Politik
Beras 20 Kg, Warga Bidara Cina Antusias!
Beras 20 Kg, Warga Bidara Cina Antusias!
Pembagian beras sebanyak 20 kilogram per keluarga di RW 11, Kelurahan Bidara Cina, berlangsung meriah pada hari ini. Antusiasme warga sangat terlihat sejak pagi hari, terlihat dari banyaknya warga yang mengantre. Meskipun terjadi sedikit kepadatan dan desak-desakan, proses pembagian berjalan dengan lancar, aman, dan tertib.
Semua warga yang terdaftar sebagai penerima bantuan berhasil mendapatkan haknya berupa beras 20 kg. Bantuan ini ditujukan bagi warga yang menerima dana Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Jakarta, wartapenasatu.com Pembagian beras dimulai pukul 08.00 WIB dan berakhir pukul 17.00 WIB. Panitia pembagian beras bekerja keras untuk memastikan semua warga terlayani dengan baik dan efisien. Sistem antrean yang terorganisir membantu meminimalisir potensi kericuhan.Ibu Rosmanasari, salah satu penerima bantuan beras dan warga RW 11, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pihak penyelenggara. “Alhamdulillah, saya sangat bersyukur mendapatkan bantuan beras ini. Bantuan ini sangat membantu meringankan beban ekonomi keluarga saya,” ujarnya.
Ibu Rosmanasari juga menambahkan bahwa bantuan beras ini sangat bermanfaat, terutama bagi keluarga kurang mampu di tengah meningkatnya harga kebutuhan pokok. Ia berharap program bantuan serupa dapat terus berlanjut untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
Suasana kekeluargaan dan gotong royong begitu terasa di lokasi pembagian beras. Warga saling membantu dan menjaga ketertiban selama proses berlangsung. Hal ini menunjukkan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial yang tinggi di lingkungan RW 11.
Keberhasilan pembagian beras ini menjadi contoh nyata bagaimana bantuan sosial dapat disalurkan dengan efektif dan efisien, menjangkau mereka yang membutuhkan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Semoga kegiatan positif seperti ini dapat terus menginspirasi dan menjadi contoh bagi daerah lain.
Koperasi Merah Putih: Harapan Baru Kalteng
Koperasi Merah Putih: Harapan Baru Kalteng
Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyambut gembira peresmian 1.542 unit Koperasi Merah Putih di seluruh wilayahnya. Peresmian ini menandai langkah signifikan dalam upaya memajukan perekonomian desa dan kelurahan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Acara peresmian ini berlangsung serentak di seluruh Indonesia, dengan peluncuran 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Di Kalimantan Tengah, peresmian dilakukan secara simbolis oleh Gubernur Kalteng, H. Agustiar Sabran, dan disaksikan langsung oleh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalteng, Irjen Pol Iwan Kurniawan. Kapolda turut hadir dalam acara peluncuran nasional yang dipimpin oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, di Kantor Koperasi Kelurahan Bukit Tunggal, Palangka Raya.Kapolda Kalteng, Irjen Pol Iwan Kurniawan, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas terwujudnya program Koperasi Merah Putih ini. Ia melihat program ini selaras dengan visi dan misi Gubernur Kalteng serta cita-cita Presiden untuk memajukan ekonomi kerakyatan. Dukungan penuh dari pihak kepolisian diberikan untuk memastikan keberhasilan program ini.
Irjen Pol Iwan Kurniawan menekankan pentingnya peran Koperasi Merah Putih dalam meningkatkan perekonomian desa dan kelurahan. Ia berharap koperasi-koperasi ini dapat menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi di tingkat akar rumput, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Keberhasilan koperasi ini akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Kapolda juga menambahkan bahwa kemajuan desa dan kelurahan akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya Koperasi Merah Putih, diharapkan desa dan kelurahan dapat lebih mandiri dan berkembang secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menciptakan pembangunan yang merata dan berkeadilan.
Polda Kalteng berkomitmen untuk mendukung penuh keberlangsungan dan perkembangan Koperasi Merah Putih. Pihak kepolisian siap memberikan perlindungan dan keamanan agar koperasi dapat beroperasi dengan lancar dan aman. Kerja sama yang baik antara kepolisian dan pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan keberhasilan program ini.
