Ekonomi
Polresta Palangka Raya Berpartisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi Anggaran Triwulan III Polda Kalteng
Palangka Raya, wartapenasatu.com – Polresta Palangka Raya aktif berpartisipasi dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Anggaran Triwulan III serta percepatan penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Polda Kalimantan Tengah beserta jajarannya, pada hari Senin, 29 September 2025.
Kegiatan penting ini bertempat di Aula Hotel Aurilla, yang terletak di Jalan Adonis Samad. Acara ini dipimpin langsung oleh Karorena Polda Kalteng, Kombes Pol Andreas Wayan Wisaksono, S.I.K., yang memiliki pengalaman luas dalam pengelolaan anggaran dan perencanaan strategis. Turut hadir dalam kegiatan ini para Kabagren, Kasubag Renmin, Kasikeu jajaran, serta operator sakti yang memiliki peran krusial dalam implementasi dan pelaporan anggaran.
Delegasi dari Polresta Palangka Raya terdiri dari Plt. Kabagren Iptu Yudi Hartono, yang memiliki tanggung jawab dalam mengawasi perencanaan dan pengelolaan anggaran di tingkat Polresta. Selain itu, hadir pula P.s Kasubbagdalpro Bagren Iptu Lutfi Triwulansari, yang bertugas dalam pengendalian dan evaluasi program anggaran, serta P.s Kasubbagrenpro Penda Tk.1 Inuk Wirawanti, yang memiliki keahlian dalam perencanaan program anggaran. Tim ini dilengkapi oleh Brigpol Malvin Braviandi dari Sikeu, yang memiliki pengetahuan mendalam tentang sistem keuangan Polri, serta Brigpol Bayu Setiyawan dari Bagren, yang berperan dalam penyusunan dan pelaporan anggaran.
Kapolresta Palangka Raya, Kombes Pol Dedy Supriadi, S.I.K., M.H., melalui Plt. Kabagren Iptu Yudi Hartono, menyampaikan bahwa Polresta Palangka Raya telah mencapai tingkat penyerapan anggaran sebesar 82% hingga Triwulan III. Pencapaian ini sejalan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya, menunjukkan komitmen Polresta dalam mengelola anggaran secara efektif dan efisien.
“Evaluasi ini merupakan sarana yang sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran yang telah dialokasikan dapat terserap secara maksimal dan tepat sasaran. Dengan demikian, program kerja yang telah direncanakan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat,” ujar Iptu Yudi Hartono.
Kegiatan Monev ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pengelolaan anggaran yang efektif. Susunan acara dimulai dengan pembukaan yang khidmat, diikuti dengan doa bersama untuk memohon kelancaran dan keberkahan acara. Sambutan dari Karorena Polda Kalteng memberikan arahan strategis dan motivasi kepada seluruh peserta. Setelah sesi coffee break yang menyegarkan, acara dilanjutkan dengan paparan pencapaian anggaran yang komprehensif, serta pendalaman Monev yang melibatkan diskusi interaktif dan analisis mendalam.
Partisipasi aktif Polresta Palangka Raya dalam kegiatan Monev ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran. Dengan adanya evaluasi yang berkala dan komprehensif, diharapkan Polresta Palangka Raya dapat terus meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Kegiatan ini berjalan dengan lancar dan sukses, mencerminkan sinergi yang baik antara Polda Kalimantan Tengah dan Polresta Palangka Raya dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang profesional dan akuntabel. Dengan adanya Monev ini, diharapkan seluruh jajaran kepolisian dapat terus meningkatkan kinerja dan memberikan kontribusi yang optimal bagi keamanan dan ketertiban masyarakat.
