Sinergi Baru: APS Dorong Perbaikan Kanal Laporan Bullying, Dispendik Terbuka Kolaborasi
WARTAPENASATUJATIM | SURABAYA —November 2025. Aliansi Pelajar Surabaya (APS) menggelar audiensi strategis bersama Dinas Pendidikan Kota Surabaya untuk membahas penguatan sistem pencegahan dan penanganan bullying di sekolah-sekolah. Pertemuan ini menjadi forum penting yang mempertemukan suara pelajar dengan pemangku kebijakan, khususnya dalam isu perlindungan pelajar dan keselamatan lingkungan belajar.
Dalam kesempatan itu, APS menekankan bahwa praktik bullying masih menjadi persoalan serius di berbagai sekolah. Banyak kasus yang tidak tertangani secara cepat karena masih lemahnya kanal pelaporan, terutama bagi siswa yang membutuhkan respons segera dari pihak terkait.
Salah satu sorotan utama APS adalah implementasi Pembimbing Teman Terbaik (Pemantik) yang dinilai belum berjalan maksimal. Menurut APS, Pemantik merupakan instrumen efektif untuk mendampingi korban, tetapi masih menghadapi kendala SOP, kurangnya koordinasi dengan guru BK, dan minimnya dukungan operasional di lapangan.
APS mengusulkan agar Dispendik melakukan peninjauan ulang SOP Pemantik sekaligus memperkuat kolaborasi antara Pemantik, guru BK, OSIS, ORPES, dan organisasi pelajar lainnya. Mereka menegaskan bahwa Pemantik tidak dapat berdiri sendiri dan membutuhkan jaringan pendukung agar mampu menangani kasus secara komprehensif.
Isu lain yang turut mencuat adalah rendahnya respons dari DP3A terhadap laporan kasus yang disampaikan siswa. APS meminta agar seluruh kanal pelaporan dipublikasikan secara terbuka, khususnya saat kegiatan MPLS, sehingga setiap siswa mengetahui jalur yang harus ditempuh ketika menghadapi kasus bullying.
APS juga menyampaikan kekhawatiran terkait penggunaan AI dalam pengerjaan Try Out Tes Kejar Akademik (TKA) tingkat SMP. Menurut APS, fenomena ini berpotensi menurunkan kualitas evaluasi pembelajaran dan perlu segera ditangani secara kebijakan.
Menanggapi masukan tersebut, Dispendik menyampaikan apresiasi atas kepedulian APS serta mengakui bahwa beberapa aspek teknis memang harus diperkuat. Pihak dinas menegaskan bahwa bullying tidak hanya terjadi dalam bentuk fisik atau verbal, tetapi juga di ruang digital, sehingga perlu pendekatan dan pelatihan yang lebih adaptif bagi guru dan pelajar.
Dispendik juga menyatakan kesiapannya mengevaluasi program Pemantik, memperjelas SOP pendampingan, serta melakukan koordinasi lintas instansi untuk memastikan penanganan kasus dapat dimaksimalkan.
Forum dialog ini menghasilkan kesepahaman bahwa pencegahan bullying memerlukan kolaborasi terbuka—bukan saling menyalahkan antar pihak. Penguatan peran pelajar, profesionalisme guru BK, serta sinergi bersama DP3A, Satpol PP, dan lembaga pendamping anak menjadi fondasi langkah lanjutan.
Pertemuan diakhiri dengan komitmen bersama untuk memperkuat ekosistem sekolah ramah anak di Kota Surabaya. APS memastikan akan terus mengawal isu ini, sementara Dispendik membuka ruang bagi kolaborasi lanjutan demi menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan inklusif .(Quraya)
Generasi Digital Siap Bangkit: Quraya Ikut Dorong Literasi Aman & Anti-Bullying di Sekolah
WARTAPENASATUJATIM | SURABAYA — November 2025 Kegiatan Dialog Literasi Digital & Penguatan Karakter Remaja kembali digelar di Surabaya pada Rabu (27/11/2025), menghadirkan pelajar dari berbagai sekolah termasuk kehadiran aktif Quraya sebagai peserta. Acara ini menjadi ruang strategis untuk menyatukan suara anak muda mengenai keamanan digital, pengaruh media sosial, dan urgensi pencegahan bullying.
Dalam sambutannya, DP3APPKB Surabaya melalui Bunda Relita Wulandari, S.Sos., menyampaikan pesan tegas mengenai pentingnya pendampingan anak di era digital. Menurutnya, dunia maya membawa peluang besar, namun juga risiko yang sering kali tidak disadari oleh anak dan remaja.
“Ruang digital harus dikelola dengan bijak. Anak perlu dilindungi dari konten negatif dan tekanan sosial yang menggerus karakter,” tegas Bunda Relita. Pernyataan ini langsung memantik perhatian para pelajar, termasuk Quraya, yang merasakan langsung dinamika kehidupan online.