Peresmian Koperasi Merah Putih di Kalteng merupakan bagian dari program nasional yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Program ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Keberhasilan program ini sangat bergantung pada partisipasi aktif dari seluruh pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Kerja sama yang solid dan sinergi yang kuat merupakan kunci keberhasilan dalam mewujudkan cita-cita pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Koperasi Merah Putih diharapkan mampu menjadi solusi bagi permasalahan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Dengan pengelolaan yang baik dan profesional, koperasi ini dapat menjadi sumber pendapatan dan kesejahteraan bagi masyarakat.
Program ini juga diharapkan dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif. Dukungan pelatihan dan pendampingan yang memadai sangat penting untuk memastikan keberhasilan koperasi dalam menjalankan usahanya.
Dengan peresmian 1.542 unit Koperasi Merah Putih, Kalimantan Tengah membuka lembaran baru dalam pembangunan ekonomi kerakyatan. Semoga program ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Kalteng dan mewujudkan visi Indonesia yang maju dan sejahtera.
Katingan Berjaya: Ulang Tahun ke-23
Katingan Berjaya: Ulang Tahun ke-23
Kalimantan Tengah, merayakan hari jadinya yang ke-23 pada Senin, 21 Juli 2025. Perayaan tersebut diwarnai dengan upacara peringatan yang dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, termasuk Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, dan Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Pol Iwan Kurniawan. Upacara khidmat tersebut berlangsung di halaman Kantor Bupati Katingan, menandai tonggak sejarah penting bagi daerah yang dikenal dengan sebutan Bumi Penyang Hinje Simpei ini.
Kehadiran Gubernur dan Kapolda dalam upacara tersebut menandakan komitmen kuat pemerintah provinsi dan kepolisian dalam mendukung pembangunan dan keamanan di Kabupaten Katingan. Hal ini menunjukkan sinergi yang solid antara pemerintah daerah dan aparat keamanan dalam menjaga stabilitas dan kemajuan daerah. Kerja sama yang erat ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat Katingan.
Irjen Pol Iwan Kurniawan, dalam sambutannya, menekankan pentingnya sinergi antara Polri dan pemerintah daerah. Ia berharap kerja sama yang erat ini akan menghasilkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang terjaga dengan baik di wilayah hukum Polres Katingan. Dengan demikian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan lancar tanpa hambatan.
Gubernur H. Agustiar Sabran turut memberikan sambutan yang penuh semangat, mengucapkan selamat atas hari jadi Kabupaten Katingan. Ia menyampaikan harapannya agar Kabupaten Katingan terus berkembang dan maju, menciptakan peluang-peluang baru bagi masyarakatnya. Komitmen pemerintah provinsi untuk mendukung pembangunan di Katingan diwujudkan melalui berbagai program dan kebijakan yang pro-rakyat.
Upacara peringatan hari jadi ke-23 Kabupaten Katingan tidak hanya dihadiri oleh Gubernur dan Kapolda, tetapi juga oleh Wakil Gubernur Edy Pratowo, jajaran Forkopimda Provinsi Kalteng, Bupati Katingan, dan perangkat pemerintah daerah lainnya. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan penuh terhadap pembangunan dan kemajuan Kabupaten Katingan.
Selain upacara resmi, rangkaian perayaan hari jadi juga diisi dengan berbagai kegiatan lain yang melibatkan masyarakat. Kegiatan-kegiatan ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antar warga dan mempromosikan potensi daerah. Hal ini menunjukkan semangat kebersamaan dan partisipasi masyarakat dalam membangun Katingan.
Dalam sambutannya, Bupati Katingan menyampaikan capaian-capaian pembangunan yang telah diraih selama setahun terakhir. Ia juga memaparkan rencana-rencana pembangunan untuk masa mendatang, berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Visi Katingan yang maju, mandiri, dan sejahtera menjadi pedoman dalam setiap langkah pembangunan.
Kapolda Kalimantan Tengah, dalam pesan penutupnya, menyampaikan ucapan selamat dan harapannya agar Kabupaten Katingan semakin maju dan berdaya saing. Ia berharap sinergi yang baik antara Polri dan pemerintah daerah akan terus terjalin, menciptakan Kabupaten Katingan yang aman, damai, dan sejahtera bagi seluruh masyarakatnya.
