Tak Mau Hanya Wacana, Laskar Gibran Jakarta Tancap Gas Siapkan Program Pro-Rakyat
Jakarta wartapenasatu.com
Silaturahmi Strategis Laskar Gibran, DPD Jakarta Timur dan DPW DKI Jakarta Bahas Program Nyata untuk Masa Depan Ibu Kota
Silaturahmi yang digelar pada Sabtu, 7 Februari 2026, menjadi momentum penting bagi penguatan konsolidasi internal Laskar Gibran di wilayah DKI Jakarta. Ketua DPD Laskar Gibran Jakarta Timur, Dr. Toto Widiarto, SE., MM, bertemu langsung dengan Ketua DPW Laskar Gibran DKI Jakarta, Ahmad Nabil, SH, guna membahas langkah-langkah strategis dalam mendorong kemajuan ibu kota melalui program yang terarah dan berkelanjutan.
Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kebersamaan. Dialog yang terbangun mencerminkan komitmen kuat kedua pimpinan untuk menghadirkan kontribusi nyata bagi masyarakat, sekaligus memperkuat soliditas organisasi dari tingkat wilayah hingga daerah sebagai fondasi menjalankan agenda besar ke depan.
Dalam pembahasan tersebut, kedua pihak sepakat bahwa Jakarta membutuhkan aksi konkret, bukan sekadar wacana. Sejumlah isu prioritas turut menjadi fokus, mulai dari penguatan peran generasi muda, pemberdayaan pelaku UMKM, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga mendorong kolaborasi lintas sektor untuk menjawab tantangan sosial dan ekonomi perkotaan.
Dr. Toto Widiarto menegaskan kesiapan jajaran DPD Jakarta Timur untuk menjadi garda terdepan dalam mengawal program yang berpihak pada kepentingan rakyat. Menurutnya, kerja kolaboratif antara DPD dan DPW sangat penting agar setiap kebijakan maupun gerakan organisasi dapat memberikan dampak langsung dan dirasakan hingga ke tingkat akar rumput.
Sementara itu, Ahmad Nabil menyampaikan apresiasi atas inisiatif silaturahmi yang dinilainya sebagai langkah strategis dalam memperkuat sinergi antarstruktur. Ia menilai, koordinasi yang solid akan mempercepat realisasi program-program berdampak luas serta mendukung Jakarta menjadi kota yang inklusif, produktif, dan memiliki daya saing tinggi.
Pertemuan tersebut juga menghasilkan kesepahaman untuk segera menyusun agenda kerja jangka pendek dan menengah. Rencana itu mencakup kegiatan sosial kemasyarakatan, edukasi politik yang konstruktif, serta program penguatan ekonomi kerakyatan yang sejalan dengan semangat regenerasi kepemimpinan dan visi Indonesia Emas melalui peran aktif generasi muda.
Silaturahmi ini menandai awal dari rangkaian gerakan nyata Laskar Gibran di DKI Jakarta. Dengan semangat persatuan dan kerja bersama, DPD Jakarta Timur dan DPW DKI Jakarta optimistis mampu menghadirkan perubahan positif serta membuktikan bahwa organisasi kepemudaan dapat menjadi motor penggerak pembangunan daerah secara berkelanjutan.Dari Silaturahmi ke Sinergi: Haji Dilay Sambangi Ponpes Al-Baqiyatussholihat
Bekasi Jawa Barat wartapenasatu.com
Haji Dilay Pimpin Silaturahmi DPD PSI Kabupaten Bekasi 11 Febuari 2026 ke Ponpes Al-Baqiyatussholihat
Kabupaten Bekasi — Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Bekasi, Haji Dilay, memimpin langsung kunjungan silaturahmi jajaran pengurus ke Pondok Pesantren Al-Baqiyatussholihat di Cibarusah. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan antara tokoh politik dan kalangan pesantren dalam semangat kebersamaan serta pengabdian kepada masyarakat.
