Politik
Satresnarkoba Polresta Palangka Raya Bekuk Pengedar Sabu di Jalan Mahir Mahar
Satresnarkoba Polresta Palangka Raya Bekuk Pengedar Sabu di Jalan Mahir Mahar
Palangka Raya, wartapenasatu.com -Satresnarkoba Polresta Palangka Raya kembali mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu.Kali ini, seorang pria berinisial M (37) berhasil diamankan bersama barang bukti sabu seberat kurang lebih 2,32 gram, Senin (29/9/2025).
Penangkapan dilakukan di sebuah barak kayu di Jalan Mahir Mahar Km. 2,5 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya.
Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan 9 paket sabu yang disimpan dalam dompet headset berwarna hitam di dalam kamar pelaku.
Selain sabu, turut diamankan barang bukti berupa satu sendok sabu, satu unit ponsel, dan uang tunai Rp600 ribu yang diduga hasil transaksi narkoba.
Kapolresta Palangka Raya, Kombes Pol Dedy Supriadi, S.I.K., M.H., melalui Kasatresnarkoba AKP Agung Wijaya Kusuma menjelaskan bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya aktivitas transaksi narkoba di lokasi tersebut.
“Setelah dilakukan penyelidikan, tim berhasil mengamankan pelaku beserta barang bukti. Saat ini tersangka masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut,” ujarnya, Selasa (30/9/2025).
Atas perbuatannya, M dijerat Pasal 114 ayat (1) subsider Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan maksimal 20 tahun serta denda hingga Rp10 miliar.
Hingga kini, polisi masih melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan peredaran narkotika lainnya di wilayah Kota Palangka Raya.
Polresta Palangka Raya Capai Penyerapan Anggaran 82 Persen, Ikuti Monev Polda Kalteng
Polresta Palangka Raya Capai Penyerapan Anggaran 82 Persen, Ikuti Monev Polda Kalteng
Palangka Raya, wartapenasatu.com – Polresta Palangka Raya menunjukkan kinerja yang solid dalam pengelolaan anggaran tahun 2025. Hingga Triwulan III, realisasi penyerapan anggaran telah mencapai 82 persen, sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Capaian ini mencerminkan komitmen Polresta Palangka Raya dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.
Keberhasilan ini dipaparkan dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Anggaran Triwulan III serta percepatan penyerapan anggaran yang diselenggarakan oleh Polda Kalteng. Acara tersebut berlangsung di Aula Hotel Aurilla, Jalan Adonis Samad, Palangka Raya, pada hari Senin, 29 September 2025.
Kegiatan Monev ini dibuka secara resmi oleh Karorena Polda Kalteng, Kombes Pol Andreas Wayan Wisaksono, S.I.K., yang dalam sambutannya menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang akuntabel dan transparan. Acara ini dihadiri oleh para Kabagren, Kasubag Renmin, Kasikeu, serta operator sakti dari seluruh jajaran Polda Kalteng, menunjukkan betapa seriusnya perhatian terhadap pengelolaan anggaran di lingkungan kepolisian.
Polresta Palangka Raya mengirimkan delegasi yang kompeten, dipimpin oleh Plt. Kabagren Iptu Yudi Hartono. Tim ini juga beranggotakan Iptu Lutfi Triwulansari, Penda Tk.1 Inuk Wirawanti, Brigpol Malvin Braviandi, dan Brigpol Bayu Setiyawan, yang masing-masing memiliki peran penting dalam pengelolaan anggaran di Polresta Palangka Raya.
Kapolresta Palangka Raya, Kombes Pol Dedy Supriadi, S.I.K., M.H., menyampaikan apresiasi atas capaian penyerapan anggaran yang telah diraih. Beliau juga menekankan pentingnya penggunaan anggaran secara efektif dan efisien, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
“Ke depan, kami berkomitmen untuk terus menjaga konsistensi agar realisasi anggaran berjalan tepat sasaran. Dengan demikian, manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tegas Kombes Pol Dedy Supriadi.
Kegiatan Monev ini berlangsung dengan lancar dan interaktif. Selain paparan mengenai capaian penyerapan anggaran, juga dilakukan sesi pendalaman evaluasi anggaran Triwulan III. Sesi ini menjadi ajang untuk berbagi pengalaman, mengidentifikasi kendala, serta mencari solusi bersama untuk meningkatkan pengelolaan anggaran di masa mendatang.