Perayaan hari jadi ke-23 Kabupaten Katingan menjadi momentum penting untuk merefleksikan perjalanan pembangunan dan menatap masa depan yang lebih cerah. Dengan semangat kebersamaan dan kerja keras, Kabupaten Katingan diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya. Semoga Bumi Penyang Hinje Simpei semakin jaya dan berjaya di masa mendatang.
Kedaulatan Kesehatan Indonesia: Tolak Dominasi WHO, Revisi IHR!
Kedaulatan Kesehatan Indonesia: Tolak Dominasi WHO, Revisi IHR!
http://Jakarta, Wartapenasatu.com19 Juli 2025 – Sebuah konferensi pers yang digelar hari ini di Hotel Accasia, Jakarta, menyuarakan penolakan keras terhadap amandemen International Health Regulations (IHR) terkait penanganan pandemi. Konferensi pers ini menghadirkan dua narasumber terkemuka, yaitu Dr. dr. Siti Fadillah Supari, SpJP(K), mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dan Komjen. Pol. (Purn) Dharma Pongrekun. Mereka menekankan pentingnya menjaga kedaulatan kesehatan Indonesia dan menolak dominasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam menentukan kebijakan kesehatan nasional.
Ibu Siti Fadillah Supari dengan tegas menyatakan keprihatinannya terhadap potensi pengalihan kedaulatan kesehatan Indonesia kepada WHO jika Presiden menandatangani amandemen IHR tersebut. Beliau berpendapat bahwa penandatanganan tersebut akan membatasi kemampuan Indonesia dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Hal ini, menurut beliau, sangat berbahaya bagi masa depan kesehatan bangsa.
“Jika IHR ini ditandatangani, maka kedaulatan kesehatan kita akan berada di tangan WHO,” tegas Ibu Siti. “Kita akan kehilangan kemampuan untuk menentukan sendiri kebijakan kesehatan kita, sesuai dengan konteks dan kebutuhan masyarakat Indonesia.”Sentimen yang sama diungkapkan oleh Komjen. Pol. (Purn) Dharma Pongrekun. Beliau menekankan pentingnya kajian mendalam dan komprehensif sebelum Indonesia menyetujui amandemen IHR tersebut. Kajian ini, menurut beliau, harus melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, akademisi, dan ahli hukum. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa amandemen IHR tidak merugikan kepentingan nasional Indonesia.
Konferensi pers ini menghasilkan tiga rekomendasi penting yang ditujukan kepada pemerintah. Pertama, pemerintah harus melakukan kajian menyeluruh terhadap amandemen IHR dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kedua, pemerintah harus menolak segala bentuk pengalihan kedaulatan kesehatan kepada lembaga internasional. Ketiga, pemerintah harus memastikan bahwa implementasi IHR tidak mengurangi kemampuan negara dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Indonesia.
Rekomendasi ini didasarkan pada prinsip kedaulatan nasional dan hak Indonesia untuk menentukan sendiri kebijakan kesehatannya. Para narasumber menekankan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia yang fundamental, dan negara berkewajiban untuk menjamin akses kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh rakyatnya.
Konferensi pers ini menjadi momentum penting bagi masyarakat Indonesia untuk menyuarakan pendapat dan aspirasinya terkait isu kedaulatan kesehatan. Para peserta konferensi pers berharap pemerintah akan mendengarkan suara rakyat dan mempertimbangkan rekomendasi yang telah disampaikan.
Peristiwa ini juga menyoroti pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan kesehatan nasional. Pemerintah diharapkan untuk membuka ruang dialog yang lebih luas dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa kebijakan kesehatan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat Indonesia.
Penolakan terhadap amandemen IHR ini bukan berarti Indonesia menolak kerja sama internasional dalam bidang kesehatan. Namun, kerja sama tersebut harus dilakukan dengan prinsip kesetaraan dan saling menghormati kedaulatan masing-masing negara. Indonesia harus tetap memiliki kendali penuh atas kebijakan kesehatan nasionalnya untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan rakyatnya terjamin.