Kehadiran rombongan DPD PSI disambut hangat oleh pengasuh pondok, KH Jamaludin Nawawi. Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh keakraban, mencerminkan nilai-nilai ukhuwah Islamiyah yang menekankan persatuan, saling menghormati, dan kerja sama demi kemaslahatan umat.
Haji Dilay menyampaikan bahwa silaturahmi ini dilandasi niat ta‘awun (tolong-menolong dalam kebaikan) dan taqarrub ilallah (mendekatkan diri kepada Allah SWT). Menurutnya, sinergi antara umara dan ulama sangat penting untuk menjaga harmoni sosial sekaligus memperkuat fondasi moral dalam pembangunan daerah.
Ia menegaskan, pesantren memiliki peran strategis sebagai pusat pendidikan karakter dan penjaga nilai-nilai keislaman yang moderat. Karena itu, komunikasi yang berkelanjutan antara pemimpin daerah dan para ulama dinilai menjadi kunci dalam menciptakan masyarakat yang damai dan berdaya.
Sementara itu, KH Jamaludin Nawawi mengapresiasi kunjungan tersebut sebagai wujud kepedulian terhadap lembaga pendidikan keagamaan. Ia berharap silaturahmi semacam ini tidak berhenti pada pertemuan seremonial, tetapi dapat berkembang menjadi kolaborasi nyata dalam program sosial dan pemberdayaan umat.
Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan ziarah ke Makam KH Raden Ma’mun Nawawi. Dalam momen khidmat tersebut, rombongan memanjatkan doa agar Allah SWT melimpahkan rahmat kepada para muassis dan ulama yang telah berjasa dalam dakwah serta pendidikan Islam.
Melalui kunjungan ini, diharapkan terjalin hubungan yang semakin erat antara DPD PSI Kabupaten Bekasi dan kalangan pesantren. Silaturahmi tersebut diharapkan membawa maslahat, keberkahan, dan istiqamah dalam setiap langkah pengabdian, sekaligus memperkuat semangat bersama untuk terus berkhidmah bagi umat dan bangsa.Jelang Kedatangan Jokowi ke Makassar, 8 Korlap Aksi Dimediasi Andi Azwan–Maxie Asmara
Andi Azwan dan Maxie Asmara Mediasi Aksi di Makassar Jelang Kedatangan Presiden RI ke-7
JAKARTA — Kedatangan Presiden Republik Indonesia ke-7 Ir. H. Joko Widodo ke Makassar, Sulawesi Selatan, dalam rangka menghadiri agenda nasional Partai Solidaritas Indonesia (PSI) disambut antusias oleh kader serta simpatisan partai dari berbagai daerah. Meski demikian, momentum politik tersebut juga diiringi rencana sejumlah aksi demonstrasi dari beberapa elemen mahasiswa dan aliansi masyarakat.
Situasi tersebut mendorong langkah antisipatif dari jajaran pengurus partai guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan tertib. Wakil Ketua Umum DPP PSI Ronald Aristone Sinaga atau yang dikenal dengan sapaan Bro Ron kemudian menugaskan Andi Azwan, BBus, MBA bersama Maxie Asmara untuk melakukan pendekatan komunikasi langsung kepada para koordinator lapangan aksi di Makassar.
Penugasan itu difokuskan pada proses mediasi terhadap delapan koordinator lapangan (korlap) yang berasal dari berbagai organisasi dan aliansi, di antaranya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Aliansi Mahasiswa Makassar, serta sejumlah kelompok lainnya. Langkah tersebut ditempuh sebagai upaya meredam potensi eskalasi massa sekaligus menjaga stabilitas keamanan menjelang kedatangan mantan kepala negara tersebut.
Maxie Asmara saat memberikan keterangan kepada awak media, Jumat (30/1/2026), membenarkan adanya mandat organisasi yang diberikan kepadanya bersama Andi Azwan. Ia menilai pendekatan dialog menjadi strategi paling efektif dalam menghadapi dinamika aspirasi publik di lapangan.