Materi kemudian dilanjutkan oleh Bunda Dita Amalia dari PLATO Foundation yang membawakan topik Pengaruh Influencer terhadap Gaya Hidup dan Citra Diri Anak. Ia menjelaskan bahwa influencer memiliki daya tarik besar bagi remaja, yang kerap meniru gaya hidup, standar kecantikan, hingga pola konsumsi tanpa mempertimbangkan realitas sebenarnya.
Quraya terlihat aktif mengikuti sesi ini, terutama saat dijelaskan bahwa banyak konten influencer telah melewati proses kurasi sehingga tidak mencerminkan kehidupan nyata. Pemahaman ini penting agar remaja tidak terjebak pada perbandingan sosial yang merusak kepercayaan diri.
Isu lain yang menjadi sorotan utama adalah fenomena bullying di sekolah. Laporan dari Aliansi Pelajar Surabaya (APS) menunjukkan bahwa kasus perundungan masih terjadi baik secara langsung maupun melalui media digital. Para pelajar mengungkap bahwa kanal pelaporan masih belum efektif dan membutuhkan respons lebih cepat dari pihak terkait.
APS menyoroti peran Pemantik—teman sebaya konselor sekolah—sebagai program yang sebenarnya potensial, namun belum berjalan maksimal. Beberapa sekolah bahkan belum memiliki SOP yang jelas sehingga mempersulit kerja Pemantik dalam menangani korban bullying.
Menanggapi hal itu, Dinas Pendidikan Surabaya (Dispendik) menyatakan komitmennya untuk memperkuat koordinasi lintas instansi. Mereka menegaskan bahwa penyelesaian kasus bullying tidak bisa dibebankan pada satu pihak saja, melainkan harus melibatkan guru, siswa, keluarga, hingga DP3A.
“Jika hanya saling menyalahkan, kasus bullying tidak akan pernah selesai. Kita harus bergerak bersama,” ujar perwakilan Dispendik. Pernyataan ini mendapat dukungan peserta, termasuk Quraya yang menilai pentingnya pelibatan suara remaja dalam kebijakan.
Sesi diskusi semakin menghangat ketika pelajar menyinggung penggunaan AI pada Try Out Tes Kejar Akademik (TKA). Mereka menilai penggunaan kecerdasan buatan untuk membantu pengerjaan soal dapat merusak fungsi evaluasi. Dispendik berjanji melakukan evaluasi menyeluruh atas temuan tersebut.
Kegiatan ini berjalan interaktif. Quraya juga sempat berpendapat mengenai perlunya ruang digital yang aman, sekaligus pentingnya dukungan teman sebaya agar remaja tidak merasa sendirian saat menghadapi tekanan sosial. Suara remaja inilah yang menjadi penguat arah kebijakan ke depan.
Sejumlah solusi juga dirumuskan, mulai dari penyebaran kanal laporan resmi, peningkatan edukasi melalui komik atau video pendek, penguatan peran OSIS–APS–ORPES, hingga program literasi digital berkelanjutan. Kolaborasi dianggap kunci mencegah semakin meningkatnya kasus perundungan.
Forum kemudian ditutup dengan kesepakatan bahwa keamanan digital bukan sekadar isu teknologi, tetapi juga persoalan karakter dan budaya. Keluarga, sekolah, komunitas, dan pemerintah memegang peran penting dalam membangun ekosistem digital yang sehat.
Partisipasi Quraya dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa generasi muda Surabaya siap menjadi agen perubahan. Dengan pemahaman yang lebih kuat mengenai literasi digital dan anti-bullying, remaja didorong untuk menjadi pelopor ruang digital yang positif, aman, dan penuh empati.(Dodo)
KONSOLIDASI DPW, DPD, DAN DPC PARTAI PARSINDO JAWA TIMUR MENUJU PEMILU 2029
DPW Partai Parsindo Jawa Timur menggelar konsolidasi besar bersama para ketua dan pengurus DPD hingga DPC dalam rangka memperkuat langkah politik menuju Pemilu 2029. Acara yang berlangsung penuh semangat tersebut menghadirkan Ketua Umum Parsindo, Drs. KRH. HM. Jusuf Rizal, SH, SE, M.Si., Ketua DPW Parsindo Jawa Timur Drs. KH. Abadi Manshur, MM., serta Sekretaris DPW Achmad Yani, SH.Pertemuan ini mencatat kehadiran 23 DPD se-Jawa Timur, melampaui target awal yang ditetapkan. Tingginya partisipasi tersebut menjadi indikator soliditas dan antusiasme kader Parsindo dalam menyongsong agenda politik nasional mendatang.
Dalam arahannya, Ketua Umum Jusuf Rizal menegaskan bahwa Partai Parsindo hadir sebagai “NEO ORDE BARU”, yakni gerakan pembaruan yang membawa semangat stabilitas, pembangunan, dan keberpihakan kepada rakyat sebagaimana nilai-nilai yang pernah diletakkan oleh Jenderal Besar HM. Soeharto, Presiden Ke-2 RI, yang disebut sebagai tokoh figur Parsindo.
