Ekonomi
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Nasional, Opini, Pendidikan, Politik, SOSIAL
Purbaya Tegur Direksi Perbankan, Ingatkan Dana Rp200 T Harus Jadi Bahan Bakar Ekonomi
Jakarta wartapenasatu.com
Menkeu Purbaya Sentil Direksi Perbankan, Dorong Penyaluran Kredit ke Sektor Produktif
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan kritik tajam terhadap jajaran direksi perbankan nasional. Ia menilai para pemimpin bank terlalu nyaman dengan kondisi likuiditas saat ini, sehingga enggan mendorong penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif. Kritik ini disampaikan Purbaya usai memimpin rapat di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Selasa (16/9).
Menurut Purbaya, perilaku perbankan yang cenderung memilih jalan aman hanya dengan menaruh dana pada instrumen berisiko rendah membuat potensi pertumbuhan ekonomi tidak maksimal. “Pada dasarnya saya suruh mereka berpikir sendiri. Mereka kan orang-orang pintar. Cuma selama ini males karena bisa naruh di tempat yang aman, nggak ngapain-ngapain, dapat spread cukup, untung yang gede. Jadi mereka setiap Sabtu Minggu main golf kali,” ujarnya dengan nada sindiran.
Ia menekankan, pemerintah telah menempatkan dana hingga Rp200 triliun di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dengan tujuan mendorong penyaluran kredit produktif. Penempatan dana besar ini diharapkan bisa menjadi bahan bakar bagi perbankan untuk menggerakkan pembiayaan di sektor riil.
Namun, Purbaya menyayangkan bahwa langkah tersebut belum dimanfaatkan optimal. Bank masih terkesan pasif dan hanya menikmati keuntungan dari instrumen aman, alih-alih mencari proyek pembiayaan yang bisa memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. “Seharusnya bank lebih aktif mencari proyek pembiayaan yang aman sekaligus produktif,” tegasnya.
Sikap tegas Purbaya ini mencerminkan gaya kepemimpinan yang diharapkan Presiden Prabowo Subianto, yakni seorang menteri yang berani mengkritik sekaligus memberikan solusi, bukan sekadar menjadi “ngebossy”. Dengan cara ini, kebijakan pemerintah dapat berjalan lebih efektif dan selaras dengan target pembangunan.
Kritik tersebut juga menjadi pengingat bagi dunia perbankan bahwa fungsi intermediasi harus dijalankan secara seimbang. Tidak hanya fokus pada keuntungan semata, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyaluran kredit ke sektor produktif, terutama UMKM, industri, dan infrastruktur.
Dengan sindiran tajam sekaligus dorongan konstruktif dari Menkeu Purbaya, diharapkan perbankan nasional segera berbenah. Jika bank mampu menyalurkan kredit lebih agresif ke sektor produktif, maka efek ganda terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta kesejahteraan masyarakat dapat lebih cepat tercapai.
“Nok Srie”Melaporkan
Magang Nasional hingga Revitalisasi Tambak, Ini Rangkaian Program Ekonomi 2025
Jakarta wartapenasatu.com
Pemerintah Luncurkan Paket Ekonomi 2025 untuk Dorong Pertumbuhan dan Serap Tenaga Kerja
Pemerintah resmi meluncurkan Paket Ekonomi 2025 yang berisi sejumlah program strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas penyerapan tenaga kerja. Program ini menyasar berbagai sektor mulai dari pendidikan, pariwisata, padat karya, hingga perlindungan sosial bagi pekerja informal. Paket tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Dalam paket ini, terdapat delapan program akselerasi yang dirancang untuk tahun 2025. Salah satunya adalah program magang nasional bagi lulusan perguruan tinggi yang baru lulus maksimal satu tahun. Pemerintah menilai, program ini akan membantu fresh graduate memperoleh pengalaman kerja sekaligus mempercepat transisi menuju dunia kerja. Selain itu, terdapat kebijakan perluasan PPh pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) untuk 552 ribu pekerja di sektor pariwisata, yang mencakup industri hotel, restoran, dan kafe.