Partisipasi aktif Polresta Palangka Raya dalam kegiatan Monev ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang akuntabel dan transparan. Dengan pengelolaan anggaran yang baik, diharapkan Polresta Palangka Raya dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan memberikan kontribusi yang optimal dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukumnya.
Polresta Palangka Raya Berpartisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi Anggaran Triwulan III Polda Kalteng
Palangka Raya, wartapenasatu.com – Polresta Palangka Raya aktif berpartisipasi dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Anggaran Triwulan III serta percepatan penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Polda Kalimantan Tengah beserta jajarannya, pada hari Senin, 29 September 2025.
Kegiatan penting ini bertempat di Aula Hotel Aurilla, yang terletak di Jalan Adonis Samad. Acara ini dipimpin langsung oleh Karorena Polda Kalteng, Kombes Pol Andreas Wayan Wisaksono, S.I.K., yang memiliki pengalaman luas dalam pengelolaan anggaran dan perencanaan strategis. Turut hadir dalam kegiatan ini para Kabagren, Kasubag Renmin, Kasikeu jajaran, serta operator sakti yang memiliki peran krusial dalam implementasi dan pelaporan anggaran.
Delegasi dari Polresta Palangka Raya terdiri dari Plt. Kabagren Iptu Yudi Hartono, yang memiliki tanggung jawab dalam mengawasi perencanaan dan pengelolaan anggaran di tingkat Polresta. Selain itu, hadir pula P.s Kasubbagdalpro Bagren Iptu Lutfi Triwulansari, yang bertugas dalam pengendalian dan evaluasi program anggaran, serta P.s Kasubbagrenpro Penda Tk.1 Inuk Wirawanti, yang memiliki keahlian dalam perencanaan program anggaran. Tim ini dilengkapi oleh Brigpol Malvin Braviandi dari Sikeu, yang memiliki pengetahuan mendalam tentang sistem keuangan Polri, serta Brigpol Bayu Setiyawan dari Bagren, yang berperan dalam penyusunan dan pelaporan anggaran.
Kapolresta Palangka Raya, Kombes Pol Dedy Supriadi, S.I.K., M.H., melalui Plt. Kabagren Iptu Yudi Hartono, menyampaikan bahwa Polresta Palangka Raya telah mencapai tingkat penyerapan anggaran sebesar 82% hingga Triwulan III. Pencapaian ini sejalan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya, menunjukkan komitmen Polresta dalam mengelola anggaran secara efektif dan efisien.
“Evaluasi ini merupakan sarana yang sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran yang telah dialokasikan dapat terserap secara maksimal dan tepat sasaran. Dengan demikian, program kerja yang telah direncanakan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat,” ujar Iptu Yudi Hartono.
Kegiatan Monev ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pengelolaan anggaran yang efektif. Susunan acara dimulai dengan pembukaan yang khidmat, diikuti dengan doa bersama untuk memohon kelancaran dan keberkahan acara. Sambutan dari Karorena Polda Kalteng memberikan arahan strategis dan motivasi kepada seluruh peserta. Setelah sesi coffee break yang menyegarkan, acara dilanjutkan dengan paparan pencapaian anggaran yang komprehensif, serta pendalaman Monev yang melibatkan diskusi interaktif dan analisis mendalam.
Partisipasi aktif Polresta Palangka Raya dalam kegiatan Monev ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran. Dengan adanya evaluasi yang berkala dan komprehensif, diharapkan Polresta Palangka Raya dapat terus meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Kegiatan ini berjalan dengan lancar dan sukses, mencerminkan sinergi yang baik antara Polda Kalimantan Tengah dan Polresta Palangka Raya dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang profesional dan akuntabel. Dengan adanya Monev ini, diharapkan seluruh jajaran kepolisian dapat terus meningkatkan kinerja dan memberikan kontribusi yang optimal bagi keamanan dan ketertiban masyarakat.