Jusuf Rizal menekankan bahwa Parsindo bukan sekadar partai politik, melainkan wadah perjuangan untuk mengembalikan kejayaan pembangunan nasional dengan konsep yang lebih modern, demokratis, dan relevan dengan tantangan zaman. Ia juga meminta seluruh DPW, DPD, dan DPC untuk bekerja lebih terstruktur, solid, dan fokus dalam penguatan basis hingga tingkat akar rumput.
Sementara itu, Ketua DPW Jatim Abadi Manshur menyampaikan bahwa Jawa Timur siap menjadi salah satu lumbung suara penting bagi Parsindo pada Pemilu 2029. Dukungan struktural dari 23 DPD yang hadir menjadi modal besar dalam memulai kerja-kerja politik yang lebih terukur.
Konsolidasi ini diharapkan menjadi titik awal penguatan organisasi, strategi pemenangan, serta pemantapan visi Parsindo sebagai partai yang membawa gagasan keberlanjutan pembangunan nasional menuju Indonesia yang lebih sejahtera dan berkeadilan.
Kejaksaan Negeri Tanjung Perak: Musnahkan Ribuan Barang Bukti, Negara Raup Rp5 Miliar dari Rampasan Kejahatan”
WARTAPENASATUJATIM | Surabaya — Penegakan hukum kembali diperlihatkan dengan tegas oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak melalui pemusnahan massif berbagai barang bukti tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) untuk periode III tahun 2025. Kegiatan yang digelar pada Rabu (26/11/2025) di halaman kantor Kejari Tanjung Perak ini menjadi panggung komitmen negara dalam memutus mata rantai kejahatan, terutama peredaran gelap narkotika yang kian meresahkan.
Acara ini dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta berbagai lembaga penegak hukum. Turut hadir perwakilan Polrestabes Surabaya, Kepala Dinas Kesehatan, Kapolres KP3, Kepala BNN Provinsi Jawa Timur, Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, serta Kepala Kejari Tanjung Perak beserta jajarannya. Hadirnya para pemangku kepentingan ini menandaskan bahwa pemberantasan kejahatan bukan hanya tugas satu institusi, tetapi kerja bersama yang strategis dan berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Kepala Kejari Tanjung Perak, Darwis Burhansyah, S.H., M.H., menegaskan bahwa pemusnahan barang bukti merupakan bentuk nyata implementasi putusan hukum.
“Ini adalah komitmen nyata kami dalam memastikan barang bukti yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap tidak lagi menimbulkan ancaman. Sejak Januari hingga akhir Oktober 2025, telah tercatat 1.159 putusan, di antaranya 864 perkara selesai inkracht dan 295 lainnya masih menempuh upaya7 hukum,” tegas Darwis.
Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari berbagai tindak pidana dengan jumlah yang tidak sedikit, terutama kategori narkotika dan kejahatan lain yang berdampak luas pada masyarakat. Rinciannya meliputi:
Sabu: 2.196 paket (total 8.698,596 gram)
Ekstasi: 2.754 butir (1.332,006 gram)
Obat keras daftar G (Double L): 100.125 butir
Ganja: 6.125,702 gram
Senjata tajam: 78 unit
Handphone: 83 unit
Pakaian: 195 lembar
Seluruh barang bukti dimusnahkan dengan metode pembakaran, penghancuran, dan pemotongan sesuai standar keamanan yang ketat. Langkah ini memastikan seluruh bukti kejahatan tersebut tidak dapat dimanfaatkan ataupun beredar kembali.
Darwis menegaskan bahwa tugas kejaksaan tidak berhenti pada pemusnahan semata. Barang bukti yang berubah status menjadi barang rampasan negara turut memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara.
“Ketika status barang bukti berubah menjadi barang milik negara, maka ada kontribusi nyata bagi keuangan negara. Ini adalah bagian dari akuntabilitas kami dalam penegakan hukum,” jelasnya.
Tidak hanya itu, Kejari Tanjung Perak juga mencatat capaian luar biasa dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sepanjang tahun itu. Hingga 25 November 2025, jumlah PNBP yang berhasil disetorkan mencapai Rp5 miliar, bersumber dari:
Penjualan langsung barang bukti kendaraan bermotor: Rp91 juta
Uang rampasan tindak pidana: Rp108 juta
Lelang barang rampasan kejahatan: Rp5,2 miliar
“Seluruh proses dilakukan secara transparan dan legal sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkas Darwis.
