, asah kemampuan tempur urban warfare, jungle warfare, dan RASI serta sukseskan pengamanan Pilkada Serentak 2026,” tegas Kapolda Jatim.
Kapolda Jatim juga mengatakan bahwa Brimob adalah garda terdepan yang menjadi harapan masyarakat.
“Jaga kehormatan Korps dan teruslah mengabdi untuk bangsa dan negara,” tutup Kapolda Jatim.
Sementara itu Dansat Brimob Polda Jatim Kombes Pol. Suryo Sudarmadi, S.I.K., M.H juga menegaskan makna historis Korps Brimob yang telah delapan dekade berbakti kepada bangsa.
Ia mengawali sambutan dengan mengulas makna yel-yel Brimob:
“‘Selama Merah Darahku Kujamin Tetap Tegaknya NKRI’ bukan sekadar seruan, melainkan simbol bahwa kesetiaan Brimob tidak pernah berkhianat kepada bangsa dan negara,” tegas Kombes Suryo.
Ia memaparkan bahwa peringatan HUT tahun ini dilaksanakan dalam bentuk syukuran sesuai arahan Presiden RI H. Prabowo Subianto.
Meski demikian, kegiatan dilakukan di lapangan dengan kapasitas sekitar 1.000 personel.
Ia menegaskan kembali makna tema “Brimob Presisi untuk Masyarakat”, yang bukan hanya tentang kemampuan taktis, tetapi juga kontribusi nyata dalam program strategis pemerintah seperti ketahanan pangan nasional.
“Brimob hadir tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga menanam harapan bagi ketahanan bangsa,” ujarnya.
Kombes Suryo juga mengajak seluruh personel untuk terus adaptif, memegang nilai Satya Haprabu, dan menjalankan pesan Presiden Prabowo Subianto agar Polri selalu berada di tengah masyarakat.
“Sekali melangkah pantang menyerah, sekali tampil harus berhasil. Jadilah Bhayangkara Brimob yang setia tanpa ragu, berbakti tanpa henti,” pesannya.
Pada kesempatan itu, Kombes Suryo juga menyampaikan terima kasih kepada Kapolda Jatim atas tingginya kelulusan personel dalam seleksi PAG dan SBP (10 personel lulus PAG dan 69 personel lulus SBP), serta pemberian lahan 5 hektare di Jember untuk pembangunan Mako Kompi Brimob baru.
Pada rangkaian acara HUT, Korps Brimob memberikan penghargaan Warga Kehormatan kepada Kabidkum Polda Jatim Kombes Pol Dr. Sugeng Riyadi, atas pendampingan hukum tragedi Kanjuruhan.
Penghargaan juga diberikan untuk Wali Kota Madiun Dr. Drs. H. Maidi, atas hibah sarana dan prasarana Mako Batalyon C Pelopor.
Selain itu penghargaan juga diberikan kepada Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra, atas hibah bangunan untuk Kompi 4 Batalyon B Pelopor.
Jember Menggemparkan Nusantara: 10 Ribu Lebih Pelajar Siap Deklarasikan Gerakan Anti Bullying Terbesar 2025!
WARTAPENASATUJATIM | JEMBER — Gelombang semangat melawan perundungan (bullying) tengah menguat di Kabupaten Jember. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur, berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Jember dan SCTV, akan menggelar Deklarasi Anti Bullying Akbar pada Sabtu, 15 November 2025, di Alun-Alun Jember sebuah momentum besar yang diproyeksikan menjadi salah satu gerakan anti bullying terbesar di Indonesia tahun ini, Jumat (14/11/2025).
Persiapan intensif telah berlangsung sejak Jumat, 14 November 2025.
Himawan, perwakilan panitia dari MAKI Jatim, menyampaikan bahwa seluruh elemen panitia telah bekerja maksimal memastikan acara berlangsung lancar, tertib, dan penuh makna.“Kami ingin deklarasi ini menjadi tonggak penting bagi masyarakat Jember untuk bangkit dan bersatu melawan segala bentuk bullying,” ujarnya di sela kesibukan persiapan.