Dukung Swasembada Pangan Nasional Polresta Malang Kota Targetkan Lahan 26,35 Hektar untuk Kuartal IV
WARTAPENASATUJATIM | KOTA MALANG – Polresta Malang Kota Polda Jatim bersama jajaran Forkopimda, Kelompok Tani, dan Masyarakat melaksanakan Panen Raya Jagung Serentak Kuartal III Tahun 2025 di Jl Mayjend Sungkono Arjowinangun, Kecamatan Kedungkandang, Sabtu (27/09)
Kegiatan ini menjadi bagian dari dukungan nyata terhadap program pemerintah pusat dalam mewujudkan swasembada pangan nasional sekaligus mendukung Gerakan Pangan Murah Serentak di berbagai daerah.
Panen serentak usai mengikuti Zoom Meeting bersama Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi Soeharto, serta para Kapolda di seluruh Indonesia yang terpusat di Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan.
Didampingi Wakapolresta AKBP Oskar, Pejabat Utama (PJU), serta perwakilan petani, Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Nanang Haryono menegaskan panen ini sejalan dengan arahan Presiden RI agar Indonesia mampu mencapai swasembada pangan dalam waktu sesingkat-singkatnya.
“Alhamdulillah Panen Raya Jagung Serentak Kuartal III 2025 ini Polresta Malang Kota tetap komitmen mendukung penuh program pemerintah,” ujar Kombes Nanang.
Ia mengatakan sesuai arahan Kapolri , Polresta Malang Kota terus meningkatkan koordinasi dengan kelompok tani, mulai dari tahap pembibitan, panen, hingga penyerapan hasil produksi.
Berdasarkan data monitoring, total luas lahan jagung di wilayah hukum Polresta Malang Kota pada Kuartal I hingga III tahun 2025 mencapai 6,6 hektar.
Dari jumlah tersebut, sekitar 60% merupakan lahan binaan masyarakat, 37% lahan produktif, dan 3% lahan pesantren.
Untuk Kuartal III, estimasi panen mencapai 3,34 hektar, dengan komposisi dominan jagung pembenihan, jagung manis serta sebagian jagung pipil.
Khusus untuk jagung pipil yang ditanam di 5 lokasi dengan luas 0,64 hektar, diperkirakan menghasilkan 2,56 ton, yang akan siap panen bertahap mulai akhir September hingga Desember 2025.
Lebih lanjut, Kombes Nanang menegaskan bahwa hasil panen jagung nantinya akan disalurkan melalui Perum Bulog untuk memperkuat cadangan pangan nasional.
“Harapan kita, Indonesia tidak perlu lagi mengimpor jagung maupun beras dan kesejahteraan petani dapat semakin meningkat, harga tetap stabil, cadangan pangan aman dan petani mendapat keuntungan yang layak,” tambahnya.
Ke depan, Polresta Malang Kota bersama para stakeholder menargetkan tambahan lahan baru seluas 26,35 hektar pada Kuartal IV tahun 2025, dengan proyeksi produksi jagung pipil sekitar 12 ton.
Kombes Nanang menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk sinergi, soliditas, dan kepedulian Polri bersama masyarakat dalam menjaga ketahanan pangan, stabilitas harga, dan kesejahteraan para petani lokal.
“Panen raya ini tidak sekadar simbol, Polresta Malang Kota akan terus berkomitmen bersama seluruh elemen masyarakat untuk mendukung swasembada pangan nasional dan menjaga stabilitas kamtibmas yang kondusif,” pungkas Kombes Pol Nanang.*** (Bgn)
Jurnalis: Bambang Gunawan
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Keamanan, Kesehatan, Kuliner, Loker, Nasional, Opini, Pendidikan, Pertahanan, Politik, Seni dan Budaya, SOSIAL
Program MBG Jadi Pilar Ketahanan Pangan dan Kesehatan Nasional
Jakarta wartapenasatu.com
MBG Sentuh 28 Juta Penerima Manfaat, Serap 337 Ribu Lapangan Kerja
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah sejak awal 2025 terus menunjukkan dampak signifikan bagi masyarakat. Hingga 26 September 2025, program ini telah menyalurkan lebih dari 1,1 miliar porsi makanan bergizi secara gratis kepada berbagai kelompok penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Tercatat ada 9.406 dapur Satuan Penyedia Pangan Gratis (SPPG) yang beroperasi di 38 provinsi. Dari jumlah tersebut, 99,1 persen atau 9.327 dapur dinyatakan aman tanpa insiden keracunan. Sementara 79 dapur lainnya sempat mengalami masalah keamanan pangan, namun sudah diberikan teguran hingga penutupan sesuai tingkat keparahan kasusnya. Pemerintah menargetkan 100 persen dapur dalam kondisi aman dengan pengawasan ketat serta sertifikasi keamanan pangan.