Kedaulatan Kesehatan Indonesia: Tolak Dominasi WHO, Revisi IHR!
Kedaulatan Kesehatan Indonesia: Tolak Dominasi WHO, Revisi IHR!
Jakarta, wartapenasatu.com 19 Juli 2025 – Sebuah konferensi pers yang digelar hari ini di Hotel Accasia, Jakarta, menyuarakan penolakan keras terhadap amandemen International Health Regulations (IHR) terkait penanganan pandemi. Konferensi pers ini menghadirkan dua narasumber terkemuka, yaitu Dr. dr. Siti Fadillah Supari, SpJP(K), mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dan Komjen. Pol. (Purn) Dharma Pongrekun. Mereka menekankan pentingnya menjaga kedaulatan kesehatan Indonesia dan menolak dominasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam menentukan kebijakan kesehatan nasional.Ibu Siti Fadillah Supari dengan tegas menyatakan keprihatinannya terhadap potensi pengalihan kedaulatan kesehatan Indonesia kepada WHO jika Presiden menandatangani amandemen IHR tersebut. Beliau berpendapat bahwa penandatanganan tersebut akan membatasi kemampuan Indonesia dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Hal ini, menurut beliau, sangat berbahaya bagi masa depan kesehatan bangsa.
“Jika IHR ini ditandatangani, maka kedaulatan kesehatan kita akan berada di tangan WHO,” tegas Ibu Siti. “Kita akan kehilangan kemampuan untuk menentukan sendiri kebijakan kesehatan kita, sesuai dengan konteks dan kebutuhan masyarakat Indonesia.”
Sentimen yang sama diungkapkan oleh Komjen. Pol. (Purn) Dharma Pongrekun. Beliau menekankan pentingnya kajian mendalam dan komprehensif sebelum Indonesia menyetujui amandemen IHR tersebut. Kajian ini, menurut beliau, harus melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, akademisi, dan ahli hukum. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa amandemen IHR tidak merugikan kepentingan nasional Indonesia.
Konferensi pers ini menghasilkan tiga rekomendasi penting yang ditujukan kepada pemerintah. Pertama, pemerintah harus melakukan kajian menyeluruh terhadap amandemen IHR dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kedua, pemerintah harus menolak segala bentuk pengalihan kedaulatan kesehatan kepada lembaga internasional. Ketiga, pemerintah harus memastikan bahwa implementasi IHR tidak mengurangi kemampuan negara dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Indonesia.
Rekomendasi ini didasarkan pada prinsip kedaulatan nasional dan hak Indonesia untuk menentukan sendiri kebijakan kesehatannya. Para narasumber menekankan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia yang fundamental, dan negara berkewajiban untuk menjamin akses kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh rakyatnya.
Konferensi pers ini menjadi momentum penting bagi masyarakat Indonesia untuk menyuarakan pendapat dan aspirasinya terkait isu kedaulatan kesehatan. Para peserta konferensi pers berharap pemerintah akan mendengarkan suara rakyat dan mempertimbangkan rekomendasi yang telah disampaikan.
Peristiwa ini juga menyoroti pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan kesehatan nasional. Pemerintah diharapkan untuk membuka ruang dialog yang lebih luas dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa kebijakan kesehatan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat Indonesia.
Penolakan terhadap amandemen IHR ini bukan berarti Indonesia menolak kerja sama internasional dalam bidang kesehatan. Namun, kerja sama tersebut harus dilakukan dengan prinsip kesetaraan dan saling menghormati kedaulatan masing-masing negara. Indonesia harus tetap memiliki kendali penuh atas kebijakan kesehatan nasionalnya untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan rakyatnya terjamin.
SINERGI LUBKITA ,KLSN DAN KPPI LUNCURKAN PROGRAM KETAHANAN PANGAN DI MAJALENGKA
Jakarta wartapenasatu.com
Kolaborasi Strategis untuk Ketahanan Pangan Nasional
PT Lumbung Artha Kita (LUBKITA) yang dipimpin oleh Ibu Indriyani Wolf bersama suami, Koperasi Lumbung Sejahtera Nasional (KLSN), dan Yayasan Lumbung Sejahtera Kita (YLSK), resmi menjalin kolaborasi strategis dengan Kongres Pejuang Perempuan Indonesia (KPPI) yang diketuai oleh Ibu Sinda Sutadisastra. Kolaborasi ini menandai komitmen bersama dalam mendukung ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya melalui penguatan peran perempuan.
