SOSIAL
Pendampingan Babinsa Manyar Wujudkan Posyandu Balita Tertib dan Lancar
WARTAPENASATUJATIM | Gresik – Dalam rangka mendukung program pemerintah terkait pembinaan kesehatan masyarakat, Babinsa Koramil 0817/06 Manyar Serda Vian melaksanakan pendampingan kegiatan Posyandu Balita di Balai Desa Manyarsidomukti, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Senin (15/9/2025).
Kegiatan ini terselenggara atas kerja sama antara Koramil 0817/06 Manyar dengan Poskes Desa Manyarsidomukti yang fokus pada pelayanan kesehatan balita, sekaligus upaya pencegahan dan penurunan angka stunting di wilayah binaan.
Tenaga medis dari Poskes Manyarsidomukti menyampaikan apresiasi atas dukungan Babinsa dalam pelaksanaan kegiatan.
“Terima kasih atas kehadiran Bapak Babinsa dalam pendampingan Posyandu Balita sehingga kegiatan dapat berjalan tertib dan lancar,” ucapnya.
Sementara itu, Serda Vian menegaskan bahwa peran Babinsa dalam kegiatan tersebut sejalan dengan program pemerintah dalam pembinaan dan penguatan Posyandu.
“Kami Babinsa siap membantu tenaga medis untuk bersama-sama mengurangi angka stunting balita di Desa Manyarsidomukti,” ungkapnya.
Melalui kegiatan pendampingan ini, diharapkan sinergi antara TNI, tenaga kesehatan, dan masyarakat dapat terus terjalin sehingga kualitas kesehatan balita di Desa Manyarsidomukti semakin meningkat. (Bgn)
Jurnalis: Bambang Gunawan
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Nasional, Opini, Pendidikan, Politik, Seni dan Budaya, SOSIAL
Prabowo Sambung Semangat Robert Owen: Revolusi Pembangunan Dimulai dari Anak Bangs
Jakarta wartapenasatu.com
Prabowo dan Semangat Robert Owen: Membangun Peradaban dari Akar Rakyat
Dalam sejarah industrialisasi Eropa, nama Robert Owen (1771–1858) tercatat sebagai tokoh yang berani melawan arus. Ia dikenal sebagai “sosialis utopis” karena di tengah kapitalisme awal abad ke-19, Owen memilih jalan berbeda: menuntut jam kerja manusiawi, pendidikan bagi anak buruh, serta perumahan dan koperasi yang menjadi fondasi kekuatan ekonomi. Gagasan itu menjadikannya simbol keberanian untuk menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan.
Kini, semangat yang diwariskan Owen seolah menemukan relevansinya di Indonesia. Di tengah ketimpangan sosial, kemiskinan struktural, dan persoalan gizi anak bangsa, Presiden Prabowo Subianto hadir dengan jawaban sederhana namun fundamental: memastikan anak-anak mendapatkan hak gizi, pendidikan, dan akses ekonomi kerakyatan melalui sekolah rakyat dan koperasi desa.
Di pabrik tekstil New Lanark, Owen memperkenalkan kebijakan progresif: buruh hanya bekerja 8 jam, sementara anak-anak bisa bersekolah. Semboyannya yang legendaris—“Eight hours labour, eight hours recreation, eight hours rest”—menjadi tonggak perjuangan hak-hak pekerja. Semangat itu kini diterjemahkan Prabowo dalam bentuk nyata: revolusi pembangunan tidak boleh berhenti pada angka pertumbuhan, tetapi harus menyentuh sendi-sendi kehidupan rakyat kecil.
Indonesia memang berbeda konteks dengan Eropa abad ke-19. Namun, persoalan mendasarnya tetap serupa: ketidakadilan, kesenjangan, dan kebutuhan mendesak untuk membangun peradaban yang berkeadilan. Di sinilah gagasan Prabowo menjadi relevan—negara hadir di meja makan anak-anak, di ruang kelas sekolah rakyat, dan di koperasi desa.
Program Makan Bergizi Gratis yang digagas pemerintah, misalnya, bukan sekadar kebijakan teknis. Ia merupakan jawaban radikal atas kondisi anak bangsa yang sering kehilangan fokus belajar akibat perut kosong. Dengan gizi yang cukup, jutaan anak Indonesia memiliki kesempatan tumbuh sehat, cerdas, dan siap menghadapi masa depan.