Manfaat program MBG ini telah menyentuh 28,2 juta anak sekolah, 920 ribu balita, 153 ribu ibu hamil, dan 313 ribu ibu menyusui. Dengan cakupan yang luas, program ini tidak hanya membantu peningkatan gizi masyarakat tetapi juga berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
Selain itu, program MBG juga memberi dampak positif pada perekonomian dengan menyerap lebih dari 337 ribu tenaga kerja di berbagai sektor, mulai dari dapur, distribusi, hingga tenaga pendukung lainnya. Kehadiran lapangan kerja baru ini menjadi salah satu upaya nyata pemerintah dalam menekan angka pengangguran.
Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih, Prabowo Subianto, meninjau langsung pelaksanaan dapur MBG di beberapa daerah. Ia menegaskan bahwa program ini akan terus dikawal agar tepat sasaran serta menjaga standar kualitas makanan bergizi yang diberikan kepada masyarakat.
Pemerintah menyadari bahwa tantangan utama dari program ini adalah menjaga kualitas dan keamanan pangan di seluruh dapur. Karena itu, sertifikasi dan pengawasan ketat menjadi fokus utama agar kasus keracunan tidak terjadi kembali dan masyarakat benar-benar merasakan manfaat program.
Dengan capaian yang ada, program MBG tidak hanya menjawab kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia menuju generasi emas 2045.
Apakah Anda ingin saya buatkan juga judul alternatif selain yang sudah ada di gambar (“MBG Sentuh 28 Juta Penerima Manfaat, Serap 337 Ribu Lapangan Kerja”
“Nok Srie “Melaporkan
#MBG
Polda Kalteng Distribusikan 25 Ton Cadangan Jagung ke Gudang Perum Bulog pada Panen Raya Kuartal III
Polda Kalteng Distribusikan 25 Ton Cadangan Jagung ke Gudang Perum Bulog pada Panen Raya Kuartal III
Pulang Pisau, wartapenasatu.com – Panen Raya Jagung Serentak Kuartal III 2025 kembali menegaskan komitmen Polri, khususnya Polda Kalimantan Tengah (Kalteng), dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Tidak hanya berperan sebagai pendamping petani dalam proses budidaya, Polda Kalteng juga memastikan hasil panen tersalurkan dengan baik ke gudang Bulog, agar stok cadangan pangan pemerintah dapat terjaga dan distribusi lebih merata.
Hal tersebut disampaikan Kapolda Kalteng, Irjen Pol Iwan Kurniawan, S.I.K., M.Si., seusai melaksanakan penyerahan pemenuhan cadangan hasil panen jagung pada panen raya kuartal III, di Desa Anjir, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Sabtu (27/9/2025).Kapolda Kalteng menegaskan, sepanjang panen raya kuartal III di seluruh jajaran Polda Kalteng saat ini, akan dilakukan penyerapan ke Gudang Bulog sebanyak 25 ton.
“Setelah pelaksanaan panen raya kuartal III yang terpusat di Desa Anjir, Kab. Pulang Pisau ini, Polda Kalteng bersama Bulog melaksanakan pendistribusian jagung hasil panen raya serentak sebanyak 25 ton dari seluruh wilayah di Kalteng,” kata Kapolda.