Langkah nyata dari kerja sama ini ditunjukkan melalui pelaksanaan penanaman perdana seluas 5 hektar di Desa Majasuka, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat pada 17 Juli 2025. Acara ini menjadi tonggak penting bagi KLSN dalam mewujudkan visi besar pertanian terpadu dan berkelanjutan yang mampu menopang kebutuhan pangan nasional.
Dalam sambutannya, Ibu Indriyani Wolf menegaskan bahwa isu ketahanan pangan tidak dapat diatasi secara individu. Dibutuhkan sinergi antara masyarakat, koperasi, organisasi perempuan, dan pemerintah. Ia menekankan pentingnya membentuk tim yang solid serta merangkul dukungan dari semua pihak agar program ini berjalan sukses dan memberikan dampak jangka panjang bagi rakyat.
Kehadiran berbagai tokoh penting dalam penanaman perdana ini, seperti Kepala Dinas Pertanian, Kapolsek, dan Danramil setempat, menjadi bukti bahwa kolaborasi lintas sektor sangat mungkin diwujudkan. Keterlibatan mereka menunjukkan komitmen bersama dalam mendukung program-program strategis yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Ibu Sinda Sutadisastra, Ketua Umum KPPI, menyambut baik inisiatif ini dengan penuh semangat. Ia menilai bahwa gerakan pertanian ini sejalan dengan misi KPPI dalam meningkatkan peran perempuan sebagai pelaku utama pembangunan. Menurutnya, perempuan memiliki potensi besar dalam menjaga stabilitas pangan dan ekonomi keluarga jika diberdayakan secara tepat.
Lebih lanjut, Ibu Sinda berharap agar KLSN di bawah kepemimpinan Indriyani Wolf dan suami dapat terus menjalankan program ini secara berkelanjutan. Ia menilai bahwa kesinambungan sangat penting untuk membangun kemandirian pangan serta menciptakan lapangan kerja baru di pedesaan. KPPI siap menjadi mitra strategis dalam penguatan jaringan perempuan tani di seluruh Indonesia.
Kolaborasi ini menjadi contoh nyata bagaimana sektor swasta, koperasi, dan organisasi perempuan dapat bersatu untuk menjawab tantangan bangsa. Melalui gerakan penanaman ini, diharapkan semangat gotong royong dapat kembali menjadi budaya dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan keadilan sosial.
Dengan penanam perdana ini menjadi salah satu bukti gebrakan baru untuk menuju Indonesia Emas melalui pertahanan pangan melalui perempuan – perempuan hebat
“Nok Srie” Melaporkan
“Dari Aceh ke Jakarta, Cut Nurlaila Bawa Misi Besar Lewat Kolaborasi dengan KPPI”
Jakarta wartapenasatu.com
Ibu Cut Nurlaila, ketua umum Tunas Prabowo 08
Ketua yayasan. Tunas kosong delapan Jaya abadi
Ketua koperasi tunas kosong delapan kaya abadi..