“Benar, kami bersama Bang Andi Azwan ditugaskan oleh Waketum DPP PSI Bro Ron untuk memediasi delapan korlap aksi demo di Makassar sebelum kedatangan Presiden RI ke-7 Ir. H. Joko Widodo,” ujar Maxie, yang juga tercatat sebagai pengurus DPD PSI Kabupaten Bekasi.
Menurutnya, proses komunikasi berlangsung dalam suasana terbuka dan kondusif. Sejumlah perwakilan massa aksi, kata dia, bersedia membuka ruang dialog sehingga potensi ketegangan dapat diminimalkan. “Alhamdulillah seluruh proses berjalan damai. Aspirasi tetap tersampaikan, namun agenda nasional PSI dan kunjungan Presiden RI ke-7 tetap dapat berlangsung lancar,” tuturnya.
Berdasarkan pantauan di lapangan, rangkaian kegiatan nasional PSI di Makassar berlangsung relatif tertib tanpa gangguan berarti. Peran mediasi yang dilakukan Andi Azwan dan Maxie Asmara dinilai berkontribusi dalam menciptakan iklim yang lebih sejuk, sekaligus menegaskan pentingnya pendekatan persuasif dan komunikasi lintas kelompok dalam menjaga stabilitas sosial di tengah dinamika politik nasional.
Inkonstitusional! LASKAR GIBRAN Ingatkan Bahaya Politisasi Polri
Jakarta wartapenasatu.com
Tentang Penolakan Wacana Penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Bawah Kementerian
Jakarta, 29 Januari 2026
Dewan Pimpinan Pusat LASKAR GIBRAN, sebagai organisasi kemasyarakatan yang konsisten mendukung pemerintahan konstitusional dan supremasi hukum, dengan ini menyampaikan pernyataan sikap resmi terkait wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah naungan kementerian.
LASKAR GIBRAN menolak tegas segala bentuk usulan yang menempatkan Polri di bawah kementerian karena bertentangan dengan Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945 yang secara eksplisit menyatakan Polri sebagai alat negara. Kedudukan tersebut bersifat final dan menempatkan Polri langsung di bawah Presiden Republik Indonesia.
Perubahan struktur Polri tanpa amandemen konstitusi merupakan langkah inkonstitusional dan berpotensi merusak tatanan negara hukum. Penataan kelembagaan keamanan nasional tidak dapat dilakukan melalui pendekatan administratif semata.
Penempatan Polri di bawah kementerian berisiko mengganggu rantai komando (chain of command) dan memperpanjang rentang kendali Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi, yang pada akhirnya dapat menghambat respons cepat dalam situasi darurat keamanan.
LASKAR GIBRAN menilai wacana tersebut membuka ruang politisasi penegakan hukum serta mengancam netralitas Polri. Sebagai institusi penegak hukum, Polri harus berdiri independen, profesional, dan bebas dari kepentingan politik praktis.
Dari aspek tata kelola pemerintahan, penambahan lapisan birokrasi justru akan menciptakan inefisiensi dan memperlambat pengambilan keputusan strategis di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat.
LASKAR GIBRAN menyatakan dukungan penuh terhadap sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menegaskan pentingnya menjaga independensi dan profesionalisme Polri sesuai amanat konstitusi.
LASKAR GIBRAN mengingatkan agar tidak ada upaya “cawe-cawe struktural” yang dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
LASKAR GIBRAN mendorong pemerintah untuk fokus pada penguatan Polri melalui modernisasi teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta optimalisasi pelayanan publik, tanpa mengubah struktur kelembagaan yang telah berjalan stabil dan konstitusional.
Demikian pernyataan sikap ini disampaikan untuk menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan demi menjaga marwah konstitusi dan keutuhan sistem keamanan nasional.