Sejarah telah membuktikan, peradaban besar hanya lahir dari rakyat yang sehat dan berpendidikan. Friedrich Engels, sahabat Karl Marx, pernah menulis bahwa kondisi kelas pekerja adalah ukuran sesungguhnya dari sebuah peradaban. Jika ditarik ke konteks Indonesia, kondisi anak-anak sekolah adalah cermin arah bangsa.
Dengan demikian, semangat Robert Owen dan kebijakan Prabowo saling berkelindan: menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan. Di tengah arus kapitalisme global yang kian rakus, Indonesia memilih jalan berbeda—membangun kekuatan dari desa, dari piring anak sekolah, dan dari koperasi rakyat. Inilah revolusi yang sesungguhnya: dimulai dari akar, untuk tumbuh menjadi pohon peradaban yang kokoh.
“Nok Srie”
Jamin Keamanan Pangan, Tim Sidokkes Polres Tulungagung Tiap Hari Laksanakan Uji Food Safety di SPPG Polres Tulungagung
WARTAPENASATUJATIM | TULUNGAGUNG – Demi memastikan keamanan dan menjaga kualitas makanan yang didistribusikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Tulungagung, setiap hari tim dari Seksi Kedokteran Kesehatan (Sidokkes) Polres Tulungagung melaksanakan pengujian food safety.
Kapolres Tulungagung AKBP Muhammad Taat Resdi mengatakan, kegiatan food safety menjadi langkah penting sebelum makanan didistribusikan kepada anak-anak, ibu hamil, maupun ibu menyusui.
“Pengujian dilakukan secara laboratoris untuk memastikan makanan yang disajikan benar-benar aman dan terbebas dari kandungan zat berbahaya”, ujar AKBP Taat, Sabtu (13/09/2025).
Dia menjelaskan, parameter pemeriksaan meliputi kandungan formalin, arsenik, sianida, nitrit, hingga uji organoleptik seperti rasa dan aroma makanan.
“Langkah ini dilakukan sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi kontaminasi maupun keracunan akibat makanan”, tambahnya.
Lebih lanjut, AKBP Taat menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap makanan yang disajikan SPPG Polres Tulungagung.
“Insya Allah makanan yang disajikan senantiasa terlindungi, sehat, dan aman untuk dikonsumsi”, tandas AKBP Taat.
Dengan adanya pengujian food safety secara rutin tiap hari, Polres Tulungagung berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam aspek kesehatan dan keamanan pangan. (Bgn)
Jurnalis: Bambang Gunawan
Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-70 Polres Situbondo Berbagi Sembako dan Rompi untuk Supeltas
WARTAPENASATUJATIM | SITUBONDO – Menyambut Hari Jadi Lalu Lintas Bhayangkara ke-70, Satlantas Polres Situbondo Polda Jatim menggelar aksi sosial dengan membagikan paket sembako dan Rompi kepada para sukarelawan pengatur lalu lintas (Supeltas) dari komunitas Sahabat Baluran Kecamatan Banyuputih.
Kapolres Situbondo AKBP Rezi Dharmawan, S.I.K., M.I.K., melalui Kasat Lantas Polres Situbondo AKP Nanang Hendra Irawan, S.H., M.H., mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat, khususnya para relawan yang ikut membantu kelancaran lalu lintas.
“Paket sembako dan rompi ini kami berikan sebagai bentuk apresiasi kepada Sahabat Baluran yang selalu membantu pengendara saat terjadi masalah kendaraan ataupun kemacetan di jalur hutan Baluran,” ujar AKP Nanang, Minggu (14/9/2025).
Selain berbagi sembako, Satlantas Polres Situbondo Polda Jatim juga menyampaikan imbauan tertib berlalu lintas dan pentingnya mematuhi aturan demi keselamatan bersama.
“Kami berharap masyarakat terus mendukung Polri menciptakan keamanan dan ketertiban lalu lintas di Situbondo,” tambahnya.
Sementara itu, Sugiono, salah satu anggota komunitas Sahabat Baluran, mengaku bersyukur atas perhatian dari Satlantas.
Ia mengaku bahwa selama ini Polres Situbondo selalu menjalin sinergitas bersam komunitasnya yang biasa dikenal Sahabat Baluran.