Dukungan terhadap pekerja informal juga menjadi perhatian penting. Pemerintah memberikan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja sektor transportasi online atau ojol, termasuk ojek pangkalan, sopir, kurir, hingga pekerja logistik, selama enam tahun. Ada pula program manfaat layanan tambahan (MLT) perumahan melalui BPJS Ketenagakerjaan yang diharapkan dapat membantu pekerja memperoleh akses hunian yang layak.
Selain itu, pemerintah menggulirkan program padat karya tunai (cash for work) yang melibatkan Kementerian Perhubungan serta Kementerian Pekerjaan Umum. Program ini diproyeksikan menyerap tenaga kerja secara langsung di berbagai daerah. Kebijakan deregulasi implementasi PP 28/2025 juga dimasukkan untuk menyederhanakan prosedur, sementara program perkotaan berupa pilot project di DKI Jakarta diarahkan pada perbaikan kualitas pemukiman dan penyediaan platform pemasaran serta gigs bagi UMKM.
Paket ekonomi 2025 juga mencakup lima program penyerapan tenaga kerja, di antaranya operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), replanting di perkebunan rakyat, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak Pantura, serta modernisasi kapal nelayan. Kelima program ini diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sektor perikanan, perkebunan, hingga desa-desa.
Tidak hanya fokus pada 2025, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan program hingga tahun 2026. Beberapa kebijakan yang akan diperpanjang antara lain PPh Final 0,5% bagi UMKM, PPh 21 DTP untuk sektor pariwisata, insentif perpajakan bagi industri padat karya, serta program diskon iuran JKK dan JKM bagi seluruh pekerja bukan penerima upah (BPU). Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberikan keberlanjutan insentif sekaligus kepastian bagi dunia usaha.
Dengan berbagai langkah ini, pemerintah berharap Paket Ekonomi 2025 mampu menjadi motor penggerak pemulihan dan akselerasi ekonomi nasional. Program-program tersebut tidak hanya berorientasi pada stimulus fiskal, tetapi juga diarahkan untuk memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan memperkuat fondasi ekonomi Indonesia menghadapi tantangan global.
“Nok Srie”Melaporkan
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Loker, Nasional, Opini, Pendidikan, Politik, SOSIAL
Presiden Prabowo Matangkan Skema Magang Nasional bagi Lulusan Baru
Jakarta wartapenasatu.com
Pemerintah Matangkan Program Magang Nasional Bagi Fresh Graduate
Pemerintah tengah memfinalisasi program magang nasional yang ditujukan khusus bagi lulusan perguruan tinggi dengan masa kelulusan maksimal satu tahun atau fresh graduate. Program ini menjadi salah satu prioritas nasional untuk menjembatani dunia pendidikan dengan dunia kerja.
Usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/9/2025), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa penyusunan detail program tersebut sedang dimatangkan. Program ini dikerjakan bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dengan target dapat segera diimplementasikan.
Airlangga menjelaskan, magang nasional ini akan terbuka bagi seluruh perusahaan, baik swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN). Pelaksanaannya akan berbasis kerja sama antara perguruan tinggi dengan dunia usaha, sehingga lulusan baru dapat memperoleh pengalaman nyata sesuai bidang yang dipelajari.
Program magang nasional ini ditargetkan mulai berjalan pada kuartal keempat tahun 2025 dan akan digelar serentak di seluruh wilayah Indonesia. Melalui pola terintegrasi, pemerintah berharap program ini bisa menjangkau ribuan perusahaan dan ratusan ribu lulusan baru di berbagai sektor.
Untuk memberikan jaminan kesejahteraan, para peserta magang akan memperoleh upah selama enam bulan sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) masing-masing daerah. Biaya tersebut sepenuhnya akan ditanggung pemerintah sebagai bentuk dukungan terhadap transisi lulusan baru memasuki dunia kerja.
Airlangga menambahkan, program ini juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing tenaga kerja muda Indonesia. Dengan bekal keterampilan, pengalaman, dan jejaring profesional, lulusan perguruan tinggi diharapkan lebih siap menghadapi tantangan global maupun kebutuhan industri dalam negeri.