“Khususnya hari ini,” lanjut Irjen Iwan, “pihaknya akan memberangkatkan sebanyak 1 ton jagung dari total 8 ton jagung dari panen raya ini untuk diserap Bulog.”Kapolda menegaskan, gerakan ini menjadi wujud nyata sinergi Polri dengan Bulog untuk memperkuat cadangan pangan nasional.
“Dengan adanya aliran hasil panen ke gudang resmi Bulog, petani mendapat kepastian pasar, sementara masyarakat memperoleh jaminan ketersediaan jagung untuk kebutuhan konsumsi maupun industri,” tegasnya.
Irjen Iwan berharap, dengan dukungan ini, target nasional pengadaan jagung sebesar 1 juta ton pada tahun 2025 diharapkan bisa tercapai.
“Langkah Polri melalui pendampingan petani, pengawalan panen, hingga distribusi ke Bulog menjadi bagian integral dari strategi menjaga stabilitas pangan, sehingga dapat membantu mengoptimalkan peningkatan penyerapan jagung dan petani betul-betul bisa optimal,” tutupnya.
Panen Raya Jagung Kuartal III, Kapolda Kalteng Komitmen Perkuat Sinergi Wujudkan Sektor Pertanian yang Mandiri, Tangguh, dan Berkelanjutan
Pulang Pisau, wartapenasatu.com – Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Pol Iwan Kurniawan, S.I.K., M.Si., bersama Gubernur H. Agustiar Sabran dan sejumlah Forkopimda terpantau tiba di Polres Pulang Pisau dari Palangka Raya.
Perjalanan dalam rangka kunjungan kerja tersebut dilakukan guna pelaksanaan Panen Raya Jagung Serentak Kuartal III Tahun 2025 yang merupakan Program Polri. Rombongan melanjutkan perjalanan dari Polres Pulang Pisau ke Desa Anjir, Kec. Kahayan Hilir, pada Sabtu (27/9/2025).
“Kegiatan panen raya ini merupakan wujud komitmen Polri mendukung seluruh program Pemerintah, termasuk dalam menciptakan swasembada pangan nasional,” kata Kabidhumas Kombes Pol Erlan Munaji, mewakili Kapolda Kalteng, saat dikonfirmasi.
Kabidhumas mengatakan, Polri, khususnya Polda Kalteng, telah dan sedang gencar melaksanakan program dalam mendukung ketahanan pangan.
“Sampai berita ini diterbitkan, terdapat 12.000 hektare lahan binaan Polda Kalteng dan jajaran yang berpotensi ditanami jagung, dan 5.900 hektare di antaranya telah ditanami,” beber Kabidhumas.
Kombes Erlan menegaskan komitmen Kapolda Kalteng dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi bersama pemerintah daerah, petani, serta seluruh elemen masyarakat.
“Mari kita bersama-sama perkuat sinergi dan kolaborasi sebagai kunci keberhasilan dalam membangun sektor pertanian yang mandiri, tangguh, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Panen raya ini sekaligus menjadi bukti bahwa program Polri tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga hadir di tengah masyarakat untuk memberikan kontribusi langsung terhadap kesejahteraan bangsa.
“Dengan capaian yang terus meningkat, program ini akan semakin memperkuat ketahanan pangan Indonesia di masa mendatang,” demikian Erlan.
Kapolda Kalteng Dukung Pasar Murah dan Koperasi Desa Merah Putih Adhyaksa: Program Ini Diharapkan Bermanfaat Bagi Masyarakat
Palangka Raya, wartapenasatu.com – Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng), Irjen Pol. Iwan Kurniawan, S.I.K., M.Si., mengapresiasi dan mendukung penuh pelaksanaan pasar murah dan Koperasi Desa Merah Putih Adhyaksa tahun 2025.
Apresiasi tersebut disampaikan Kapolda Kalteng setelah menghadiri peluncuran Pasar Murah dan Penandatanganan Kerja Sama Koperasi Desa Merah Putih Adhyaksa Tahun 2025 di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur, Kamis (25/9/2025).Kapolda menyebutkan bahwa kehadirannya merupakan bentuk sinergi dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif di tingkat desa, sekaligus memajukan kesejahteraan masyarakat melalui Koperasi Merah Putih.