“Terima kasih Pak Polisi. Bantuan ini sangat berarti, semoga sinergi kita makin kuat menjaga Baluran aman dan lancar,” ucapnya. (Bgn)
Jurnalis: Bambang Gunawan
Ada Apa Dengan PL Kecamatan Jayanti
Warta pena satu- Banten
PL Kecamatan Jayanti, Aneh…!!! Aneh…!!! Jalan Masih Bagus Diperbaiki, Jalan Rusak Dibiarkan/ Masyarakat Dikampung Keramat Juga, Sama Bayar Pajak!! Tapi Tolong perhatikan Jalan Dikampung Kami, Sudah Lama Rusak, Sudah Bertahun”.
KabupatenTangerang Senin 15/09/2025.
Kebijakan perbaikan infrastruktur jalan di Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, menuai kritikan dari warga. Pasalnya, ada ruas jalan yang kondisinya masih tergolong baik justru diperbaiki dan diaspal, sementara jalan yang sudah lama rusak dan berlubang dibiarkan tanpa perbaikan.
Pantauan di lapangan, seperti di kampung Saradan hilir Desa Pangkat Jayanti, Kabupaten Tangerang proses pengaspalan/ Hotmix berjalan lancar meski permukaan jalan sebelumnya masih mulus dan jarang dikeluhkan warga. Sementara itu, Jalan di Kampung Keramat Desa Sumur bandung yang sudah lama berlubang dan memprihatinkan, belum tersentuh perbaikan hingga saat ini.
“Jalan ini (Saradan Hilir) tadinya masih bagus, tapi sekarang malah diperbaiki lagi. Sedangkan di Kampung Keramat Desa Sumur bandung, sudah bertahun-tahun rusak, tidak pernah diperbaiki,” ujar warga setempat, Minggu (14/9/2025).
Kami Media sebagai sosial control mempertanyakan prioritas dan transparansi anggaran perbaikan jalan dari Pemerintah Kecamatan maupun Dinas “Aneh, jalan yang masih bagus malah dipoles, yang rusak dibiarkan. Kami minta pemerintah lebih adil dan melihat kebutuhan masyarakat secara nyata, bukan hanya proyek asal-asalan,” kata Akew, Aktivis Jayanti.
Menanggapi hal ini, Bonai Supriadi sebagai Aktivis , mengaku sudah beberapa kali mengajukan proposal perbaikan jalan rusak ke pemerintah Kecamatan Jayanti, namun belum ada realisasi. “Kami sudah usulkan beberapa kali, tapi sampai sekarang belum ada tindakan. Mudah-mudahan segera ada perhatian,” ujarnya.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak Kecamatan belum memberikan klarifikasi terkait dasar penentuan prioritas perbaikan jalan di wilayah Sumur Bandung Kecamatan Jayanti.
Warga berharap pemerintah Kecamatan lebih transparan dan bijak dalam menentukan proyek infrastruktur agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.
Dengan dalih UU PPA dan Kemanusiaan
Warta pena satu-Banten
Dengan Dalih Dilindungi UU PPA Dan Kemanusian Pihak Polsek Rajeg Enggan Tangkap Dan Tahan Tersangka 170 KUHP (Pengeroyokan/Penganiayaan).
Dalam kasus tindak pidana 170 KUHP yang sedang berproses di polsek rajeg harus mendapat perhatian khusus baik oleh Polda Banten atau pun Mabes polri.
Hampir 6 bulan lamanya perkara ini berjalan namun tak pernah ada kepastian hukum atau pun keadilan untuk pihak korban 170 KUHP.
Dalam prosesnya keluarga korban berupaya agar tersangka 170 KUHP dapat ditahan namun hal itu tidak dilakukan aparat kepolisian polsek rajeg.
Kanit reskrim polsek Rajeg IPDA Doni S.H menyampaikan “bukan pihak kami tidak mau melakukan penangkapan,mengingat tersangkanya sedang sakit dan bukan orang jauh,terus koperatif masih bisa dihadirkan oleh kuasa hukumnya,rasa kemanusian,dan dilindungi UU PPA,jadi untuk apa dilakukan penahanan”,jelasnya pada rabu malam (10/09/2025) dikantornya.
Selain itu dirinya juga menambahkan akan turun langsung kelapangan guna menemui tokoh-tokoh masyarakat,kepala desa dan lain-lain agar bisa dilakukan mediasi,imbuhnya.
Namun para pakar hukum tidak sependapat dengan kanit reskrim polsek rajeg mengingat intimidasi yang dilakukan secara lisan oleh tersangka berpotensi dapat mengulang kejadian yang sama.