Pemerintah optimistis bahwa magang nasional akan menjadi terobosan strategis dalam menekan angka pengangguran terdidik sekaligus memperkuat kolaborasi antara dunia pendidikan dan dunia usaha. Dengan langkah ini, generasi muda Indonesia diharapkan dapat lebih cepat terserap ke dunia kerja dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional.
“Nok Srie”Melaporkan
Perkuat Ketahanan Pangan Polres Blitar Kota bersama Forkopimda Panen Raya Jagung Kuartal III
WARTAPENASATUJATIM | KOTA BLITAR – Polres Blitar Kota bersama jajaran Forkopimda Blitar menggelar panen raya jagung serentak kuartal III di Desa Begelenan Kecamatan Srengat kabupaten Blitar, Selasa (16/09/2025).
Panen raya jagung kuartal ketiga di wilayah Kecamatan Srengat ini menjadi salah satu wujud nyata sinergi dalam mendukung program ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mendukung program swasembada pangan nasional 2025.
Turut hadir dalam kegiatan itu Bupati Blitar H. Riyanto, Kapolres Blitar Kota AKBP Titus Yudho Uly, Wakil Bupatu Blitar H. Beky Herdiyansah, Wakapolres Blitar Kota Kompol Subiyantana, Direktur PT Syngenta Seed Indonesia, Kepala Bulog Blitar serta Pengurus Bhayangkari Cabang Blitar Kota.
Kapolres Blitar Kota AKBP Titus Yudho Uly mengungkapkan, kegiatan panen raya ini merupakan hasil kerja sama berkesinambungan antara aparat kepolisian, Pemerintah Kabupaten Blitar, pihak perusahaan, dan para petani.
“Keberhasilan panen tidak hanya menjadi capaian sektor pertanian, tetapi juga mencerminkan komitmen bersama menjaga stabilitas pangan daerah,” ungkapnya.
Sesuai arahan Presiden RI, lanjut AKBP Titus, Polres Blitar Kota Polda Jatim berkomitmen akan berupaya membantu meningkatkan kesejahteraan petani.
“Diantaranya dengan menyediakan kebutuhan pertanian, penyerapan hasil pertanian, dan menjaga stabilitas harga produk,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Syngenta Seed Indonesia menyampaikan apresiasi atas dukungan Polres Blitar Kota Polda Jatim yang secara aktif mendampingi dan memberikan rasa aman selama proses penanaman hingga panen.
“Kehadiran aparat dinilai mampu memberikan motivasi bagi petani untuk terus mengembangkan lahan pertanian jagung di wilayah tersebut,” ujar Direktur Syngenta Seed Indonesia.
Disela sela kegiatan, Kapolres Blitar Kota AKBP Titus juga menyerahkan mesin pompa air dan peralatan pertanian berupa 8 unit tangki spray elektrik
Selain berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat, panen raya jagung juga menjadi momentum mempererat hubungan antara aparat keamanan, perusahaan, dan warga.
Sinergi ini dinilai mampu menciptakan iklim yang kondusif sekaligus memperkuat ketahanan pangan di wilayah kabupaten Blitar.** (Bgn)
Jurnalis: Bambang Gunawan
“Perang Semesta Melawan Narkoba: BNN Ungkap Jaringan, Selamatkan Generasi”
“Perang Semesta Melawan Narkoba: BNN Ungkap Jaringan, Selamatkan Generasi”
jakarta, Media, wartapenasatu.com
Badan Narkotika Nasional (BNN) sekali lagi membuktikan komitmennya dalam “War on Drugs for Humanity” dengan membongkar 11 jaringan narkoba dan menyita ratusan kilogram barang bukti. Operasi ini tidak hanya mengungkap kejahatan narkotika, tetapi juga tindak pidana pencucian uang dan keberadaan laboratorium narkoba ilegal, menandai pendekatan komprehensif dalam pemberantasan narkoba.Kepala BNN, Komjen.Pol. Suyudi Ario Seto, M.Si, mengungkapkan bahwa dalam operasi yang berlangsung selama 18 hari dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, 11 jaringan narkoba berhasil dilumpuhkan. Operasi ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, menunjukkan sinergi antarlembaga dalam menghadapi ancaman narkoba. Dari 53 tersangka yang ditangkap, termasuk warga negara asing, terungkap dimensi internasional dari permasalahan ini.