“Diharapkan melalui program Jaksa Garda Desa dan Koperasi Merah Putih ini, dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan mendukung program pemerintah, khususnya dalam menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Kapolda, dengan adanya kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh manfaat dari pasar murah dan program koperasi desa, serta meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran, Pangdam XII/Tanjungpura, dan sejumlah Forkopimda Kalteng lainnya.
Masa Depan Media: Antara Teknologi, Regulasi, dan Integritas Jurnalisme
WARTAPENASATUJATIM | Surabaya – Promedia Teknologi Indonesia (PTI) menggelar acara roadshow bertajuk “Journalism 360: Mediapreneur Talks Eps. 5 – Jurnalisme Berkualitas dan Berkelanjutan”, yang diselenggarakan di Hotel Santika Jalan Raya Gubeng Surabaya, pada Kamis (25/09/25) pukul 08.30 WIB hingga selesai.
Pada acara ini menghadirkan tiga narasumber utama yang membahas arah perkembangan media di era digital: Dr. Guntur Syahputra Saragih (Komite Publisher Rights), Agus Sulistriyono (CEO Promedia Teknologi Indonesia), dan Ilona Juwita (CEO Props). Ketiganya memberikan pandangan berbeda, namun saling melengkapi, tentang tantangan serta peluang bagi dunia jurnalisme dan industri media.
Dr. Guntur Syahputra Saragih membuka sesi dengan menekankan pentingnya regulasi dalam menjaga keberlangsungan media. Ia menyoroti upaya Komite Publisher Rights yang sedang memperjuangkan aturan agar perusahaan media mendapatkan kompensasi adil dari platform digital global.
Menurutnya, tanpa regulasi yang kuat, media lokal berisiko hanya menjadi “Pemasok Konten Gratis” tanpa nilai ekonomi yang memadai.
“Publisher Rights adalah instrumen untuk mengembalikan keseimbangan ekosistem. Media harus punya posisi tawar yang jelas,” tegasnya.
Sementara Agus Sulistriyono selaku CEO Promedia lebih menyoroti aspek teknologi, ia menjelaskan terkait dengan Customer Data Platform (CDP), bahwa CDP adalah fondasi baru dalam transformasi digital media.
Dengan CDP, media bisa memusatkan data pembaca dari berbagai kanal dan menyusunnya menjadi wawasan yang bernilai tinggi. Dari sana, strategi konten, iklan, hingga interaksi pembaca bisa diarahkan secara lebih presisi.
“Tanpa data, media berjalan dalam kegelapan. Dengan data, kita bisa melihat jalan dan bahkan memprediksi arah masa depan,” ujar Agus.
Narasumber ketiga, Ilona Juwita, membawa perspektif dari sisi industri iklan dan perilaku audiens. Ia menyoroti tren belanja iklan digital global yang terus tumbuh, terutama di sektor retail media, paid social, dan pencarian berbasis kecerdasan buatan.
Menurutnya, dominasi Gen Z sebagai audiens utama menuntut media untuk menghadirkan pengalaman yang lebih interaktif dan menyenangkan.
“Gen Z tidak hanya ingin membaca berita, mereka ingin merasakan pengalaman. Itu artinya konten harus kaya, relevan, dan punya nilai tambah,” jelasnya.
Diskusi kemudian berkembang pada isu kemitraan strategis antara media besar, media lokal, dan platform digital. Agus menekankan pentingnya skema revenue sharing yang adil, sementara Ilona menambahkan bahwa kolaborasi ini akan lebih efektif jika diiringi inovasi konten yang sesuai dengan karakter audiens muda.
Di sisi lain, Dr. Guntur mengingatkan bahwa kemitraan tetap harus dilandasi regulasi yang melindungi hak media, agar tidak terjebak dalam dominasi platform raksasa.