DEWAN PIMPINAN PUSAT
LASKAR GIBRAN“Wakil Presiden Hadiri Hajad Dalem Mangkunegoro X, Dapuk Laskar Gibran Jateng”
Jawa tengah wartapenasatu.com
Laskar Gibran Jawa Tengah Apresiasi Kehadiran Wakil Presiden pada Hajad Dalem Mangkunegoro X
Surakarta – Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menghadiri acara Hajad Dalem Wilujengan Tinggalan Jumenengan Dalem K.G.P.A.A. Mangkunegoro X yang diselenggarakan dengan khidmat di Pendopo Ageng Pura Mangkunegaran, Surakarta. Kehadiran tersebut merupakan bentuk penghormatan yang tinggi terhadap tradisi dan nilai budaya yang menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas bangsa Indonesia.
Acara Hajad Dalem sendiri merupakan salah satu upacara adat penting dalam kebudayaan Mangkunegaran yang memiliki makna mendalam bagi masyarakat Surakarta dan sekitarnya. Kegiatan ini tidak hanya menjadi momen untuk menghormati sosok Jumenengan Dalem Mangkunegoro X, tetapi juga sebagai wadah untuk melestarikan serta menyebarkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kearifan lokal Jawa.
Menanggapi hal tersebut, Laskar Gibran Jawa Tengah mengucapkan apresiasi yang tinggi terhadap kehadiran Wakil Presiden dalam agenda kebudayaan bersejarah tersebut. Organisasi kepemudaan dan relawan ini memandang bahwa kehadiran tersebut bukan hanya sekadar keikutsertaan dalam acara adat, tetapi juga sebagai cerminan nyata dari komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian warisan budaya nasional.
Selain itu, kehadiran Wakil Presiden juga dianggap sebagai langkah penting untuk memperkuat harmoni antara nilai tradisi dengan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Laskar Gibran Jawa Tengah meyakini bahwa pelestarian budaya tidak hanya menjaga identitas bangsa, tetapi juga dapat menjadi dasar untuk mempererat tali persaudaraan antar masyarakat di berbagai daerah.
“Kehadiran Wakil Presiden dalam acara Hajad Dalem ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat menghargai nilai-nilai budaya bangsa. Hal ini sejalan dengan semangat kita untuk menjunjung tinggi kearifan lokal sekaligus memperkuat persatuan nasional,” ujar Danang Ari Wibowo, Ketua Laskar Gibran Jawa Tengah, dalam keterangan resmi yang diterima pada hari Senin (27/01).
Partisipasi Wakil Presiden dalam kegiatan adat dan budaya ini dinilai sejalan dengan semangat persatuan nasional yang telah menjadi landasan utama bangsa Indonesia. Laskar Gibran Jawa Tengah juga menekankan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk nyata dari upaya mempererat hubungan erat antara negara dengan masyarakat, yang dibangun berdasarkan pada penghormatan terhadap kearifan lokal di berbagai wilayah.
Laskar Gibran Jawa Tengah menegaskan dukungan penuhnya terhadap peran aktif Wakil Presiden dalam menjalankan fungsi kenegaraan yang tidak hanya fokus pada pembangunan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga menjunjung tinggi nilai budaya, persatuan, dan kebangsaan. Dukungan ini merupakan bagian dari komitmen organisasi terhadap kepemimpinan nasional yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam membangun bangsa yang kuat dan berbudaya.
“Sinergi Jaga Stabilitas Pangan – Laskar Gibran Banten Dukung Kebijakan Pemerintah”
Banten wartapenasatu.com
Laskar Gibran Banten Dorong Stabilitas Harga Pangan dan Dukung Kebijakan Ekonomi Pemerintah
Banten – Menyikapi dinamika ekonomi nasional yang terus berkembang, khususnya terkait pergerakan harga komoditas pangan, Laskar Gibran Banten menegaskan pentingnya menjaga stabilitas pasokan dan harga sebagai bagian dari upaya nyata melindungi daya beli masyarakat Banten maupun nasional.
Isu pangan dipandang sebagai persoalan strategis yang tidak dapat diatasi secara sepihak. Laskar Gibran Banten menegaskan bahwa penyelesaiannya memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan mulai dari petani hingga pelaku usaha di sektor pangan.