Hasil Operasi yang Mencengangkan
Dalam rentang waktu Agustus hingga September, BNN berhasil menyita sejumlah besar barang bukti narkoba, yang meliputi:
– Sabu: 503,715,65 gram
– Ganja: 441,376,17 gram
– Ekstasi: 2.138 butir
– Kokain: 1.321 gram
– Ganja sintetis: 30 mililiter
– Sabu cair: 352 mililiter
– Bahan kimia padat: 4.674,37 gram
– Bahan kimia cair: 9.483 mililiterSelain itu, BNN juga mengungkap pabrik narkoba rumahan (Clandestine Laboratory) dan kasus pencucian uang (TPPU) senilai lebih dari Rp 52,7 miliar di Palembang, Sumatera Selatan, menunjukkan bahwa kejahatan narkoba memiliki akar ekonomi yang dalam dan terorganisir.
Rehabilitasi dan Pencegahan sebagai Pilar Strategis
Suyudi Ario Seto menekankan bahwa BNN tidak hanya fokus pada tindakan represif, tetapi juga memperkuat program rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba. Program ini bertujuan untuk memulihkan mereka dan mengintegrasikan kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif. Selain itu, BNN mengampanyekan program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) sebagai upaya pencegahan berbasis komunitas yang melibatkan pemerintah daerah, aparat desa, tokoh masyarakat, dan pemuda.
“Kami menegaskan bahwa BNN tidak hanya bergerak pada aspek represif. Kami juga memperkuat program rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba, agar mereka dipulihkan dan dikembalikan menjadi bagian produktif dari masyarakat,” ujar Suyudi, menegaskan pentingnya pendekatan holistik dalam penanggulangan narkoba.
Perang Melawan Narkoba: Bela Negara dan Tanggung Jawab Kolektif
Melalui operasi ini, BNN juga memusnahkan barang bukti narkoba sebanyak 48.794,78 gram ganja dan 2.086 butir ekstasi. Suyudi menekankan bahwa perang melawan narkoba adalah perjuangan kolektif yang membutuhkan partisipasi seluruh masyarakat.
“Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk terus mendukung upaya ini. Perang melawan narkoba adalah perjuangan kolektif. Tidak ada satu pun institusi yang bisa melakukannya sendirian,” tegasnya, mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu dalam melawan ancaman narkoba.
Memandang bahaya narkoba lebih dari sekadar kasus kriminal, BNN melihatnya sebagai ancaman nyata terhadap masa depan bangsa. Narkoba bukan hanya merusak individu, tetapi juga mengikis ketahanan sosial, ekonomi, dan keamanan negara. Oleh karena itu, setiap upaya pemberantasan narkoba adalah bentuk pengorbanan dan perjuangan kolektif untuk melindungi generasi penerus.
“Perang melawan narkoba adalah perang kita bersama. Ini adalah wujud nyata bela negara untuk menjaga keselamatan dan masa depan Indonesia,” tegas Suyudi, menekankan pentingnya peran serta seluruh elemen masyarakat dalam mendukung BNN.
@Eny K. (Jakarta, 15 September 2025)
#warOnDrugsforHumanity
#BelaNegara
#GerakanBelaNegaraTanpaNarkoba
#IndonesiaEmas2045
#HidupSehatTanpaNaroba
#DesaBersinarBersihNarkoba
#IndonesiaBersinar
Babinsa Kebomas Aktif Dampingi Petani Desa, Perkuat Program Ketahanan Pangan
WARTAPENASATUJATIM | Gresik – Komitmen TNI dalam mendukung program Ketahanan Pangan Nasional terus diwujudkan hingga ke tingkat desa. Salah satunya dilakukan Babinsa Koramil 0817/07 Kebomas, Serda Marga, yang terjun langsung ke lahan persawahan bersama warga Desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas, guna melaksanakan pendampingan Hanpangan (Ketahanan Pangan) sekaligus kegiatan Serapan Gabah (Sergab). Selasa (16/9/2025).