Menurutnya, integritas jurnalisme tetap harus menjadi pegangan utama di tengah gempuran teknologi dan kepentingan bisnis.
Dari ketiga perspektif tersebut, seminar ini menyimpulkan bahwa masa depan media tidak bisa dilepaskan dari tiga hal: regulasi yang adil, pemanfaatan teknologi data, dan pemahaman mendalam atas perilaku audiens baru. Tanpa ketiganya, media akan kesulitan bersaing di era digital.
Pada seminar ini akhirnya menegaskan kembali bahwa inti dari media bukan hanya teknologi atau iklan, melainkan kepercayaan publik.
Media yang mampu menjaga integritas sambil memanfaatkan inovasi akan tetap bertahan, bahkan berkembang, di tengah arus perubahan global.*** (Dodo)
Jurnalis: Doni Cahaya Utama
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Keamanan, Kesehatan, Nasional, Opini, Pertahanan, Politik, SOSIAL, Tumbuhan
Hari Tani Nasional: Petani Bangkit, Negara Hadir Wujudkan Reforma Agraria
Jakarta wartapenasatu.com
Hari Tani Nasional ke-65: Momentum Wujudkan Kedaulatan Pangan, Lawan “Serakahnomics”
Peringatan Hari Tani Nasional ke-65 yang bertepatan dengan 65 tahun lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menjadi refleksi penting bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa musuh utama rakyat saat ini adalah “kaum serakahnomics,” yakni pihak asing yang menggerogoti bangsa, kelompok oligarki, serta pejabat korup. Kaum inilah yang selama ini dianggap sebagai akar dari konflik agraria, kemiskinan, dan ketidakadilan sosial yang terus menghantui masyarakat.
Konflik agraria di Indonesia seringkali dipicu oleh pengadaan lahan untuk kepentingan bisnis maupun pembangunan, yang melibatkan penguasa dan pengusaha. Rakyat kecil kerap menjadi korban akibat lemahnya perlindungan. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN) per 5 Februari 2025 mencatat sebanyak 24 juta penduduk miskin, dengan 3,17 juta di antaranya hidup dalam kemiskinan ekstrem. Presiden Prabowo menargetkan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada 2026, serta menekan angka kemiskinan dari 9 persen menjadi 5 persen pada 2029.
Struktur ekonomi nasional yang masih ditopang sektor pertanian menjadikan kesejahteraan petani sebagai faktor kunci dalam pembangunan. Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) terus menunjukkan tren positif. Pada September 2024, NTP tercatat 120,30 dan naik menjadi 123,57 pada Agustus 2025, atau meningkat 0,76 persen dari bulan sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan daya beli petani yang membaik, seiring dengan harga hasil pertanian yang naik 0,84 persen sementara biaya produksi hanya naik 0,08 persen.
Dampak positif tersebut juga tercermin dari angka kemiskinan yang menurun. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025 menunjukkan tingkat kemiskinan mencapai 8,47 persen atau sekitar 23,85 juta orang. Angka ini merupakan yang terendah dalam dua dekade terakhir. Sejumlah program pemerintah, seperti sekolah rakyat, layanan kesehatan gratis, koperasi desa kelurahan merah putih, serta program makan bergizi gratis (MBG) menjadi bukti keseriusan negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, meski pelaksanaannya masih perlu penyempurnaan.
Sebagai langkah nyata menertibkan “kaum serakahnomics,” pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 05 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Kebijakan ini menargetkan pengembalian jutaan hektare lahan hutan dan perkebunan sawit ilegal kepada negara. Proses ini dilakukan melalui mekanisme denda administratif, penguasaan kembali lahan, hingga pemulihan aset. Kebijakan tersebut selaras dengan Pasal 33 UUD 1945, UUPA, dan Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Reformasi Agraria.