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Keamanan, Kesehatan, Kuliner, Loker, Nasional, Opini, Pendidikan, Pertahanan, Politik, Seni dan Budaya, SOSIAL
Program MBG Jadi Pilar Ketahanan Pangan dan Kesehatan Nasional
Jakarta wartapenasatu.com
MBG Sentuh 28 Juta Penerima Manfaat, Serap 337 Ribu Lapangan Kerja
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah sejak awal 2025 terus menunjukkan dampak signifikan bagi masyarakat. Hingga 26 September 2025, program ini telah menyalurkan lebih dari 1,1 miliar porsi makanan bergizi secara gratis kepada berbagai kelompok penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Tercatat ada 9.406 dapur Satuan Penyedia Pangan Gratis (SPPG) yang beroperasi di 38 provinsi. Dari jumlah tersebut, 99,1 persen atau 9.327 dapur dinyatakan aman tanpa insiden keracunan. Sementara 79 dapur lainnya sempat mengalami masalah keamanan pangan, namun sudah diberikan teguran hingga penutupan sesuai tingkat keparahan kasusnya. Pemerintah menargetkan 100 persen dapur dalam kondisi aman dengan pengawasan ketat serta sertifikasi keamanan pangan.
Manfaat program MBG ini telah menyentuh 28,2 juta anak sekolah, 920 ribu balita, 153 ribu ibu hamil, dan 313 ribu ibu menyusui. Dengan cakupan yang luas, program ini tidak hanya membantu peningkatan gizi masyarakat tetapi juga berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
Selain itu, program MBG juga memberi dampak positif pada perekonomian dengan menyerap lebih dari 337 ribu tenaga kerja di berbagai sektor, mulai dari dapur, distribusi, hingga tenaga pendukung lainnya. Kehadiran lapangan kerja baru ini menjadi salah satu upaya nyata pemerintah dalam menekan angka pengangguran.
Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih, Prabowo Subianto, meninjau langsung pelaksanaan dapur MBG di beberapa daerah. Ia menegaskan bahwa program ini akan terus dikawal agar tepat sasaran serta menjaga standar kualitas makanan bergizi yang diberikan kepada masyarakat.
Pemerintah menyadari bahwa tantangan utama dari program ini adalah menjaga kualitas dan keamanan pangan di seluruh dapur. Karena itu, sertifikasi dan pengawasan ketat menjadi fokus utama agar kasus keracunan tidak terjadi kembali dan masyarakat benar-benar merasakan manfaat program.
Dengan capaian yang ada, program MBG tidak hanya menjawab kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia menuju generasi emas 2045.
Apakah Anda ingin saya buatkan juga judul alternatif selain yang sudah ada di gambar (“MBG Sentuh 28 Juta Penerima Manfaat, Serap 337 Ribu Lapangan Kerja”
“Nok Srie “Melaporkan
#MBG
- Artikel, Berita Duka, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Keamanan, Kriminal, Nasional, Opini, Pendidikan, Pertahanan, Politik, SOSIAL
Pesan Lindawati Wibowo: Muktamar X Jangan Jadi Ajang Anarkis, Tapi Kebangkitan PPP
Jakarta wartapenasatu.com
Lindawati Wibowo: Muktamar X Harus Jadi Momentum Kebangkitan PPP, Bukan Ajang Ricuh
Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tahun 2025 diwarnai kericuhan antar peserta. Aksi saling dorong hingga pelemparan kursi besi sempat terjadi akibat perbedaan dukungan terhadap calon ketua umum. Situasi ini mendapat perhatian serius dari Wakil Ketua DPC PPP Jakarta Utara, Lindawati Wibowo, yang menilai peristiwa tersebut mencederai marwah partai Islam.
Dalam pernyataannya, Lindawati mengingatkan seluruh kader, simpatisan, dan muktamirin agar menahan diri serta menjaga perilaku sesuai ajaran Islam. Ia menegaskan bahwa perbedaan pendapat adalah hal wajar dalam dinamika organisasi, namun harus tetap dijaga dalam koridor kesantunan. “Kalau maunya ribut terus dan hanya cari sensasi saja, bagaimana mau mendapatkan simpati dari umat,” tegasnya.
Politikus perempuan yang juga pernah maju sebagai caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 2 pada Pemilu 2024 ini menilai bahwa konflik justru semakin menjauhkan PPP dari masyarakat. Menurutnya, riak-riak dalam muktamar adalah hal biasa, tetapi ketika berubah menjadi tindakan anarkis, hal itu jelas sudah kelewatan. “Semoga kejadian seperti ini tidak terulang kembali, karena justru membuat kita semakin terpuruk,” ujarnya.