Dalam kegiatan itu, Serda Marga tidak hanya membantu proses panen padi, tetapi juga memberikan dorongan semangat kepada para petani agar tetap konsisten mengelola lahan pertanian di tengah berbagai tantangan, seperti cuaca dan fluktuasi harga gabah.
“Petani adalah ujung tombak dalam ketahanan pangan. Kami Babinsa hadir untuk memberikan dukungan nyata, baik dalam bentuk tenaga maupun semangat, agar hasil panen bisa maksimal,” ujarnya di sela kegiatan.
Pendampingan yang dilakukan Babinsa sejalan dengan instruksi TNI AD untuk selalu berada di tengah masyarakat, khususnya dalam mendukung swasembada pangan.
Dengan adanya sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan kelompok tani, diharapkan produksi pertanian di Gresik terus meningkat dan mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
Kehadiran Babinsa di sawah juga mendapat sambutan positif dari para petani. Mereka mengaku lebih bersemangat karena ada perhatian langsung.
“Kami merasa lebih terbantu dan termotivasi. Apalagi sekarang hasil panen lumayan bagus, semoga bisa menambah kesejahteraan keluarga kami,” ungkap Supardi petani Desa Kedanyang.
Program ketahanan pangan yang digencarkan TNI ini bukan sekadar membantu petani, tetapi juga memperkuat semangat gotong royong di desa. Kolaborasi yang terjalin diharapkan menjadi pendorong terciptanya kemandirian pangan, sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah Kabupaten Gresik.**(Bgn)
Jurnalis: Bambang Gunawan
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Nasional, Opini, Pendidikan, Politik, Seni dan Budaya, SOSIAL
Prabowo Sambung Semangat Robert Owen: Revolusi Pembangunan Dimulai dari Anak Bangs
Jakarta wartapenasatu.com
Prabowo dan Semangat Robert Owen: Membangun Peradaban dari Akar Rakyat
Dalam sejarah industrialisasi Eropa, nama Robert Owen (1771–1858) tercatat sebagai tokoh yang berani melawan arus. Ia dikenal sebagai “sosialis utopis” karena di tengah kapitalisme awal abad ke-19, Owen memilih jalan berbeda: menuntut jam kerja manusiawi, pendidikan bagi anak buruh, serta perumahan dan koperasi yang menjadi fondasi kekuatan ekonomi. Gagasan itu menjadikannya simbol keberanian untuk menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan.
Kini, semangat yang diwariskan Owen seolah menemukan relevansinya di Indonesia. Di tengah ketimpangan sosial, kemiskinan struktural, dan persoalan gizi anak bangsa, Presiden Prabowo Subianto hadir dengan jawaban sederhana namun fundamental: memastikan anak-anak mendapatkan hak gizi, pendidikan, dan akses ekonomi kerakyatan melalui sekolah rakyat dan koperasi desa.
Di pabrik tekstil New Lanark, Owen memperkenalkan kebijakan progresif: buruh hanya bekerja 8 jam, sementara anak-anak bisa bersekolah. Semboyannya yang legendaris—“Eight hours labour, eight hours recreation, eight hours rest”—menjadi tonggak perjuangan hak-hak pekerja. Semangat itu kini diterjemahkan Prabowo dalam bentuk nyata: revolusi pembangunan tidak boleh berhenti pada angka pertumbuhan, tetapi harus menyentuh sendi-sendi kehidupan rakyat kecil.
Indonesia memang berbeda konteks dengan Eropa abad ke-19. Namun, persoalan mendasarnya tetap serupa: ketidakadilan, kesenjangan, dan kebutuhan mendesak untuk membangun peradaban yang berkeadilan. Di sinilah gagasan Prabowo menjadi relevan—negara hadir di meja makan anak-anak, di ruang kelas sekolah rakyat, dan di koperasi desa.
Program Makan Bergizi Gratis yang digagas pemerintah, misalnya, bukan sekadar kebijakan teknis. Ia merupakan jawaban radikal atas kondisi anak bangsa yang sering kehilangan fokus belajar akibat perut kosong. Dengan gizi yang cukup, jutaan anak Indonesia memiliki kesempatan tumbuh sehat, cerdas, dan siap menghadapi masa depan.