Namun, tantangan besar masih dihadapi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Kritik muncul terkait tindakan represif yang kurang selektif serta pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat dan petani kecil. Oleh karena itu, pengawalan kebijakan agraria membutuhkan kekuatan rakyat yang terorganisir agar tidak terjadi penyimpangan dalam implementasinya. Dukungan masyarakat menjadi penting agar pemerintah tidak terjebak dalam sinisme publik.
Momentum Hari Tani Nasional tahun ini juga menegaskan perlunya dua langkah strategis. Pertama, penguatan organisasi tani melalui pendidikan ideologis dan pelatihan keterampilan berbasis potensi lokal untuk meningkatkan produktivitas. Kedua, pembangunan infrastruktur pertanian, termasuk sarana pascapanen, guna menjaga stabilitas harga sekaligus mendorong kemitraan dengan lembaga keuangan nasional. Langkah ini diyakini mampu memperkuat kedaulatan pangan dan menciptakan lapangan kerja baru.
Seruan perjuangan kaum tani kembali menggema dalam peringatan kali ini. Dengan dukungan tanah, modal, teknologi modern yang murah dan massal, serta pengelolaan kolektif di bawah kontrol Dewan Tani, cita-cita kedaulatan pangan dapat terwujud. Semangat perjuangan ini diharapkan menjadi energi baru dalam mewujudkan keadilan agraria dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.
Tanah, Modal,Teknologi Modern, Murah, Massal untuk Pertanian Kolektif dibawah Kontrol Dewan Tani
Jakarta, 24 Sepetember 2025
Ahmad Rifai (Ketum Pimpinan Pusat Serikat Tani Nelayan)
“Nok Srie”Melaporkan
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Keamanan, Kesehatan, Nasional, Nature, Opini, Pendidikan, Pertahanan, Politik, SOSIAL, Tumbuhan
Reforma Agraria Jadi Agenda Besar Prabowo, Petani Harus Jadi Tulang Punggung Bangsa
Jakarta wartapenasatu.com
Peringatan Hari Tani Nasional: Prabowo Canangkan Reformasi Agraria dan Lawan “Kaum Serakahnomics”
Peringatan 65 tahun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menjadi momentum penting bagi bangsa Indonesia untuk meneguhkan kembali komitmen terhadap keadilan agraria. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa musuh utama rakyat Indonesia adalah “kaum serakahnomics” — istilah yang ia gunakan untuk menggambarkan pihak asing, kelompok oligarki, dan pejabat korup yang merampas hak rakyat dan menjadi akar dari konflik agraria serta kemiskinan.
Data Tunggak Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN) per 5 Februari 2025 mencatat 24 juta orang masih hidup dalam kemiskinan, termasuk 3,17 juta di antaranya dalam kategori miskin ekstrem. Presiden Prabowo menargetkan kemiskinan ekstrem dapat ditekan hingga nol persen pada 2026 dan angka kemiskinan nasional diturunkan dari 9 persen menjadi 5 persen pada 2029. Komitmen ini menjadi bukti keseriusan pemerintah memperbaiki nasib rakyat, khususnya petani.
Struktur ekonomi Indonesia yang masih berbasis agraris menempatkan sektor pertanian sebagai tulang punggung nasional. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat dari 120,30 pada September 2024 menjadi 123,57 pada Agustus 2025. Kenaikan ini mencerminkan daya beli petani mulai membaik, didorong oleh kenaikan harga hasil pertanian sebesar 0,84 persen, lebih tinggi dibanding biaya produksi yang hanya naik 0,08 persen.
Perbaikan daya beli petani berdampak signifikan pada penurunan angka kemiskinan. Pada Maret 2025, jumlah penduduk miskin turun menjadi 23,85 juta jiwa atau 8,47 persen—angka terendah dalam dua dekade terakhir. Program pemerintah seperti sekolah rakyat, layanan kesehatan gratis, koperasi desa, serta makan bergizi gratis (MBG) menjadi instrumen nyata, meski masih perlu penyempurnaan dalam pelaksanaannya.