Antusiasme masyarakat, terutama dunia pendidikan, tampak luar biasa. Diperkirakan sekitar 10.000 pelajar dari berbagai jenjang mulai PAUD, SD, SMP, hingga SMA/SMK akan memadati Alun-Alun Jember. Mereka akan hadir sebagai duta perubahan, membawa suara lantang untuk menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan bebas dari intimidasi maupun kekerasan.
Alun-Alun Jember akan menjadi panggung bersejarah bagi komitmen kolektif generasi muda. Deklarasi ini bukan sekadar seremonial, tetapi diharapkan menjadi awal dari revolusi budaya yang menumbuhkan sikap saling menghormati, empati, dan kepedulian di lingkungan sekolah maupun masyarakat luas.
Selain pembacaan deklarasi, acara akan diwarnai beragam kegiatan edukatif dan inspiratif, seperti pentas seni, orasi anti bullying, hingga penandatanganan komitmen bersama. Rangkaian kegiatan tersebut dirancang untuk memperkuat pemahaman publik mengenai bahaya bullying serta mendorong tindakan nyata dalam pencegahannya.
Dengan dukungan penuh pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan media nasional, Deklarasi Anti Bullying Akbar di Jember diharapkan mampu menjadi model inspiratif bagi daerah-daerah lain di seluruh Indonesia.
Kini saatnya Jember berdiri di barisan terdepan gerakan nasional anti bullying.
Bersama, kita wujudkan Indonesia yang aman, ramah, dan bebas perundungan mulai dari Jember, untuk seluruh negeri!.“MAKI Jatim Minta Evaluasi Total Mutasi Ponorogo: Soroti Dugaan Suap, Gratifikasi, dan Ketidakpatuhan Prosedur”
WARTAPENASATUJATIM | Ponorogo — Polemik menghangat pasca pelaksanaan mutasi pejabat eselon 2, 3, dan 4 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Mutasi yang digelar berdekatan dengan operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Bupati dan Sekretaris Daerah Ponorogo pada 6 November 2025 itu kini memicu atensi serius dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur, terutama terkait adanya dugaan suap dan gratifikasi dalam prosesnya.
Hasil penelusuran Tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim mengungkap sejumlah keterangan dari sumber yang dinilai valid, yang menyebut bahwa mutasi tersebut diduga tidak melalui prosedur assessment maupun open bidding yang semestinya menjadi standar profesional. Prinsip meritokrasi dianggap terabaikan, sementara proses seleksi diduga lebih diwarnai preferensi personal hingga membuka ruang bagi “pemesan jabatan” beserta indikasi pemberian sesuatu.
MAKI Jatim mengonfirmasi telah menerima surat kuasa hukum dari individu yang merasa menjadi korban dalam proses mutasi tersebut. Kondisi ini membuka potensi gugatan ke PTUN, terlebih karena hingga kini SK mutasi belum diterbitkan, sehingga penempatan pejabat belum dapat dijalankan dan menimbulkan ketidakpastian administrasi.
Ketua MAKI Jatim, Heru MAKI, mendesak PLT Bupati Ponorogo yang sebelumnya menjabat Wakil Bupati untuk menunda bahkan membatalkan sementara seluruh proses mutasi hingga pemeriksaan dan evaluasi mendalam dilakukan.
“Akan muncul persoalan baru bila SK mutasi ditandatangani PLT Bupati. Kewenangan PLT itu ada batasnya. Jangan sampai ada langkah yang justru memperkeruh keadaan,” tegas Heru MAKI.
Heru juga menyampaikan bahwa Koordinator Bidang Hukum MAKI Jatim, Jayim, bersama tim advokat, dalam waktu dekat akan turun langsung ke Ponorogo untuk melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) terkait dugaan suap dan gratifikasi tersebut. Ia menambahkan bahwa MAKI telah mengantongi sejumlah data awal terkait pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik tersebut.
“Kami sudah berkomunikasi dengan PLT Bupati Ponorogo. Harapan kami Beliau tidak tergesa-gesa menyetujui mutasi ini. Tunda dahulu, evaluasi bersama BKD dan Biro Hukum, dan lakukan identifikasi siapa saja yang diduga memberikan suap. MAKI Jatim siap bersinergi,” ujarnya.