Sejarah telah membuktikan, peradaban besar hanya lahir dari rakyat yang sehat dan berpendidikan. Friedrich Engels, sahabat Karl Marx, pernah menulis bahwa kondisi kelas pekerja adalah ukuran sesungguhnya dari sebuah peradaban. Jika ditarik ke konteks Indonesia, kondisi anak-anak sekolah adalah cermin arah bangsa.
Dengan demikian, semangat Robert Owen dan kebijakan Prabowo saling berkelindan: menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan. Di tengah arus kapitalisme global yang kian rakus, Indonesia memilih jalan berbeda—membangun kekuatan dari desa, dari piring anak sekolah, dan dari koperasi rakyat. Inilah revolusi yang sesungguhnya: dimulai dari akar, untuk tumbuh menjadi pohon peradaban yang kokoh.
“Nok Srie”
Ada Apa Dengan PL Kecamatan Jayanti
Warta pena satu- Banten
PL Kecamatan Jayanti, Aneh…!!! Aneh…!!! Jalan Masih Bagus Diperbaiki, Jalan Rusak Dibiarkan/ Masyarakat Dikampung Keramat Juga, Sama Bayar Pajak!! Tapi Tolong perhatikan Jalan Dikampung Kami, Sudah Lama Rusak, Sudah Bertahun”.
KabupatenTangerang Senin 15/09/2025.
Kebijakan perbaikan infrastruktur jalan di Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, menuai kritikan dari warga. Pasalnya, ada ruas jalan yang kondisinya masih tergolong baik justru diperbaiki dan diaspal, sementara jalan yang sudah lama rusak dan berlubang dibiarkan tanpa perbaikan.
Pantauan di lapangan, seperti di kampung Saradan hilir Desa Pangkat Jayanti, Kabupaten Tangerang proses pengaspalan/ Hotmix berjalan lancar meski permukaan jalan sebelumnya masih mulus dan jarang dikeluhkan warga. Sementara itu, Jalan di Kampung Keramat Desa Sumur bandung yang sudah lama berlubang dan memprihatinkan, belum tersentuh perbaikan hingga saat ini.
“Jalan ini (Saradan Hilir) tadinya masih bagus, tapi sekarang malah diperbaiki lagi. Sedangkan di Kampung Keramat Desa Sumur bandung, sudah bertahun-tahun rusak, tidak pernah diperbaiki,” ujar warga setempat, Minggu (14/9/2025).
Kami Media sebagai sosial control mempertanyakan prioritas dan transparansi anggaran perbaikan jalan dari Pemerintah Kecamatan maupun Dinas “Aneh, jalan yang masih bagus malah dipoles, yang rusak dibiarkan. Kami minta pemerintah lebih adil dan melihat kebutuhan masyarakat secara nyata, bukan hanya proyek asal-asalan,” kata Akew, Aktivis Jayanti.
Menanggapi hal ini, Bonai Supriadi sebagai Aktivis , mengaku sudah beberapa kali mengajukan proposal perbaikan jalan rusak ke pemerintah Kecamatan Jayanti, namun belum ada realisasi. “Kami sudah usulkan beberapa kali, tapi sampai sekarang belum ada tindakan. Mudah-mudahan segera ada perhatian,” ujarnya.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak Kecamatan belum memberikan klarifikasi terkait dasar penentuan prioritas perbaikan jalan di wilayah Sumur Bandung Kecamatan Jayanti.
Warga berharap pemerintah Kecamatan lebih transparan dan bijak dalam menentukan proyek infrastruktur agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.