Pemusnahan barang bukti ini tidak hanya menjadi simbol ketegasan hukum, tetapi juga bentuk nyata kehadiran negara dalam menjaga ruang publik dari ancaman kejahatan. Kejari Tanjung Perak kembali menegaskan bahwa perang melawan narkotika dan kriminalitas tidak akan surut justru terus diperkuat dengan langkah-langkah konkret dan terukur. (Bagas)
Operasi Zebra Semeru Polresta Malang Kota Bagikan 100 Helm Gratis
WARTAPENASATUJATIM | KOTA MALANG – Satlantas Polresta Malang Kota Polda Jawa Timur (Jatim) terus menggencarkan edukasi keselamatan berlalu lintas selama Operasi Zebra Semeru 2025.
Sebagai bagian dari kegiatan tersebut, jajaran Satlantas Polresta Malang Kota membagikan 100 helm gratis kepada pengendara roda dua di sejumlah titik strategis Kota Malang.
Kasatlantas Polresta Malang Kota, Kompol Agung Fitransyah mengatakan, pembagian helm ini bertujuan untuk kembali mengingatkan masyarakat mengenai pentingnya menggunakan helm, baik untuk perjalanan jarak jauh maupun dekat.
“Kegiatan hari ini masih dalam rangka Operasi Zebra Semeru 2025. Kami membagikan hampir 100 helm untuk mengingatkan masyarakat, khususnya pengendara roda dua agar selalu menggunakan helm,” ujar Kompol Agung, Senin (25/11/2025).
Ia mengatakan Operasi Zebra Semeru 2025 telah memberikan dampak positif terhadap tingkat kepatuhan berlalu lintas para pengendara di Kota Malang.
“Alhamdulillah, di wilayah poros KTL dan jalur utama sudah terlihat peningkatan. Data lengkap masih kami kumpulkan, tapi secara umum kepatuhan sudah membaik,” ungkap Kompol Agung.
Ia menambahkan, imbauan serta sosialisasi mengenai bahaya pelanggaran lalu lintas turut membantu menekan potensi kecelakaan.
Respons masyarakat selama operasi berlangsung juga dinilai sangat baik.
Banyak pengendara yang awalnya mengira akan ada penindakan, namun justru menerima edukasi, teguran lisan, dan pembagian helm gratis.
“Masyarakat menyambutnya dengan positif. Kami tidak melakukan penindakan, hanya teguran dan pembagian helm,” terangnya.
Kompol Agung kemudian mengimbau seluruh pengendara, terutama roda dua, untuk disiplin menjaga keselamatan diri dengan melengkapi seluruh persyaratan berkendara.
“Mari bersama menjaga keselamatan berlalu lintas, mematuhi rambu, dan memastikan kelengkapan kendaraan. Ini penting untuk melindungi diri dan keluarga dari risiko kecelakaan,” pungkasnya.
Operasi Zebra Semeru 2025 berlangsung selama 14 hari, mulai Senin (17/11/2025) hingga 1 Desember 2025. Hingga hari keempat pelaksanaan, kegiatan edukasi dan penertiban masih terus digencarkan.*** (Bgn)
Polres Lumajang Dampingi A²nak-anak Pengungsi Semeru: Beri Hiburan dan Pulihkan Trauma
WARTAPENASATUJATIM | LUMAJANG – Upaya pemulihan psikologis bagi anak-anak pengungsi erupsi Gunung Semeru terus dilakukan oleh Bagian Sumber Daya Manusia (Bag SDM) Polres Lumajang, Polda Jatim.
Kapolres Lumajang, AKBP Alex Sandy Siregar melalui Ketua Tim Psikologi, Iptu Purwaningsih, menyampaikan bahwa hari pertama pascakejadian menjadi masa yang cukup berat, terutama bagi anak-anak yang ikut merasakan kepanikan orang tua mereka.
“Pada hari pertama setelah kejadian, memang keadaannya kacau. Anak-anak itu terpengaruh karena orang tuanya ikut panik. Orang tua panik, akhirnya anak-anak ikut merasakan trauma,” ujar Iptu Purwaningsih saat ditemui di lokasi pengungsian, Selasa (25/11/2025).
Menurutnya, kondisi darurat membuat anak-anak merasa tidak nyaman berada di pengungsian.
Bahkan beberapa kali mereka mengungkapkan keinginan untuk pulang karena suasana rumah jauh lebih membuat mereka tenang.
“Keadaannya seperti ini serba darurat. Mereka kadang-kadang pengin pulang karena di rumah lebih nyaman,”jelas Iptu Purwaningsih.
Meski begitu, pihak kepolisian terus berupaya memberikan rasa aman dan nyaman, terutama melalui kegiatan-kegiatan sederhana yang bersifat menghibur.
Tim Psikologi Bag SDM Polres Lumajang, Polda Jatim melakukan berbagai aktivitas bermain untuk mengurangi ketegangan dan membantu anak-anak melupakan sejenak momen erupsi.
“Terapi yang kami lakukan ya bermain. Memberikan motivasi, semangat. Tidak akan selamanya kejadian ini ada. Kami bantu mereka untuk melupakan sejenak waktu kejadian itu,” tambahnya.