Meski mempersiapkan langkah hukum, MAKI Jatim menegaskan bahwa gugatan PTUN belum akan diajukan sebelum SK mutasi resmi diterbitkan, karena dokumen itu menjadi dasar legal formal untuk pengajuan gugatan.
Dalam penutup pernyataannya, Heru MAKI menyampaikan harapan agar terjalin komunikasi yang konstruktif dengan PLT Bupati Ponorogo. Ia menilai penundaan dan evaluasi mutasi menjadi langkah penting menjaga integritas administrasi pemerintahan, sambil mengawal proses transisi jabatan hingga Lisdyarita nantinya dilantik sebagai Bupati definitif.
Warga Kelurahan Kraton Protes, Pemasangan Tiang Wi-Fi Tanpa Koordinas
WARTAPENASATUJATIM | Bangkalan – Pemasangan tiang jaringan Wi-Fi oleh salah satu pengelola di wilayah Kelurahan Kraton Kecamatan Kota Bangkalan menuai protes warga. Salah seorang warga sekitar sebut saja HZ, menilai proyek tersebut dilakukan tanpa melibatkan masyarakat setempat yang terdampak langsung.
Menurut HZ, tiang jaringan yang semula dipasang tepat di depan pagar rumahnya itu dianggap sangat mengganggu.
“Ini jelas merugikan kami, karena tiang itu berdiri tepat di depan rumah saya meski di luar pagar. Dalam hal ini saya tidak pernah mendapatkan informasi atau diajak rembukan oleh pihak RT, RW, maupun kelurahan,” ujar HZ, Senin (10/11).
Sebelumnya, warga sempat menanyakan kepada para pekerja di lapangan terkait dasar izin pemasangan tersebut. Para pekerja mengaku bahwa proyek jaringan Wi-Fi itu sudah mendapat izin dari pihak kelurahan.“Katanya sudah dapat izin dari kelurahan,” ucap warga lainnya, Sabtu (8/11).
Namun, setelah mendapat protes langsung dari HZ, tiang tersebut akhirnya dipindahkan ke perbatasan antara rumah HZ dan lahan milik warga lainnya.
HZ menegaskan, seharusnya pihak kelurahan maupun pengelola jaringan sebelumnya melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan melibatkan warga sekitar, terutama yang terdampak langsung.
“Warga seharusnya dilibatkan agar ada kesepakatan bersama, termasuk soal kompensasi dari pengelola yang juga harus jelas,” tambahnya.
Sementara itu, Lurah Kraton, Imam Hanafi, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa pemasangan tiang jaringan tersebut telah mendapat izin dari pihak kelurahan, RW, dan RT setempat.
“Sudah ada izin dari kelurahan, RW, dan RT. Semua kelurahan sudah terpasang, hanya Kraton yang baru. Kalau ada yang komplain itu hal biasa, mungkin karena kurang koordinasi antara RT, RW, dan warga,” jelas Imam melalui sambungan seluler, Selasa (11/11).
Pernyataan tersebut justru menimbulkan tanda tanya di kalangan warga, mengingat tidak semua pihak merasa dilibatkan dan terkesan tertutup.
Lemahnya koordinasi antar unsur pemerintahan di lingkungan Kraton khususnya RW 7 menjadi sorotan, terlebih proyek yang memanfaatkan ruang publik seperti pemasangan tiang jaringan seharusnya transparan dan disepakati bersama warga.
Terkait perijinan lain yang melibatkan pihak berwenang, media akan terus menggali keterangan untuk memberikan informasi kepada publik. *** (Aziz)
Jurnalis: Abdul Aziz
“KOPI ITU HARUS PROSES: Dari Biji Ke Nurani Sebuah Film Tentang Kejujuran yang Diseduh Dengan Perjuangan”
“KOPI ITU HARUS PROSES: Dari Biji Ke Nurani Sebuah
WARTAPENASATUJATIM | Surabaya, 13 November 2025 – Dari tanah para pahlawan, kobaran semangat kejujuran kembali menyala! Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur dengan bangga mempersembahkan karya sinema yang tak sekadar menatap layar tetapi menembus nurani bangsa: “Kopi itu Harus Proses”.