“Dukung Asta Cita ke-4, Kejar Cita dan KKMTS Bandung 1 Laksanakan Pelatihan KBC”
Bandung Wartapenasatu.comAspirasi Indonesia: Menggugat Status Quo, Menuju Indonesia yang Berdaulat dan Berkeadilan”
“Aspirasi Indonesia: Menggugat Status Quo, Menuju Indonesia yang Berdaulat dan Berkeadilan”
Jakarta, 10 September 2025 – Komunitas Aspirasi Emak-emak Indonesia menggelar serangkaian acara di Posko Aspirasi, Jakarta Pusat, yang mencakup diskusi tentang isu-isu krusial bangsa, sosialisasi anti-islamofobia, hingga kegiatan arisan yang mempererat tali silaturahmi antar anggota. Acara ini dihadiri oleh sejumlah aktivis pergerakan, pendukung, dan simpatisan dari berbagai daerah di Jakarta dan sekitarnya.
Dalam tausiahnya, Ishak Rafik menyoroti kebijakan pemerintah terkait pengambilalihan tanah adat yang dianggap terlantar. Ia berpendapat bahwa kebijakan ini tidak hanya merugikan masyarakat adat, tetapi juga mengindikasikan adanya praktik pengelolaan sumber daya yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
Lebih lanjut, Ishak Rafik menyoroti keberadaan 17 anggota Kabinet Merah Putih titipan Joko Widodo yang dianggap menghambat program pemulihan ekonomi dan penanganan masalah-masalah mendesak lainnya. Ia mendesak agar Presiden Prabowo Subianto segera melakukan reshuffle kabinet untuk memastikan efektivitas pemerintahan.
Darmo Larsono menambahkan bahwa sudah saatnya Indonesia memberlakukan syariat Islam sebagai bagian dari sistem pemerintahan. Ia berpendapat bahwa sistem pemerintahan dapat diubah, tetapi esensi dan identitas bangsa harus tetap dipertahankan. Oleh karena itu, ia menyerukan untuk kembali memberlakukan UUD 1945 yang asli sebagai landasan konstitusi.
Wati Salam, Ketua Aspirasi, menekankan pentingnya menggabungkan jiwa dan esensi dari pasal 33 UUD 1945 dalam setiap aktivitas pergerakan. Pasal ini mengatur tentang perekonomian nasional yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong, serta pengelolaan sumber daya alam yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Diskusi juga menyinggung tentang aksi dan unjuk rasa yang terjadi pada 25-28 Agustus 2025 di berbagai daerah. Aksi ini merupakan bentuk ekspresi kekecewaan masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil dan tidakTransparan.
Terkait dengan 17 anggota kabinet titipan Joko Widodo, Ishak Rafik menuding mereka terlibat dalam berbagai tindak kejahatan pada rezim pemerintahan sebelumnya. Ia juga menyoroti upaya penguasaan lahan strategis di sepanjang pantai oleh pengusaha asing, yang menurutnya merugikan pengusaha pribumi dan kepentingan nasional.
Darmo Karsono menjelaskan bahwa untuk memberlakukan pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 secara efektif, perlu mencabut terlebih dahulu ayat 4 dan 5 dari pasal tersebut. Ia juga menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan peninjauan kembali UUD 1945 hasil amandemen tahun 2002.
Selain isu-isu politik dan ekonomi, acara Aspirasi juga membahas tentang pentingnya menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Dalam konteks ini, para peserta sepakat untuk menjadikan tanggal 15 Maret sebagai Hari Anti-Islamofobia, sebagai momentum untuk melawan segala bentuk diskriminasi dan kebencian terhadap umat Islam.
Acara Aspirasi ini tidak hanya menjadi ajang diskusi dan sosialisasi, tetapi juga menjadi wadah untuk mempererat solidaritas dan kebersamaan antar anggota. Melalui kegiatan arisan dan pasar makanan serba serbi produk anggota, para peserta dapat saling mendukung dan memberdayakan satu sama lain.
Semangat kebersamaan dan gotong royong ini diharapkan dapat menjadi modal sosial yang kuat untuk menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan bangsa. Aspirasi Indonesia berkomitmen untuk terus berjuang demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur bagi seluruh rakyat.
Dengan semangat perubahan dan harapan akan masa depan yang lebih baik, Komunitas Aspirasi Emak-emak Indonesia terus bergerak dan menginspirasi. Mereka adalah garda terdepan dalam menyuarakan aspirasi rakyat dan memperjuangkan keadilan sosial.