Menurut ahli hukum pidana internasional Mochamad Moro Asih, S.H., M.H., C.I.H., C.I.L., C.L.A menyampaikan melalui pesan whatsapp “Dalam proses penyidikan tindak pidana Pasal 170 KUHP, kondisi kesehatan tersangka memang dapat menjadi pertimbangan penyidik untuk tidak melakukan penahanan sementara waktu. Namun, pertimbangan tersebut wajib dibuktikan secara sah melalui dokumen resmi berupa surat keterangan dokter, hasil diagnosa, rekam medis, maupun surat jaminan dari pihak keluarga atau penasihat hukum tersangka,
Apabila pihak kepolisian hanya menyampaikan alasan sakit tanpa menyertakan bukti medis, maka hal tersebut tidak memiliki kekuatan formil untuk menunda proses penahanan. Sebaliknya, kondisi ini justru berpotensi menimbulkan keraguan publik terhadap profesionalitas dan independensi penyidik”,ungkapnya.
Selain itu dirinya menambahkan Adapun terhadap tersangka kedua, yakni NH, yang dalam keadaan sehat walafiat, seharusnya tidak ada alasan hukum untuk tidak dilakukan penahanan sepanjang syarat subjektif maupun objektif Pasal 21 KUHAP terpenuhi. Hal ini penting agar proses penyidikan tidak dianggap tebang pilih dan tetap menjamin rasa keadilan bagi korban,harus melihat profesionalitas penyidik,dan tidak ada kejahatan pembiaran,imbuhnya.
Ditemui di kediamannya M.Abdulloh selaku pelapor menyampaikan” saya setiap menanyakan ke Kanit Polsek Rajeg cuma di suruh sabar dan minta waktu terus menerus sementara perkara ini sudah mau 6 bulan,terus kita sebagai korban mau minta keadilan kemana lagi bang”,jelasnya pada (14/09/2025).
- Hingga berita ini di terbitkan awak media masih menunggu penjelasan humas Polda Banten dan Polresta Tangerang guna menyelesaikan permasalahan ini.
Aspirasi Indonesia: Menggugat Status Quo, Menuju Indonesia yang Berdaulat dan Berkeadilan”
“Aspirasi Indonesia: Menggugat Status Quo, Menuju Indonesia yang Berdaulat dan Berkeadilan”
Jakarta, 10 September 2025 – Komunitas Aspirasi Emak-emak Indonesia menggelar serangkaian acara di Posko Aspirasi, Jakarta Pusat, yang mencakup diskusi tentang isu-isu krusial bangsa, sosialisasi anti-islamofobia, hingga kegiatan arisan yang mempererat tali silaturahmi antar anggota. Acara ini dihadiri oleh sejumlah aktivis pergerakan, pendukung, dan simpatisan dari berbagai daerah di Jakarta dan sekitarnya.
Dalam tausiahnya, Ishak Rafik menyoroti kebijakan pemerintah terkait pengambilalihan tanah adat yang dianggap terlantar. Ia berpendapat bahwa kebijakan ini tidak hanya merugikan masyarakat adat, tetapi juga mengindikasikan adanya praktik pengelolaan sumber daya yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
Lebih lanjut, Ishak Rafik menyoroti keberadaan 17 anggota Kabinet Merah Putih titipan Joko Widodo yang dianggap menghambat program pemulihan ekonomi dan penanganan masalah-masalah mendesak lainnya. Ia mendesak agar Presiden Prabowo Subianto segera melakukan reshuffle kabinet untuk memastikan efektivitas pemerintahan.
Darmo Larsono menambahkan bahwa sudah saatnya Indonesia memberlakukan syariat Islam sebagai bagian dari sistem pemerintahan. Ia berpendapat bahwa sistem pemerintahan dapat diubah, tetapi esensi dan identitas bangsa harus tetap dipertahankan. Oleh karena itu, ia menyerukan untuk kembali memberlakukan UUD 1945 yang asli sebagai landasan konstitusi.
Wati Salam, Ketua Aspirasi, menekankan pentingnya menggabungkan jiwa dan esensi dari pasal 33 UUD 1945 dalam setiap aktivitas pergerakan. Pasal ini mengatur tentang perekonomian nasional yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong, serta pengelolaan sumber daya alam yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Diskusi juga menyinggung tentang aksi dan unjuk rasa yang terjadi pada 25-28 Agustus 2025 di berbagai daerah. Aksi ini merupakan bentuk ekspresi kekecewaan masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil dan tidakTransparan.