Sebuah film inspiratif yang menyatukan seni, moralitas, dan perjuangan melawan korupsi dalam satu racikan cerita yang menggugah kesadaran publik.
Dari Hati, Untuk Negeri
Film ini bukan sekadar hiburan. Ia lahir dari keresahan, tumbuh dari harapan, dan dipersembahkan sebagai persembahan cinta untuk Indonesia yang jujur.
Melalui kisah dan karakter yang hidup, “Kopi itu Harus Proses” merepresentasikan perjuangan panjang MAKI Jawa Timur dalam menegakkan nilai integritas dan memerangi budaya korupsi yang telah lama mencengkram sendi kehidupan bangsa.Makna di Balik Judul
Mengapa “Kopi itu Harus Proses”?
Karena seperti halnya secangkir kopi nikmat yang lahir dari perjalanan panjang mulai dari biji yang dipetik, disangrai, digiling, hingga diseduh dengan sabar demikian pula perjuangan melawan korupsi.
Tidak ada hasil instan.
Tidak ada jalan pintas.Yang ada hanyalah proses panjang penuh keuletan, kesabaran, dan keteguhan hati.
Dan dari proses itulah lahir rasa yang murni seperti kejujuran itu sendiri.Sinopsis
Film ini menceritakan perjalanan seorang aktivis muda antikorupsi yang menolak tunduk pada ketidakadilan. Di tengah tekanan kekuasaan, ancaman, dan godaan, ia memilih jalan yang sulit: berdiri di pihak kebenaran.
Bersama rekan-rekannya, ia mengungkap jaringan korupsi besar yang menggerogoti kota tempatnya berpijak.
Pertarungan ini bukan hanya soal data dan bukti tapi juga soal hati, keberanian, dan keyakinan bahwa kebenaran tidak boleh dikompromikan.Lebih dari Sekadar Film
“Kopi itu Harus Proses” bukan sekadar tontonan, melainkan gerakan moral. Sebuah ajakan bagi generasi muda untuk tidak takut berkata benar. Sebuah cermin bagi para pemimpin untuk selalu mengingat janji suci pada rakyat. Dan sebuah doa bagi bangsa ini agar tak lagi diseduh dengan dusta, tapi disajikan dengan kejujuran dan kerja keras.
Peluncuran Spesial di Kota Pahlawan
Acara peluncuran film ini akan digelar meriah dengan menghadirkan tokoh-tokoh bangsa, pejabat pemerintah, aktivis antikorupsi, seniman, dan masyarakat luas.
Selain pemutaran perdana, acara akan diisi dengan diskusi panel inspiratif, pementasan seni bertema integritas, serta bazar kopi lokal sebagai simbol perjuangan dan kebersamaan.Harapan dan Tekad
MAKI Jawa Timur berharap “Kopi itu Harus Proses” menjadi titik balik kesadaran publik bahwa melawan korupsi bukan hanya tugas lembaga, melainkan tanggung jawab setiap warga negara.
Melalui layar, kita menanamkan pesan bahwa integritas adalah warisan paling berharga bagi generasi penerus.
Dengan secangkir semangat dan seteguk keberanian, mari kita bersama menyeduh kejujuran, meneguk perubahan, dan menanam harapan.
Ayo, Hadir dan Saksikan
Jadikan peluncuran film “Kopi itu Harus Proses” sebagai tanda bahwa bangsa ini masih punya cita rasa kejujuran.
Karena seperti kopi, kejujuran pun harus melalui proses agar hasilnya nikmat dan murni. (Red)Pererat Jalinan Silaturrahmi Bupati Bangkalan Gandeng Media Melalui Kegiatan Coffee Morning
WARTAPENASATUJATIM | BANGKALAN – Untuk membangun komukasi dan sinergi yang lebih baik, Pemerintah Kabupaten Bangkalan menggelar acara silaturahmi dan dialog terbuka denga media melalui kegiatan Cafe Morning di Aula Pendopo Agung, pada hari Rabo 12 November 2025.