Merapatatkan diri ke barisan Kongres Pejuang Perempuan Indonesia (KPPI) bersama Ibu Sinda sutadisastra sebagai Ketua Umum
Ibu Cut Nurlaila yakin hijrah saya dari Aceh ke Jakarta tidak akan sia – sia berkolaborasi dengan Kongres Pejuang Perempuan Indonesia (KPPI) Untuk memberikan pelatihan dan peluang mengembangkan perekonomian khusus nya untuk para perempuan gara bisa sejajar dengan laki-laki dan Ibu Cut Nurlaila sangat berharap kedepannya menuju Indonesia Emas tidak ada lagi kasus-kasus dimana perempuan selalu menjadi objek yang tersakiti dari stacment Ibu Cut Nurlaila membuat Ibu Sinda sutadisastra sangat antusias untuk berkolaborasi bersama Tunas Prabowo 08 yang di pimpin Ibu Cut Nurlaila dan ini akan melahirkan Cut nyak Dien berikutnya untuk Kemajuan Indonesia dalam menuju Indonesia EmasDeklarasi kerja sama ini Di ikuti 60 Organisasi Perempuan- Perempuan Hebat pada tgl 10 July 2025 Berlokasi Cascade kofy Kwitang Senen Jakarta pusat
Ibu Cut sendiri Asal aceh Uttara
Anak dar almarhum. Purnawirawan T. U. Sulaiman“Nok Srie”Melaporkan
JAGAT NUSANTARA BERKAH (JNB) DAN KONGRES PEJUANG PEREMPUAN INDONESIA (KPPI) MEMBANGUN KEPEDULIAN DAN SOLIDARITAS SOSIAL
Jakarta wartapenasatu.com
Ibu Lia Ratna Indirawati Bagian dari Sri Kandi Jagat Nusantara Berkah (JNB) dan Kongres Pejuang Perempuan Indonesia (KPPI )Dorong Peran Perempuan dalam Sosial Kemasyarakatan
Jagat Nusantara Berkah (JNB) menjalin sinergi dengan Kongres Pejuang Perempuan Indonesia (KPPI) Yang Di Pimpin Oleh Ibu Sinda sutadisastra untuk mendorong pemberdayaan perempuan dan peran aktif dalam pembangunan sosial kemasyarakatan. Melalui kolaborasi ini, JNB ingin menciptakan ruang aktualisasi diri bagi perempuan agar tidak hanya mandiri secara finansial, namun juga menjadi sosok aktivis karismatik yang karya-karyanya dinanti masyarakat luas.
Semangat yang diusung Jagat Nusantara Berkah (JNB) dan Kongres Pejuang Perempuan Indonesia (KPPI) berakar pada keyakinan bahwa perempuan tidak perlu bergantung pada pihak lain untuk bisa unggul. Perempuan didorong untuk berusaha dan berkembang melalui kekuatan diri sendiri, menjadi tokoh-tokoh inspiratif yang memberikan dampak nyata dalam kehidupan sosial.
Mengambil inspirasi dari tokoh-tokoh perempuan hebat seperti Ratu Shima dari abad ke-6 dan R.A. Kartini, kolaborasi ini menegaskan pentingnya peran perempuan dalam sejarah perjuangan dan kemajuan bangsa.Jagat Nusantara Berkah (JNB) berupaya melanjutkan semangat tersebut melalui aksi nyata di berbagai bidang sosial di seluruh penjuru nusantara.
Sebagai bagian dari programnya, Jagat Nusantara Berkah (JNB) menggagas pendirian berbagai fasilitas seperti rumah ilmu, pesantren, rumah tahfidz, rumah singgah, serta layanan bantuan sosial. Program ini bertujuan menjembatani kebutuhan masyarakat dengan sumber dana seperti hibah, CSR perusahaan, dan dana zakat, infaq, serta shodaqoh (ZIS) baik dari dalam maupun luar negeri.
Tak hanya itu, kegiatan Jagat Nusantara Berkah (JNB)juga mencakup acara amal dan penggerakan sumber daya manusia (SDM) dalam berbagai bidang seperti lingkungan, kesehatan, dan budaya. Tujuan dari semua inisiatif ini adalah membangun kepedulian dan solidaritas sosial yang lebih luas di masyarakat.
Sasaran utama program-program Jagat Nusantara Berkah (JNB) adalah kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, seperti anak yatim piatu, dhuafa, para janda, lansia, abdi negara, serta warga di perkotaan maupun pedesaan. Hal ini mencerminkan komitmen organisasi dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
Jagat Nusantara Berkah (JNB) sendiri terdiri dari anggota-anggota dengan latar belakang profesional, termasuk staf khusus (stafsus), pegawai BUMN, anggota Baznas, dan lembaga-lembaga zakat nasional lainnya. Dengan sumber daya yang kuat dan jaringan yang luas, JNB optimistis bisa terus memperluas dampak positifnya di tengah masyarakat.