Dari data yang dihimpun di lokasi pengungsian SD Negeri 4 Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, terdapat 118 warga pengungsi dari Dusun Sumber Sari dan Dusun Gumuk Mas, Desa Supit Urang, Lumajang.
Sebagian besar di antaranya adalah keluarga dengan anak-anak yang masih membutuhkan pendampingan emosional pascabencana.
Upaya pendampingan psikologi ini diharapkan dapat membantu anak-anak memulihkan rasa aman sambil menunggu situasi di wilayah mereka kembali kondusif.
Sementara itu Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast menegaskan, langkah cepat tanggap personel Polda Jatim dan Polres Lumajang di lapangan merupakan komitmen Polri dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat terdampak bencana.
Kombes Abast Ia juga menambahkan bahwa anggota Kepolisian terus memantau situasi di lapangan dan siap melakukan langkah cepat bila terjadi perubahan kondisi.
“Personel tetap siaga di lokasi-lokasi rawan untuk memberikan peringatan serta memastikan keamanan masyarakat,” pungkas Kombes Pol J.Abast.*** (Bgn)
Pangdam V/Brawijaya Tinjau Latihan Terintegrasi, Pastikan Kesiapan Prajurit Menuju TNI Prima Dilanjutkan Vidcon tentang KDKMP
WARTAPENASATUJATIM | MOJOKERTO — Kegiatan peninjauan Latihan Terintegrasi Kodam V/Brawijaya berlangsung di Pendopo Agung Trowulan, Mojokerto. Selasa (25/11/2025). Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin, M.A. selaku Pimpinan Umum Latihan (Pimumlat) memimpin langsung jalannya kegiatan dan menyampaikan satu pernyataan penting terkait optimalisasi efektivitas latihan.
“Latihan terintegrasi ini harus menjadi pedoman untuk meningkatkan efektivitas pembinaan satuan dan kesiapan operasional ke depan.” tegas Pangdam V/Brawijaya, menegaskan pentingnya sinergi antar satuan.
Pangdam V/Brawijaya hadir didampingi Kasdam V/Brawijaya Brigjen TNI Zainul Bahar, S.H., M.Si., Kapok Sahli Pangdam V/Brawijaya, Singgih Pambudi Arianto, S.I.P., M.M., Danrem 084/BJ Brigjen TNI Danny Alkadrie, Danrindam V/Brawijaya, Brigjen TNI Hari Rahardjanto, S.Sos. Selaku Danlat, para PJU Kodam V/Brawijaya, serta Danrem 082/CPYJ Kolonel Inf Batara Alex Bulo. Seluruh rangkaian kegiatan berfokus pada peningkatan kesiapan satuan melalui pengawasan terintegrasi.
Usai transit, Pangdam V/Brawijaya menerima penjelasan rinci dari Danlat dan Asops Kasdam V/Brawijaya, Kolonel Inf Mario Christian Noya selaku Waslat mengenai skema pelaksanaan latihan.
Penjabaran tersebut memuat gambaran pelaksanaan sekaligus objektif latihan sebagai acuan evaluasi untuk meningkatkan profesionalitas personel.
Peninjauan dilanjutkan di TSAC (Training Supervision Assistance Center) guna melihat langsung pelaksanaan teknis latihan.
Pangdam V/Brawijaya juga mengikuti rapat evaluasi pembangunan KDKMP secara hybrid yang dipimpin Presiden RI Bapak Prabowo Subianto didampingi Menhan Jenderal (Purn.) Dr. Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, S.E., M.Si., Wapang TNI, Jenderal Tandyo Budi Revita. dan Wamendagri. Agenda tersebut menekankan sinkronisasi kebijakan pusat dengan pelaksanaan di daerah.
Para Asisten Kodam V/Brawijaya memberikan evaluasi terkait sektor masing-masing sebelum Pangdam V/Brawijaya menyampaikan pengarahan kepada seluruh Dansat dan Kabalakdam V/Brawijaya. Pangdam V/Brawijaya menekankan pentingnya menjadikan latihan integrasi sebagai pedoman latihan berikutnya dan meminta seluruh para Dandim jajaran memperbarui data Sisrendalbinter hingga tingkat Koramil.
Di akhir pengarahan, Pangdam V/Brawijaya mengingatkan satuan untuk mendukung pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta mengikuti arahan Presiden RI terkait KDKMP.
Kegiatan berjalan lancar, termasuk dukungan publikasi dan dokumentasi, dengan harapan seluruh hasil latihan dapat meningkatkan kesiapan dan responsivitas satuan ke depan.*** (Bgn)
MAKI Jatim Menatap Terangnya Keadilan: “Dukungan Menguat Untuk Ira Puspadewi di Sidang Tipikor 2025”
WARTAPENASATUJATIM | Jakarta — Kamis, 6 November 2025, lorong Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta dipenuhi suasana tegang. Langkah-langkah tenang namun tegas terdengar bergema, mengantar Ira Puspadewi, mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), memasuki ruang sidang. Bukan sebagai pesakitan yang pasrah, melainkan sebagai seorang profesional yang merasa harus menghadapi kriminalisasi atas keputusan bisnis yang diyakininya sah dan berdasar.