Terkait dengan 17 anggota kabinet titipan Joko Widodo, Ishak Rafik menuding mereka terlibat dalam berbagai tindak kejahatan pada rezim pemerintahan sebelumnya. Ia juga menyoroti upaya penguasaan lahan strategis di sepanjang pantai oleh pengusaha asing, yang menurutnya merugikan pengusaha pribumi dan kepentingan nasional.
Darmo Karsono menjelaskan bahwa untuk memberlakukan pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 secara efektif, perlu mencabut terlebih dahulu ayat 4 dan 5 dari pasal tersebut. Ia juga menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan peninjauan kembali UUD 1945 hasil amandemen tahun 2002.
Selain isu-isu politik dan ekonomi, acara Aspirasi juga membahas tentang pentingnya menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Dalam konteks ini, para peserta sepakat untuk menjadikan tanggal 15 Maret sebagai Hari Anti-Islamofobia, sebagai momentum untuk melawan segala bentuk diskriminasi dan kebencian terhadap umat Islam.
Acara Aspirasi ini tidak hanya menjadi ajang diskusi dan sosialisasi, tetapi juga menjadi wadah untuk mempererat solidaritas dan kebersamaan antar anggota. Melalui kegiatan arisan dan pasar makanan serba serbi produk anggota, para peserta dapat saling mendukung dan memberdayakan satu sama lain.
Semangat kebersamaan dan gotong royong ini diharapkan dapat menjadi modal sosial yang kuat untuk menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan bangsa. Aspirasi Indonesia berkomitmen untuk terus berjuang demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur bagi seluruh rakyat.
Dengan semangat perubahan dan harapan akan masa depan yang lebih baik, Komunitas Aspirasi Emak-emak Indonesia terus bergerak dan menginspirasi. Mereka adalah garda terdepan dalam menyuarakan aspirasi rakyat dan memperjuangkan keadilan sosial.
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Nasional, Opini, Pendidikan, Politik, SOSIAL
SINERGI PEMERINTAH ,HIPMI,DAN PKL KELAPA GADING UNTUK AKSES HUNIAN DAN MODAL UMKM
Jakarta wartapenasatu.com
Pedagang Kaki Lima Kelapa Gading Sambut Baik Program Kredit PerumahaPemerintah
melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP) bersama HIPMI mengadakan acara sosialisasi Program Kredit Perumahan pada Minggu, 7 September 2025 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.
Acara ini dihadiri langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, serta Ketua Umum HIPMI, Akbar H. Buchari. Mereka menjelaskan bahwa program ini memberikan kesempatan bagi pengusaha muda dan UMKM untuk mendapatkan kredit hingga Rp20 miliar.
Tidak hanya itu, program ini juga melibatkan bank-bank besar seperti Bank Himbara dan bank swasta, sehingga peluang untuk mendapatkan modal semakin terbuka luas bagi pelaku usaha kecil.
Dalam acara ini, Asosiasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang dipimpin oleh Ibu Nok Srie, ikut hadir dan menyampaikan aspirasi anggota UMKM-nya.
Banyak pedagang kaki lima di Kelapa Gading yang masih kesulitan memiliki tempat usaha tetap dan rumah tinggal yang layak. Karena itu, mereka berharap program kredit ini bisa menjadi solusi nyata bagi kesejahteraan pedagang kecil.
Dukungan ini juga sejalan dengan tujuan pemerintah yang ingin membantu semua lapisan masyarakat, termasuk pedagang kecil, agar lebih sejahtera dan bisa mengembangkan usahanya dengan baik.
Melalui program ini, pedagang kaki lima berharap bisa memiliki usaha yang lebih mapan, tempat tinggal yang layak, serta berkontribusi lebih besar dalam mendukung perekonomian masyarakat.
“Nok Srie”Melaporkan
Rescue Masyumi Peduli dan Alumni ISTN Gelar Aksi Donor Darah Sambut Milad ke-80 Partai Masyumi
Rescue Masyumi Peduli dan Alumni ISTN Gelar Aksi Donor Darah Sambut Milad ke-80 Partai Masyumi
Jakarta wartapenasatu.com – Rescue Masyumi Peduli bekerja sama dengan para aktivis alumni Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN) sukses menggelar acara donor darah pada tanggal 5 September 2025, bertepatan dengan hari libur Maulid Nabi Muhammad S.A.W. Acara yang berlangsung di Ruko Permata No. 17/4, Jatinegara, Jakarta Timur ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan menyambut Milad ke-80 Partai Masyumi.