Untuk menindaklanjuti agenda reformasi agraria, Presiden Prabowo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 05 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Kebijakan ini menargetkan pengembalian jutaan hektare lahan hutan, termasuk perkebunan sawit ilegal, kepada negara melalui denda administratif, penguasaan kembali lahan, dan pemulihan aset. Langkah ini sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 dan Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Reforma Agraria.
Meski demikian, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menghadapi tantangan serius di lapangan. Tindakan represif yang kurang selektif berpotensi mengabaikan hak masyarakat adat dan petani kecil. Oleh karena itu, pemerintah menekankan pentingnya partisipasi rakyat dalam mendukung agenda ini, agar tidak terjebak dalam sikap sinis yang meragukan niat tulus pemerintah.
Momentum Hari Tani Nasional ke-65 menegaskan dua hal pokok: pertama, penguatan organisasi tani dengan pendidikan ideologis dan keterampilan berbasis potensi lokal; kedua, pembangunan infrastruktur pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan, membuka lapangan kerja, dan mendukung hilirisasi. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan rakyat, diharapkan keadilan agraria dapat terwujud dan petani Indonesia mampu menjadi tulang punggung kedaulatan bangsa.
“Nok Srie”Melaporkan
YBM PLN UIP JBTB Gelar Muzaki Visit di Milad ke-19, Dukung Pemberdayaan Peternak Ayam di Karah
WARTAPENASATUJATIM| Surabaya – Memperingati milad ke-19, Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN UIP JBTB menggelar agenda inspiratif bertajuk Muzaki Visit. Kegiatan yang berlangsung pada Rabu (24/9) ini dilaksanakan di Kelompok Usaha Cahaya Jago Karah Farm (KUC JKF), Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan, Surabaya.
Acara dihadiri Muzaki, pengurus YBM PLN UIP JBTB, Lurah Karah Djoko Tri Mulyono beserta jajaran perangkat, peternak ayam, akademisi dari FKP UNESA, serta masyarakat sekitar. Dalam kunjungan tersebut, para Muzaki melihat langsung aktivitas peternakan, mulai dari kandang ayam, pakan, hingga diskusi produktivitas telur dan pengembangan usaha.
Lurah Karah Djoko Tri Mulyono menyambut baik kegiatan ini. “Terima kasih atas kunjungannya di JKF. Ini menjadi inspirasi bagi kami pemerintah Karah dan para peternak untuk terus berkembang, sehingga mampu memberikan dampak baik bagi kesejahteraan keluarga dan ekonomi masyarakat,” ungkapnya.
Ketua YBM PLN UIP JBTB, Gesmulyadi Qodri, menegaskan bahwa pihaknya tidak sekadar berkunjung, tetapi juga ikut berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat.
“Kami ingin melihat pemberdayaan ini berjalan berkelanjutan. Mustahik harus terus didorong agar ke depan bisa menjadi Muzaki,” ujarnya.
Samsul Arifin, Sekretaris KUC JKF, menambahkan capaian kelompok yang berhasil menjual 1.600 butir telur hingga akhir September. “Kami juga berkomitmen berbagi 2,5 persen dari hasil penjualan untuk sesama,” katanya.
Sementara itu, Akip, Ketua JKF, memperkenalkan para penerima manfaat yang telah mendapat bantuan kandang dan paket usaha. Dengan lahan terbatas, konsep peternakan yang dijalankan mampu mengurangi bau sekaligus mendukung ketahanan pangan.
“Semangat tanpa sambat, bercuan serta berbagi menjadi jargon kami. Terima kasih kepada YBM PLN yang terus istiqomah mendampingi,” ucapnya.
Melalui kegiatan ini, YBM PLN berharap program pemberdayaan masyarakat tidak hanya menumbuhkan kemandirian ekonomi, tetapi juga memperkuat semangat berbagi dan kebermanfaatan bersama. (Bgn)
Jurnalis: Bambang Gunawan