Di balik ketenangannya, Ira sedang menghadapi dakwaan besar: dugaan korupsi dalam akuisisi PT Jembatan Nusantara (JN) dengan klaim kerugian negara lebih dari Rp1 triliun. Angka itu cukup untuk mengguncang reputasi siapa pun. Namun bagi Ira, yang ia hadapi bukan hanya tuduhan melainkan perjuangan untuk mempertahankan kebenaran versinya.
Pleidoi yang Mengubah Suasana Sidang
Ketika giliran Ira membacakan pleidoi, ruang sidang mendadak hening. Suaranya terdengar stabil dan terkontrol, namun menyiratkan emosi seorang pemimpin yang merasa diperlakukan tidak adil.
“Saya bukan koruptor. Saya dikriminalisasi.”
Ira mengungkap bahwa sejak penahanannya pada 13 Februari 2025, ia dan dua rekannya Muhammad Yusuf Hadi dan Harry Muhammad Adhi Caksono tidak pernah ditunjukkan bukti korupsi yang sahih. Ia menyoroti bahwa laporan kerugian negara justru muncul tiga bulan setelah penahanan, bukan dari lembaga audit resmi, melainkan dari penyidik internal.
“Lalu apa dasar menahan saya selama ini?” ucapnya dengan suara yang sempat bergetar.
Ahli BPK yang dihadirkan dalam persidangan menyatakan akuisisi dilakukan sesuai prosedur. Namun temuan itu tidak otomatis meredam gelombang tuduhan yang telanjur mencuat.
Nilai Kapal yang Didegradasi: “Dari Aset Produktif Menjadi Besi Tua”
Dalam bagian paling krusial dari pembelaannya, Ira membeberkan kejanggalan penilaian aset PT JN yang menurutnya dihitung seolah semuanya merupakan rongsokan.
Contoh yang ia soroti adalah Kapal Royal Nusantara, kapal 6.000 GT yang masih produktif dan beroperasi. Kapal bernilai sekitar Rp121 miliar itu dinilai hanya Rp12,4 miliar oleh pihak yang ditunjuk penyidik.
“Apakah masuk akal pemilik JN mau menjual perusahaan bila kapal-kapalnya dianggap scrap? Kapal itu masih melaut, bukan rongsokan!” Pernyataan itu memicu bisik-bisik di ruang sidang.
Akuisisi: Antara Tuduhan Kerugian dan Klaim Keuntungan Negara
Ira kemudian menyajikan data inti dari pembelaannya. Akuisisi PT JN membawa 53 kapal komersial berikut izin operasional dengan nilai estimasi Rp2,09 triliun, namun dibeli ASDP seharga Rp1,27 triliun.
“Kami membeli aset Rp2 triliun dengan harga Rp1,2 triliun. Bagaimana mungkin ini disebut merugikan negara?”
Ia menegaskan bahwa akuisisi tersebut dilakukan demi menjamin layanan penyeberangan di wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal) tetap berjalan—sebuah langkah strategis yang menurut Ira justru menguntungkan negara. Namun keputusan bisnis itu berujung pada tuntutan hukuman 8 tahun 6 bulan penjara dari jaksa KPK.
Detik Menegangkan Saat Putusan Dibacakan
Ketua Majelis Hakim Sunoto membuka sidang pembacaan putusan. Ruang sidang yang penuh jurnalis, keluarga terdakwa, dan tim penasihat hukum seakan membeku.
Kalimat pertama hakim langsung menggetarkan seluruh ruangan:
“Seharusnya para terdakwa dijatuhkan vonis lepas… ontslag van alle recht vervolging.”
Waktu seperti terhenti sejenak. Ira tampak menahan napas. Di sudut matanya, air mata mulai menggenang bukan karena kelemahan, tapi karena munculnya setitik cahaya harapan.
Hakim: “Ini Bukan Korupsi. Ini Keputusan Bisnis.”
Dalam putusannya, hakim Sunoto menegaskan bahwa Kerja Sama Usaha (KSU) dan akuisisi PT JN bukanlah tindak pidana, melainkan keputusan bisnis yang masuk dalam prinsip Business Judgement Rule (BJR).
Ia menjelaskan bahwa para terdakwa: telah bertindak dengan itikad baik, berhati-hati sesuai kewenangan, dan tidak terbukti memiliki mens rea atau niat jahat untuk merugikan negara. Hakim juga memperingatkan bahwa kriminalisasi keputusan bisnis dapat berdampak luas terhadap dunia usaha, khususnya BUMN.