Lebih jauh, Lindawati menekankan bahwa Muktamar X seharusnya menjadi momentum kebangkitan sejati PPP. Ia menyerukan agar partai meninggalkan praktik politik transaksional yang hanya menggadaikan kursi kekuasaan. Baginya, PPP perlu kembali kepada jati diri sebagai rumah besar umat Islam. “Jika berani berubah, PPP bukan hanya akan kembali ke Senayan pada Pemilu 2029, tetapi juga kembali ke hati umat,” katanya.
Ia juga mengutip sebuah pesan bijak, “Change is the essence of survival; those who adapt will flourish, and those who resist will fade away.” Menurutnya, keterbukaan dan perubahan adalah harga mati bagi PPP. Jika partai tetap terjebak dalam konflik internal tanpa arah, sejarah bisa mencatat PPP sebagai partai yang memilih jalan sunyi: berubah atau punah.
Lindawati mengingatkan bahwa masyarakat kini semakin kritis dalam menilai perilaku partai politik. Keributan, adu jotos, hingga aksi saling lempar kursi bukanlah cerminan partai Islam yang seharusnya menjunjung tinggi persaudaraan. “PPP sebagai partai Islam tidak sepatutnya mengedepankan keributan. Justru kita harus memberikan teladan, bukan sebaliknya,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Lindawati berharap Muktamar X menjadi titik balik bagi PPP untuk kembali solid. Ia mengajak seluruh kader untuk fokus pada pembenahan internal, menata strategi politik, dan kembali mendekatkan diri kepada umat. “Kalau kita mampu berubah, insyaAllah PPP akan kembali besar. Namun jika tidak, maka kita hanya akan semakin dilupakan,” pungkasnya.
“Nok Srie”Melaporkan
Turnamen Bola Voli Kapolda Kalteng Cup 2025: Merajut Silaturahmi, Memacu Prestasi
Turnamen Bola Voli Kapolda Kalteng Cup 2025: Merajut Silaturahmi, Memacu Prestasi
Palangka Raya, wartapenasatu.com – Provinsi Kalimantan Tengah kembali berdenyut dengan semangat olahraga melalui penyelenggaraan Turnamen Bola Voli Kapolda Kalteng Cup 2025. Ajang bergengsi ini akan menjadi panggung bagi para atlet voli terbaik dari seluruh penjuru Kalimantan Tengah untuk menunjukkan kemampuan dan sportivitas mereka.
Turnamen yang akan digelar di GOR Serbaguna, Jalan Tjilik Riwut Km. 5, Kota Palangka Raya, pada Minggu, 28 September 2025, ini diharapkan dapat menjadi magnet bagi masyarakat, khususnya para pemuda-pemudi Kalimantan Tengah. Kehadiran dan dukungan dari masyarakat akan menjadi energi tambahan bagi para atlet untuk memberikan penampilan terbaik mereka.
Kapolda Kalteng, Irjen Pol Iwan Kurniawan, S.IK., M.Si., melalui Kabidhumas Kombes Pol Erlan Munaji, menyampaikan bahwa turnamen ini bukan hanya sekadar ajang kompetisi, tetapi juga sebagai wadah untuk mempererat tali silaturahmi antar komunitas voli di Kalimantan Tengah. Semangat kebersamaan dan sportivitas diharapkan dapat terpancar dari setiap pertandingan.
Lebih lanjut, Kabidhumas menjelaskan bahwa Polda Kalteng ingin memberikan ruang bagi masyarakat, terutama generasi muda, untuk tetap aktif berolahraga dan berkompetisi secara sehat. Turnamen ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para pemuda untuk mengembangkan potensi diri dan berkontribusi positif bagi daerah.
Partisipasi aktif dari masyarakat sangat diharapkan untuk semakin memeriahkan acara ini. Dukungan dari masyarakat akan menjadi motivasi bagi Polri dalam mempromosikan gaya hidup sehat dan membangun kesadaran akan pentingnya olahraga bagi kesehatan jasmani dan rohani.
Turnamen Bola Voli Kapolda Kalteng Cup 2025 ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya masuk. Masyarakat dapat menyaksikan pertandingan-pertandingan seru yang akan berlangsung mulai tanggal 28 September hingga 6 Oktober di GOR Serbaguna.
Mari bersama-sama meramaikan dan menyukseskan Turnamen Bola Voli Kapolda Kalteng Cup 2025. Jadikan ajang ini sebagai momentum untuk mempererat persatuan dan kesatuan, serta memajukan olahraga voli di Kalimantan Tengah.