Oleh karena itu, berbagai kebijakan pemerintah yang bertujuan menjaga ketersediaan bahan pokok dan menekan gejolak harga mendapatkan dukungan penuh dari organisasi ini. Laskar Gibran Banten meyakini bahwa kolaborasi lintas pihak menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan dinamika pasar yang seringkali fluktuatif.
Sebagai organisasi kepemudaan dan relawan yang memiliki jaringan di berbagai wilayah Banten, Laskar Gibran Banten turut mendukung langkah-langkah konkrit pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Hal ini mencakup penguatan sistem distribusi, pengawasan yang ketat terhadap rantai pasok, serta keberpihakan yang nyata kepada petani dan pelaku usaha pangan lokal.
“Kita menyadari bahwa stabilitas harga pangan berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, dukungan kita terhadap kebijakan pemerintah merupakan bentuk kontribusi untuk memastikan ketersediaan dan aksesibilitas pangan bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujar Ubaidilah Haidar selaku Ketua DPW Laskar Gibran Banten dalam keterangan resmi pada hari Senin (27/01).
Selain mendukung kebijakan ekonomi pemerintah, Laskar Gibran Banten juga mengajak seluruh masyarakat untuk menyikapi isu ekonomi secara rasional dan objektif. Organisasi ini mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang tidak bertanggung jawab dan berpotensi menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat.
Komitmen yang kuat ini sejalan dengan dukungan penuh Laskar Gibran Banten terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam upaya mewujudkan stabilitas ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.
Budak Digital di Kamboja: 42 WNI Dipulangkan Berkat Leonardo Sirait
Jakarta wartapenasatu.com
JAKARTA 26 Januarai 2026
– Ketua Umum Laskar Gibran, Leonardo Sirait, memfasilitasi pemulangan 42 Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan eksploitasi sindikat scam online dan judi daring di Kamboja. Para korban sebelumnya dijanjikan pekerjaan legal dengan gaji tinggi, namun justru dipaksa bekerja sebagai operator penipuan digital.
Sebanyak 42 WNI tersebut kini telah kembali ke daerah asal masing-masing, mulai dari Sumatra Utara, Bandung, hingga Jakarta. Proses repatriasi ini merupakan hasil kolaborasi intensif antara Laskar Gibran, KBRI Phnom Penh, Imigrasi Kamboja, serta dukungan sejumlah anggota DPR RI dan DPRD, termasuk peran Ketua Laskar Gibran Luar Negeri.
Leonardo Sirait menjelaskan bahwa proses pemulangan dilakukan secara bertahap dalam dua kloter, mengingat kompleksitas persoalan administrasi dan keterbatasan biaya transportasi. Banyak korban kehilangan dokumen penting seperti paspor dan KTP karena disita oleh perusahaan yang terafiliasi sindikat kejahatan tersebut.
“Alhamdulillah kondisi para TKI aman dan sehat. Tantangan terbesar adalah dokumen yang hilang. Kami harus mengikuti seluruh regulasi Pemerintah Kamboja agar proses deportasi berjalan resmi dan legal,” ujar Leonardo Sirait dalam keterangannya di Jakarta.
Kasus ini terungkap bermula dari laporan keluarga korban, termasuk kerabat anggota Laskar Gibran, yang meminta bantuan setelah mengetahui anggota keluarganya terjebak di Kamboja selama hampir setahun. Selain itu, Laskar Gibran juga menerima banyak aduan melalui pesan langsung (DM) media sosial, yang mengungkap praktik penyekapan, tekanan kerja, hingga minimnya akses makanan.
Selain mengawal pemulangan, Leonardo Sirait menekankan pentingnya edukasi publik agar tidak mudah tergiur tawaran kerja dengan gaji fantastis. Ia juga menyoroti peran oknum influencer yang mempromosikan kerja di Kamboja secara menyesatkan. “Banyak yang berangkat karena konten promosi. Influencer dibayar sekali, tapi tidak bertanggung jawab atas penderitaan para korban,” tegasnya.