Kegiatan Coffe Morning ini, merupakan forum santai, Untuk menjalin kemitraan lebih baik dan membangun komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dengan insan pers dalam membangun Bangkalan lebih maju dan sejahtera
Salam sambutanya, Bupati Bangkalan Lukman Hakim, S.IP., M.H.., menyampaikan bahwa komunikasi dengan media selama ini belum berjalan maksimal. Ke depan pihaknya akan memberikan ruang komunikasi dengan media.
“Kami menyadari peran media sangat penting. Publikasi yang proporsional akan mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Kami berharap media lebih menonjolkan sisi positif pembangunan agar masyarakat mendapatkan informasi yang berimbang,” ujar Bupati.
Pada kesempatan itu, beberapa awak media menyampaikan harapannya kepada Bupati Bangkalan agar jajarannya yang berada di bawah koordinasi dan tanggung jawab bupati memberikan aksesebikitasi ruang terhadap media untuk mendapatkan informasi dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bangkalan
“Kami ingin pemerintah melihat media sebagai mitra sejajar. Dengan keterbukaan informasi, Supaya masyarakat bisa melihat kinerja pemerintah secara objektif,” katanya.
Menanggapi hal itu, Bupati Bangkalan berkomitmen akan memperberat kemitraan dengan media. Melalui kegiatan Cafe Morning sebagai wadah aspirasi,.kritik dan saran antara pemerintah Bangkalan dengan media
“Cafe Morning ini, kalo bisa kita agendakan secara rutin, baik satu bulan sekali atau triwulan, supaya kami bisa mendengar lansung kritik dan saran dari rekan rekan media dalam membangun kabupaten Bangkalan lebih maju,” pungkasnya.*** (Azis)
jurnalis: Abdul Azis
Padam Lampu di Desa Alas Kembang, Warga Mengeluh Pelayanan PLN Lambat
WARTAPENASATUJATIM | BANGKALAN – Desa Alas Kembang, Kecamatan Burneh, masih diliputi kegelapan sejak Senin (10/11/2025) pukul 19.00 WIB. Pemadaman listrik yang terjadi akibat putusnya salah satu sekring ini telah berlangsung selama lebih dari 24 jam, namun pihak PLN belum juga melakukan perbaikan.
Warga Desa Alas Kembang sangat mengeluhkan pelayanan PLN yang dinilai lambat dan kurang bertanggung jawab. “Mati lampu sudah sehari lebih, kami sangat terganggu. Tidak bisa mandi, kulkas tidak bisa digunakan, dan handphone tidak bisa dicas,” ujar salah satu warga yang namanya enggan disebutkan pada media ini.
Kegiatan sehari-hari warga pun sangat terhambat akibat pemadaman listrik ini. “Kami sangat berharap PLN dapat segera memperbaiki kerusakan ini. Kami sudah menghubungi mereka sejak Senin malam, tapi sampai sekarang belum ada tindakan,” tambah warga lainnya.
Petugas PLN yang dihubungi via WhatsApp pada Senin pukul 20.00 WIB mengatakan akan segera ke lokasi, namun hingga saat ini belum juga terlihat.
“Kami sudah menunggu, tapi tidak ada yang datang. Apakah mereka tidak tahu betapa sulitnya hidup tanpa listrik?” kata seorang warga dengan nada kekecewaan.
Pemadaman listrik ini juga berdampak pada kegiatan ekonomi warga. Warung-warung yang biasanya buka hingga malam hari terpaksa tutup lebih awal karena tidak ada listrik.
Warga Desa Alas Kembang berharap PLN dapat lebih responsif dan proaktif dalam menangani keluhan pelanggan.
“Kami membayar listrik tepat waktu, tapi pelayanan seperti ini yang kami dapatkan,” ujar seorang warga.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PLN belum memberikan pernyataan resmi terkait pemadaman listrik di Desa Alas Kembang. Warga masih menunggu perbaikan dan berharap agar listrik dapat segera kembali menyala.
Pemadaman listrik ini menjadi contoh kurangnya pelayanan publik yang diberikan oleh PLN. Warga berharap agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali kedepannya.*** (Azis)
Jurnalis: Abdul Azis