Dengan semangat sportivitas dan kebersamaan, Turnamen Bola Voli Kapolda Kalteng Cup 2025 diharapkan dapat menjadi tonggak sejarah bagi perkembangan olahraga voli di Kalimantan Tengah. Ajang ini bukan hanya tentang meraih kemenangan, tetapi juga tentang membangun karakter, menjalin persahabatan, dan menginspirasi generasi muda untuk meraih prestasi yang lebih tinggi.
Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Kalteng Menjabat Kepala BNK Kotim
Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Kalteng Menjabat Kepala BNK Kotim
Palangka Raya, wartapenasatu.com Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Kalimantan Tengah, AKBP Muhammad Fadli, S.H., M.AP., resmi dilantik sebagai Kepala Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kotawaringin Timur.Pelantikan dilakukan langsung oleh Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI di Jakarta, Kamis (25/9).
Mutasi jabatan ini merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri yang selalu menyesuaikan dengan kebutuhan institusi. Selain itu, penempatan jabatan baru juga menjadi bentuk apresiasi atas dedikasi dan kinerja personel.
Kabid Humas Polda Kalteng, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan pelantikan tersebut. Ia menyebutkan, Fadli dipercaya mengemban amanah baru setelah sebelumnya bertugas di bidang hubungan masyarakat Polda Kalteng.
“Mutasi jabatan adalah hal yang wajar di tubuh Polri. Penugasan ini juga merupakan bentuk penghargaan dari institusi atas kinerja yang baik, sekaligus memberikan pengalaman baru bagi personel,” ujar Erlan, Kamis.
Erlan menambahkan, dengan jabatan barunya, AKBP Muhammad Fadli diharapkan dapat memperkuat peran BNK Kotim dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.
“Kami percaya, dengan pengalaman dan dedikasinya, beliau mampu membawa BNK Kotim semakin optimal dalam mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba,” pungkas Erlan.
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Keamanan, Kesehatan, Nasional, Opini, Pertahanan, Politik, SOSIAL, Tumbuhan
Hari Tani Nasional: Petani Bangkit, Negara Hadir Wujudkan Reforma Agraria
Jakarta wartapenasatu.com
Hari Tani Nasional ke-65: Momentum Wujudkan Kedaulatan Pangan, Lawan “Serakahnomics”
Peringatan Hari Tani Nasional ke-65 yang bertepatan dengan 65 tahun lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menjadi refleksi penting bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa musuh utama rakyat saat ini adalah “kaum serakahnomics,” yakni pihak asing yang menggerogoti bangsa, kelompok oligarki, serta pejabat korup. Kaum inilah yang selama ini dianggap sebagai akar dari konflik agraria, kemiskinan, dan ketidakadilan sosial yang terus menghantui masyarakat.
Konflik agraria di Indonesia seringkali dipicu oleh pengadaan lahan untuk kepentingan bisnis maupun pembangunan, yang melibatkan penguasa dan pengusaha. Rakyat kecil kerap menjadi korban akibat lemahnya perlindungan. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN) per 5 Februari 2025 mencatat sebanyak 24 juta penduduk miskin, dengan 3,17 juta di antaranya hidup dalam kemiskinan ekstrem. Presiden Prabowo menargetkan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada 2026, serta menekan angka kemiskinan dari 9 persen menjadi 5 persen pada 2029.
Struktur ekonomi nasional yang masih ditopang sektor pertanian menjadikan kesejahteraan petani sebagai faktor kunci dalam pembangunan. Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) terus menunjukkan tren positif. Pada September 2024, NTP tercatat 120,30 dan naik menjadi 123,57 pada Agustus 2025, atau meningkat 0,76 persen dari bulan sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan daya beli petani yang membaik, seiring dengan harga hasil pertanian yang naik 0,84 persen sementara biaya produksi hanya naik 0,08 persen.
Dampak positif tersebut juga tercermin dari angka kemiskinan yang menurun. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025 menunjukkan tingkat kemiskinan mencapai 8,47 persen atau sekitar 23,85 juta orang. Angka ini merupakan yang terendah dalam dua dekade terakhir. Sejumlah program pemerintah, seperti sekolah rakyat, layanan kesehatan gratis, koperasi desa kelurahan merah putih, serta program makan bergizi gratis (MBG) menjadi bukti keseriusan negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, meski pelaksanaannya masih perlu penyempurnaan.