Leonardo Sirait memprediksi jumlah WNI yang meminta bantuan akan terus bertambah, seiring langkah tegas Pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan judi online. Ia menegaskan komitmen Laskar Gibran untuk terus berkoordinasi demi menyelamatkan WNI. “Jangan mudah percaya informasi di media sosial. Lebih baik bekerja di tanah air secara halal dan aman daripada terjebak menjadi budak modern di negeri orang,” pungkasnya.Berani! Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan SDA, PRIMA Pasang Dukungan
Jakarta wartapenasatu.com
Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin usaha 28 perusahaan berbasis sumber daya alam (SDA). Langkah tersebut dinilai sebagai keputusan tegas pemerintah dalam menertibkan praktik usaha yang melanggar aturan.
Puluhan perusahaan yang izinnya dicabut diketahui bergerak di sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan. Seluruhnya disebut terbukti melanggar ketentuan usaha SDA yang selama ini dinilai rawan merusak lingkungan dan merugikan kepentingan publik.
Ketua Umum PRIMA, Agus Jabo Priyono, menegaskan pencabutan izin itu merupakan sinyal kuat bahwa negara hadir dan tidak tunduk pada kepentingan korporasi yang abai terhadap hukum. Menurutnya, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo menunjukkan keberanian mengambil langkah strategis.
“Ini bukan sekadar pencabutan izin, tapi penegasan bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak boleh keluar dari rel konstitusi,” kata Agus Jabo dalam keterangannya.
Ia menilai kebijakan tersebut sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
PRIMA menilai penertiban ini penting untuk memutus praktik eksploitasi SDA yang selama ini mengabaikan aspek hukum, lingkungan, dan keadilan sosial. Penegakan aturan yang konsisten diyakini akan menciptakan tata kelola SDA yang lebih sehat dan berkelanjutan.
PRIMA pun mendorong pemerintah agar tidak berhenti pada pencabutan izin semata, melainkan melanjutkannya dengan audit menyeluruh serta pengawasan ketat terhadap seluruh perusahaan SDA. “Langkah tegas ini harus menjadi awal reformasi tata kelola sumber daya alam nasional,” tegasnya.Ribut Soal Polri, DPR Lupa Tugas Utama: Sahkan UU Perampasan Aset
Jakarta wartapenasatu.com
Ribut Soal Polri, DPR Lupa Tugas Utama: Sahkan UU Perampasan Aset
.
Di tengah carut-marut persoalan bangsa yang belum tuntas, keberadaan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali diutak-atik oleh berbagai kepentingan. Isu lama soal penempatan Polri di bawah kementerian tertentu kembali digulirkan, seolah publik lupa bahwa bangsa ini telah membayar mahal proses reformasi untuk memutus rantai kekuasaan represif dan politisasi aparat penegak hukum.
Padahal, reformasi telah menempatkan Polri sebagai institusi mandiri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, bukan sebagai alat kekuasaan birokratis kementerian. Wacana menarik Polri ke bawah kementerian dinilai sebagai langkah mundur yang berbahaya, membuka kembali ruang intervensi politik, sekaligus menggerus profesionalisme dan independensi penegakan hukum.Ironisnya, kegaduhan soal struktur Polri justru terus dipelihara, sementara persoalan inti pemberantasan korupsi dibiarkan jalan di tempat. Publik disuguhi debat berkepanjangan yang tidak menyentuh akar masalah, seakan sengaja mengalihkan perhatian dari kebijakan strategis yang seharusnya segera diputuskan oleh parlemen.
Ismi Soemantri, Wakil Bendahara Umum Laskar Gibran, menilai bahwa kegaduhan ini tidak lebih dari manuver politik yang miskin substansi. Menurutnya, DPR seharusnya berhenti memperdebatkan posisi Polri dan mulai bekerja nyata menjawab tuntutan rakyat.