Vonis Lebih Ringan dari Tuntutan
Majelis hakim akhirnya menjatuhkan putusan:
Ira Puspadewi: 4 tahun 6 bulan + denda Rp500 juta (subsider 3 bulan)
Muhammad Yusuf Hadi: 4 tahun + denda Rp250 juta
Harry M.A. Caksono: 4 tahun + denda Rp250 juta
Putusan tersebut jauh lebih ringan dibanding tuntutan jaksa KPK. Namun baik terdakwa maupun jaksa menyatakan pikir-pikir, membuka peluang banding.
MAKI Jatim: Cahaya Keadilan Itu Mulai Tampak
Menyikapi perjalanan panjang kasus ini, LSM MAKI Jawa Timur melihat bahwa proses persidangan menunjukkan adanya ruang bagi kebenaran untuk muncul. Bagi MAKI Jatim, kasus ini menjadi pengingat bahwa profesional di BUMN harus dilindungi dari kriminalisasi keputusan bisnis yang sah dan diperlukan.
Akhir Babak, Bukan Akhir Perjuangan
Sidang itu mungkin telah selesai, tetapi perjuangan Ira belum. Hari itu, publik menyaksikan seorang perempuan yang tidak runtuh di tengah badai, seorang profesional yang menolak tunduk pada stigma, dan seseorang yang percaya bahwa keadilan, meski terlambat, tetap harus diperjuangkan.
Dan di titik itulah MAKI Jatim berdiri:
melihat cahaya, mendukung kebenaran, dan menyerukan pentingnya perlindungan bagi keputusan bisnis yang berintegritas. (Bgn)Guru: Penjaga Nilai yang Menyalakan Integritas Bangsa — Pesan MAKI Jatim Pada Hari Guru Nasional 2025
WARTAPENASATUJATIM | Surabaya — Peringatan Hari Guru Nasional pada Selasa, 25 November 2025, menjadi momentum reflektif bagi LSM MAKI Jawa Timur (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) untuk menegaskan kembali arti penting guru dalam merawat akhlak dan integritas bangsa. Dalam pernyataan resmi, Koordinator Wilayah MAKI Jatim, Heru Satriyo, S.Ip, menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh pendidik yang terus menabur cahaya pengetahuan meski dihimpit beragam tantangan zaman.
Dalam pesan yang menggugah, Heru menyampaikan kalimat yang menjadi inti penghormatan MAKI Jatim kepada para pendidik:
“Terima kasih, guru. Karena berkatmu, mimpi kami menemukan jalannya.”
Menurutnya, ucapan tersebut bukan sekadar kalimat manis, melainkan cerminan betapa guru telah menjadi kompas yang membantu generasi muda menemukan arah, mengenali potensi, dan memupuk keberanian untuk bermimpi.Heru menegaskan bahwa peran guru jauh melampaui tugas mengajar di ruang kelas. Mereka adalah penjaga nilai moral, teladan kejujuran, dan pembangun karakter pilar inti yang sejalan dengan misi MAKI dalam mewujudkan budaya antikorupsi.
“Integritas tidak lahir dari aturan semata, melainkan ditanamkan sejak dini melalui pendidikan yang jujur, beretika, dan berkarakter,” tuturnya.
MAKI Jatim juga mengangkat perhatian publik terhadap kondisi guru, khususnya mereka yang bertugas di wilayah terpencil dengan fasilitas yang terbatas. Heru mengakui bahwa di balik kesederhanaan ruang belajar dan keterbatasan sarana, para guru tetap hadir membawa semangat yang tak pernah padam.
Dedikasi tersebut, katanya, adalah bagian dari perjuangan besar untuk mencetak generasi bangsa yang berwawasan, kritis, serta memiliki integritas moral yang kuat.
Momentum Hari Guru Nasional 2025 ini dijadikan MAKI Jatim sebagai panggilan kolektif kepada masyarakat dan pemerintah. Heru menekankan pentingnya keberpihakan nyata terhadap kesejahteraan guru dan kualitas ekosistem pendidikan.
Penghargaan terhadap guru bukan hanya soal kesejahteraan finansial, tetapi juga pengakuan bahwa masa depan bangsa ditentukan oleh kualitas karakter yang dibangun melalui tangan-tangan pendidik.
“Guru adalah ujung tombak pembangunan moral bangsa. Dari ketulusan dan keteguhan mereka, lahir benih-benih integritas yang kelak menumbuhkan Indonesia yang bebas dari praktik korupsi,” ujar Heru.
Menutup pernyataannya, Heru Satriyo menegaskan komitmen MAKI Jatim untuk terus hadir sebagai mitra strategis para pendidik.
Dengan semangat Hari Guru Nasional 2025, MAKI Jatim bertekad memperkuat gerakan pendidikan berintegritas demi mewujudkan Indonesia yang bermartabat, jujur, dan berkeadilan.