Sebagai langkah nyata menertibkan “kaum serakahnomics,” pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 05 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Kebijakan ini menargetkan pengembalian jutaan hektare lahan hutan dan perkebunan sawit ilegal kepada negara. Proses ini dilakukan melalui mekanisme denda administratif, penguasaan kembali lahan, hingga pemulihan aset. Kebijakan tersebut selaras dengan Pasal 33 UUD 1945, UUPA, dan Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Reformasi Agraria.
Namun, tantangan besar masih dihadapi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Kritik muncul terkait tindakan represif yang kurang selektif serta pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat dan petani kecil. Oleh karena itu, pengawalan kebijakan agraria membutuhkan kekuatan rakyat yang terorganisir agar tidak terjadi penyimpangan dalam implementasinya. Dukungan masyarakat menjadi penting agar pemerintah tidak terjebak dalam sinisme publik.
Momentum Hari Tani Nasional tahun ini juga menegaskan perlunya dua langkah strategis. Pertama, penguatan organisasi tani melalui pendidikan ideologis dan pelatihan keterampilan berbasis potensi lokal untuk meningkatkan produktivitas. Kedua, pembangunan infrastruktur pertanian, termasuk sarana pascapanen, guna menjaga stabilitas harga sekaligus mendorong kemitraan dengan lembaga keuangan nasional. Langkah ini diyakini mampu memperkuat kedaulatan pangan dan menciptakan lapangan kerja baru.
Seruan perjuangan kaum tani kembali menggema dalam peringatan kali ini. Dengan dukungan tanah, modal, teknologi modern yang murah dan massal, serta pengelolaan kolektif di bawah kontrol Dewan Tani, cita-cita kedaulatan pangan dapat terwujud. Semangat perjuangan ini diharapkan menjadi energi baru dalam mewujudkan keadilan agraria dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.
Tanah, Modal,Teknologi Modern, Murah, Massal untuk Pertanian Kolektif dibawah Kontrol Dewan Tani
Jakarta, 24 Sepetember 2025
Ahmad Rifai (Ketum Pimpinan Pusat Serikat Tani Nelayan)
“Nok Srie”Melaporkan
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Keamanan, Kesehatan, Nasional, Nature, Opini, Pendidikan, Pertahanan, Politik, SOSIAL, Tumbuhan
Reforma Agraria Jadi Agenda Besar Prabowo, Petani Harus Jadi Tulang Punggung Bangsa
Jakarta wartapenasatu.com
Peringatan Hari Tani Nasional: Prabowo Canangkan Reformasi Agraria dan Lawan “Kaum Serakahnomics”
Peringatan 65 tahun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menjadi momentum penting bagi bangsa Indonesia untuk meneguhkan kembali komitmen terhadap keadilan agraria. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa musuh utama rakyat Indonesia adalah “kaum serakahnomics” — istilah yang ia gunakan untuk menggambarkan pihak asing, kelompok oligarki, dan pejabat korup yang merampas hak rakyat dan menjadi akar dari konflik agraria serta kemiskinan.
Data Tunggak Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN) per 5 Februari 2025 mencatat 24 juta orang masih hidup dalam kemiskinan, termasuk 3,17 juta di antaranya dalam kategori miskin ekstrem. Presiden Prabowo menargetkan kemiskinan ekstrem dapat ditekan hingga nol persen pada 2026 dan angka kemiskinan nasional diturunkan dari 9 persen menjadi 5 persen pada 2029. Komitmen ini menjadi bukti keseriusan pemerintah memperbaiki nasib rakyat, khususnya petani.
Struktur ekonomi Indonesia yang masih berbasis agraris menempatkan sektor pertanian sebagai tulang punggung nasional. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat dari 120,30 pada September 2024 menjadi 123,57 pada Agustus 2025. Kenaikan ini mencerminkan daya beli petani mulai membaik, didorong oleh kenaikan harga hasil pertanian sebesar 0,84 persen, lebih tinggi dibanding biaya produksi yang hanya naik 0,08 persen.