“Kalau DPR sungguh-sungguh ingin memberantas korupsi, tidak perlu ribut soal Polri di bawah siapa. Kuncinya satu: sahkan Undang-Undang Perampasan Aset. Tanpa itu, semua teriakan antikorupsi hanya jadi slogan kosong,” tegas Ismi.Ia menambahkan, selama UU Perampasan Aset belum disahkan, negara akan terus kalah langkah dari para koruptor. Pelaku boleh ditangkap, dipenjara, bahkan divonis berat, tetapi hasil kejahatannya tetap aman, berputar, dan diwariskan. Inilah ironi penegakan hukum yang sesungguhnya.
Ismi mengingatkan DPR agar berhenti memainkan drama politik yang melelahkan publik. “Rakyat tidak butuh wacana ribut yang berulang.
Rakyat butuh keberanian DPR untuk mengambil keputusan besar. UU Perampasan Aset adalah ujian nyata keberpihakan DPR kepada bangsa, bukan pada kepentingan segelintir elite,” tutupnya.
MENEGAKKAN DEMOKRASI
Jakarta wartapwnasatu. Com
Mpok Nok Srie Bidang pendidikan dan kebudayaan DPP LASKAR GIBRAN DUKUNG PENUH ARAHAN PRESIDEN PRABOWO TERKAIT EVALUASI SISTEM PILKADA
JAKARTA 25 Januari 2026
– Menanggapi diskursus mengenai koreksi sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung, Laskar Gibran secara resmi menyatakan dukungannya terhadap langkah evaluasi yang diusung oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kami memandang bahwa demokrasi Indonesia harus diselamatkan dari dominasi modal dan praktik politik uang yang semakin mengkhawatirkan.“Demokrasi bukan sekadar mencoblos di bilik suara, tapi bagaimana suara itu tidak dibeli oleh kepentingan modal. Kami mendukung penuh visi Presiden bahwa demokrasi tidak boleh menjadi ajang penipuan atas nama rakyat oleh para pemilik modal,” ujar Juru Bicara Laskar Gibran.
mpok Nok Srie DPP Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan Laskar Gibran menegaskan bahwa koreksi ini adalah upaya untuk menciptakan pemerintahan daerah yang lebih bersih, efektif, dan fokus pada pembangunan, bukan pada pengembalian modal kampanye. Kami mengajak seluruh elemen bangsa untuk melihat langkah ini sebagai bagian dari transformasi menuju Indonesia Emas 2045 yang lebih bermartabat.
POIN-POIN KLARIFIKASI (TALKING POINTS)
Untuk menjawab pertanyaan atau perdebatan di media sosial/lapangan:
Bukan Kemunduran, Tapi Perbaikan: Koreksi sistem Pilkada bukanlah langkah mundur. Justru ini adalah langkah maju untuk memperbaiki kualitas demokrasi yang selama ini “sakit” akibat biaya politik yang tidak masuk akal.
Melawan Oligarki, Bukan Rakyat: Pilkada dengan biaya tinggi hanya menguntungkan mereka yang punya uang (oligarki). Dengan evaluasi sistem, kita menutup pintu bagi para cukong untuk menyandera kepala daerah terpilih.
Efisiensi Anggaran untuk Rakyat: Anggaran triliunan rupiah yang biasanya habis untuk seremoni Pilkada langsung bisa dialihkan untuk program yang lebih menyentuh rakyat, seperti makan bergizi gratis, pendidikan, dan kesehatan.
Menghindari Perpecahan Horizontal: Pilkada langsung di tingkat daerah sering kali meninggalkan luka sosial dan konflik antarwarga. Koreksi ini bertujuan menjagain stabilitas keamanan dan kedamaian di akar rumput.
Kedaulatan Tetap di Tangan Rakyat: Melalui sistem perwakilan yang diperkuat, kedaulatan tetap milik rakyat. Yang kita buang adalah “transaksi gelapnya”, bukan hak rakyat untuk mendapatkan pemimpin terbaik.