Deklarasi kerja sama ini Di ikuti 60 Organisasi Perempuan- Perempuan Hebat pada tgl 10 July 2025 Berlokasi Cascade kofy Kwitang Senen Jakarta pusat
“Nok Srie”Melaporkan
Penyegaran Birokrasi: 15 Pejabat Eselon II Kabupaten Tangerang Dilantik
Tangerang-Wartapenasatu.com-Bupati Tangerang, Drs. H. Moch Maesyal Rasyid, melantik 15 pejabat Eselon II pada Selasa (15/7) di Ruang Rapat Wareng. Pelantikan ini disaksikan Wakil Bupati Hj. Intan Nurul Hikmah dan para pejabat daerah lainnya. Serah terima jabatan (Sertijab) ini merupakan bagian dari upaya penyegaran birokrasi dan peningkatan kinerja pemerintahan.
Bupati Maesyal menekankan pentingnya integritas, loyalitas, dan komitmen para pejabat dalam menjalankan tugas publik. Ia berharap rotasi ini akan mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Tangerang. Para pejabat baru diminta untuk segera beradaptasi dan bekerja secara profesional, melayani masyarakat dengan semangat tinggi.
“Ini bukan sekadar pergantian, tetapi langkah strategis untuk optimalisasi kinerja,” tegas Bupati Maesyal. Ia menekankan pentingnya menjaga ritme kerja dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan.
Wakil Bupati Intan Nurul Hikmah menambahkan pentingnya sinergi antar perangkat daerah agar program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran. Ia berharap para pejabat baru mampu menjawab tantangan pembangunan dengan inovasi, transparansi, dan efisiensi.
Pelantikan ini diharapkan membawa angin segar bagi pemerintahan Kabupaten Tangerang, meningkatkan kinerja, dan mempercepat pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.(wps_A.R/Jhuno)
KOLABORASI EMAS DAN KPPI BERSATU MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN MELESTARIKAN BUDAYA
Jakarta wartapenasatu.com
_Komunitas Emak-Emak Sehat (EMAS) Bergabung dengan Kongres Pejuang Perempuan Indonesia (KPPI)_
Ibu Nyimas Nining Rachman, pemimpin Komunitas Emak-Emak Sehat (EMAS), sangat antusias sekali bisa bergabung dengan Kongres Pejuang Perempuan Indonesia (KPPI) yang dipimpin oleh Ibu Sinda Sutadisastra sebagai Ketua Umum. Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program-program sosial budaya.
Program sosial budaya adalah berbagai inisiatif dan kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan, melestarikan, dan memajukan aspek sosial dan budaya suatu masyarakat. Program ini mencakup berbagai kegiatan seperti pelestarian budaya lokal, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.
Dengan bergabungnya EMAS dengan KPPI, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. Kegiatan sosial budaya dapat mempererat hubungan sosial antar anggota masyarakat, menciptakan rasa kebersamaan, dan memperkuat solidaritas sosial.
KPPI memiliki visi untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan masyarakat melalui program-program pemberdayaan dan sosial budaya. Dengan kolaborasi ini, EMAS dan KPPI dapat bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melestarikan budaya luhur.
Program sosial budaya yang dapat dilakukan oleh EMAS dan KPPI antara lain program revitalisasi bahasa daerah, program pertukaran pelajar antar daerah, program pemberdayaan perempuan, dan program pengentasan kemiskinan. Dengan adanya program yang terencana dan terarah, diharapkan masyarakat dapat hidup lebih sejahtera, harmonis, dan budaya luhur tetap terjaga.
Ibu Sinda Sutadisastra menyatakan bahwa KPPI sangat berharap dapat bersinergi dengan baik dengan EMAS untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan kolaborasi ini, diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan dan mengurangi kemiskinan.
Melalui kolaborasi ini, EMAS dan KPPI optimis bahwa masyarakat dapat hidup lebih sejahtera, harmonis, dan budaya luhur tetap terjaga. Dengan demikian, Indonesia dapat menjadi negara yang lebih maju dan sejahtera.
Deklarasi kerja sama ini Di ikuti 60 Organisasi Perempuan- Perempuan Hebat pada tgl 10 July 2025 Berlokasi Cascade kofy Kwitang Senen Jakarta pusat
“Nok Srie” Melaporkan