Perbaikan daya beli petani berdampak signifikan pada penurunan angka kemiskinan. Pada Maret 2025, jumlah penduduk miskin turun menjadi 23,85 juta jiwa atau 8,47 persen—angka terendah dalam dua dekade terakhir. Program pemerintah seperti sekolah rakyat, layanan kesehatan gratis, koperasi desa, serta makan bergizi gratis (MBG) menjadi instrumen nyata, meski masih perlu penyempurnaan dalam pelaksanaannya.
Untuk menindaklanjuti agenda reformasi agraria, Presiden Prabowo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 05 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Kebijakan ini menargetkan pengembalian jutaan hektare lahan hutan, termasuk perkebunan sawit ilegal, kepada negara melalui denda administratif, penguasaan kembali lahan, dan pemulihan aset. Langkah ini sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 dan Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Reforma Agraria.
Meski demikian, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menghadapi tantangan serius di lapangan. Tindakan represif yang kurang selektif berpotensi mengabaikan hak masyarakat adat dan petani kecil. Oleh karena itu, pemerintah menekankan pentingnya partisipasi rakyat dalam mendukung agenda ini, agar tidak terjebak dalam sikap sinis yang meragukan niat tulus pemerintah.
Momentum Hari Tani Nasional ke-65 menegaskan dua hal pokok: pertama, penguatan organisasi tani dengan pendidikan ideologis dan keterampilan berbasis potensi lokal; kedua, pembangunan infrastruktur pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan, membuka lapangan kerja, dan mendukung hilirisasi. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan rakyat, diharapkan keadilan agraria dapat terwujud dan petani Indonesia mampu menjadi tulang punggung kedaulatan bangsa.
“Nok Srie”Melaporkan
Polresta Palangka Raya Mengawal Aksi Damai Aliansi Mahasiswa dengan Pendekatan Humanis
Polresta Palangka Raya Mengawal Aksi Damai Aliansi Mahasiswa dengan Pendekatan Humanis
Palangka Raya, wartapenasatu.com – Polresta Palangka Raya mengambil langkah proaktif dalam mengamankan aksi damai yang diinisiasi oleh Aliansi Mahasiswa Peduli Pertanian di depan Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Jl. RTA Milono, pada Kamis, 25 September 2025. Penugasan personel ini mencerminkan komitmen kepolisian dalam menjaga ketertiban umum serta memberikan ruang bagi penyampaian aspirasi masyarakat secara konstruktif.
Aksi ini melibatkan sekitar 25 mahasiswa yang sebelumnya berkumpul di Sekretariat GMNI Jl. Aries. Dengan menggunakan moda transportasi roda dua dan satu unit mobil pikap, massa bergerak menuju Kantor Gubernur sambil membawa spanduk bertuliskan “Aliansi Mahasiswa Peduli Pertanian” dan “Cetak Sengsara Rakyat,” serta berbagai atribut demonstrasi lainnya.
Setibanya di lokasi, para mahasiswa disambut oleh sejumlah representasi pejabat pemerintah daerah, termasuk Wakil Gubernur Kalteng, Kepala Kesbangpol, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Satpol PP, dan pejabat dari instansi terkait lainnya. Kehadiran para pejabat ini menunjukkan kesediaan pemerintah untuk membuka dialog dan mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa.
Kapolresta Palangka Raya, Kombes Pol. Dedy Supriadi, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa pengamanan aksi ini dilakukan dengan pendekatan humanis, dengan tujuan utama menjaga situasi tetap kondusif dan menghindari eskalasi yang tidak diinginkan.
“Polresta Palangka Raya menurunkan personel untuk memastikan penyampaian aspirasi dapat berjalan tertib, aman, dan kondusif, sesuai dengan koridor hukum yang berlaku,” ungkap Kapolresta. Pernyataan ini mencerminkan komitmen kepolisian dalam menjunjung tinggi hak kebebasan berpendapat yang dijamin oleh undang-undang.
Aksi yang berlangsung hingga pukul 12.40 WIB berjalan dengan lancar dan tertib. Massa aksi membubarkan diri dengan kesadaran penuh, dan situasi tetap aman terkendali. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas strategi pengamanan yang diterapkan oleh Polresta Palangka Raya, serta kesadaran para mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi secara bertanggung jawab.
Dalam konteks dinamika sosial politik, kemampuan kepolisian dalam mengelola aksi demonstrasi secara humanis menjadi indikator penting dalam menjaga stabilitas dan harmoni di tengah masyarakat. Pendekatan dialogis dan penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi kunci dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan dan kemajuan daerah.