Guru adalah cahaya dan dari tangan merekalah masa depan bangsa disinari dengan nilai dan integritas.*** (Bagas)
Diduga Ada Provokasi, Warga Villa Bukit Mas Cluster Jepang Mendukung Program MBG Tapi Menolak Dapur MBG di Pemukiman
WARTAPENASATUJATIM | Surabaya – Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah inisiatif sosial yang hadir untuk memperluas akses pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kini menjadi pusat perhatian di Perumahan Villa Bukit Mas, tepatnya di Cluster Jepang RT 01 RW 07, Kelurahan dan Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya.
Program yang sedianya dirancang sebagai jembatan kepedulian sosial ini justru harus berhadapan dengan dinamika yang tidak terduga, menyusul adanya keberatan dari sebagian warga yang mempertanyakan aktivitas dapur MBG yang akan berjalan di lingkungan mereka.
Ketua Inspirasi Nusantara Aman Makmur (Ina Makmur) Dukuh Pakis, Joko Dwitanto, menegaskan bahwa MBG hadir dari niat tulus untuk memberikan manfaat kepada masyarakat luas, sekaligus menjadi elemen pendukung bagi pemerintah dalam memperkuat jaring pengaman sosial. Ia menyebutkan bahwa gerakan ini tidak pernah ditujukan untuk kepentingan pihak tertentu.
Joko memaparkan bahwa sejak awal pihaknya telah mengikuti seluruh proses, mulai dari pencarian lokasi, komunikasi dengan warga, hingga mediasi yang dilakukan secara terbuka, bertahap, dan tanpa ada satu pun rekayasa. Ia dan tim bahkan turun langsung ke rumah-rumah warga untuk meminta persetujuan, sebuah langkah yang ia sebut sebagai bukti kesungguhan mereka menjaga etika sosial.
“Program ini tidak hanya untuk kami atau kelompok tertentu. Ini bagian dari upaya membantu masyarakat. Kami pun tidak selamanya berada di sini, karena ada rencana relokasi ke lokasi lain setelah berjalan beberapa waktu,” ujar Joko dengan penuh keyakinan.
Sebelum dapur MBG menjalankan aktivitasnya, tim pengelola telah melewati survei teknis dari BGN. Pemeriksaan meliputi ketentuan tata ruang, kelayakan konstruksi bangunan, hingga sistem pembuangan limbah. Semua aspek tersebut, menurut Joko, telah dinyatakan memenuhi standar dan mendapatkan lampu hijau. Selain itu, alokasi anggaran juga telah resmi masuk ke rekening dapur sebagai legalitas formal.
Namun penolakan mulai mencuat dari sebagian warga. Menariknya, Joko melihat bahwa dinamika tersebut tidak mewakili keseluruhan suara masyarakat. Ia menduga adanya tekanan atau framing yang membuat sebagian warga memilih bungkam meski sebenarnya mendukung program ini.
“Ada warga yang sebenarnya mendukung, tapi mereka takut disalahkan. Ketika sudah ada provokasi, apa pun yang kami lakukan dianggap salah,” tegas Joko, menyoroti atmosfer sosial yang mulai tidak kondusif.
Isu kemudian berkembang ke peralihan fungsi rumah menjadi dapur MBG, serta persoalan izin PUD (Peraturan Umum Dalam). Joko menjelaskan bahwa pihak lingkungan tidak pernah menyampaikan larangan atau keberatan dari awal, dan informasi terkait aturan tersebut justru baru muncul ketika program hendak berjalan.
“Seandainya sejak awal ada pemberitahuan resmi, tentu kami patuhi. Kami siap mengikuti aturan. Bahkan desain bangunan sudah kami sesuaikan agar tetap menyerupai rumah tinggal dan tidak mengganggu estetika lingkungan,” tambahnya.
Di tengah polemik yang bergulir, Joko menegaskan bahwa dapur MBG tetap membuka tangan selebar-lebarnya untuk berdialog. Aktivitas dapur akan tetap berlangsung sementara sambil menunggu keputusan final, dengan tenggat relokasi maksimal tiga bulan sesuai rencana awal program.
Joko juga menekankan bahwa fondasi utama MBG adalah semangat berbagi, keberlanjutan aksi sosial, dan upaya nyata membantu masyarakat mulai dari program Jumat Berkah hingga edukasi untuk ibu dan anak.
“Jika bukan kami yang menjalankan program ini, siapa lagi? Tidak semua orang punya kesempatan dan kemauan untuk membantu,” pungkasnya.
Menutup pernyataannya, Joko mengajak seluruh pihak untuk menurunkan tensi ego dan mengedepankan kepentingan kemanusiaan. Ia berharap pemerintah dapat turut hadir sebagai penengah sehingga dinamika yang terjadi tidak berujung pada perpecahan, melainkan menjadi pintu menuju solusi terbaik bagi semua pihak. (Red)