Kegiatan donor darah yang mengusung tema “Tiap Tetes Darahmu Selamatkan Sejuta Jiwa” ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya donor darah sebagai aksi kemanusiaan. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan darah nasional yang masih jauh dari standar ideal.Ir. Agung Mandala, penanggung jawab kegiatan yang juga merupakan alumni ISTN, mengungkapkan bahwa kegiatan ini melibatkan Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta Timur. Keterlibatan PMI sangat penting untuk memastikan proses donor darah berjalan sesuai dengan standar kesehatan dan keamanan yang berlaku.
Antusiasme masyarakat terhadap kegiatan ini sangat tinggi. Peserta donor darah tidak hanya berasal dari kalangan alumni ISTN dan simpatisan Masyumi, tetapi juga dari berbagai lapisan masyarakat di wilayah Jakarta Timur, bahkan ada yang datang dari Depok, Bekasi, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara. Hal ini menunjukkan bahwa semangat gotong royong dan kepedulian terhadap sesama masih sangat kuat di masyarakat.
Panitia menargetkan 100 kantong darah dalam kegiatan ini. Namun, karena keterbatasan waktu, PMI Jakarta Timur hanya dapat melayani hingga pukul 11.00 WIB, mengingat hari Jumat merupakan waktu pelaksanaan sholat Jumat bagi umat Muslim. Meskipun demikian, sebanyak 50 kantong darah berhasil dikumpulkan dari 55 orang pendaftar.
Agung Mandala menjelaskan bahwa dari 55 pendaftar, hanya 50 orang yang lolos pemeriksaan kesehatan dan memenuhi syarat untuk mendonorkan darahnya. Hal ini menunjukkan bahwa PMI sangat selektif dalam memilih pendonor untuk memastikan kualitas darah yang didonorkan tetap terjaga.
Darah yang terkumpul selanjutnya akan didistribusikan oleh PMI Jakarta Timur ke berbagai rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang membutuhkan. Diharapkan, bantuan darah ini dapat membantu menyelamatkan nyawa pasien yang membutuhkan transfusi darah.
Kegiatan donor darah ini merupakan wujud nyata kepedulian Rescue Masyumi Peduli dan alumni ISTN terhadap sesama. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya donor darah dan membantu memenuhi kebutuhan darah nasional.
Menurut data dari detik.com, angka keamanan darah nasional yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) adalah sebesar 2% dari jumlah populasi setiap tahunnya. Saat ini, Indonesia masih membutuhkan 5 juta kantong darah untuk memenuhi standar tersebut. Oleh karena itu, kegiatan donor darah yang diselenggarakan oleh Rescue Masyumi Peduli dan alumni ISTN ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam memenuhi kebutuhan darah nasional.
Sosialisasi Kredit Program Perumahan: Kolaborasi Pemerintah dan HIPMI untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Jakarta Selatan wartapenasatu.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPera) bekerja sama dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menyelenggarakan sosialisasi kredit program perumahan pada hari Minggu, 7 September 2025, pukul 13.00 WIB di Auditorium Binakarna, Gedung Bidakara, Jakarta Selatan. Acara ini dihadiri oleh sekitar 600 peserta yang terdiri dari pengurus pusat dan anggota HIPMI, perwakilan bank Himbara, serta masyarakat umum.
Ketua Umum HIPMI, Akbar Himawan Buchari, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah atas kepercayaan yang diberikan kepada HIPMI dalam pengelolaan program perumahan rakyat. Program ini ditujukan khusus untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan sasaran utama adalah penyediaan kredit perumahan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menekankan pentingnya pelaksanaan program perumahan rakyat ini secara sukses oleh HIPMI. Beliau mengingatkan agar kepercayaan yang telah diberikan pemerintah tidak disalahgunakan, serta menekankan pentingnya integritas dan transparansi dalam setiap tahapan program.
“Pengusaha yang terlibat dalam program ini harus memiliki niat tulus untuk membantu pemerintah menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat, bukan hanya sekadar mencari keuntungan pribadi,” tegas Menteri Maruarar.
Beliau juga meminta pihak perbankan untuk memberikan kemudahan akses dan penjelasan yang jelas kepada masyarakat yang ingin memiliki rumah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 150 juta rupiah. Dengan adanya program ini, diharapkan semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang mampu memiliki hunian yang layak dan terjangkau. By : syafni tanjung dan heidy grace
